Ditemukan 1399 data
EKA DHARMAYANTI PERSULESSY
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kapolda Maluku Cq Direktur Reserse Krimanal Umum Polda Maluku
58 — 45
Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor : 130 / PPU / XIII / 2015 yangmenyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan= danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) kepadapenuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu palinglambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Amb.b.karena sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /49.b / X / 2021 / Ditreskrimum
Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 49.b / X / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap / 64 / X / 2021 / Ditreskrimum tentang Peningkatan StatusTersangka atas nama Tersangka Eka Dharmayanti Persulessy tanggal11 Oktober 2021 diterbitkan oleh Termohon secara bersamaan yaitupada tanggal 11 Oktober 2021, hal ini membuktikan bahwa Termohonpada saat menetapkan Pemohon menjadi Tersangka belummengantongi bukti permulaan, karena bagaimana mungkin Penyidikbisa
Bahwa selanjutnya atas hasil gelar perkara tersebut TERMOHONmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik = /49.a/VIII/2020/Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2020, dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /67/ VIII/2020/Ditrekrimum tanggal 18 Agustus 2020 dan SPDP telah dikirim kepadaJaksa Penuntut Umum, Terlapor (PEMOHON) dan Pelapor.e.
Bahwa karena ada penggantian Penyidik pada Subdit IllDitreskrimum Polda Maluku, sehingga TERMOHON Telah menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/49.b/ X/2021/Ditreskrimumtanggal 11 Oktober 2021 untuk melanjutkan proses penyidikan dugaantindak pidana Penipuan dan Penggelepan Jo Turut serta melakukanTindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 jo 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;j.
Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik /49.b / X / 2021 /Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2021., yang diberi bukti T15;16. Fotocopy Surat Perintah Penetapan Nomor : S.Tap/64/X/2021/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2021, yang diberi bukti T16;17. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/752/X/2021/ Ditreskrimumtanggal 12 Oktober 2021 kepada PEMOHON. Surat Panggilan II Nomor :S.Pgl/752.a/X/2021/ Ditreskrimum tanggal 15 Oktober 2021 kepadaPEMOHON., yang diberi bukti T17;18.
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 809 K/Pid/2011Bahwa proses penyidikan atas Laporan Sdr.Syharil Effendi (Penuntut)No.Pol : LP/B37/VV/2004/Ro.Ops tanggal 29 Juli 2004 dengan terlaporSdr.lr.Joko Minto Cahyono,Dkk berjalan dengan rentang waktu yangcukup lama untuk suatu pemeriksaan atas Laporan Pidana tersebut diatas :Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.PolSP.Sidik/174.1/VIV2004/Dit.Reskrim tertanggal 29 Juli 2004 danSurat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/157/V/2006/Dit.reskrimtertanggal 23 Juni 2006, maka berdasarkan
No.Pol : Sp.Sidik/174.a/VIV2004/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2004 dan No.PolSp.Sidik/157.a/VV 2006/Dit.Reskrim tanggal 23 Juni 2006serta No.Pol : Sp.Sidik/157.a/IV2009/Dit.Reskrim tanggal 15Februari 2009, yang mana masingmasing sebagai tindaklanjut laporan polisi No.Pol : LP/B37/VV/2004/Ro.Ops tanggal29 Juni 2004, yang kemudian diberitahukan kepada PenuntutUmum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikanNo : Pol.SPDP/48/V1V/2009/Dit.Reskrim tanggal 17 Juli 2009,apakah pernah ada penghentian penyidikan
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo
94 — 73
3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Penghentian Penyidikan
Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.
UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.
UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
tedi hartono anak dari pofa
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Dirreskrimsus kapolda Bengkulu
25 — 20
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan Tindak Pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 2Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April
>setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
AMINNUR J.DJ. MOHI,Spd.I.M.si
Termohon:
Kapolres Pohuwato Cq. Kepala Satuan Reskrim POLRES Pohuwato
126 — 85
Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik 66! IX 2019 Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAHmenurut hukum;4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum;dan5.
