perkara pada tanggal 3 Maret 2020terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP / /05 / 1 / 2020 / Maluku /Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah, tanggal 26 Januari 2020, dan dari hasilgelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar dapattingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telahdituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal3 Maret 2019;Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas,TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Pasal 1 butir 2 KUHAPidana maupun syarathukum Pasal 17 KUHAPidana (tentang bukti permulaan yang cukup)atas dasar LP / /05/1/ 2020 / Maluku / Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah,tanggal 26 Januari 2020, atas laporan MARKUS TIVEN dan telahdilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi lain diataranya saksi SILVIATIVEN, YUNCE VILAY dan SALMON ORNO dan Visum et repertumtertanggal 26 Januari 2020 serta Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/05/I/2020/Reskrim, tanggal 29 Januari 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

MONTANI GEA)Termohon terlebin dahulu telah mengeluarkan Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sprin Gas /53/V1I/2020/Reskrim, tanggal 27Juni 2020 dan Surat Perintah PenyidikanNomorSP.Sidik/45/V1/2020/Reskrimtanggal 27 Juni 2020, serta SuratPerintah Tugas Nomor : Sprin Gas /70/VI/2020/Reskrim, tanggal 27Juni 2020;Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Gas /53/VI/2020/Reskrim, tanggal 27 Juni 2020 dan SuratPerintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/45/V1/2020/Reskrimtanggal 27Juni

Pidana di Kepolisian Sektor Binjai Selatan Termohonsebelum menetapkan tersangka terhadap pemohon praperadilan (ic.MONTANI GEA) melakukan serangkain proses penyelidikan danpenyidikan telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa sebagai landasan Termohon dalam melakukan prosesPenyelidikan dan Penyidikan atas perkara A Quo sesuai denganSurat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Gas /53/V1/2020/Reskrim,tanggal 27 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/45/V1I/2020/

. : SP.Sidik/18/I/2004/DitItanggal 23 Januari 2004.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/O7/I/2004/DitItanggal 23 januari 2004 perihal Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan.: Berita Acara Pemeriksaan SaksiSaksi :a. Minardi Utomo tanggal 28 Januari 2004b. M. Idris Jahri tanggal 19 Februari 2004.c. Anang Agus tanggal 20 Februari 2004.d. Drs.M.Hatta Chair bin Abdul Chair tanggal 20 Februari 2004e.

Tersangka H.RustamadjiYatim, BSc, dkk.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/07.b/V/2006/DitI tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan PenghentianPenyidikan.: Laporan Polisi No.Pol.: LP/357/XII/2003/SiagaI tanggal 17Desember 2003.: Surat Perintah Tugas no.Pol. : Sp.Gas/15/I/2004/DitI tanggal 23Januari 2004.: Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/16/I/2004/DitItanggal 23 Januari 2004.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri

sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

penyelidikan danpenyidikan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUMK/2014juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diaturdalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP sehingga penyidik menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020 dan SP.Gas/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus2020 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

T9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya pemeriksaan wawancara SiskaIndah Sari Sinaga Mamak Tere;10.T10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikantanggal 19 Agustus 2020;11.T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020;12.T12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikannomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2020;13.T13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

bertanda T39 berupa fotokopi sesualdengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Perkara Tindak PidanaPerbuatan Cabul terhadap Anak, di Ruang Unit Polsek Kandis, Rabu, tanggal 19Agustus 2020, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T4 berupafotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Sp.Gas/284/VIII/2020/Reskrim 20Agustus 2020, bukti Surat bertanda T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, dan bukti surat bertanda T12 berupa fotokopi sesuai denganaslinya Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIMtanggal 20 Agustus 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan tertanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan penyidikan tentangdugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menetapkanPemohon sebagai tersangkanya, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 11 / Ill / 2017/Polres Kaimana, tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :R/12/ll/ 2017 / Resktim , tanggal 17 Maret 2017 tanpa namatersangka (tembusan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfakdan Komisi Pemberantasan Korupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor: Springas / 63 / VIII / 2017/Reskrim , tanggal 02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 54 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017.

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/11 / Ill /2017/ Polres Kaimana,tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : R / 12 / Ill /2017 / Reskrim, tanggal 17 Maret 2017 tanpa nama tersangka (tembusandiserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak dan Komisi PemberantasanKorupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/ 63 / VIIIl /2017/ Reskrim , tanggal02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/ Reskrim,tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / 1X / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik /54/ IX / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017.

