. ~~~ mon mn mm en in in mi i ee i inTENTANG KEJADIANNYAMenimbang, bahwa telah menerima kejadian kejadiansebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara, dalam mana tuntutan Para Penggugat sebagaimanatercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagaiDEriKUT! 5 se2s sees see 6 sens SRS SE See SAE eB SHe Boe eae SH a Se1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

acara relaas panggilanTergugat nomor 575/Pat.G/2018/PA.Clg, tanggal 18 September 2018 dan 04 Oktober2018;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berceraidengan Tergugat;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Penggugat, yang isi dan maksudnya ada perubahan pada posita8 dan petita

PA.ClgMenimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatancerai kumulasi hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal86 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, denganperubahan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah dan nafkahanak yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan menghapus posita8 dan petita

Karena ex aquo et bono merupakan keputusan subsidair bukanprimair, maka dalam Putusan ex aquo et bono sekaligus merupakan keputusanultra petita. Ultra Petita adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidakdituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta.dengan kata lain, ultra petitaadalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut ataumemutus melebihi dari apa yang diminta;Menimbang, bahwa Prof.

Bagir Manan menyatakan Putusan UltraPetita diperbolenkan dengan syarat dalam petitum subsider dicantumkanpermohonan ex aquo et bono atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya (atau kalimat yang sejenis itu);Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, ultra petita diperbolehkansepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya, sedangkan menurutMahfud MD, ultra petita merupakan pertimbangan dan kebijaksanaan murniJudex facty sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan didepan

sidang;Menimbang, bahwa /Yurisprudensi mengenai ultra petita yaituYurisprudensi No.140 K/sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 dalam perkaraantara Mertowijoyo cs VS Mertodirjo menyebutkan kaidah bahwa PutusanHakim yang mengabulkan ex aquo et bono harus masih terkait dalam kerangkapetitum primair;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan Wan Prestasisebagaimana petitum ke6 Pemohon, majelis hakim merasa perlumempertimbangkan mengenai Penarikan 1 (satu) unit Toyota Avanza G VVTINo.Pol BA 200 KY oleh Pemohon

., tanggal 11 Oktober 2011, yang belummemiliki kekuatan hukum tetap, dalam mengambil keputusan telahbertentangan dengan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg. No.: 130 K/Sip/1957, tertanggal 23 Oktober 1957, yang berbunyisebagai berikut:"Dalam putusan Pengadilan Negeri ini, tidak boleh ditetapkan pula bagiandari pada ahliwaris, apabila hal ini tidak diminta";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg.

.: 2831 K/Pdt/1988, tertanggal 7 Juli 1999, yang berbunyisebagai berikut:"Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg.

No. 2839 K/Pdt/20122020Bahwa bahkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.Bdw., tanggal 11 Oktober 2011 yang melanggar asas nonultra petita tersebut dan telah juga dikuatkan oleh putusan Nomor: 759/PDT/2011/PT.SBY, tanggal: 24 Mei 2012;Bahwa sebagaimana terbukti dalam kalimat ... adalah Rp966.000,00 pertahun, terhitung sejak tahun 1987, sampai perkara ini telah diputus danputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap"... telah dirubahdengan kallmat ... setara dengan kewajiban

...kan jelas bertentangan dengan asas non ultra petita. apalagi dibunyikansebagai alat gantirugi, bahwa tidak dapat dipercampuradukkan hukum jualbeli dengan ganti rugi, sebagaimana termaktub di dalam putusan PengadilanNegeri Bondowoso Nomor: 12/Pdt.G/2011/ PN.Bdw., tanggal 11 Oktober2011, bagian dalam konvensi, angka 5, yang intinya kami/Pemohongarisbawahi sebagaimana tertulis di bawah ini:Mengadili:Dalam Konvensi:Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah obyeksengketa yang telah dikuasainya

M E N G A D I L IS E N D I R I

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara :

• Mengabulkan gugatan Penggugat melalui PETITA

Dimana penggunaannya harus berdasarpada kelayakan dan kepatutan (Appropriateness) dan kelayakan ataukepatutan yang dikabulkan itu masih dalam kerangka jiwa petitum primer dandalil gugatan, dilain pihak juga tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan kepentingannya ;Menimbang, bahwa pertimbangan majelis untuk menggunakan petitasubsider agar persoalan menjadi tuntas untuk kepentingan kedua belah pihakkarena apabila hanya sekedar menolak dengan tidak mengakomodir petita subsider

Dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI Menerima permohonan Banding dari DWI WINDU DARSAKUMARA /Pembanding semula Penggugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13FEBRUARI 2014 , Nomor : 187/PDT.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat melalui PETITA SUBSIDER ; Menyatakan sah Akta Nomor : 13, Tanggal 11 November 2011 Tentang

Dalam hal ini Majelis telah memutus suatu perkara melebihi yangdisengketakan (ultra petita);Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkarayang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutusmelebihi apa yang dituntut (petitum).

Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakanultra petita dapat menjadi salah satu penyebab diajukannya PeninjauanKembali atas putusan pengadilan iniBahwa berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa Majelis telahbertindak dengan tidak cermat dalam mengambil keputusan terkaitsengketa dimaksud karena :a. Telan memutus obyek sengketa yang berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku sesungguhnya bukan merupakanObjek Gugatan;b.

Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Panmencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan prosespersidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasidiawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya ada penambahan keterangan dalam posita 4 bahwa Tergugatpernah memukul Tergugat, dan pada posita 7 dan 8, Petita 3 dan 4 dicabut;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak

Penggugat mencakup kumulasi gugatan,selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuhanak (hadhanah) dan nafkah anak;Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telan sesuai denganPasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 7 (tujuh) dan 8 (delapan), petita

No. 796/Pdt.G/2018/PA.ClgBahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berceraidengan Tergugat:Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya ada perubahan pada posita 8 dan petita 3 dicabut;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengarjawabannya;Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,

dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selainperceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak(hadhanah);Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai denganPasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah terakhir dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itukumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 8 dan petita

amar putusan Judex Facti yang pada pokoknyamengabulkan gugatan sebagian bertentangan dengan pertimbanganhukum putusan Judex Facti yang pada pokoknya menolak dalildalil danpokok gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat), danoleh karenanya sudah sepatutnya berdasarkan hukum putusan JudexFacti dibatalkan;Putusan Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar HukumYang Berlaku Karena Telah Menjatuhnkan Putusan Melebihi Apa YangDituntut Oleh Para Pihak Dalam gugatan Dan Jawaban (Ultra Petita

Yahya Harahap juga menambahkan bahwa jika Hakimmelanggar prinsip ultra petita, maka sama dengan pelanggaran terhadaprule of law;Pasal 178 ayat (2) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut"HIR") pada pokoknya telah mengatur bahwa Hakim dilarangmenjatuhkan atau memberikan putusan melebihi apa yang digugat. UltraHalaman 33 dari 46 hal Put.

Nomor 226 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15:petita dilarang, sehingga putusan Judex Facti yang melakukanpelanggaran atau keluar dari norma tersebut dapat diajukan kasasi (videPasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung).

Hakim (dalam HukumAcara Perdata) seharusnya hanya menimbang halhal yang diajukanoleh para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (indexnon ultra petita atau ultra petita non cognoscitur);Yurisprudensi Nomor 140 K/Sip/1971, tertanggal 12 Agustus 1972mengatur bahwa putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bonoharus masih dalam kerangka petitum primair, tidak tepat bila amarputusan atas tuntutan subsidair bertentangan atau melebihi halhal yangtidak dituntut Penggugat dalam petitum primairnya

Nomor 226 K/Pdt.SusPHI/2016gugatan dan jawaban (ultra petita);Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat VIII.

Adapun garis besar memori kasasi yang kami ajukan dalamPermohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut:Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah melampaui batas wewenang karena memberikanputusan melebihi tuntutan Pemohon Kasasi (ultra petita) sehubungandengan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi.

Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah melampaui batas wewenang karena memberikanputusan melebihi tuntutan pemohon kasasi (ultra petita) sehubungandengan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi;1.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumdan Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada paragrapf 4 halaman 76 dalam PutusanPHI Serang Nomor 86/2016 yang menyatakan

Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam memperbaiki amar butir 2 dalamdalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang Nomor 86/2016 mengakibatkan amar putusan yang diberikanoleh Judex Facti telah melanggar asas ultra petita karena PemohonKasasi tidak pernah meminta agar hubungan kerja dinyatakan belumputus.

