Ditemukan 2144 data
PT. Buana Cipta Propertindo
Termohon:
Roberto Agus Harjono
89 — 186
No. 43, tertanggal 11 April2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C19322HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan BadanHal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Padt.P/2020/PN. Btm.Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan PT.BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di KotaBatam RUDI PURBA, SH, M.Kn,.
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
DAHRUL BIN RUSLAN
31 — 5
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
11 — 9
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
FANSI ONITA SANTOSO
22 — 3
menjadiROBBY SANTOSO dan surat Keterangan, No.pol : B/ SK/ 1084/ VII/ 1980/INTELPAM, tertanggal 15 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Komando ResortKepolisian Kota Besar 98 Semarang, yang menerangkan bahwa pada nama THESOM PING telah mengubah/ mengganti namanya menjadi ROBBY SANTOSO,dan atas permohonan tersebut, berdasarkan datadata dan penyelidikan, pihakKepolisian tidak menaruh keberatan atas perubahan tersebut, serta surat bukti P9yaitu Surat permohonan mengubah/ mengganti nama kepada Yang Mulia Menter
11 — 0
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
9 — 6
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
20 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Terbanding/Terdakwa : BUSTANU ARIFIN Als BADAK Bin BAHRUM CANIAGO
35 — 21
Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.
103 — 34
Obos IX, Kelurahan Menteng,Kecamatan Jekan Raya, menyatakan kedua permohon antersebut ditolak :Berdasarkan surat Menter i Kehutanan R.
sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanperihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan' perihal eksepsi PihakTergugat ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwaeksepsi yang diajukan~ oleh PihakTergugat sebagimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaradi atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil dalilyang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa a quomenyatakan kedua permohonan tersebut ditolak denganQIAGEN fm ~~ mm men wr en i mnBerdasarkan Surat Menter
prosespemberian hak atas tanah Penggugat sebelum keluarnya SuratKeputusan Menteri Kehutanan disebabkan karena Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan = yangberlaku maka terbukti bahwa Tergugat melakukan kelalaiansehingga proses tidak berjalan sebagaimanamestinya; 252 rrr reer rr rrr rer reer errr eeMenimbang, bahwa oleh karena tidak berjalannya prosestersebut tidak disebabkan oleh Penggugat maka seharusnyapemberian hak atas tanah tersebut telah selesai sebelumditerbitkannya Surat Menter
16 — 4
Pasal 116 huruf (a), huruf (6) danhuruf (f)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menter!Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinyaperselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI.
RIQUL MUKHYADI,SH
Terdakwa:
MUZARIANTO pgl. BUJIK
28 — 3
Meskipun pengertian Penganiayaantidak ada dimuat dalam KUHP, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin,dan Penjelasan Menter! Kehakiman, sebagai berikut: Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengajamenyebabkan sakit atau luka pada orang lain.
SURUNG ARITONANG SH
Terdakwa:
SURI DEWI MURNI
218 — 19
KimiaFarma dalam bungkus tablet warna silver seberat 2,6 gram netto ;Masingmasing adalah benar mengandung alprazolam dan terdaftardalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menter!
ADILIPHIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
LILI HAMDANI Als JUMDANI Als DANI Bin LILI SADELI
19 — 4
Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristalkristal putih dengan berat netto0,194 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yangdikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
19 — 9
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
12 — 6
Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
NUR KHASANAH
133 — 27
(1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter
455 — 879
masyarakat ;Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor67/Kpts 11/1991 tanggal 31 Januari 1991 telahditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi DaerahTingkat Lampung berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut SuratKetua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata BatasKawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,Menter
SIL atas kawasan hutanproduksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektarDalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 suratKeputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanahyang sama adalah dalil yangkeliru dan menyesatkan karena dalam AmarKeenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts11/1997 ( obyek gugatan ), jelas ditentukan bahwadengan ditetapkannya Keputusanini, maka Keputusan Menter i Kehutanan No.688/Kpts 11/1991 tanggal 7 Oktober 1991, besertalampirannya dinyatakan tidak berlaku.
Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buayatersebut dilakukan setelah dilakukan penataanbatas di lapangan dengan melakukan pemancangantanda / patok batas, yang sebelumnya telahdiumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasukkepada masyarakat Desa Talang Gunung / TalangBatu, dimana masyarakat sudah tidak ada yangmenyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan padaangke. 2 Gi aIAS 5 seas seen eee eee ee meTerhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buayayang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetaptersebut, Menter
12 — 5
paten Lombok Timur,berdasarkan surat kuasa khusus WNomor:67.PBHDIN.X.2016 tertanggal O7 Oktober 2016 yang telahterdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama SelongNomor : W22A4/282/SK/HK.05/X/2016.Tertanggal 10Oktober 2016, telah memberikan kuasa Khususkepada;MUHIDDIN,SH: Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN PA BIMA) Badan HukumNomor : AHU5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo.UndangUndang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 joPeraturan Menter
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 812 K/Pid/1984,maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Manadotersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;Butir 19 Keputusan Menter i Kehakiman Rl NomorM.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkanbahwa terhadap putusan bebas tidak dapatdimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadapputusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal inididasarkan pada yurisprudensi ;Putusan Mahkamah Agung