Ditemukan 150357 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 12 April 2022 — KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA VS DIDIK HARIANTO
193 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, tanggal 26 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA VS DIDIK HARIANTO
Pengadilan PTUN SERANG TUN Perijinan
Register : 05-03-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 07/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 2 Oktober 2013 — SUMBER TENAGA LESTARI
186 — 75
  • SUMBER TENAGA LESTARI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-11-2011 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 24-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 2 April 2012 — ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia);Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
84 — 34
  • ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia);Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
    Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) ; Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) ; Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) ;Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ; Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) ; Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia(HAMKI) Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IA MPI);Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
    Bahwa pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah ATAKI(asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia) yang diwakili oleh Ir.Manahara P. Siahaan.
    Bahwa pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah ATAKI(asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia) yang diwakilioleh Ir. Manahara P. Siahaan.
    Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI);2 Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI);3 Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia INTAKINDO);4 Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJL);5 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);6 Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI);7 Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI);8 Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI);9 Persatuan Insinyur Indonesia (PII);Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah ditetapkannya kelompokunsur tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk
    MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan TMP, Kalibata 17 Jakarta Selatan12750,2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 121103. BUPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN' TANAH LAUT,berkedudukan di Jalan H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas.Pelaihari,4.
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend A.Yani Km. 6 No. 23. Banjarmasin 70249,6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAHLAUT, berkedudukan di di Jalan A. Syairani, Komplek PerkantoranGagas, Pelaihari, 70814,Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat sampai dengan VI/para Terbanding ;dan:1. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Sudirman No. 4 Banjarmasin 70114,2.
    Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat; Dengan demikian Penggugat yangmenjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat adalahsalah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat Il :Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalildalil parapenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui dengan tegas ;Kompetensi Absolut :a.
    Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat ;Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai Tergugat V adalah salah alamat, sehingga sudahsepatutnya harus di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima (nietonvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat VI :Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas ;Bahwa dalam gugatan Penggugat subyek
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-06-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 164/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Agustus 2015 — ;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
54 — 19
  • ;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
    Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIAberkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51, JakartaICIALAN 12Q50 5 nna nn nnn nnn ninnnSelanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / TERBANDING ; Hal. 1 dari 6 hal Put No. 164/B/2015/PT.TUN.JKTPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Tela Membata * ==s2=
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tahun 2004
411 — 2633
  • Tentang : PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
  • PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
    gender, anti diskriminasi, dan antiperdagangan manusia;. bahawa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakansuatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagitenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat,martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum sertapemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yangsesuai dengan hukum nasional;bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia
    di luar negeri perludilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusatmaupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukumguna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luarnegeri;. bahwa peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yangada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenaipenempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;.bahwa dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dinyatakan penempatan
    TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/ataumemiliki polis asuransi; danf.
    Pengaturan yang bertentangan denganprinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampakkepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri danbesarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasusperlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri.
    Hal inidilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yangbersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhisyarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan.
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Psr
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
PT ES MINERAL SUMBER ABADI
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
Turut Tergugat:
Bupati Kabupaten Pasuruan
57 — 0
  • Penggugat:
    PT ES MINERAL SUMBER ABADI
    Tergugat:
    Kepala Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
    Turut Tergugat:
    Bupati Kabupaten Pasuruan
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Bek
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon:
PT GCL INDO TENAGA
Termohon:
UDIN
84 — 29
  • GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Udin;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
    • Pemohon:
    PT GCL INDO TENAGA
    Termohon:
    UDIN
    PENETAPANNomor 27/Pdt.P/2018/PN BekDEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :PT Gcl Indo Tenaga, tempat kedudukan Dusun Tanjung Gundul, DesaKarimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, KabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.RadenHidayatullah Kusuma Dilaga, S.H..
    GCLINDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan SungaiRaya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriBengkayang telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaranuang ganti kerugian;Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon danTermohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk
    GIGIH KARSANTO, ST., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli lulusan dari Fakultas Teknik SipilUniversitas Tanjungpura Pontianak; Bahwa ahli pernah mengikuti proyek pembangunan gedung bertingkatseperti pusat perbelanjaan mall serta proyek pembangunan gedunggedung perkantoran; Bahwa ahli telah memiliki Sertifikat Keahlian dengan Kelasifikasi danKualifikasi Tenaga Ahli dengan gelar sebagai sebagai AHLI TEKNIKBANGUNAN GEDUNG MADYA; Bahwa benar ahli telah menerangkan
    mengikuti kKeahlian pada Lembaga Pengembangan JasaKontruksi Nasional (LPJKN) dan sudah 2 (dua) perpanjangan kontrak kerjadari tahun 2010 sampai dengan sekarang;ACHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saat ini ahli bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Bengkayang; Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahui tentang perkara yang sedangdiperiksa pada persidangan hari ini; Bahwa benar ahli pernah berkunjung ke lokasi bangunan serta ke wilayahproyek Perusahaan Listrik Tenaga
    GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, DesaKarimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayangdari Pemohon kepada Termohon yang bernama Udin;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukanpenyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas danmemberitahukannya kepada Termohon;Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN BekDemikian ditetapkan pada
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-08-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 163/B/2014/PT.TUN. SBY.
Tanggal 24 September 2014 — KOMPINDO WIRATAMA. vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
47 — 29
  • KOMPINDO WIRATAMA. vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
    ;Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantorAdvokat Rumadhono & Partners beralamat di Jalan TelukTomini Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Mei 2014.Selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT/ PEMBANDING;; MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK : berkedudukandi Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik ;Hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBYDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. NamaNIPJabatan2. NamaNIPJabatanMinimum3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI VS PT. AULIA GRAHA;
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI VS PT. AULIA GRAHA;
    :Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans.: Direktur Penempatan Tenaga kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan TenagaKerja Kemnakertrans.: Kabag. Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro HukumKemnakertrans.:Kabag. Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga KerjaKemnakertrans.:Kabag. Perancangan Peraturan Perundangundanganll, Biro Hukum Kemnakertrans.Halaman 1 dari 15 halaman.
    Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tertanggal 25 Maret2013, khususnya terhadap PT.
    Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang PencabutanSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha,tertanggal 25 Maret 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentangPencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia PT. Aula Graha;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013,tanggal 25 Maret 2013, tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha;4.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bek
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon:
PT GCL INDO TENAGA
Termohon:
TITIN
95 — 34
  • GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Titin;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
    • Pemohon:
    PT GCL INDO TENAGA
    Termohon:
    TITIN
    PENETAPANNomor 26/Pdt.P/2018/PN BekDEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :PT Gcl Indo Tenaga, tempat kedudukan Dusun Tanjung Gundul, DesaKarimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, KabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.RadenHidayatullah Kusuma Dilaga, S.H..
    GCLINDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan SungaiRaya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriBengkayang telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaranuang ganti kerugian;Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon danTermohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk
    GIGIH KARSANTO, ST., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli lulusan dari Fakultas Teknik SipilUniversitas Tanjungpura Pontianak; Bahwa ahli pernah mengikuti proyek pembangunan gedung bertingkatseperti pusat perbelanjaan mall serta proyek pembangunan gedunggedung perkantoran; Bahwa ahli telah memiliki Sertifikat Keahlian dengan Kelasifikasi danKualifikasi Tenaga Ahli dengan gelar sebagai sebagai AHLI TEKNIKBANGUNAN GEDUNG MADYA; Bahwa benar ahli telah menerangkan
    mengikuti keahlian pada Lembaga Pengembangan JasaKontruksi Nasional (LPJKN) dan sudah 2 (dua) perpanjangan kontrak kerjadari tahun 2010 sampai dengan sekarang;ACHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saat ini ahli bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Bengkayang; Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahui tentang perkara yang sedangdiperiksa pada persidangan hari ini; Bahwa benar ahli pernah berkunjung ke lokasi bangunan serta ke wilayahproyek Perusahaan Listrik Tenaga
    GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul,Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, KabupatenBengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Titin;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukanpenyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas danmemberitahukannya kepada Termohon;Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bek4.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek
Tanggal 11 April 2019 — ILMA
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA
108 — 133
  • ILMA
    Tergugat:
    PT GCL INDO TENAGA
    Yang dimaksuddisini adalah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah RIbukan oleh Perusahaan asing dari Tiongkok.Seiring dengan PT.GCL INDO TENAGA adalah perusahaan asing dariTiongkok bukan perusahaan milik Pemerintah RI yaitu perusahaanPenanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok, perusahaanbisnisketenagalistrikan yang sifatnya mencari keuntungan belaka dan aruslistriknya dijual kepada PT PUTRA INDO TENAGA dan oleh PT PUTRAINDO TENAGA dijual lagi kepada PT INDONESIA POWER GROUP danselanjutnya
    GCL Indo Tenaga berkomitmen untukmembayar uang kerohiman atas bangunan dan tanamantumbuh di sepanjang Sempadan Pantai dalam area PT. GCLIndo Tenaga;2.6.5. Bahwa PihakPihak yang akan menerima uangkerohiman tersebut antara lain:1) Keluarga Hj. Ilma;2) Keluarga Ibu Cristine;2.6.6. Bahwa Pemohon tersebut pada Point tersebutdiatas berkeinginan untuk menitipkan uang kerohimantersebut pada Pengadilan Negeri Bengkayang;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek2.7.
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor: 2/1/IUPTLT/PMA/2018 TentangIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. GCL Indo Tenaga,tanggal 7 februari 2018;5.6.4.
    GCL Indo tenaga tidak bisa dan tidak bolehmemberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud olehPEMOHON, karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan sendiri.
    GCL Indo Tenaga sebagai PemilikSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131 tanggal 31 Januari 2018 SuratUkur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas513.000 m? area dimana sedang dilaksanakan Pembangunan PLTU Kalbar1 2x100MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan SungaiRaya Kabupaten Bengkayang; Bahwa PT. GCL Indo Tenaga berkomitmen untuk membayar uangkerohiman atas bangunan dan tanaman tumbuh di sepanjang SempadanPantai dalam area PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 22-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt/2005
Tanggal 22 Juli 2009 — PT BANK PACIFIC VS PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero);dkk
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PACIFIC VS PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero);dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 19-11-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Maret 2015 — CIPTA KARYA PERDANA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
42 — 22
  • CIPTA KARYA PERDANA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Permenakertrans) No.
    Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
    Berdasarkan ketentuantersebut di atas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksiadministratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Penggugat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2014 tentang Pencabutan SuratIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.
    Bukti P 1011.38Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 11Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 200Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Surat lIzin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.
    Bukti T3: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara(Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. CiptaKarya Perdana tanggal 3 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi) ;: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 290 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Bek
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon:
PT GCL INDO TENAGA
Termohon:
KRISTIN
77 — 28
  • GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Kristin;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
    • Pemohon:
    PT GCL INDO TENAGA
    Termohon:
    KRISTIN
    PENETAPANNomor 24/Pdt.P/2018/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :PT Gcl Indo Tenaga, tempat kedudukan Dusun Tanjung Gundul, DesaKarimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, KabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.RadenHidayatullah Kusuma Dilaga, S.H..
    GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, KecamatanSungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriBengkayang telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaranuang ganti kerugian;Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon danTermohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk
    GIGIH KARSANTO, ST., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli lulusan dari Fakultas Teknik SipilUniversitas Tanjungpura Pontianak;Bahwa ahli pernah mengikuti proyek pembangunan gedung bertingkatseperti pusat perbelanjaan mall serta proyek pembangunan gedunggedung perkantoran;Bahwa ahli telah memiliki Sertifikat Keahlian dengan Kelasifikasi danKualifikasi Tenaga Ahli dengan gelar sebagai sebagai AHLI TEKNIKBANGUNAN GEDUNG MADYA;Bahwa benar ahli telah menerangkan
    ACHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saat ini ahli bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Bengkayang; Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahui tentang perkara yang sedangdiperiksa pada persidangan hari ini; Bahwa benar ahli pernah berkunjung ke lokasi bangunan serta ke wilayahproyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di DusunTanjung Gundul akan tetapi ahli hanya melihat sepintas saja; Bahwa ahli pernah melihat bangunan rumah yang berada dilokasi
    GCL INDO TENAGA di DusunHalaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN BekTanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernamaKristin;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukanpenyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas danmemberitahukannya kepada Termohon;Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 916.000,(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 145/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 September 2014 — DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.; DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.;
40 — 25
  • DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.;DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.;
    Nomor : 145/B/2014/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, Tempat KedudukanDi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaSelatan, 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya Burhanuddin, warganegara Indonesia,jabatan Jaksa Agung Muda Perdata
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 114/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Agustus 2014 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM vs PT. PARTNER USAHA BERSAMA
78 — 16
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM vs PT. PARTNER USAHA BERSAMA
    .~ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menerima,memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarapada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antaraKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, Berkedudukan di Jl.Raja Haji No. 1 Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, yangdalam sengketa ini memberi
    PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012, karena secara subtansi ditebitkanbertentangan dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh serta bertentangan dengan KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;11Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt/2012
Tanggal 4 Desember 2014 — SADIN MULTIAGRO SENTOSA vs TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, dkk
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SADIN MULTIAGRO SENTOSA vs TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, dkk
    TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, suatu perusahaan yangdidirikan menurut hukum negara Malaysia, berkedudukan diKuala Lumpur, Malaysia, 22nd Floor, Wisma Zelan, Nomor 1,Jalan Tasik Permaisuri 2, Bandar Tun Razak, 56000, Cheras,Kuala Lumpur, Malaysia;2. PT.