Mohi, S.Pd.l., M.Si, selanjutnya diberi tandaT11;12.Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnyadiberi tanda T12;13.Foto copy Laporan hasil gelar perkara naik ke tahap sidik tanggal 12 Agustus2019, selanjutnya diberi tanda T13;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.14.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/66/IX/2019/RESKRIMtanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Tugas NomorSP.GAS/137/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019, selanjutnya
Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga prosespenyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit SuratPerintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan NomorB/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskankepada Pelapor dan Pemohon;3.
untuk menguji tindakantindakan Termohon dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam bukti P5 yang isinya sama dan sejalan denganbukti T25 berupa Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/ReskrimHalaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.tanggal 16 September 2019 disebutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangkatindak pidana perbuatan cabul didasarkan pada beberapa hal diantaranyaLaporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/ResPhwt tanggal 10 Juli 2019,Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
488 — 1368
Betty Halim dan KawanKawan (PT MDS), sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui
Milenium;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.10.11.12.Foto copy dari asli Putusan Pra Peradilan Nomor:90/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2020, diberi tanda T1;Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor.: LP/1277/XII/2016/Bareskrim,tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T2;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/344
/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3a;Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas NomorGas/345/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3b;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3c;Foto copy dari sli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/44/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3d;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/89/l/2019/Dittipideksus
Terbanding/Penggugat : PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk cq Kantor Cabang Utama Menara Imperium
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepolisian Republik Indonesia cq. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus
Turut Terbanding/Tergugat III : H. Syafrizal
Turut Terbanding/Tergugat IV : Iin Sulastri
110 — 67
Syafizal (Terlawan III) dan lin Sulastri (Terlawan IV)sebagaimana tersebut dan didasarkan pada Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus. tanggal 16 Juni 2016 Jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/ Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa penyitaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Ekonomi Dan Khusus tersebut lebih lanjut oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi
Syafrizal (Terlawan III) yang telahdilakukan penyitaan oleh Terbantah II didasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016 ;2.Bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bekasi Nomor408/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal O6 September 2017 objek perkaradirampas untuk Negara dan putusannya telah mempunyai kekuatan
Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/VI/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni2016. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut, lebih lanjutoleh Terlawan dalam proses perkara pidana yang diajukan pada PengadilanNegeri Bekasi No. 408/Pid.Sus/2017/PN.Bks terhadap Terlawan Ill danTerlawan IV.
Syafrizal (Terlawan III) yangtelah dilakukan penyitaan oleh Terlawan II didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16Juni 2016 ;2.
Syafrizal (Terlawan III)Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perdata No. 583/PDT/2020/PT.BDG.yang telah dilakukan penyitaan oleh Terlawan Il didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1I/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016(bukti T6 s/dT9) yang berarti penyitaan tersebut dilakukan oleh Terlawan II tanggal 16 Juni 2016sebelum obyek perkara dijaminkan
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh DirekturKriminal Umum Polda Sumut (vide Bukti T. Il. INT22), Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol.
SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 tersebut juga telah diberitahukankepada Termohon Kasasi sebagai Pelapor, sehingga telah mengetahuibahwa Laporan Polisi telah di hentikan proses penyidikannya;Bahwa dari proses jawab menjawab fakta hukum tentang Laporan Polisitentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut telah dibantaholeh Para Pemohon Kasasi, dan bantahan tersebut telah dikuatkan denganBukti T. Il.
SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014), yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi, karena Laporan Polisi tersebut telah dihentikan olehPenyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan alasan karena tidakditemukan adanya unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan olehTermohon Kasasi;Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2017Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor Pol.
SP.Sidik/246.a/IV/2014/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014(vide Bukti T. Il. Int22), maka proses penyidikan atas Laporan PolisiTermohon Kasasi dianggap telah selesai, akan tetapi Judex Facti baik itupada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkanBukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi tentang Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol. SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 (vide Bukti T. II.
82 — 43
:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.4. bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal112 KUHAP untuk didengar keterangannya terlebin dahulu sebelumditetapkan sebagai tersangka.5.
sehingga diduga keras PT.M3 melakukan melakukan tindakpidana penambangan emas tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehinggahasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dengan menerbitkanLaporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik
Penyidikan:Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 142 / X /2015 / Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015, telah melakukanpenyidikan dengan kegiatan:a.
:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan ditindaklajuti dengan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015.Bahwa bersarkan alasan juridis tersebut diatas patut menurut hukum dalilPemohon untuk dikesampingkan.bahwa adiminstrasi penyidikan terhadap penetapan tersangka atas diriPemohon tidak sesuai dengan KUHAP, karena Laporan PolisiNo.Pol.
:LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa oleh karena penemuan kegiatan penambangan emas yangdilakukan PI.M3 adalah dalam keadaan melakukan kegiatanpenambangan (tertangkap tangan) , yang selanjutnya temuan tersebutdibuatkan dalam Laporan Polisi Nol.
84 — 40
Bahwa Penggugat termasuk salah satu Penyidik Pembantu dalampenanganan kasus BNI Manado, sesuai dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.SIDIK/1/I/2014/DIT REKRIMSUS tanggal 7 Januari 2014 ; 4.
ALVIN HARAHAP
Termohon:
1.Kepala Keplisian Resort Tapsel
2.Kepala Kesatuan Reskrim Kasat Reskrim Kepolisian resort Tapsel
3.Kepala Unit PPA Kepolisian Resort Tapsel
145 — 45
Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka
Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap
Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!
