Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 21-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 51/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUCHLIS Bin ASNAWI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : SEFRI HENDRA
Terbanding/Penuntut Umum I : M. ANGGA MAHATAMA, SH.MH
66 — 22
  • IP Bin Ruslan langsungdiamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke PolresTanjung Jabung Barat Untuk di proses.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklusnya berada di dalam lingkungan perairan, Demikian jugapengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 dalam UU RI Nomor
    Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (Panulirus spp.)tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004
    IP Bin Ruslan langsungdiamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke PolresTanjung Jabung Barat Untuk di proses.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaHalaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMBIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan, Demikian
    memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, danatau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayakanHalaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMBikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia,Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turutserta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan kesatu pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap MUCHLIS Bin ASNAWI dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000, (duajuta) subsidair 3 (tiga) bulan kurunganMenyatakan barang bukti yaitu;e 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Innova warna Hijau Metalik BH 1697 SLnomor Rangka
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 167/PID.SUS/2019/PT TJK
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSISCA, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : Dodo Hermawan Bin Surahman
92 — 32
  • terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman pada hari Kamistanggal 19 bulan September tahun 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat didermaga VI Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaktidaknyapada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan,Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaIkan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang
    dengan dijanjikan upah sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebutbelum terdakwa terima karena terdakwa belum selesai mengantarkanbenih lobster tersebut ke Jambi;Bahwa menurut ahli Jimmy Margono, S.St.Pi Bin Safik Acombet, M.Ed(PHPI, Ahli Muda Kelompok jabatan Fungsional di KementerianKelautan dan Perikanan) dijelaskan sebagai berikut:e Bahwa yang mengatur tentang perikanan adalah UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Tjk.5kp/2016) dan dapat mengakibatkan sumber daya alam ekosistemLobster di Indonesia akan berkurang;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk serangkaiankegiatan memasukan dan mengeluarkan benih lobster dari daerahsatu ke daerah lain;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
    tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam suratdakwaan kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahmandengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
2.Priyo Sayogo, S.H., M.H.
Terdakwa:
NUROKHIM Bin SAPARI
65 — 12
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 08-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Darwis Bin Muhayyang
32 — 12
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 27-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 59/PID.SUS/2016/PT MTR
Tanggal 2 Agustus 2016 — Pembanding/Terdakwa : AGUS SAPUTRA Diwakili Oleh : AGUS SAPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum : LALU JULIANTO, S H.
24 — 16
  • Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananKelas Il Mataram tanggal 24 Mei 2016 sesuai Identifikasi benih/baby lobsterdari Hasil Penyisihan diperoleh hasil bahwa benih/baby lobster yang dibawaoleh terdakwa adalah benar benih/baby lobster dengan ratarata panjangkarapasnya antara 1,2 cm s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuranpanjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004
    SAPUTRA telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan segaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan yaitu yang dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan /ataulingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal88 Jo pasal 16 Ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 2004
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 02-08-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Ansar
30 — 8
  • tentang Perikanan,sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan2.
    dan diancam dalam Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.4.
    Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga Juga berdampak pada menurunnyaproduktifitas perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayanpesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energigelombang dan arus yang menerpa pantai.wenn n nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa M.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudahmengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Bahwa Ahli menjelaskan penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahanpeledak sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan diatur secara tegas di dalam UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan pasal 85 jo pasal 9 ayat (1).
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 25-08-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 183/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH
Terbanding/Terdakwa : HURDIANSYAH Als IHUR Bin TASRI
57 — 8
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 161/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Okty Risa Makartia, S.H
Terbanding/Terdakwa : Andi Tahang Bin Andi Juhaepa
22 — 11
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 04-06-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PT KENDARI Nomor 80/PID.SUS/2024/PT KDI
Tanggal 13 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum III : Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : ASIS HAMID BIN HAMID
Terbanding/Terdakwa II : ASRI FAIZAL AZIS Bin ASIS
19 — 0
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 19-03-2020
Putusan PN BIAK Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bik
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
YANCE SIMBIAK
79 — 16
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SIMBIAK dengan pidanapenjara selama 5 (lima) buian, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidanaDenda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua)buian penjara.3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmenaruh keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Dominggus Perkorus Sanggenafa, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);Bahwa keterangan yang saksi Sampaikan
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1)Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BikJo.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan;, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap Orang; Yang mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa
    Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan"Setiap orang", dalam
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 22-12-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PID/2010/PTSMDA
Tanggal 26 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SATARI Bin LAPALO
64 — 0
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 10-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 24 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.SUMANTRI AJI SURYA IRAWAN, SH
2.Mustika Arin Rakhmawati, S.H.