Sebagai akibathukum atas terbitnya putusan yang melampaui batas kewenangankarena melanggar asas ultra petita, maka Mahkamah Agung berhakdalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti PengadianHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang karena tidakberwenang atau melampaui batas wewenang;.

Penjatuhan putusan atasdasar ex aequo et bono merupakan putusan subsidair, bukan primair,maka dalam putusan ex aequo et bono sekaligus merupakan putusanultra petita.

dalilpokok gugatan yang tertuang pada posita point 4 yang pada pokoknyamemohon agar Pengadilan menyatakan agar ikatan perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya, akan tetapi dalam petitum point 2 gugatan Penggugat tidakmengulang permohonan dimaksud ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama padaputusanya halaman 30 telah mengabulkan dalil gugatan pokok tersebut,sehingga hal tersebut apakah termasuk putusan melanggar azas ultra petita

;Menimbang, bahwa Asas ultra petita atau asasiu dex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur diatur dalam pasal 189 ayat (2) RBG Jo Pasal67 huruf C Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ,artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntutatau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakanputusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat;Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMBMenimbang, bahwa Majelis Hakim

Keberatan dengan menghukum PemohonKeberatan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Keberatan, padahaltidak terbukti dan tidak ada diminta oleh Termohon Keberatan dalampengaduannya dapat juga dikategorikan pelanggaran Pasal 178 ayatHalaman 19 dari 50 Putusan Nomor 3/Pdt.SusBPSK/2019/PN Pdg(2) dan (3) RGB/Pasal 189 ayat (2) dan (3) HIR yakni melarangseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) adalahPutusan yang bersifat Ultra Petita

;Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis terbukti secarahukum bahwa Putusan BPSK Kota Padang melebihi apa yang dituntut atauPutusan yang sifatnya ultra petita dan dapat dianggap sebagai tindakan yangmelampaui kewenangan oleh sebab itu Putusan tersebut dikategorikan cacathukum dan untuk itu harus dibatalkan demi hukum;D.

Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat(2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutusmelebihi apa yang dituntut (petitum).Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar dalamputusan incasu merupakan putusan yang sifatnya ultra petita?Nah, untuk menjawabnya disini kita Sampaikan, sebagai berikut:a.

Bahwa, jika Ultra petita adalah hakim memutus sengketa lebihdari yang diminta oleh Termohon Keberatan.

Maka dalam PutusanMajelis Arbitrase BPSK Kota Padang yang menghukum pelaku usahasebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkanyang dituntut oleh Termohon Keberatan senilai Rp3.000.000, (tigajuta rupiah), maka Putusan Majelis Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidaklah tergolong sebagaiputusan yang Ultra petita sebagaimana yang dituduhkan olehPemohon Keberatan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Termohon Keberatan mohon denganhormat sekiranya Majelis

yangharus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari dua orang anakyang bernama Andi Ahmad Adrian bin Syainuddin, lahir di Samboja 05 April2012 dan Andi Aldi Maulana bin Syainuddin, lahir di Samboja 02 Mei 2014;Menimbang, bahwa namun demikian penetapan nafkah anak yangtidak diiringi dengan penetapan Hadlanah (pemeliharaan) anak akanmenyebabkan putusan menjadi siasia (i//lusoir) dan hampa, akan tetapimenetapkan Hadlanah anak tanpa adanya permohonan atau tuntutan dariPenggugat menyebabkan Ultra Petita

Penetapan hadlanah tanpatuntutan termasuk ultra petitaMenimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Hadlanah anak tanpamenyebabkan ultra petita, maka Majelis Hakim akan memutus dan menetapkanhadlanah anak dengan menggunakan petitum subsider yakni menjatuhkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 tentangKebolehan memutus dengan Petitum Subsider;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 huruf aKompilasi

tersebutdalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangandengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslahdikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangandengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatanharuslah diutamakan;Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irahirah suatu putusanmaka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas ultra petita

(Pasal189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asaskeadilan yang harus diutamakan;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim,meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada PaniteraPengadilan tersebut tidak melanggar asas ultra petita karena perintah tersebutuntuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalamperaturan perundangundangan dan juga masih dalam kerangka yang serasidengan inti gugatan (Ssebagaimana ditegaskan dalam

Nomor 1178 K/Pdt.SusKIP/20174.5.Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016.Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Jakarta Selatanyang memeriksa perkara a quo, untuk membatalkan PutusanKomisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIPPSA/2015 untukseluruhnya;Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 064/Xii/KipPsA/2015Melebihi Petitum Yang Dimintakan (Ultra Petita)Bahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi InforasiPusat Nomor 064/XII/KIPPSA/2015, menyatakan:(1) Membatalkan keputusan

dahulu Pemohon Informasitidak dapat diterima dan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi danDokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang UjiKonsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero) tetapberlaku/tidak dibatalkan;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Nomor 774/Pdt.G.Kip/2016/PN Jkt Sel., tanggal 22 Februari 2017 dan Putusan Ajudikasi MajelisKomisioner Komisi Inforasi Pusat Nomor 064/Xii/KipPsA/2015 TelahMelebihi Apa Yang Dimintakan Pemohon Informasi (Ultra Petita

)Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu TermohonInformasi menolak secara tegas putusan Judex Facti terkait Amar PutusanAjudikasi Majelis Komisioner Komisi Inforasi Pusat Nomor 064/XII/KIPPSA/2015, menyatakan:(1) Membatalkan keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi danDokumentasi PT PLN Persero nomor 0117.K/PPID/2016 tentang UjiKonsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero)Putusan Judex Facti tersebut bersifat Ultra Petita atau putusan yangmelebihi apa yang diminta atau dituntut

0117.K/PPID/2016tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN(Persero);Bahwa atas Keputusan Judex Facti, Komisi Informasi Pusat telahmenambahkan sendiri halhal lain diluar yang diminta oleh TermohonKasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ;Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi InformasiPusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal189 ayat (2) dan ayat (8) Rog, karena memutus tidak sesuai denganapa yang dimohonkan (ultra petita

).Pasal 178 ayat (2) dan ayat (8) HIR mengatur sebagai berikut :(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;(3) la tidak diizinkan menjatuhkan hukuman keputusan atas perkarayang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Bahwa dengan putusan Judex Facti yang bersifat ultra petita, makamasuk sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena MajelisKomisi Informasi pusat memutus tidak sesuai dengan apa yangdimohonkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahuluPemohon

Memori Banding yang diajukan oleh ParaPembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensitersebut, Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagaiberikut:Bahwa pada pokoknya Para Terbanding tidak dapat menerima keberatankeberatan yang diajukan oleh Para Pembanding yang dituangkan dalamMemori Banding Para Pembanding;Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah salah dan keliru dalammenafsirkan tentang Ultra Petita

PN.Jkt.Brt. yang pada intinya menyatakan putusanpengadilan adalah ultra petita karena mengabulkan hal yang tidak dituntut yaitumenghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan kontra memoribanding, yang pada intinya Para Tergugat salah menafsirkan tentang ultrapetita, karena justru Majelis Hakim telah mengurangi jumlah kerugian yang ParaHalaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 632/PDT/2019/PT DKIPenggugat

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyadari, bahwa alasan upayahukum Kasasi berdasarkan bahwa Judex Facti telah menjatuhkanputusan atas perkara yang tidak dituntut dan mengabulkan lebih dari padayang dituntut (Ultra Petita Partium) dan terdapat suatu kekhilafan ataukekeliruan yang nyata bukan alasan yang tepat dalam mengajukan upayahukum kasasi sebagaimana pertimbangan Judex Juris dalam putusanperkara Nomor 739 K/PDT.SUSPHI/2015, namun dalam perkara Nomor84/PDT.SUSPHI/2015/PN.BDG tanggal 26 Agustus

Bahwa pertimbangan tersebut telah mengandung Ultra Petita Partium yakniJudex Facti telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta danmemberikkan lebih dari yang diminta.

PertimbanganJudex Facti tersebut di atas sangat terlihat jelas mengandung Ultra PetitaPartium, karena Judex Facti telah mengabulkan mengenai suatu hal yangtidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut Judex Facti telahmelanggar azas Ultra Petita atau Ultra Petita Partium.13.Bahwa akibat pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas PemohonPeninjauan Kembali telah dibebani Judex Facti untuk membayar halhalyang tidak berdasar kepada Termohon Peninjauan Kembali antara lain:I.