DASMAN
Termohon:
POLRES AGAM,
47 — 23
sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
RIZKIANTO Bin MUJIYO
Termohon:
Kasat Reskrim Kepolisian Resort Probolinggo
50 — 11
Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal08 Mei 2020, perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo(alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebanganpohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjualmenerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasilhutan kayu yang berasal dari kawasan
Photo copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 /2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, tertanda T 5;6. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP / 83 / V / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 12 Mei 2020,tertanda T 6 ;7. Photo copy Hasil Gelar Pekara Peningkatan status dari Penyelidikan menjadiPenyidikan, tertanda T 7 ;8. Photo copy Hasil Gelar Pekara Sdr.
Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal 08 Mei 2020, perkaraLaporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukantindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidaksah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpandan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan
Lidik /102 / IV / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrimtanggal 30 April 2020, sebagaimana bukti T 4 dan melakukan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 /2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana bukti T 5 ;Menimbang, bahwa penanganan dan proses tindak lanjut prosespenyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Kapolri No.14 tahun2012 tentang managemen penyidikan yang dilakukan secara bertahap meliputipenyelidikan, mendatangi Tempat Kejadian Perkara
338 — 99
Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 8 Maret 2016 terhadapdiri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalahtidak sah;3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon olehTermohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon,Rumah Pemohon adalah tidak sah;5.
T5 : Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;6. T6 : Surat perintah penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya Nomor:Sp.Dah/404/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;7. T7 : Surat Nomor : B/1742/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 19 April 2016perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan;8. 18 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :587/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 April 2016;9.
halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkaraini;Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak adalagi halhal yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan akhirnya mohonputusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanPemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada intinyamemohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8Maret 2016 oleh Termohon, penangkapan dan penahan Pemohon olehTermohon, penggeledahan Termohon terhadap diri Pemohon serta penyitaanatas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebutTermohon pada dalil jawabannya pada pokoknya menolak dan menyatakanbahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal
ERICK KURNIAWAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
40 — 15
Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
46 — 14
Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum
Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.
ADIL MAKMUR SIBUEA
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Resor Siak
40 — 30
penyelidikan danpenyidikan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUMK/2014juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diaturdalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP sehingga penyidik menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020 dan SP.Gas/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus2020 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
T9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya pemeriksaan wawancara SiskaIndah Sari Sinaga Mamak Tere;10.T10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikantanggal 19 Agustus 2020;11.T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020;12.T12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikannomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2020;13.T13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
bertanda T39 berupa fotokopi sesualdengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Perkara Tindak PidanaPerbuatan Cabul terhadap Anak, di Ruang Unit Polsek Kandis, Rabu, tanggal 19Agustus 2020, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T4 berupafotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Sp.Gas/284/VIII/2020/Reskrim 20Agustus 2020, bukti Surat bertanda T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, dan bukti surat bertanda T12 berupa fotokopi sesuai denganaslinya Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIMtanggal 20 Agustus 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan tertanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan penyidikan tentangdugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menetapkanPemohon sebagai tersangkanya, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8
NURHADI
Termohon:
Kaploda Kepri C.q Kapolresta Barelang c.q Kasat Reskrim Polresta Barelang
45 — 31
Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.
Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.
Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH
156 — 67
pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/TV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik
pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPAbertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, KecamatanSukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/216/IV/2010/RES BLL;Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan NomorSP/Lidik/159/TV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudiandilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik
Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas (vide bukti surat T 1)telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat PerintahPenyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/V/2010/Reskrim, tanggal 17 April2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/123/V/2010/Reskrim, tanggal 10 April2010, Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksisaksi antaralan I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTUSIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU
39 — 4
Bahwa atas Laporan dari LILI TUNTITA, Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 44 / IV / 2014 / Reskrim, tanggal02 April 2014, tentang penghunjukan AIPTU CH.
apakah Bahrial Nasution masih ada kerjasamadengan Lili Tuntinta ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Jawabannya, KuasaTermohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor :LP/44/IV/2014/SPK,tanggal 02 April 2014 An, Pelapor LILI TUNTINTA, tentang tindak pidanaPenipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378dan/atau 372 KUHPidana, selanjutnya diberi tanda T.1 ;Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
bertanda P1 s/d P3, dimana bukti P1 membuktikan bahwa penangkapanPemohon dilakukan oleh Termohon, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksiPemohon membenarkan peristiwa penangkapan dan penahanan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon tersebut, Termohontelah membantahnya dan Termohon menyatakan prosedur penangkapan danpenahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telahmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PenyidikanNomor : SP.Sidik