Ditemukan 555520 data
1.AKHMAD PUTRA DWI
2.MUH. HAFILUDDIN, SH
Terdakwa:
1.SUKUR DG REWA BIN SUDDIN
2.MOKE ALIAS RURUNG BIN KASENG
3.RISMAN ALIAS CEMMANG BIN SYAMSUDDIN
4.BASIR BIN SUKUR DG REWA
5.AMIRUDDIN ALIAS ROA BIN SUDDIN
6.SATTU BIN DG GADING
54 — 11
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
SABHA MITRA Anak O HIDAYAT
50 — 18
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang kami dakwakan.Menjatukan pidana terhadap terdakwa SABHA MITRA Als MITRAAnak Dari O.
tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan.
keluarkan dari perairan, telah keluardari WPPNRI;b). sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 45Tahun 2009 dalam pasal 7 ayat (2) huruf p ditegaskan bahwa Setiap orangyang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
1.HAYOMI SAPUTRA, SH
2.ANDI MUHAMMAD ARIEF, SH
3.DHIKI KURNIA, S.H.
4.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
5.AJI SUKARTAJI, S.H.
6.HERU PUJIONO, SH
Terdakwa:
BEDIN BIN ABAS
39 — 19
Trian Febriansyah, SH., MH.
Terdakwa:
Zulkifli bin Yahya
12 — 4
1.IRMANSYAH ASFARI, S.H.
2.NURUL ANISA, S.H.
Terdakwa:
WIWING BIN PARMAN
39 — 6
DANANG LEKSONO WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUDIRMAN Als. SUDI Bin Alm. RAFI
15 — 8
DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
1.Sarif
2.Saka
3.Muslim
4.Rusman
5.Rudi
6.Risal
7.Tardin
8.Tiar
9.Saharung
10.Rasman
11.Engga
54 — 13
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
YAKINI GUNAWAN Bin IDRIS
101 — 0
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.BADO AMANG Bin Dg. NGEMBA
2.WAHYUDDIN Bin Dg. NGEMBA
3.PARDI Bin BARUGA
122 — 36
sengaja di wilayah pengelolaan perikananHalaman 2 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN PkjRepoblik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak atau dan / atau cara dan atau bangunan yangdapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber dayaikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dengan pasal 8ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 84 ayat (1) JoPasal 8 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004
tentang perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP2.
Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Perikanan diuraikan bahwa penggunaan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan danlingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pulamembahayakan kesehatan manusia dan merugikan melayan serta
tentang Perikanan, sehinggaancaman pidana denda pada Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak diterapkan terhadap diri ParaTerdakwa;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan juga mengenai keadaanyang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas dan mencegah penangkapan ikan menggunakan alatHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pkjtangkap yang
tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal100B Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
1.KHUSNUL FUAD, SH
2.MASDALIANTO, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI
36 — 18
1.Hafiz Kurniawan, S.H.
2.MUSLIANTO, SH., MH
3.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Syafri Pgl. Peri bin Bakar
30 — 6
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.H. EMMANG Bin HAJI MURSIDI
2.GUNTUR Bin ACO
42 — 16
EDI BUDIANTO,SH
Terdakwa:
NGADINO Bin KARYO DIKORO
108 — 14
Nyawa melayang, bisa terkena alat strum ikannya sendiri.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebutTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi yang telah memberikan
Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi DIY; Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakandengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakanHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smnkapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya; Bahwa yang dimaksud dengan alat tangkap ikan, sesuai dengan UURI No. 31 Tahun 2004
dihariSelasa;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN SmnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jopasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
unsur ke2, ke3 dan ke4sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsurkesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN SmnMenimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwatelah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
jalannya persidangan; Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhankonsumsi keluarga;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Terdakwa : SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
74 — 24
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut UmumTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN
JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN ALIASSAENUDDIN selaku nakhoda KMN IKHSAN JAYA 07 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,(limapuluh juta rupia) subsidiair tiga (tiga
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor127/Pid.Sus/2018/PN Ffk.
1.IDIAL, SH. MH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
3.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
1.USMANTO Pgl. ADEK
2.MUHAMAD NUR Pgl. UJANG
66 — 35
UJANG terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengansengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukanperbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat(1), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ayat (1) Jo.Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UUNo. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55
Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana .ATAUKEDUA: Bahwa terdakwa USMANTO Pgl. ADEK bersamasama dengan terdakwaI1 MUHAMAD NUR Pgl.
Ujangmengambil terumbu karang sejumlah 56 (lima puluh enam) karungmerupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa Usmanto Pgl. Adek dan TerdakwaMuhamad Nur Pgl.
perbuatansebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Subjek dalam hal ini orang perorangan atau badan hukum, pasal 12 ayat(1) merupakan delik formil yaitu adanya perbuatan yang dilakukan olehsubjek hukum tersebut pada pasal 12 ayat (1) yang dilarang adalahperbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan atau lingkungannya.
Apabila seseorang telah melukanperbuatan aktif seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut makaterhadapnya dapat memnuhi unsur setiap orang sebagai pelaku dariperbuatan yang diatur dalam pasal 12 tersebut.Ahli menjelaskan bahwa Pasal 12 (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
1.YANI MAYASARI, S.H., M.H.
2.SAMSI THALIB, SH.,MH.
Terdakwa:
MUSTAQIM Bin DARWIN (alm)
38 — 23
HERMAN INDRA SAKTI, S. Kom, SH
Terdakwa:
UMAR BIN AWI ALM
5 — 3
Agus Hariyanto, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG SUHARTONO Bin RAHMANI
33 — 10
YANI MAYASARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAYA WARDANA bin MUBAHIS LUKMAN (Alm)
29 — 15
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M RUSLAN Bin MARZUKI
72 — 20
pidana Perikananyaitu secara bersamasama dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Negara RepublikIndonesia yang dilakukan Nelayan kecil, sebagaimana diatur dan diancamPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
dinakhodai oleh terdakwa beserta Anak Buah Kapal yaitusaksi MUNTARAN dan saksi SAIFUDDIN dibawa/dikawal/Adhock kePutusan No. 304/Pid.Sus/2020/PN.Bna halaman 6 dari 31Dermaga/Pelabuhan Pangkalan PSDKP Lampulo Banda Aceh berikut barang buktilainnya untuk pengusutan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004