PUTUSAN BERSIFAT EKSTRA PETITA.=C. MAJELIS MEREKAYASA LUAS DAN BATAS OBYEK TANAHSENGK ET A .nnnnnnensnnnnnene nee sen sence nen nee nen nneaneceenennen nen nen non senennanscnecennesHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 06/PDT./2016/PT.KPG.Ad. A.

Bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak ada eksepsi baikmengenai eksepsi kewenangan absolute maupun relative akan tetapiHalaman 23 dari 34 Putusan Nomor 06/PDT./2016/PT.KPG.majelis hakim telah mempertimbangkan kedua materi eksepsi tersebutberarti putusan pengadilan negeri Kefamenanu adalah bersifat ekstra petita.Bahwa pertimbangan yang bersifat ekstra petita tersebut ternyata tidakdalam putusan akhir tidak disebutkan bahwa Pengadilan NegeriKefamenanu berwenang secara absolute maupun relative

untuk memeriksadan mengadili perkara a QUuO. === Bahwa akhir putusan adalah gugatan tidak dapat diterima, sehinggapertimbangan yang bersifat ekstra petita tersebut dimaksudkan untukmengadaada kondisi supaya hakim seolaholah dalam hal menyatakangugatan tidak dapat diterima didasarkan pada kekurangan penyusunangugatan yang bertumpuktumpuk, padahal pertimbangan tersebut adalahmerupakan suatu arahan pembenaran tindakannya, sehingga patut dicurigaimengapa hakim berbuat demikian.Bahwa oleh karena putusan

hakim didasarkan pada kesalahan hukumacara yang bersifat ekstra petita yang cenderung membuat danmenimbulkan kecurigaan masyarakat pencari keadilan tentang eksistensikemandirian dan sikap tidak berpihak serta bersih dari adanya pengaruheksternal terhadap hakim dalam mengadili perkara a quo maka kami mohonagar putusan perkara a quo haruslah dibatalkan dan kemudian mengadilisendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

atau asasiu dex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur yang dikenal dalam hukum acara perdata.Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto di dalam putusannya telahmemutuskan sesuatu yang melebihi dari yang dituntut Penggugat (Terbanding).

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung.> Yurisprudensi No. 339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970.> Yurisprudensi No. 1001 K/Sip/1972.> Yurisprudensi No. 77 K/Sip/1973.ketentuanketentuan mana terkait mengenai larangan Ultra Petita.Bahwa tujuan larangan Ultra Petita adalah supaya Hakim tidak berlakusewenangwenang dengan mengadili sesuai Kemauan Hakim sendiri.

Padahalbatasan dalam perkara perdata adalah ada pada gugatan dan sebagaimana perkarapidana dibatasi olen dakwaan.Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas adanya tindakan Majelis HakimPengadilan Negeri Jeneponto yang Ultra Petita seperti itu adalah putusan tersebutmerupakan putusan yang Ultra Vires dan harus dinyatakan cacad yuridis dan dapatdibatalkan.Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagilagi Majelis HakimPengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif dan atau salah/keliru didalam memeriksadan

mengadili serta memutus perkara ini kKnususnya terkait asas ultra petita atauasasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur yang dikenal dalam hukumacara perdata.KEBERATAN KETIGA,Bahwa lagilagi dan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidakobjektif dan atau salah/keliru didalam memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini knususnya mengenai adanya eksepsi terkait kKewenangan absolut(absolute competency).Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa dalam persidangan

(PutusanMahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984);KEBERATAN KELIMABahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif dansalah atau keliru didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in litiskhususnya mengenai Putusan Judex Facti yang Ultra Petita, argumentasi hukumnyadapat dijelaskan sebagai berikut:1.

., tanggal 19 Juli 2017karena sama sekali mencerminkan rasa keadilan serta memutuskan perkaratidak berdasar pada tuntutan hukum dan prinsipprinsip di dalam hukum(iudex non ultra petite/ultra petita non cognoscitur);Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (judex factie) yang memeriksadan mengadili perkara Penggugat Nomor 035/PDT.SUS/2017PHI.SBY.

., tanggal 19 Juli 2017 (Ultra Petita/Ultra Vires) sertabertentangan dengan prinsip rule of law yang mana para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim JudexFacti tersebut yang memutuskan pemberian Uang Tunjangan Hari RayaKeagamaan kepada para Penggugat/Termohon Kasasi di tahun 2016 dan2017 dua (2) tahun.