KUSUMAATMAJA RENON DENPASAR BALI yang dilaporkan oleh RITA KISHOREKUMAR PRIDHNANI (pemohon) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/233/V1/201 1/Bali/Dit Reskrim tanggal 25 Juni 2011 ;Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/233/V1/2011/Bali/Dit Reskrimtanggal 25 Juni 201, Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/405/V1I/2011/Ditreskrimum tanggal 30 Juni 2011 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/106/XII/2012/Ditreskrimsus tanggal27 Desember 2012 serta Surat Perintah

Penyidikan (Lanjutan) Nomor : SP.Sidik/124/X1/2013/Dit Reskrimsus tanggal 20 Nopember 2013 dan sudahmemberitahukan proses penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Balisebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/242/XI1/2011/Dit Reskrimum tanggal 15 Desember 2011 serta telahmemberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor sebagaiwujud pelayanan Polri kepada masyarakat dengan mengirim SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan suratNomor : B/763

Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.

Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.

Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH

3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.

UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

Gunung Mas Tahun2015 tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda T4;Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/69/V1I/2016/KALTENG/RES GUMAStanggal 28 Juni 2016, diberi tanda T5;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/27.a/V1/2016/Reskrim tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda T6;Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/27/V1/2016/Reskrim tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda T7;Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari EFRAIM B.

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08.a/III/2017/Reskrim tanggal 6 Maret 2017, diberi tanda T12;13.Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/08.a/III/2017/Reskrim tanggal 6 Maret 2017, diberi tanda T13;14. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp. Tap/08.b/III/2017/Reskrim tanggal6 Maret 2017, diberi tanda T14;15.

Surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik /126/V/ RES .1.24./2021, tanggal 10 MEI 20271.Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan inidiberitahukan bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 telahdimulai penyidikan tentang tindak pidana perdagangan dankesehatan sebagaimana dimaksuda dalam rumusan pasal 106 Jo24 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal204 KUHPidana, yang diduga keras dilakukan oleh tersangka atasnama Pemohon.5.

Surat perintah penyidikan nomor: SP.Sidik / 126 /V /RES.1.24. /2021, tanggal 10 Mei.Kepada Termohon:1. Penyidik: Ronald W.K S.H., M.H Pangkat IPDA, NRP: 870800192. Penyidik: Alkuba Ariftu A, S.Tr.K. Pangkat IPDA, NRP: 980207533. Penyidik Pembantu: Randi Tri Nanda, S.H. Pangkat Brigadir NRP:900601 81Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Ptk4. Penyidik Pembantu: Bagoes Soepriandrie Pangkat Briptu NRP:941002131.

meningkatkanstatus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sebagaimana hasilgelar perkara, kKemudian Termohon Praperadilan mengeluarkan SuratHalaman 6 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN SgmPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/21/I/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/21.a/I/2019/Reskrim,tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Perintah Penyidikan dengan NomorSP.Sidik/21/1/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari 2019 dan SuratPerintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2019 jam 17.00 Wita termohonPraperadilan mengeluarkan Surat Perintah Tugas NomorSP.Gas/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26 April 2019 dan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26April 2019 yang ditandatangani oleh IPTU MUHAMMAD RIVAI,SHselaku Kasat reskrim.16.

Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/21/l/2019 Reskrim tertanggal 14Januari 2019, diberi tanda T11 ;12.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 20 Maret 2019 dan tanggal30 April 2019, diberi tanda T12 ;13.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 30 April 2019, diberi tandaT13 ;14. Surat perintah penyitaan Nomor : SP.

Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti laporan polisi tersebut denganmengeluarkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 86 / IX /2018 / Reskrim, tanggal 12 Agustus 2018 untuk dilakukan Penyidikan(vide pasal 1 angka 2 KUHAP) dan mengambil langkahlangkah antaralain : mengambil keterangan pelapor Per. Yuliani Anugrah Ibrahim,keterangan Saksi Korban Lel.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim,tertanggal 12 Agustus 2018, diberi kode (T2) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;3. Foto copy surat Nomor. A3/49/VIII/2018/Reskrim, Klasifikasi Biasa,Lampiran 1 (satu) Lembar, Perihal Pemberitahuan di mulainya penyidikan,tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Yth. Kepala KejaksaanNegeri Makassar, di Makassar, atas nama Syamsir Tobang Dg. Lewa BinSyamsuddin (Berteman), diberi kode (T3) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;264.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrimoleh Kapolsekta Mamajang tanggal 12 Agustus 2018, (Bukti T2), selanjutnyamengumpulkan buktibukti yang berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP danPasal 184 KUHAP dengan memeriksa saksisaksi, mengumpulkan/mencaribarang bukti (ditemukan adanya barang bukti di tempat kejadian peristiwaberupa : Helm merk Yamaha, 1 (Satu) bilah badik panjang + 25 Cm bersarung dan1 (satu) batang kayu balokbalok panjang + 1 meter) serta menemukan buktiPetunjuk yaitu persesuaian keterangan saksisaksi

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim, tanggal 12 Agustus2018 (malam hari itu juga setelah ada laporan) Bukti (T2) ;Pihak Termohon melakukan Penyidikan dengan mengambil keteranganPelapor Pr.

. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaituSHM 2234 dan SHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/201 1/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

NO. 8 TAHUN 2010TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG (TPPU).1.Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagai TindakPidana Asal berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/36/II/2016/NTB/SPKT tanggal 19 Februari 2016, ditangani olehSUBDIT Il DITRESKRIMUM POLDA NTB, sedangkan penanganandugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan PolisiNomor : LP/34/I/2019/NTB/ SPKT, telah ditangani oleh SUBDIT IIDITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik

/1 11/VII/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17Juli 2019 dan Surat Perintanh Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019,dengan saksi korban Sdr.

Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/I/2019/NTB/SPKT, telah ditanganioleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/VII/ RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Hal. 26 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN MtrSp.Sidik/61/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 dengan saksi korban Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI..

Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, dan sampai denganpenanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/l/2019/NTB/SPKT tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 26 Januari 2019 olehSUBDIT Il DITRESKRIMSUS POLDA NTB dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 kami telah menemukan fakta fakta sebagai berikut :1.1.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03/ 111/2018,Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Sidik/03.a/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 adalah tidaksah;4.

penegak hukum (penyidik dan penutut umum)untuk memeriksa saksisaksi dan memberikan penilaian dariketerangan saksi sebagai syarat penetapan tersangkan. maka dengandemikian penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan yangkemudian di paparkan dalam gelar perkara untuk mendapatkan sarandan masukan dari peserta gelar atas hasil penyelidikan tersebut yangpada akhirnya menyimpulkan bahwa perkara a quo dapat ditingkatkanketahap penyidikikan dan selanjutnya diterbitkan surat perintahpenyidikan Nomor: Sp.Sidik

/03/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018yang ditanda tangani oleh Kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik, dan surat perintah penyidikanlanjutan Nomor: Sp.Sidik/03.a/VIII/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2018,yang ditandatangani oleh kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik..

Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374

selaku Terlapor, maka dibuat LaporanHasil Penyelidikan tanggal Januari 2020 dengan kesimpulan setelahmelakukan wawancara konfrontasi dan melengkapi administrasipenyelidikan, maka Penyelidik berpendapat bahwa perbuatan terlaporMariatul Koptiah memenuhi unsurunsur delik yang tercantum dalamrumusan Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.Bahwa Termohon juga telah menerbitkan surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/89/Il/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintahpenyidikan nomor : SP.Sidik

/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari2020, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/17/1I/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/17.a/VIII/2020/ Reskrim tanggal 7 Agustus 2020, suratpemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP /62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/17.b/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020,surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.c/II/2021/ Reskrim tanggal4 Februari

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres Mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/III/2014/Reskrim tanggal 6 maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunanperwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/I11/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/IIl/2014/Reskrim tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Alasan semacam itu tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, karenaalasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi alasan PeninjauanKembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa dasar penyidikan Terpidana berawal dari Surat Perintah Penyidikanoleh Kapolres Mamuju Nomor SP.Sidik/96/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret2014 atas nama Sosana Mutiara, S.Pt., M.MA., dimana dalam penyidikantersebut Terpidana sebagai saksi.

Asahan.Berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut diatas, kemudianTERMOHON, melengkapi administrasi Penyidikan dengan denganmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 81/V /2020 / Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 Bukti (T2) kemudian SuratPerintah Penyidikan Lanjutan: Sp.

pendapat Pemohon yang menyatakan penangkapan dan penahananPemohon yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya ParaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:T1T2AT4ALaporan Polisi Nomor : LP/67/V/2020/ResAsh/SekKota tentang TindakPidana Penggelapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor KotaKisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/43/V/2021/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 3 Mei 2021;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/81/V/2020/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Nomor : K/27/V/2021/Reskrim tanggal 3 Mei 2021 Perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Sektor KotaKisaran yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran;Gelar Perkara Penetapan sebagai Tersangka An.