    Tenaga Lestari (M)Sendirian Berhad, suatu Perusahaan Badan Hukum yang berkedudukan diMalaysia) untuk mendirikan perusahaan baru berbentuk Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA), yang bergerak dalam bidang usahaPerkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan PMA tersebut, dikenal dengannama PT.
    Putusan Nomor 80 PK/Pdit/201210.11.adalah berdomisili di Gajahn Mada Tower sementara keberadaan dariTergugat Il dari sejak diangkat menjabat sebagai Presiden Direkturperseroan hanya beberapa kali berada di Kantor Pusat Perseroan diGajah Mada Tower, dan juga bagaimana mungkin Tergugat Ilberdomisili tetap di Gajan Mada Tower sementara Kartu Izin Kerjasebagai Tenaga Kerja Asing saja tidak pernah dimiliki oleh Terugat II;Bahwa tidak benar dan adalah merupakan rekayasa bukti P2a, Bukti P2b, Bukti P3a,
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bek
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
ALIANI
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA SINGKAWANG
113 — 154
  • Penggugat:
    ALIANI
    Tergugat:
    PT GCL INDO TENAGA SINGKAWANG
    GCL INDO TENAGA, berkedudukan di Gedung Soho Capital Lantai 23 Unit05, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Grogol,Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ke Zhan,sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta PendirianNomor 11 Tanggal 25 Februari 2016, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H.
    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimumpada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi, dan Saluran Udara Tengangan Tinggi Arus Searahuntuk Penyaluran Tenaga Listrik. sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturam Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 2 Tahun 2019;Bahwa adapun Pelaksanaan Pengadaan Tanah PT GCL Indo Tenaga(Tergugat) untuk Pembangunan SUTT 150 kV yang melintasi duawilayah kotamadya/kabupaten
    ini diadakan secara langsung oleh timPT GCL Indo Tenaga dengan para pemilik tanah, sesuai denganamanat Pasal 121A Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yangmenyebutkan bahwa, Pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta,dilakukan langsung dengan cara jualbeli, tukar menukar, atau caralain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usahaswasta;Ketentuan mengenai pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari5 (lima) hektar juga diberlakukan, dimana
    GCL Indo Tenaga untuk Firma Hukum Kusuma Dilaga Nomor:025/LTR/SAM/GCLIT/2019 tanggal 25 September 2019 yang juga ditujukankepada Aliani dan Adriansyah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P4;. Fotokopi Surat Perjanjian Kompensasi atas Lahan ROW Nomor:52/CD/TL/GCLIT/2019 tertanggal 12 Februari 2019 antara PT. GCL IndoTenaga dan Adriansyah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P5;.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 03/B/2014/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 Mei 2014 — .; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
29 — 14
  • .;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
    No.03/B/2014/PT.TUN.JKT.MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto. Kav. 51Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :SUNARNO, S.H., M.H; Ir. MARULI APUL HASOLOAN,M.A., Ph.D; ROOSTIAWATI, S.H., M.Sc; BUDIMAN, S.H;RENI MURSIDAYANTI, S.H.
    ., M.H;HENDRY WIJAYA, S.H; RIMA PRATIWI, S.H danRIDHANTO SAKSONO, S.H. kesemuanya warganegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementrian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.90/MEN/SJHK/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013. Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca : 77727 222222 n nnn nnn nnn1.