Selengkapnya kutipan penjelasan Pasal 3 ayat(1) UU Kepailitan adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkarayang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadapDireksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannyaHalaman 4 Putusan Nomor 21/Pat.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga

Selengkapnya kutipan penjelasan Pasal 3 ayat(1) UU Kepailitan adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana,Halaman 108 Putusan Nomor 21/Pat.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sbyperlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkarayang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadapDireksi yang menyebabkan perseroan

No. 326/Pdt.G/2012/PN.Mdn.Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Unriangundang No. 37 Tahun 2004, tentangKepailitan dan PKPU mengenai perkaraperkara yang menjadi wewenang ataukompetensi absolut pengadilan niaga adalah; Putusan atas permohonanpernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, antara lain, Actio Pauliana, Perlawanan Pihak Ketiga TerhadapPenyitaan Atau Perkara Dimana Debitur, Kreditur, Kurator Atau PengurusMenjadi Salah Satu Pihak Dalam Perkara Yang Berkaitan

hukum berlakunya, akandipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Kepailitan adalah sita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan olehKurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka semua perbuatan yang bertujuanmengalihkan obyek pailit ke dalam kekuasaan siapapun harus dinyatakan bentuktindak yang beriktikad tidak baik, sehingga terhadap tindakan tersebut dapatdilakukan upaya Actio Pauliana

Pasal 1 angka 7UndangUndang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU);Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam Undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya moeliputi daerah tempatkedudukan hukum Debitor;Penjelasan:Hal 26 Putusan No. 515/PDT/2017/PT.DKI.Yang dimaksud HalHal lain, adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimanaDebitor, Kreditor,

Lebih lanjut dalampenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakanbahwa: Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antaraHalaman 31 Putusan Nomor 9/Pat.SusGugatan LainLain/2020/PNNiaga SbyJo Nomor 37/Pat.SusPKPU/2017/PNNiaga Sbylain, Actio Pauliana, Perlawanan Pihak Ketiga terhadapPenyitaan, atau Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kuratoratau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan Harta Pailit termasuk Gugatan Kuratorterhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan

Lebih lanjut dalampenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakanbahwa: Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antaralain, Actio Pauliana, Perlawanan Pihak Ketiga terhadapPenyitaan, atau Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kuratoratau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan Harta Pailit termasuk Gugatan Kuratorterhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakanPailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.e.

,dalam bukunya "Hukum Perdata", Cetakan Ke3, Penerbit UniversitasMuhamadiyah Malang, Malang, 2004, halaman 209 yang menyatakanbahwa suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan apabila:a. tidak memenuhi syarat subjektifnya (Sepakat dan cakap);b. salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi perjanjian);c. karena adanya actio pauliana (gugatan untuk membatalkan suatuperbuatan Debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan padaKrediturnya);Halaman 14 dari 56 hal. Put.

No 04 tertanggal 03 Juni 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Kemas Abdullah, SH;AMenimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah bertindak dalam kapasitasnya selaku Kurator PT.Orchid Residence Indonesia (dalam pailit), berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 04/Pdt.Sus/PKPU/2013 jo No. 15/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga jelas bahwaPenggugat tidak memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan tentang Pembatalan ( gugatanActio Pauliana

LingkarSelatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung sebagai Boedel Pailit YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II berdasarkan Pertelaan atau DaftarSementara atas Harta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahuluYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (dalam Pailit) (Bukti4 Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan :Yang dimaksud dengan halhal lain", adalah antara lain, Actio Pauliana

Sofyan (Sufyan) sebesar 25% (dua puluhlima persen) serta hak dari 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang telahmemberikan Kuasa kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ; Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan : Yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawananpihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, ataupengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta

PembayaranUtang berbunyi sebagal berikut:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor; Menimbang, bahwa sementara itu, penjelasan pasal 3 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actio pauliana

Nomor 872 K/Pdt.SusPailit/2017Bahwa Pasal 3 ayat (1) berbunyi:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal hal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukandebitor;Pasal 1 ayat (7) berbunyi:Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan PeradilanUmum;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) berbunyi:yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap

selanjutnya, mengingat bahwa objek gugatan dalam perkara aquo menyangkut harta pailit, maka mengacu pada ketentuan Pasal 3ayat (1) ) UU Kepailitan & PKPU, yang menyatakan:(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehpengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempatkedudukan hukum Debitor;Penjelasan Pasal 3 ayat (1) ) UU Kepailitan & PKPU, yang menyatakan:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana

Adapunkutipan isi Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004 adalah sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor.Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004Yang dimaksud dengan halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimanaDebitor, Kreditor, Kurator, atau

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan PenjelasannyaUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPUmenyebutkan :Pasal 3 ayat (1):Putusan ataS permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor ;Penjelasan Pasal 3 ayat (1):Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain action pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau

Yang dimaksud dengan"halhal lain", adalah antara lain, (1) Actio pauliana, (2) Perlawanan pihakketiga terhadap penyitaan, atau (3) Perkara dimana Debitor, Kreditor,Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan harta pailit termasuk (4) Gugatan Kurator terhadap Direksiyang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya ataukesalahannya.

2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 September 2016 :Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat berkaitandengan Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Tergugat Il, nomor162/CB/JkV2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta perubahannya sertaberkaitan dengan dana yang ada dalam rekening Tergugat /l/Debiturdalam PKPU, maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dasar qugatan Penqqugat berkaitan dengan proses PKPU, dimanaPenqqugat dan Terqugat sebagai pihak Kreditur, makaseharusnya qugatan Actio Pauliana

Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran WHutang disebutkan bahwa "Putusan atas permohonanpernyataan pailit dan halhal lain100yang berkaitan dan atau diatur dalam Undangundang ini, diputuskanoleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanDebitor".Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "halhal lain" sebagaimanadisebutkan dalam pasal 3 ay at (1) Undangundang No. 37 tahun 2004 tersebut,menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) adalah antara lain ,actio pauliana

Pdt.Su.Lainlain/2018/PN Niaga Mdn. jo.Nomor 6/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Mdn.Jo Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UUk).Pasal 3 ayat (1) UUK:Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailitdan halhallain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan HukumDebitor.Jo Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain,actio pauliana

Dasar Hukum Bantahan (Actio Pauliana)Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya bantahan ini adalah :a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004;. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46.K/Pdt/2007.DalilDalil Dan Alasan Hukum Diajukannya Surat Bantahan:.

diperolehPenggugat selama Kepailitan, yang pengaturannya diaturdalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UU KPKPU).Pasal 3avatm UU KPKPU:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal hallain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukumDebitor.Penjelasan Pasal 3 avat UU KPKPU:Yang dimaksud dengan HalHal Lain, adalah antaralain, action pauliana

(vide Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UUKepailitan junctoPasal 1 angka 7 UUKepailitan);Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor;Penjelasan:Yang dimaksud Halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimanaDebitor, Kreditor