3.FELISYA RISKA IMAMA SH
Terdakwa:
AHMAD RIYADI Bin Alm EDY MURIYANTO
60 — 15
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DEISI MAGDALENA GULTOM, SH
2.A.GHUFRONI, SH
Terdakwa:
SUROTO Bin HADI PURNOMO
46 — 14
  • Perikanan RepublikIndonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang larangan Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Halaman 4 dari 16 HalamanPutusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn.Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga; Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik; Bahwa Ahli bertugas pada Dinas Perikanan KabupatenKaur menjabat sebagai fungsional umum yang bertugas membantukelancaran kegiatan teknik perikanan; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihandan memiliki sertifikat keahlian; Bahwa anak udang lobster/ benur sesuai denganudangundang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004
    Unsur Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaanperikananRepublik Indonesia melakukanusahaperikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danPemasaran Ikan yang tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah:a. Perairan Indonesia;b. ZEEI; danc.
    bahwa kegiatan jual beli anak udang lobster yangdilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan undangundangmenyalahi aturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan terdakwa yaknimembeli dan menjual anak udang lobster yang tanpa izin adalah perbuatanillegal;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Rkb
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.KHUSNUL FUAD, SH
2.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
Terdakwa:
SARKANI Bin BETON Alias OBLONG
33 — 7
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Brb
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RATNA SEPTYADIVA, SH.
Terdakwa:
BARAHIM Bin HAMZAH
22 — 2
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 14-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RUDI ISKONJAYA, S.H.
Terdakwa:
JIDIN bin MUNI Alm
92 — 12
  • sebesar Rp. 150.000..Akibat kejadian tersebut, saksi Nanang Santoso bin Mustam (Alm) dan timmengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Karau Kualauntuk diproses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakanalat setrum mengakibatkan keberlanjutan sumber daya ikan di Das Baritoterganggu dan rusak.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 2004
    memiliki saja, Menguasai Saja, atau Membawa Saja, dan/atau dapatpula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salahsatu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti makaunsur ini telah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa pengertian ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan(vide Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanatas Undang undang nomor 31 tahun 2004
    tentang Perikanan;Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,mendinginkan, menangani, mengolah dan / mengawetkannya (vide Pasal 1 angka5 Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan);Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa, Petunjuk, serta Barang Bukti, terungkap bahwa pada hariKamis
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia;Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntTentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah:1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
    di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito SelatanProvinsi Kalimantan Tengah;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntMemperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
MUDDING
57 — 24
  • Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.
    Pasal 8 Ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative makadenhan memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan, majelis memilih langsungdakwaan Alternative Kedua Pasal 100 B Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang2.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum
Register : 16-08-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Jap
Tanggal 12 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Marlini Adtri
Terdakwa:
ALFIUS ARONGGEAR
10 — 0
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 06-03-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gto
Tanggal 22 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Samba Sadikin, SH
3.Fatmawaty S. Khali, SH., MH.
4.Nanang Ibrahim, SH.
Terdakwa:
JUSUF ANUNE ALIAS ABA YUSUF
11 — 2
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 05-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terdakwa:
SALMAN FARISI DUHA
14 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Salman Farisi Duha terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan Perikanan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) dari UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan Primair;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sbg2.
    Sebelas juta empatratus lima puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan ikan basah jenis campurcampur sebanyak sebanyak 3.819 (tiga ribu delapan ratus sembilan belas)Kilogram hasil tangkapan kapal ikan KM.Cahaya Naulil Gt.19 No.1945/Ssdberbendera Indonesia di AdHock ke dermaga Pelabuhan Perikanan NusantaraSibolga di Sibolga guna proses selanjutnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 93 ayat (1) dari UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 Tahun 2004
    Unsur yang tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan berbunyi: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa ditangkap oleh
    Oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1)dari UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak
    Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) dari UndangUndang No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.