Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undang undng undaan unding undangã uniang uncang undian
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN SERANG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
LILIS SURYANI
Tergugat:
PT. Pou Chen Indonesia
113 — 62

  • Memperhatikan Pasal 1865 Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Pasal 163 dan pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HERLINA (Ahli Waris Almarhum Edi Rianto Ritonga), VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk., Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru, Rantauprapat
107 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketakonsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangandimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diaturoleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001);Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenangpengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada otoritasJasa Keuangan ("OJK), berdasarkan Undnag Undang No. 21Tahun 2011 tentang Otoritas lasa Keuangan, maka
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 07-03-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Str
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
MUNAWARBAH BIN MADDIN
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
2.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
3.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
4.MUNAWARDI BIN M.KARIMI
49 — 3
  • Pemegang HakTanggungan atas OBYEK PERKARA, karenanya apabila debitur (i.cTERGUGAT IV) cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.Bahwa Hak TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku Pemegang HakTanggungan melaksanakan lelang Hak Tanggungan atas Obyek HakTanggungan (i.c OBYEK PERKARA) sudah dijamin oleh Undnag
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN CURUP Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
Ade Kristian Als Mugik Bin Widin Taufik
27 — 10
  • Urut 61Lampiran Undnag Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang di bungkus plastic pres bening .b. 1(Satu ) Buah tas pinggang warnah hitam .c. 1(Satu ) Timbangan Digital Warna Hitam .d. 1(Satu ) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening .Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crpe. 1( Satu ) Alat Hisap Bong .f. 1(Satu ) Lembar Uang Pecahan Rp. 100. 000 , ( Seratus RibuRupiah ) .g. 1( Satu ) Lembar Uang Pecahan Rp. 50. 000 , ( Lima Puluh Riburupiah ) .h. 3( Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-03-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 32 / PID.B/2008/PN.CAG
Tanggal 11 Maret 2009 — IMAN JAYA, S.KM. M.Kes
37 — 6
  • pasal yang didakwakan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka , analisajuridis Penasehat Hukum Terdakwa , tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwaharuslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
GOTLIEF P. KUDAMASA
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
140 — 59
  • sampaidengan perkara ini mendapatkan putusan hukum mengikat akan tetapiTergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk bekerja, sehinggaTergugat harus di hukum untuk membayar hak hak Penggugat yaitu upahproses sampai dengan Putusan di bacakan oleh Majelis Hakim PadaPengadilan Hubungan Indutrial sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2),ayat (3) Undang UndnagNomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandan Putusan MK nomor: 37 / PUU IX/ 2011 dan uang Konpesasisebagaimana ketentuan pasal 156 Undang Undnag
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 2 Juni 2016 — Pidana IWAN PRASETYA Bin MAHFOEDZ
25 — 8
  • PN.SmnMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa tersebut, perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan pada diri terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangkapemberantasan penyalahgunaan narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 (1) huruf a Undnag
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
TABAH Bin IMRON
25 — 8
  • Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001,tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Huludan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil, Badan UsahaSwasta; dan, sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha hulu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undnag
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
ALAMSYAH Bin ABD RAHMAN
41 — 11
  • Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001,tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Huludan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil, Badan UsahaSwasta; dan, sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha hulu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undnag
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-10-2015 — Putus : 22-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 89/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 22 Januari 2016 — Perdata: 1.Ir SUPRAPTO 2.SETYOWENI 3.HARDJO SUMARTO X 1.PT BANK MEGA Tbk 2.KPKNL SURAKARTA 3.KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB SRAGEN 4.TRI NIKEN TIYAS TIRLIN, SH 5.RATNAWATI, SE
98 — 49
  • karenanya segala tindakan hukum Tergugat (PT Bank MegaTbk) terhadap obyek jaminan, dalam hal ini menjual dengan pelelanganumum tersebut adalah sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Undang Undang; Bahwa proses Lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat IIadalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimanadimaksud dalam Bahwa lelang tersebut telah dilakukan sesuai denganprosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Yogyakarta berdasarkan Undang undnag
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
SO TJAN PENG
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG MEDAN
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Medan
125 — 40
  • KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat(2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
307 — 159
  • Gugatan Telah Lewat Waktua) Bahwa Dalam Pasal 55 Undnag Undang No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpulun hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usahanegara yang digugat.b) Bahwa pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang berbunyi :"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertipikat secara sah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
ASKORIAN NOOR DK.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PENAJAM
114 — 47
  • Namundemikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetapdilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini ;Menimbang, bahwa segala sesuatu. yang terjadi dipersidangantercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan putusan ini;Mengingat ketentuan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan Undnag Undang Nomor
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 331/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : SO TJAN PENG
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Medan
40 — 23
  • untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukhalaman 19 dari 51 halaman Putusan nomor 331/Pdt/2019/PT MDNmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2)BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 78/PDT.G/2016/PN. MJK
Tanggal 31 Mei 2017 — DHARMA WIRA WIJAYA MELAWAN - AGUS LIANTONO - PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk CABANG SURABAYA
353 — 123
  • dengan DHARMA WIRA WWAYA sebagai Pihak Kedua;c) Pihak yang satu berhak atas sesuatu dan Pihak yang lain berkewajibanatas sesuatu; Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran dengan nilai sebesarRp.25.000.000, dan Pihak Kedua berkewajiban membayar uangRp.25.000.000, Pihak Kedua berhak berhak untuk membeli tanah yang saat itu menjadiagunan mdi Bank Mestika dan Pihak Pertama wajib melepaskan hak(menjual) tanah yang menjadi agunan di PT Bank Mestika;mnemnnn Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Kitab Undnag
Pengadilan PN TAHUNA Perdata
Register : 09-07-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN TAHUNA Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Thn
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
MEITA JANIS
Tergugat:
1.NOFRINA SPELNDIDA MANOPE
2.BARSEL DORIS DENDALUHE
3.BEN BELLA LASARUS
4.MARKUS MAKAWIMBANG
5.ABDENSI MAKAWIMBANG
6.WILDEN MANOPE
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq CAMAT TAGULANDANG SELATAN
81 — 8
  • yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu Ssuamatau istri yang ditinggalkan, anakanak, dan keturunan besertasuami atau istri yang hidup lebih lama.e Golongan Il: Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orangtua dan saudara beserta keturunannya.e Golongan Ill: Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.e Golongan IV: Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dankeluarga lainnya hingga derajat keenam.Menimbang bahwa tentang pembagian harta dalam perkawinan diatur dalamPasal 35 Undnag
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — MANARSAR SITORUS VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT
71 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertentangan dengan Undnag Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturanperundangundangan adalah:. UUD tahun 1945. Ketetapan MPRUndangundang/perpu. Peraturan pemerintah. Peraturan presiden 02 Q203d0Peraturan daerah provinsig.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2488/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
AFNI CAROLINA, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO Bin SAKUP SUPRIONO
70 — 15
  • Perbuatanseseorang yang dilakukan secara tanpa hak pastilan dikategorikan sebagaiperbuatan yang melawan hukum; Dalam hal ini melawan hukum dalam arti formilyaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang; Bahwadidalan perkara ini tentunya adalah yang berkaitan dengan Narkotika harusada izin dari pejabat yang berwenang; Bahwa dalam Undang Undnag No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 menentukan bahwa narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 21-08-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Januari 2019 — Drs. SUTEKAD, MM >< ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
210 — 142
  • mengenai adanya penyebutanperbuatan melawan hukum dalam Gugatan Penggugat tidak menjadikanGugatan menjadi Obscuur libel karena telah jelas bahwa pokok perselisinanantara Para Pihak adalah Perselisihan Hubungan Industrial, dengan denganpertimbangan demikian maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ad. 2 mengenaiGugatan Daluarsa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82Undang Undnag
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat II : SRI HASTUTI Diwakili Oleh : SRI HASTUTI
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
67 — 48
  • 2012 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.1I No. 5 Tahun 2014.Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janji untukmenjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungansudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan TenisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW danPasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag