Ditemukan 31880 data
NUR CAHYONO
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
17 — 0
Penggugat:
NUR CAHYONO
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
47 — 37
MUHAMMAD ZAINAL MUTAQIN dkk lawan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cq. Pimpinan Kantor Cabang BRI Klaten dkk
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cq.Pimpinan Kantor Cabang BRI Klaten, alamatKantor Cabang BRI Klaten;Dalam perkara menguasakan kepada 1. Dwi Haryanio,2. Rezky Retsa Permana, 3. Lucia Ciptaningtyas, 4.Ageng Sasongko, 5. Muhammad Johan Fathoni, 6. SriWahyuningsih, 7. Andina Purba Nurisnaini, dan 8.
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Samaninah
2.Ali Usman
24 — 5
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Samaninah
2.Ali Usman
Andi Mappasolong Zulqarnain,
Tergugat:
1.Direksi Pimpinan Standard Chartered Bank
2.Direksi Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,
2.OTORITAS JASA KEUANGAN
114 — 96
Penggugat:
Andi Mappasolong Zulqarnain,
Tergugat:
1.Direksi Pimpinan Standard Chartered Bank
2.Direksi Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,
2.OTORITAS JASA KEUANGANDireksi/ pimpinan Standard Chartered Bank (SCB), yang berkantor diMenara Standrad Chartered, Jalan Prof. DR. Satrio No. 164 JakartaSelatan;Selanjutnya diSe@bDUt SCDAQAI...............:::cecseceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaaneaaees Tergugat ;2. Direksi/ Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT.TGI) Bekasi, yangberkantor di Jalan Kebon Sirih Raya No.1 Jakarta Pusat;Selanjutnya diSe@bDUt SCDAGAIL ...............::::seeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaaaes Tergugat II;3.
Direksi/Pimpinan Standard Chartered Bank SCB, selaku ......Tergugat 1;3. Direksi/Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia PT. TGI, selakuLiseseseeee TEFQUgat 2;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,SCIAKU... 0... ee cee cee eee ce cee cee cee eee eee cee see see see seseesseessesseeeees HUrUt Tergugat 1;1. Otoritas Jasa Keuangan OJK, selaku ................... TurutTergugat 2;Il. POSISI HUKUM PARA PIHAK1.
Bahwa PENGGUGAT menolak bekerja setelah TERGUGAT IImemutuskan melakukan Demosi terhadap PENGGUGAT untukmenempati Jabatan Officer pada Health Safety Securty andEnvirontment (HSSE) Departement, yang telah ditetapkan olehPerusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Transportasi GasIndonesia Nomor 016/SK/PD/12.15 tanggal 11 Desember 2015tentang Demosi (SK Demosi);14.
Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Transportasi Gas IndoensiaNomor 016/SK/PD/12.15 tanggal 11 Desember 2015 tentang Demosi (SKDemosi), selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T.II2;3.
Print Out Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunandan pelaksanaan kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda TT.II4;Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL5.
23 — 11
MURTININGSIH melawan DIREKSI BANK DANAMON TBK Cq Pimpinan Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Pasar Weleri Kabupaten Kendal dkk
46 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PD. PASAR JAYA PROVINSI DKI JAKARTA, dan II. MANAGER AREA 17 RAWAMANGUN
DIREKSI PD. PASAR JAYA PROVINSI DKI JAKARTA,beralamat di Jalan Pramuka Raya, Gedung Pasar PramukaMatraman Lt. IV, Jakarta Timur;Il.
Pasar Jaya (Tergugat I) sesuai dengan SuratKeputusan Direksi, Perda maupun Surat Keputusan Gubernur yangberlaku;Bahwa demikian pula halnya pada tanggal 01 Agustus 2006, Direksi PD.Pasar Jaya (Tergugat ) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 160/2006,tentang Penetapan Masa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk PasarSunan Giri Area 17 Rawamangun PD.
Bahkan menurut hemat kami dapat diklarifikasisebagai Tindak Pidana Pungutan Liar (ex UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi); Bahwa secara fakta hukum, Surat Keputusan Direksi No. 155/2006adalah bertentangan dengan Surat Keputusan No. 160/2006.
Bahwa, secara struktural, kedudukan Tergugat Il dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab penuhkepada Tergugat (Direksi) untuk selanjutnya terhadap halhal yangmenyangkut kepentingan PD. Pasar Jaya baik di luar maupun didalam pengadilan, yang berhak untuk mewakili PD. Pasar Jayasecara institusi, adalah Tergugat selaku Direksi. Hal ini sebagaimanaHal. 13 dari 26 hal. Put.
Pasal 12 Perda No. 6 Tahun 1992 dan berdasarkan SK No.289/ 2007 Direksi PD.
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.SALIM
2.MISDAH
29 — 10
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.SALIM
2.MISDAH
191 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
CUT LAILAWATI, Direksi PT Raja Syahnan, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
CUT LAILAWATI, Direksi PT Raja Syahnan,berkedudukan di Jalan MedanBanda Aceh, Km. 260,Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., Advokat padaKantor Hukum Tarmizi YK & Associates, berkantor di JalanTaman Siswa, Nomor 25, Merduati, Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018:Pemohon Kasasi/Penggugat;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNURACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukandi Jalan Ir.
150 — 72
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI Gorontalo) LAWAN DIREKSI, KOMISARIS PT. BCA FINANCE, qq PT. BCA FINANCE di Gorontalo
bertindaksebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah :1 Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, PenasihatHukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat UndangUndang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;2 Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;3 Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;4 Direksi
115 — 46
SULEMAN-DIREKSI PT. BRI Cq. PIMPINAN PT.BRI CABANG SOASIO KOTA TIDORE KEPULAUAN
Direksi PT. BRI cq. Pimpinan PT.
Dalam Eksepsi1.1.Gugatan Penggugat Error In PersonBahwa dalam gugatan Penggugat yang gugatan yang dialamatkan kepadaTergugat II yaitu Direksi PT. BRI cq Pimpinan PT. BRI cabang soasio Kotatidore kepulauan, adalah salah atau tidak tepat;Bahwa Tergugat Il menyatakan bahwa alamat yang tertuju di dalam gugatanadalah alamat salah atau tidak tepat, yang semestinya alamat yang benaradalah Kantor Cabang Soasio PT.
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Sutrisno
2.Suriyati
25 — 5
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Sutrisno
2.Suriyati
Lilik Suryanti
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
28 — 13
Penggugat:
Lilik Suryanti
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS DIREKSI PT BANK PANIN, Tbk. cq BRANCH MANAGER PT BANK PANIN Tbk. CABANG SALA, dkk
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN)
DIREKSI PT. KARYA PRIMA PERMATANUSA (PT.KPPN) dan Pemohon Kasasi Il : RONY P.
Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk
Tergugat:
HUROIRI
53 — 8
Penggugat:
Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk
Tergugat:
HUROIRI
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
AIDY FAIRIZALlawanDIREKSI PT BANK ACEH, KANTOR PUSAT Di BANDA ACEH cq PIMPINAN PT BANK ACEH CABANG JEURAM
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Tohir
2.Sayuma
26 — 14
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
1.Tohir
2.Sayuma
Atim Arifin
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
24 — 0
Penggugat:
Atim Arifin
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT. ALFA RETALINDO, TBK., II. STORE MANAGER PT. ALFA RETAILINDO, TBK. CABANG YOGYAKARTA, DK.; AMARAL SUSI HANDAYANI, DKK.
PU TUS ANNomor. 878 K/PDT.SUS/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1.DIREKSI PT ALFA RETAILINDO. Tbk, berkedudukan di JalanLebak Bulus Raya No. 08, Lt. 3 Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. AGUS SUPRIYANTO., SH2. AGUNG HARIYANTO., SH3. M.
adalah yangmenjalankan perusahaan sehingga dengan sendirinya Direksi bertindakselaku pengusaha.
Pertimbangan tersebut adalah SALAH, danmestinya yang digugat adalah PT Alfa Retailindo Tok, sehingga majelishakim dalam hal ini salah dalam menerapkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (6) UndangundangNomor 2 tahun 2004, kartena gugatan Para Termohon Kasasi dahuluPara Penggugat tidak ditujukan kepada Pengusaha melainkan ditujukankepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu Direksi PT AlfaRetailindo, Tok adalah Error In Persona atau Salah Subjek Hukum,karena Direksi
No. 878 K/PDT.SUS/20091.K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 436 K/Sip/1973, yang menyatakanbahwa yang dapat digugat Para Termohon Kasasi dahulu ParaPenggugat yang ditujukan kepada Direksi yang tidak bertindak untukdan atas nama mewakili PT Alfa Retailindo, Tbk adalah Error InPersona atau Salah Subjek Hukum.Pemohon Kasasi llBahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan Eksepsi KompetensiAbsolut dan Duplik yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Il ajukanpada persidangan tanggal 10 September 2009.Bahwa Eksepsi
Direksi PTALFA RETAILINDO, Tbk., 2. STORE MANAGER PT ALFA RETAILINDOtersebut ;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: Rabu, tanggal 28 April 2010 dengan DR. H. Abdurrahman,SH.MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH dan H.
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAMIDAH, dan kawan-kawanmelawanDIREKSI PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL, dan kawan-kawandanKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
DIREKSI PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL;2. DIREKSI PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero), keduanyaberkantor Graha INNA, Jalan Warung Buncit Raya Kav. 38 JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MURA P. HUTAGALUNG,S.H.,M.A. dan Rekan, Advokat, bertempat tinggal di Jalan Surya Nomor12, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Desember 2012;DIREKSI PT. CASA ANESA REALINDO, berkantor di GedungInterasia Lantai 1, Jalan KH.
Namun yang digugat adalah Direksi PT. Hotel IndonesiaInternational. Hal mana merupakan error in persona;3. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya butir mengaku sebagai anakanak darialmarhum H. Hanapi bin H. Mursid, padahal selama hidupnya H.Hanapi bin H. Mursidtidak pernah mempermasalahkan atau mengklaim bahwa tanah a quo adalah miliknya.Bahkan pada persidangan Perkara Nomor 162/ Pdt.G/1999/ PN.Jkt.Ut. H.
lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang bahwa, keberatankeberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti Nomor 577/Pdt/2009/PT.DKLI., tanggal 25 Juni 2010 pada alinea 4 Hal.5 yang menyatakan yang digugatsebagai Tergugat I, II dan III adalah para Direksi
Casa Anesa Realindo,padahal seharusnya yang digugat adalah badan hukumnya yaitu ketiga PerusahaanTerbatas tersebut dan bukan para Direksinya, karena para Direksi hanyalah sebagaipihak yang bekerja untuk mengelola PT serta menjalankan kergiatankegiatan,pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, sebagaimanadiisyaratkan dalam Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPT.
Yang menyatakan: Direksi mewakili perseroan didalam maupun diluarPengadilan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi terhadapTermohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III sangat beralasanhukum dan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasiterhadap Para Termohon Kasasi I, I dan II error in persona adalah sangat keliru dantidak berdasar hukum;Bahwa keliru dan tidak tepat pertimbangan Judex Facti pada aline 5 halaman 5, yangmenyatakan: sehingga