Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Ill. Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.IV.

Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridbu dua ratus delapan rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.ATAUKE DUA:~ Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari

Cukai sebesar Rp. 49.777.000,Hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok tersebut adalahsebagai berikut :Merek Gess Bold: 3180 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.5.903.352,.Merek Naxan: 1490 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.2.766.036,.Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700

. 700,.Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridu dua ratus delapan rupiah).Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggapmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis

Total kerugian Pungutan PPN HT : Rp.10.154.508,.Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.Jadi, total kerugian negara dari hasilpenghitungan tersebut adalah : Pungutan cukai = Rp. 49.777.000, + PungutanPPN HT = Rp. 10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp.Hal 32, Putusan No.507/Pid.Sus/2020/PN Jbg.64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 Bahwa adapun total Alokasi Raskin periode 2011 sampai dengan 2014untuk Kecamatan Empanang adalah : No Tahun Alokasi1 2011 65.880 Kg2 2012 50.610 Kg3 2013 42.075 Kg4 2014 33.660 KgTotal 192.225 Kg Bahwa Terdakwa selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2014 selakupihak yang membagikan Program Raskin di Kecamatan Empanangmelakukan Pungutan tidak sah dengan cara menaikan harga Tebus Raskinkepada masyarakat Rumah Tangga sasaran dari harga Tebus Rp1600/Kgyang ditetapbkan dalam

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/desa masingmasing.Bahwa pembagian dana Pungutan liar yang dikumpulkan Terdakwa yaituuntuk masingmasing Kepala Desa Rp 300/Kg dan Rp 600/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.Bahwa Total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah : Alokasi Darga Tebus Harga Tebus Selisih/ PungutanNo Tahun Raskin HTR RTS @2500/K Liarask @Rp 1600/Kg 8

/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri:Bahwa total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah :Hal. 18 dari 33 hal.

Sebagai masyarakat desa ada perasaantekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa untuk memberikan biayasiluman/tambahan tersebut ; Bahwa bentuk kesepahaman yang dibangun oleh Terdakwa denganpenerima manfaat bahwa biaya pungutan dalam bentuk biaya angkut, biayabongkar dan biaya timbang diberikan penerima manfaat kepada Terdakwaatas dasar keikhlasan dan sukarela/partisipasi tidak dapat dibenarkan,karena para penerima manfaat tidak pernah mendapatkan sosialisasiadanya biaya pungutan sebagaimana disebutkan

; Bahwa pengenaan biaya pungutan oleh Terdakwa dilakukan tidak sesuaidengan maksud dan tujuannya yaitu melawan para pemimpinnya untukmendapatkan sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima

Peningkatan kualitas SDM guru dan TU Rp 26.800.000,00Jumlah Rp 527.360.000,00 Bahwa dari hasil rapat antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45,pengurus Komite Sekolah dengan orang tua murid tersebut ada sebagianorang tua siswa kelas Reguler yang menyatakan keberatan karena tidakmampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelasReguler yang tidak mampu membayar Terdakwa memberikan syarat denganmelampirkan surat Pernyataan Tidak Mampu dari Kelurahan atauKecamatan;Bahwa Pungutan dari

prinsip keadilan, efisiensi ,transparansi dan akuntabilitas publik;Bahwa total dana pungutan dari orang tua/wali peserta didik di SMPN 45Jakarta Barat sejak Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 yangpenggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak untukmeningkatkan mutu pendidikan adalah sebesar lebih kurangRp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluhtiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);Perbuatan Terdakwa Drs.

Sus/2013Bahwa Pungutan dari orang tua siswa kelas Reguler tersebut baru terealisasipada bulan September 2009, dimana orang tua siswa kelas reguler harusmembayar pungutan tersebut terhitung sejak bulan Juli 2009, sehingga daripungutan siswa kelas Reguler tersebut terkumpul sejumlah dana kuranglebih Rp 764.895.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) setahun;Bahwa menurut Peraturan Kepala Dinas pendidikan Provinsi DK!

Sus/2013"Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntanpublik; Bahwa tidak transparannya penggunaan uang pungutan yang dilakukanTerdakwa telah bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikansebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwaPengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi ,transparansi dan akuntabilitas publik; Bahwa total dana pungutan dari orang tua

Dimana orang tua siswa reguler harusmembayar pungutan tersebut sejak bulan Juli 2009.

Bagi yang tidak membayar pungutan tidak resmi maka akandicoret dari daftar perserta atau lebin mengutamakan pemohonsertifikat tanan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform(TOL) di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malangyang membayar pungutan tidak resmi tersebut.e Bahwa dalam pertemuan 3 (tiga) orang tersebut (terdakwa BANDOTSUPTRASTIYO, saksi KARIONO dan EDI KRISNOWO alias WAJIB)juga terjadi kesepakatan secara lisan atau kesepahaman bahwa adapembagian tugas yaitu :a) Terdakwa BANDOT

Dampit Kabupaten Malanguntuk melancarkan kegiatan pungutan yang tidak resmikegiatan / program Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL)tersebut, sehingga jalannya pelaksanaan pungutan yang tidakresmi tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada pesertakegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) atau jugabisa secara berjenjang melalui melalui pengurus desa Srimulyoyang lain, Pengurus BPD, pengurus RT, pengurus RW danKepala Dusun di wilayah Desa Srimulyo Kecamatan DampitKabupaten Malang,

dan dalam hal terdakwa BANDOTSUPRASTIYO menerima uang sebagai pungutan tidak resmidari peserta Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) makaakan diserahkan kepada EDI KRISNOWO alias WAJIB untukmasukkan rekap atau pencatatan.

dipungut Rp. 1.350.000, perbidang;d) Jika ada pemohon yang belum punya surat oper garapdikenakan pungutan tambahan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) per bidang;e) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak resmi maka akandicoret dari daftar perserta, atau lebih mengutamakanpemohon sertifikat tanah kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform (TOL) di Desa Srimulyo Kecamatan DampitHalaman 95 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2019/PN SbyKabupaten Malang yang membayar pungutan tidak resmitersebut ;e Bahwa

Disamping itu jugadiperbolehkan untuk menarik pungutan dari peserta kegiatanRedistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) di Desa Srimulyo baiksecara langsung atau berjenjang melalui pengurus desa Srimulyoyang lain, pengurus BPD, pengurus RT, pengurus RW dan KepalaDusun di wilayah Desa Srimulyo Kecamatan Dampit KabupatenMalang untuk selanjutnya diserahkan kepada EDI KRISNOWO aliasWAJIB.Bahwa benar setelah pertemuan tersebut kemudian secara aktifdilaksanakan pungutan tidak resmi kepada warga peserta /

., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karenasaksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnyakalau Terdakwa telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 ataspermintaan saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI tanpa dasar hukum, danpada keesokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkanlagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong

, sehingga sakst SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai berikut: 1.

dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksit SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai

dimaksud, sehinggaTerdakwa tidak jadi korban;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa telah menyerahkanhasil pungutan uang tersebut kepada saksi ACHMAD YANI, SIP., yangterinci sebagai berikut:e pertama sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah);e kedua sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta Rupiah);Bahwa setelah saksi mendapatkan barang bukti, saksi meminta kepadaTerdakwa agar menghentikan pemungutan uang dimaksud;Bahwa saksi sengaja meminta uang hasil pungutan para Tenaga Honoreryang

uang antara Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) sampaidengan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untukkontribusi, kemudian Terdakwa dipanggil menghadap ke rumah jabatanoleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU,; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa ditanya apakah benarTerdakwa telah melakukan pungutan uang terhadap Tenaga Honorer yangmasuk dalam Data Base K1, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksiSAMSURIZAL TOMBULUTUTU bahwa memang benar Terdakwamelakukan pungutan tersebut, dan saksi SAMSURIZALTOMBULUTUTU

Fasilitasi Pencegahan, Penindakan yustisi pungutan liar; b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;c. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya;Ill. OBJEK KEBERATANBahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalahPutusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 002/PTSA/II/2019tanggal 22 Februari 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik NomorRegister: 022/SI/X/2018;IV. ALASAN KEBERATANBahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:1.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; Sudah menjadi informasi yang terobuka untuk umum;6.Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau keputusan yangmenetapkan bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu: Q.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;), Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Memerintahkan Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari untuk memberikan Salinan/fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dankwintansi pembayaran paket/kegiatan swakelola tahun 2017 diInspektorat Kabupaten Tegal yaitu Fasilitas pencegahan, penindakanyustisi pungutan liar, pelaksanaan pengawasan Internal secaraberkala dan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;4.

Bin MUHAMMAD UMARmemerintahkan saksi REPI untuk menghitung uang pungutan DAKyang diserahkan saksi GUNTUR ABDUL NASSER danmenggabungkannya dengan uang pungutan DAK yang diterimaoleh saksi REPI, serta memerintahkan saksi REPI untukmenyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa NASARUDDIN, SH.MH.

uang pungutan tersebut diambiloleh saksi GUNTUR ABDUL NASSER Bin ABDUL AZIZ untukHalaman 51 dari 253 hal.

selanjutnya uang pungutan tersebut diambiloleh saksi GUNTUR ABDUL NASSER Bin ABDUL AZIZ untukdiserahkan kepada Terdakwa NASARUDDIN, SH.

Bin MUHAMMAD UMARmenyerahkan uang pungutan sebesar 10% sampai dengan12,5% langsung kepada saksi GUNTUR ABDUL NASSER BinABDUL AZIS dan beberapa Kepala Sekolah menyerahkanuang pungutan melalui saksi NASRON, saksi SITIHalaman 134 dari 253 hal.

selanjutnya uang pungutan tersebut diambiloleh saksi GUNTUR ABDUL NASSER Bin ABDUL AZIS untukdiserahkan kepada Terdakwa NASARUDDIN, SH.

)memiliki nilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitupungutan kepada masyarakat untuk Negara dalam menjalankanpenyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki artiyang berbeda, dimana Pajak tidak memiliki prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk, sedangkan pungutan lainnyadiantaranya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)pada hakekatnya merupakan pungutan selain pajak yang berasaldari berbagai pungutan yang dikelola oleh kementerian / lembaga,sehubungan dengan pelayanan yang diberikan

Lagi pula dalam terminologi yang diberlakukandalam peraturan a quo dinyatakan bahwa Provinsi Sumber DayaHutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsikdari hasil hutan yang dipungut dari hutan yang telah dilepasstatusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan yangtelah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atauhutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektorkehutanan.

Dari rumusan dalam terminologi tersebut terkandungmakna bahwa (1) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalahpungutan selain PSDH dan DR yang dalam teori pemungutanboleh dipungut berupa opsenten (pungutan tambahan) yaitu atasobjek hasil hutan kayu tersebut terdapat kekurangan dalambesarnya satuan yang telah ditetapbkan menurut peraturanperundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.

Tegasnya bahwaPSDH dan DR serta PNT pada dasarnya merupakan objekpungutan PNT merupakan pungutan hasil hutan kayu kepadapemegang izin usaha pemanfaatan hutan;6.

Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukumyang menerima setoran PNBPdari Penggugat tanpa menganalisa hukum pungutan PNBP yangditerbitkan Tergugat sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belasmilyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enamratus sembilan puluh lima rupiah);4.

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap 1. Rp. 13.857.000 KIP Marsindho AirBandung 2. Rp. 10.343.000 KIP Kirana Rp. 22.998.000 KIP SPN Rp. 19.177.000 KIP SPN Total : Rp.66.375.000 Bulan JUNI No. Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap 1.

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap1. Rp. 18.341.000 KIP Cinta2 Rp. 13.500.000 KIP CintaTotal : Rp.31.841.000 Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

NOPEMBER No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 18.341.000KIP Cinta Rp. 13.500.000KIP Cinta Total ; Rp.31.841.000 26Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 31.783.000KIP RYOTO Rp. 41.606.000KIP Cinta Rp. 15.260.000KIP Cinta Rp. 20.221.238KIP SPN Rp. 12.452.000KIP SPN Rp. 12.074.000KIP SPN Ny @) OW) By GO) Po)Rp. 22.596.842KIP SPN 155.993.080 39Bulan JULI No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 11.120.000KIP Marsindho Rp. 89.414.000KIP Ryoto Rp. 19.167.000KIP Cinta ) S) Se >Rp.3.210.238KIP Prima Team 122.911.238 Bulan AGUSTUS No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap1. Rp. 18.341.000 KIP Cinta2. Rp. 13.500.000 KIP CintaTotal : Rp.31.841.000 Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

Banding diterima di Sekretariat PengadilanPajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 dilampiri dengansalinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 10.241.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 5.120.500;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan fotokopi dan/atauasli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidakmenyerahkan atau mengirimkan fotokopi dan asli bukti pelunasan dimaksud oleh karenaitu Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa 50% daritagihan

pungutan impor telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 ditandatanganioleh XX, jabatan: Direktur;bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding tidak melampirkan asli dan/ataufotokopi akta Notaris tentang pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yangmenyebutkan XX menjabat sebagai Direktur dan

, perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% darihasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp. 195.000, dan pembagian untuk Kecamatandan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% disepakati bersama termasuk terdakwa, dimana AgusPramano, S.Sos.

Msi., dengan kebijakanmenyalahgunakan kewenangannya didapat dana sebesar Rp. 169.845.000, (seratus enampuluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).Terdakwa telah menelpon Akhmad Saikhu S.Sos Msi., memberitahukan bahwa terdakwatidak dapat menerima langsung jatah pembagian hasil pungutan tersebut karena terdakwatugas belajar dan supaya jatah pembagian hasil pungutan untuk Kecamatan dan PemerintahKabupaten supaya diserahkan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesar Rp. 24.500.000,kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr. HerySubandrio dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 14 Nopember 2006 sebesar Rp.22.500.000, dan kwitansi tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnyaterdakwa memerintahkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

danTerdakwa EDI YUSMIANTO menjawab : Ya sudah serahkan ke saya sini88kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDIYUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluhsembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Banjarnegara .Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kecamatan, saksidihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesar Rp.200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaan komputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO atas permintaanAZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya saksimenyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jides kepada AZIZ163Bahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan

diminta untuk dibawa terlebih dahulu karena belum lengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13 Kecamatandi Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belum menyerahkan, saksibersama PRIYO RAHARJO telah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan darikelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandi dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih

Rakit,Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa total dana pungutan yang saksi terimadan saksi serahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat beberapa kelompok tani yang belum menyetorkepada saksi telah menyerahkan uang pungutan tersebut secara langsung kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO seperti Kepala Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangudan sebagian lagi diwilayah Wanadadi yang akan diambil PPL Rakit.Bahwa atas pelaksanaan pemungutan tersebut saksi tidak menerima upah atau

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamu dirumahTerdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan dari kelompok taniyang belum menyetorkan diterima langsung oleh Terdakwa EDI .YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO totalsebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total danahasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan jutarupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

PasarJaya No. 381 (hanya sekedar berubah harga beberapa kios saja) telahmelanggar Peraturan Daerah DKI No. 6 Tahun 1992 tentang PengurusanPasar Di Daerah Khusus lbukota Jakarta (selanjutnya disebut Perda DKI No.6) ;bahwa Pasal 11 Perda DKI No. 6 dinyatakan bahwa "jenis pungutan dipasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

Lebih lanjut pada bagianpenjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa pungutan tersebut termasukluran Pembangunan Pasar (IPbP) atau yang oleh Tergugat juga disebutsebagai harga jual hak pemakaian tempat usaha ;bahwa kewenangan Gubernur untuk menetapkan pungutan di pasardidasarkan pada tugas dan kewenangan Gubernur dalam melakukanpelayanan publik terutama dibidang penyediaan lapangan pekerjaan,menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, serta stabilitas harga ;bahwa atas dasar hal tersebut penetapan

pungutan di pasar selaludidasarkan pertimbangan kepentingan umum khususnya kepentingan parapedagang itu sendiri.

Penjelasan Pasal 5 Perda DKI No. 6 ;Tergugat Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;bahwa Tergugat menyadari jika pungutan di pasar yang berupa luranPembangunan Pasar (IPbP) tersebut ditetapbkan oleh Gubernur, tentu sajabesaran pungutan tersebut wajar dan sesuai dengan biaya konstruksi yaitukurang lebih Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) per meter persegisebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan kronikroninya tidak mendapat keuntungan yang besar dalam proyekpembangunan

Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak tegas menyatakanobyek sengketa aquo bertentangan dengan hukum yang ada, yang diberiwewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan denganjenis pungutan di pasar adalah Gubernur Provinsi DK! Jakarta.

Mutiara melakukan pungutan pajak pengambilan danpengolahan bahan galian golongan C (pasir) dan juga pemungutan hasil eksploitasibahan galian golongan C (pasir) terhadap setiap perusahaan pengangkutan pasir yangdatang mengambil dan menimbang pasir di lokasi yang disediakan oleh CV.

Mutiaraberdasarkan KSO No. 8 tanggal 14 Oktober 2004 juga melakukan pungutan hasileksploitasi bahan galian golongan C pasir;Bahwa pemungutan pajak dan hasil eksploitasi bahan galian golongan C yangdilakukan secara bersamaan terhadap setiap perusahaan pengangkut pasir adalahmerupakan pungutan ganda, yang mana seharusnya hanya dipungut pajak terhadap wajibpajak pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 4 dan No. 10 tanggal 14 Oktober2004, CV.

Terdakwa mengatakan kepadasaksi, di samping pungutan pasir, ada juga pungutan pajak bahan galian golongan C(pasir), lalu saksi bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah setoran dari CV.Mutiara (saksi selaku Direktur), namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwabilang kepada saksi Kalau kamu (Lim) minat, tawar atau ajukan saja penawaran .Lalu 1 (satu) bulan dari pembicaraan, kemudian CV.

Mutiara Halim diharuskan menyetorkan uang ke Pihak Kedua, yaituPemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 450. 000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah), yang mana hal ini menunjukkan pungutan pada objek yang samapada bahan galian golongan C pada masyarakat, dalam hal ini pengusaha angkutanpasir, sehingga terjadi pungutan ganda terhadap perusahaan pengangkutan pasiryang dilakukan oleh CV. Mutiara/PT.

MutiaraHalim tidak pernah melaporkan hasil pungutan pajak dan pungutan hasil eksploitasibahan galian golongan C pasir, sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak berapasebenarnya hasil pungutan pajak dan pungutan hasil eksploitasi yang dilakukan olehCV. Mutiara/PT. Mutiara Halim;Majelis Hakim yang mengesampingkan alat bukti surat berupa LHAI dari BPKPPerwakilan Jawa Timur No.

1. Menyatakan Terdakwa ZULFADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar tanpa memiliki izin dari Dinas Kota Batam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir

Menyatakan Terdakwa Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "pungutan liar tanpa memiliki izin dari Dinas Kota Batam";2.

