Kepala Pusat Kesehatan Haji,Kepala Pusat Data dan Informasi diketahui bahwa surat Tergugat yang menjadiobjek sengketa baru diterima pada tanggal 10 Mei 2013 yang berarti telahmelampaui batasan waktu penentuan calon peserta latin dimana pengumumancalon peserta latin sudah dilakukan pada tanggal 24 April 2018 ; Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H.dalam Buku UsahaMemahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I.Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan

Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan olehPenerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354 tersebut di atas;8 Bahwa yang termasuk di dalam kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum tidakdisebutkan di dalam Undang undang, tetapi di dalam Ilmu Hukum dikenal 2(dua) faham mengenai hal itu yaitu :Yang menganut paham sempitberpendapat :1 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku ;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;Paham

;Bahwa dengan tidak diikutsertakan Notaris Eveline Indrawati Sinarya, S.H.dalam gugatan perbuatan hukum yang diajukan Penggugat menjadi subjekhukum selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, dapat mengakibatkangugatan menjadi tidak lengkap (p/urium lIitis consortium), sehingga gugatanPenggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapatditerima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 juncto Nomor492 K/Sip/1970, tanggal 16

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 164 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 37/Padt.SusBPSK/2016/PN.Dum.Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan Qaripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan

. & Bony Daniel, S.H.dalam buku Komentar dan Pembahasan UndangUndang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika pengertian Menguasai menurut (KBBI) maksudnya ialahmemegang kuasaan atas sesuatu atau seseorang dapat mengendalikan sesuatuyang ada dalam kekuasaannya, namun tidak harus sebagai pemilik;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa dalam hal ini Majelis mempertimbangkan lebih lanjut padahari Selasa tanggal 25 Oktober 2015 sekira Pukul 13.30 WIB Fendi sms Terdakwadan

Mochsan, S.H.dalam Teori Melebur adalah sebagai berikutBahwa apabila dalam suatu perbuatan hukum yangdidalamnyaterkandung unsur Pidana, unsur perdata serta unsurTata Usaha Negara, maka yang harus di dahulukan adalahperadilan atas unsur pidananya terlebih dahulu, dansetelah unsur pidananya mempunyai kekuatan hukummengikat (inkracht), maka unsur perdata dan Tata UsahaNegaranya menyesuaikan dengan putusan pidananya ;.

SUGANDI,S.H.dalam bukunya berjudul KUH Pidana dan penjelasan penerbit Usaha NasionalSurabaya, Juli Tahun 1980 dalam halaman 70 dijelaskan bahwa : .............Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit Ada 2 (dua) orang yakni yangmenyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukantindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain;Dengan kata lain adalah diartikan bahwa melakukan bersamasamabenees , ada yang melakukan dan yang turut melakukan; Dan penjelasan inisangat identik

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata:Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, 2008, halaman 449, yang menyatakansebagai berikut :Halaman 17 Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI."Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasarigugatan.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, 2008, Halaman 448 serta Retnowulan Sutantio, S.H.dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,Cetakan Kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung,2009 halaman 17, masingmasing menyatakan sebagaiberikut:Doktrin Hukum M.

Ridwan Syahrani, S.H.dalam bukunya yang berjudul Buku Mated Dasar Hukum AcaraPerdata, Penerbit Citra;Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkaradengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatadirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagaiyang merugikan hak perdatanya.

tersebutpun telah mengetahui perkara a quomelalui telpon dari Penggugat dan Tergugat (Sebagaimana Replik Penggugathalam pertama angka 3);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ill dan Tergugat IVtersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Hal 30 dari 35 hal Putusan No 0600/Pdt.G/2020/PA.SlwBahwa tujuan pencantuman identitas para pihak, terutama identitasTergugat adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan ataumenyampaikan pemberitahnuan kepada para pihak (M.Yahya Harahap, S.H.dalam

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESJA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit:28.29.30.31.Se.33.34.35.36.37.Sinar Grafika, 2017, halaman 119 dan 120, bukti T3;Foto copy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung1555K/Pdt/2013 tertanggal 12 Desember 2013, bukti T4;Foto copy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung676K/Pdt/2013 tertanggal 10 September 2013, bukti T5;No.No.Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit:Sinar Grafika, 2017, halaman 452, bukti T8;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung586K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, bukti T9;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, bukti T10;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, bukti T11;Foto

Soepomo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,halaman 48 dan 49, bukti T26;Foto copy sesuai dengan asli Doktrin Hukum Prof.

Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;(M.Yahya Harahap,S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang GugatanPersidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004,hal448453);Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat sebagaimanadiutarakan di atas adalah terkait perouatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur, gugatanpenggugat tidak cermat antara Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitumtidak singkron, itu harus dinyatakan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telahmemberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugattidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasigugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atautegas (duidelijk)."5.

,M.H dan Bony Daniel, S.H.dalam bukunya komentar & Pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari: Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksudagar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudahada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barangtersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyaiarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, makamenawarkan untuk

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Juni 2005,Halaman 108, menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sebagairujukannya dalam berpendapat, yang untuk selanjutnya pendapatnya diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni : oeberapa penggabungan yangtidak dibenarkan, antara lain gugatan yang digabungkan tersebut tunduk padahukum acara yang berbeda.Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi dan pendapat pakarhukum, yang pendapatnya diambil

Lilik Mulyadi S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 menyebutkan bahwa turuttergugat adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatubarang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses,agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat padaputusan Hakim perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sampai dengan P.10telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa telah beralin kepemilikannya dariTergugat (Marsono) menjadi atas nama

Moelyatno, S.H.dalam bukunya Asasasas Hukum Pidana hal. 177, serta Prof. DR. D.Scaffmeister, Prof. DR. Nico Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius yang diterjemah olehProf. DR. J. E. Sahetapy, SH.

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide.

guna dapat menggajukan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikianunsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar danesensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa mengenai bentukbentuk kepentingan, secara khusustidak diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehkarenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H.dalam