Ditemukan 1848 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-02-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 — PRIMA INREKSA INDUSTRIES ; ARIES BARYOTO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P),
27 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA INREKSA INDUSTRIES ; ARIES BARYOTO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Putus : 23-08-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44K/TUN/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 — BACHRODI S.B.CA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRANSFERAMA AVISTAGRAHA
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BACHRODI S.B.CA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRANSFERAMA AVISTAGRAHA
Putus : 25-03-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — ., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WIRAKARYA SAKTI
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WIRAKARYA SAKTI
Putus : 25-03-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89K/TUN/2007 Tanggal 25 Maret 2008 — WON WOO INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RANTI NINGSIH, Dkk
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
WON WOO INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RANTI NINGSIH, Dkk
Putus : 12-03-2007 — Upload : 29-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/TUN/2002 Tanggal 12 Maret 2007 — LTD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT ( P4P )
46 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
LTD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P )
Putus : 23-04-2008 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2007 Tanggal 23 April 2008 — YAYASAN WIRA SAKTI UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT ; Drs. FRANDS, M.M, dkk
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WIRA SAKTI UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ; Drs. FRANDS, M.M, dkk
Putus : 04-06-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494K/TUN/2006 Tanggal 4 Juni 2008 — SUFLI BAHAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P),
18 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUFLI BAHAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Putus : 26-02-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193K/TUN/2002 Tanggal 26 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. DUA MUSIM CITRA INDONESIA
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. DUA MUSIM CITRA INDONESIA
Putus : 19-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38/PK/TUN/2011 Tanggal 19 Mei 2011 — SETIABUDHI JAYA MOTOR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dk
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SETIABUDHI JAYA MOTOR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dk
Bahwa Tergugat, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4 P), adalah Badan atau Pejabat yang tidak melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 2 UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara adalah " Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan
DAERAH PROPINSIJAWA BARAT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masingmasing sebagaiPihak Tergugat, mengingat gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraadalah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat sebagai akibat dikeluarkannya Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat, yaitu dalam perkara iniadalah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat No. 567/PTS.493/ BPPKD tanggal 22 September
2004, sehingga sudahwajar dan patut Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;Bahwa, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabilagugatan Penggugat didasarkan atas adanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 413/178/248/X/PHK/4 2005, tertanggal 6April 2005, karena menurut Pasal 2 Huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negarayang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini yaitu antara lain : Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku", oleh karena putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat adalah sama dengan putusan dari badan peradilanlainnya, sehingga dengan demikian
Bahwa, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sama sekali apabilaPenggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 September 2005 menggugat PanitiaPenyelesaian Perburuhan Pusat, karena dengan diundangkannya UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri yangmulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 14 Januari2005, maka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak diakui lagi
Putus : 28-02-2007 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243K/TUN/2005 Tanggal 28 Februari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P) ; vs. PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P) ; vs. PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI
Putus : 14-08-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2007 Tanggal 14 Agustus 2007 — WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 21-05-2007 — Upload : 25-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/TUN/2006 Tanggal 21 Mei 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Putus : 26-09-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33K/TUN /2001 Tanggal 26 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT ( P4P ),
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P ),
Putus : 12-12-2008 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401K/TUN/2005 Tanggal 12 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, Tbk,
14 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, Tbk,
Putus : 20-02-2008 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — TATANG KARTAWAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATANG KARTAWAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 30-01-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2005 Tanggal 30 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
OBYEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 77/1996/3038/XIII/12003, tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Prima Alloy Steel Universal Tok. yang berlamat di jalan Muncul No. 1Kecamatan Gedangan, Sidoarjo denga Sdr. Fendy Raharjo ;Il.
Bahwa Tergugat dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingansepihak, sehingga Tergugat yang seharusnya menjadi penengah dalamperselisihan perburuhan, justru hanya menguntungkan satu pihak danmerugikan kepentingan pihak lain ;c. Bahwa putusan Tergugat yang menguatkan putusan P4D Jawa Timurdengan tanpa menggali keterangan dan buktibukti dari Penggugat ;IV. KRONOLOGIS :Bahwa PT.
Mewajibkan kepada Pengusaha dan Pekerja untuk melaporkan menerimadan atau menolak putusan ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah di Surabaya dan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat di Jakarta ;IV. Putusan ini bersifat mengikat, apabila setelah 14 (empat belas) hari sejakpara pihak menerima putusan ini tidak melakukan upaya sebagaimanadimaksud amar Ill ;V.
Putus : 25-04-2007 — Upload : 08-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2005 Tanggal 25 April 2007 — ., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 25-05-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2011 Tanggal 25 Mei 2011 — INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Siregar, SH.Keselurunhan kewarganegaraan Indonesia, dengan jabatan/pekerjaan selaku Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Juli 2004 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi , ll dahulu sebagai Penggugat , Il telah menggugat
No. 32 K/TUN/2011Bahwa Putusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai PejabatPanitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkanUndangUndang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerjadi Perusahaan Swasta yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negarasehingga harus diselesaikan melalui upaya administratif yang ada,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 tahun 1986 yang mengatur bahwa :Pasal 48 :(1).
Inti Tara MakmurlPenggugat Il,Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatmengeluarkan Putusan No. 169/97/32/XVIVPHK/22004 tanggal 16Februari 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :I. Menyatakan hubungan kerja antara pengusaha PT. Hasil Deliberty,Jl. Raya Wajok Hilir, Siantar, Pontianak dengan Pekerja Sdr. Muslandkk (422 orang) d/a kuasanya Sdr. Affendy Y, SH. Jl. Merdeka BaratNo. 370 C, Pontianak dan antara PT. Inti Tara Makmur Jl.
Putus : 18-10-2004 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122K/TUN/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 — Ray Akbar; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Nestle Indonesia
200 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ray Akbar; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Nestle Indonesia