Bahwa setiap Pengunjung yang datang ke tempat wisatawan Pantai KupaKupaselalu mengeluh dengan pungutan karcis masuk, dimana Pengunjung yangmenginap sudah membayar karcis masuk tapi akan keluar untuk membellikeperluan diluar dimintai lagi karcis, hal ini yang membuat Para Tamu/WisatawanPantai KupaKupa tidak merasa nyaman dan merasa terganggu;5.

ada regulasi desa terkait karcis masuk, sehingga Pungutan Karcis di pungutPenggugat merupakan pungutan liar atau ilegal;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas justru Para Tergugat yang mengalamikerugian, akan tetapi dalam Perkara a quo Para Tergugat tidak dapat melakukanGugatan Balik/Rekonvensi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2TAHUN 2015) dalam Pasal 17 berbunyi "Dalam Proses Pemeriksaan GugatanSederhana, tidak dapat diajukan

Bahwa setiap Pengunjung yang datang ke tempat wisatawan Pantai KupaKupaHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tobselalu mengeluh dengan pungutan karcis masuk, dimana Pengunjung yangmenginap sudah membayar karcis masuk tapi akan keluar untuk membellikeperluan diluar dimintai lagi karcis, hal ini yang membuat Para Tamu/WisatawanPantai KupaKupa tidak merasa nyaman dan merasa terganggu;4.

Bahwa sejak kejadian ini Para Tergugat telah melaporkan hal ini ke DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dan disampaikanbahwa Pungutan tersebut tidak sepengetahuan Dinas Pariwisata danKebudayaari Kabupaten Halmahera Utara;5.

Bahwa Para Tergugat juga melapor ke Pemermntah Desa KupaKupa,berhubung Karcis yang digunakan Penggugat tertera Stempel Pemerintah DesaKupaKupa, dan Kepala Desa menyampaikan itu bukan masuk ke desa karenatidak ada regulasi desa terkait karcis masuk, sehingga Pungutan Karcis di pungutPenggugat merupakan pungutan liar atau ilegal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBgPenggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan ParaTergugat dibebankan untuk membuktikan dalil

Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerah sebagaihukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

No. 34/B/PK/Pjk/20124suatu sebab yang halal;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa,, ...berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnyasuatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undangundang" dan "dengandemikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, PerpuNo. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangan denganUndangundang No. 34 Tahun 2000.

Putusan Nomor 25 /B/PK/Pjk/2012Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebihbesar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik

pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karenapungutan tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang yang berlaku, yaituUndang undang Nomor 34

Dimana Pemohon PeninjauanKembali, berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, banya berkewajibanmembayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dandirinci secara spesifik dalam masing masing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusi retribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesamya tarif pajakpajak atau pungutan pungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saatitu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara

Pemerintah RI dan PemohonPeninjauan Kembali, undangundang mengenai retribusi daerah No.34Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang Undang No.18tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah padasaat KK ditandatangani tahun 1986 adalah Undang undang DaruratNo.l tahun 1957, Perpu No.8 tahun 1959 dan Perpu No. 27 tahun 1959.Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerahquadnon, maka besamya

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Hal. 11 dari 29 hal Put.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan denganUndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antaraPengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck Autocar ACL64FF Semi Tractor Tahun Perakitan 1997tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah qguadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No.34 tahun 2000.

Bahwa hakhak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhibila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakhak negara berupa pungutan Cukai dan PPNHT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

HasilTembakau yang tidak dilekati Pita Cukai berarti tidak dipenuhinya hakhakNegara; Bahwa berdasarkan barang bukti rokokrokok tanpa dilekati PitaCukai sejumlah 500.000 (/ima ratus ribu) batang, pungutan negara yang dikenakanyaitu Pungutan Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPNHT).Besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa HasilTembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor:

Jadi,Pungutan Cukai yang seharusnya sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratustiga puluh lima juta rupiah); Penghitungan PPN HT sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah denganmengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran.Besarnya HargaJual Eceran

Jadi,Pungutan PPN HT yang seharusnya sebesar Rp.46.182.500,00 (empatpuluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).Sehingga Total kerugian negara berupa Cukai Hasil Tembakau dan PPNHT adalah sebesar Rp. 281.182.500,00 (dua ratus delapan puluh satu jutaseratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan nilai Cukai yangseharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai.