SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh DirekturKriminal Umum Polda Sumut (vide Bukti T. Il. INT22), Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 tersebut juga telah diberitahukankepada Termohon Kasasi sebagai Pelapor, sehingga telah mengetahuibahwa Laporan Polisi telah di hentikan proses penyidikannya;Bahwa dari proses jawab menjawab fakta hukum tentang Laporan Polisitentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut telah dibantaholeh Para Pemohon Kasasi, dan bantahan tersebut telah dikuatkan denganBukti T. Il.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014), yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi, karena Laporan Polisi tersebut telah dihentikan olehPenyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan alasan karena tidakditemukan adanya unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan olehTermohon Kasasi;Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2017Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/2014/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014(vide Bukti T. Il. Int22), maka proses penyidikan atas Laporan PolisiTermohon Kasasi dianggap telah selesai, akan tetapi Judex Facti baik itupada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkanBukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi tentang Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol. SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 (vide Bukti T. II.

Syafizal (Terlawan III) dan lin Sulastri (Terlawan IV)sebagaimana tersebut dan didasarkan pada Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus. tanggal 16 Juni 2016 Jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/ Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa penyitaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Ekonomi Dan Khusus tersebut lebih lanjut oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi

Syafrizal (Terlawan III) yang telahdilakukan penyitaan oleh Terbantah II didasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016 ;2.Bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bekasi Nomor408/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal O6 September 2017 objek perkaradirampas untuk Negara dan putusannya telah mempunyai kekuatan

Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/VI/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni2016. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut, lebih lanjutoleh Terlawan dalam proses perkara pidana yang diajukan pada PengadilanNegeri Bekasi No. 408/Pid.Sus/2017/PN.Bks terhadap Terlawan Ill danTerlawan IV.

Syafrizal (Terlawan III) yangtelah dilakukan penyitaan oleh Terlawan II didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16Juni 2016 ;2.

Syafrizal (Terlawan III)Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perdata No. 583/PDT/2020/PT.BDG.yang telah dilakukan penyitaan oleh Terlawan Il didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1I/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016(bukti T6 s/dT9) yang berarti penyitaan tersebut dilakukan oleh Terlawan II tanggal 16 Juni 2016sebelum obyek perkara dijaminkan

Haji Nurohman adalah tidak sah;

Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik 66! IX 2019 Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAHmenurut hukum;4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum;dan5.

Mohi, S.Pd.l., M.Si, selanjutnya diberi tandaT11;12.Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnyadiberi tanda T12;13.Foto copy Laporan hasil gelar perkara naik ke tahap sidik tanggal 12 Agustus2019, selanjutnya diberi tanda T13;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.14.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/66/IX/2019/RESKRIMtanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Tugas NomorSP.GAS/137/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019, selanjutnya

Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga prosespenyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit SuratPerintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan NomorB/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskankepada Pelapor dan Pemohon;3.

untuk menguji tindakantindakan Termohon dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam bukti P5 yang isinya sama dan sejalan denganbukti T25 berupa Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/ReskrimHalaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.tanggal 16 September 2019 disebutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangkatindak pidana perbuatan cabul didasarkan pada beberapa hal diantaranyaLaporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/ResPhwt tanggal 10 Juli 2019,Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

Betty Halim dan KawanKawan (PT MDS), sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui

Milenium;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.10.11.12.Foto copy dari asli Putusan Pra Peradilan Nomor:90/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2020, diberi tanda T1;Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor.: LP/1277/XII/2016/Bareskrim,tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T2;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/344

/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3a;Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas NomorGas/345/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3b;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3c;Foto copy dari sli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/44/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3d;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/89/l/2019/Dittipideksus

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.4. bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal112 KUHAP untuk didengar keterangannya terlebin dahulu sebelumditetapkan sebagai tersangka.5.

sehingga diduga keras PT.M3 melakukan melakukan tindakpidana penambangan emas tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehinggahasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dengan menerbitkanLaporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik

Penyidikan:Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 142 / X /2015 / Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015, telah melakukanpenyidikan dengan kegiatan:a.

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan ditindaklajuti dengan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015.Bahwa bersarkan alasan juridis tersebut diatas patut menurut hukum dalilPemohon untuk dikesampingkan.bahwa adiminstrasi penyidikan terhadap penetapan tersangka atas diriPemohon tidak sesuai dengan KUHAP, karena Laporan PolisiNo.Pol.

:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa oleh karena penemuan kegiatan penambangan emas yangdilakukan PI.M3 adalah dalam keadaan melakukan kegiatanpenambangan (tertangkap tangan) , yang selanjutnya temuan tersebutdibuatkan dalam Laporan Polisi Nol.

kejadian perkara (TKP) atas perintah dari Tersangkasdra SYAMSUL DG NAI, dari hasi interogasi dengan pemilik mobil tersebutmaka penyidik membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk danmuatannya kekantor polsek manuju untuk diamankan, sedangkan yangmelakukan penebangan pohon kayu tersebut melarikan diri dari tempatkejadian perkara (TKP).Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukanlah bukti permulaan yang cukupsehinga ditingkatkan ketahap Penyidikan seseuai dengan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor : 130 / PPU / XIII / 2015 yangmenyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan= danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) kepadapenuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu palinglambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Amb.b.karena sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /49.b / X / 2021 / Ditreskrimum

Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 49.b / X / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap / 64 / X / 2021 / Ditreskrimum tentang Peningkatan StatusTersangka atas nama Tersangka Eka Dharmayanti Persulessy tanggal11 Oktober 2021 diterbitkan oleh Termohon secara bersamaan yaitupada tanggal 11 Oktober 2021, hal ini membuktikan bahwa Termohonpada saat menetapkan Pemohon menjadi Tersangka belummengantongi bukti permulaan, karena bagaimana mungkin Penyidikbisa

Bahwa selanjutnya atas hasil gelar perkara tersebut TERMOHONmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik = /49.a/VIII/2020/Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2020, dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /67/ VIII/2020/Ditrekrimum tanggal 18 Agustus 2020 dan SPDP telah dikirim kepadaJaksa Penuntut Umum, Terlapor (PEMOHON) dan Pelapor.e.

Bahwa karena ada penggantian Penyidik pada Subdit IllDitreskrimum Polda Maluku, sehingga TERMOHON Telah menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/49.b/ X/2021/Ditreskrimumtanggal 11 Oktober 2021 untuk melanjutkan proses penyidikan dugaantindak pidana Penipuan dan Penggelepan Jo Turut serta melakukanTindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 jo 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;j.

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik /49.b / X / 2021 /Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2021., yang diberi bukti T15;16. Fotocopy Surat Perintah Penetapan Nomor : S.Tap/64/X/2021/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2021, yang diberi bukti T16;17. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/752/X/2021/ Ditreskrimumtanggal 12 Oktober 2021 kepada PEMOHON. Surat Panggilan II Nomor :S.Pgl/752.a/X/2021/ Ditreskrimum tanggal 15 Oktober 2021 kepadaPEMOHON., yang diberi bukti T17;18.

(tiga) buah plastik klipbening berisi narkotika jenis sabu;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN KotKap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukulHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO bersamasama denganSaksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badanmenjadi lebih segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

Nomor 809 K/Pid/2011Bahwa proses penyidikan atas Laporan Sdr.Syharil Effendi (Penuntut)No.Pol : LP/B37/VV/2004/Ro.Ops tanggal 29 Juli 2004 dengan terlaporSdr.lr.Joko Minto Cahyono,Dkk berjalan dengan rentang waktu yangcukup lama untuk suatu pemeriksaan atas Laporan Pidana tersebut diatas :Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.PolSP.Sidik/174.1/VIV2004/Dit.Reskrim tertanggal 29 Juli 2004 danSurat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/157/V/2006/Dit.reskrimtertanggal 23 Juni 2006, maka berdasarkan

No.Pol : Sp.Sidik/174.a/VIV2004/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2004 dan No.PolSp.Sidik/157.a/VV 2006/Dit.Reskrim tanggal 23 Juni 2006serta No.Pol : Sp.Sidik/157.a/IV2009/Dit.Reskrim tanggal 15Februari 2009, yang mana masingmasing sebagai tindaklanjut laporan polisi No.Pol : LP/B37/VV/2004/Ro.Ops tanggal29 Juni 2004, yang kemudian diberitahukan kepada PenuntutUmum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikanNo : Pol.SPDP/48/V1V/2009/Dit.Reskrim tanggal 17 Juli 2009,apakah pernah ada penghentian penyidikan

Haji Nurohman adalah tidak sah;

Sidik/75/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08Agustus 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.

Sidik/75/V1I/2018/Reskrim, tanggal 20Juli 2018, ditandai T10;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal08 Agustus 2018, ditandai T11;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal15 Agustus 2018, ditandai T12;Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.

Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.

Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!

Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 8 Maret 2016 terhadapdiri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalahtidak sah;3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon olehTermohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon,Rumah Pemohon adalah tidak sah;5.

T5 : Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;6. T6 : Surat perintah penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya Nomor:Sp.Dah/404/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;7. T7 : Surat Nomor : B/1742/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 19 April 2016perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan;8. 18 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :587/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 April 2016;9.

halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkaraini;Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak adalagi halhal yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan akhirnya mohonputusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanPemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada intinyamemohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8Maret 2016 oleh Termohon, penangkapan dan penahan Pemohon olehTermohon, penggeledahan Termohon terhadap diri Pemohon serta penyitaanatas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebutTermohon pada dalil jawabannya pada pokoknya menolak dan menyatakanbahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal

Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal08 Mei 2020, perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo(alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebanganpohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjualmenerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasilhutan kayu yang berasal dari kawasan

Photo copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 /2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, tertanda T 5;6. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP / 83 / V / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 12 Mei 2020,tertanda T 6 ;7. Photo copy Hasil Gelar Pekara Peningkatan status dari Penyelidikan menjadiPenyidikan, tertanda T 7 ;8. Photo copy Hasil Gelar Pekara Sdr.

Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal 08 Mei 2020, perkaraLaporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukantindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidaksah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpandan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan

Lidik /102 / IV / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrimtanggal 30 April 2020, sebagaimana bukti T 4 dan melakukan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 /2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana bukti T 5 ;Menimbang, bahwa penanganan dan proses tindak lanjut prosespenyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Kapolri No.14 tahun2012 tentang managemen penyidikan yang dilakukan secara bertahap meliputipenyelidikan, mendatangi Tempat Kejadian Perkara

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.SIDIK 02.ak/PPNS-KAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

6.

dilakukan Penyitaan atas barang barang dan dokumendokumen yang seharusnya dalam penguasaan PEMOHON melalui SuratPerintah Penyitaan No : SP.Sita.07.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520/X1/2017tertanggal 17 Nopember 2017 oleh TERMOHON; Bahwa ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana perikanansebagaimana diatur Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 94 jo Pasal 94 joPasal 28 ayat (1) Undang Undang No 45 tentang Perubahan UndangUndang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan melalui Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik

dan oleh karena adanya ketidak hatihatian terhadap upaya paksa berupa Penetapan PEMOHON sebagaiTersangka, maka terjadi perampasan hakhak dan kebebasanPEMOHON sehingga Penetapan Tersangka tersebut harus dinyatakancacat hukum ;Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidakdidasarkan Bukti Permulaan yang cukup, karena Penetapan Tersangkayang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dilakukansebelum atau dapat sekurang kurangnya bersamaan dengandikeluarkanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK 02.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar PEMOHON ditetapkansebagai Tersangkan dinyatakan tidak sah5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengganti setiap dan semuakerugian yang timbul diakibatkan Penangkapan, Penyitaan danditetapbkannya PEMOHON menjadi Tersangka yang dilakukan secaratidak sah oleh TERMOHON dihitung dihitung kemudian6.

Pemeriksaan Pendahuluan KM Kawal Bahari dariPenyidik, tanggal 16 November 2017, selanjutnya diberi tanda T9;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik 0O2.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520?

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK 02.ak/PPNSKAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkansebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaandan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;6.

Bahwa atas Laporan dari LILI TUNTITA, Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 44 / IV / 2014 / Reskrim, tanggal02 April 2014, tentang penghunjukan AIPTU CH.

apakah Bahrial Nasution masih ada kerjasamadengan Lili Tuntinta ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Jawabannya, KuasaTermohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor :LP/44/IV/2014/SPK,tanggal 02 April 2014 An, Pelapor LILI TUNTINTA, tentang tindak pidanaPenipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378dan/atau 372 KUHPidana, selanjutnya diberi tanda T.1 ;Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

bertanda P1 s/d P3, dimana bukti P1 membuktikan bahwa penangkapanPemohon dilakukan oleh Termohon, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksiPemohon membenarkan peristiwa penangkapan dan penahanan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon tersebut, Termohontelah membantahnya dan Termohon menyatakan prosedur penangkapan danpenahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telahmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PenyidikanNomor : SP.Sidik

pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/TV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/IV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/TV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas (vide bukti surat T 1)telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat PerintahPenyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/V/2010/Reskrim, tanggal 17 April2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/123/V/2010/Reskrim, tanggal 10 April2010, Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksisaksi antaralan I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTUSIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU

Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum

Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.

PLN (persero) yang dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat surat Perintah Penghentian Penyidikan bernomor Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim tertanggal 24 Februari 2015;Bahwa Pemohon, telah diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 07Oktober 2013 pukul 14.15 Wib sampai dengan selesai di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Aceh Resort Langsa, atas kelalaian yangmenyebabkan kematian, yang dalam hal ini telah menyebabkan meninggalnyaSuami Pemohon akibat kesetrum kabel listrik milik

Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim, yang pada intinyamenyebutkan yaitu:Menghentikan Penyidikan karena;a Belum cukup unsurb Barang bukti belum cukup untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.I1c Karena sebab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Penyidikdihentikan demi hukum; (Bukti P10)ANALISA HUKUMBahwa setelah dilakukannya pengaduan kepada Termohon, Termohon kemudianmelanjutkan dengan melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimanadisebutkan dalam surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bernomorSP2HP

Sp.Sidik/16.b/II/2015/ Reskrimsecara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuatdidalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana;Bahwa Termohon telah memberikan tanggung jawab Penyidikan(Pembuktian) yang sangat tidak beralasan hukum Termohon melakukan haltersebut kepada Pemohon, maka dalam hal ini juga Termohon telahmelanggar ketentuan KUHAP;Bahwa batas waktu Penyidikan

Sp.Sidik/16.b.II/2015/Reskrim terhadapperkara yang Pemohon laporkan secara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuat di dalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai denganProsedur sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukan,maka kini akan dipertimbangngkan secara khusus apakah tindakan Termohon yangtelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap

dalam perkara ini dan Kuasanya sebagaimana buktiSurat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 tersebut dapat menunjukan telahdiperoleh hasil gelar perkara dimana dari semua perserta Gelar perkara tersebutmenyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsursesuai petunjuk dari Jaksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan gelar perkara yang dilakukan olehTermohon, Termohon mengelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik