Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.

Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.

Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An

Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerimabahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentiansementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagiangajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkankemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.

18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Korupsi Secara Bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.

Bahwa PENGGUGAT merasa jawaban tersebut belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT telahmengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasanTERGUGATdengan Surat PENGGUGAT Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan KeberatanSaudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telahPENGGUGATsampaikankepadaTERGUGAT

Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2)PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikut :(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagaiPNS apabila tersedia lowongan jabatan.d.

BuktiP9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihalBanding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan SaudaraZulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.

Atas panggilan tersebut Pengguaaidan cementtelah datang menghadap di persidangan secara in person;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor133/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 28 Agustus 2019, sehinggapemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuhmelalui mediasi

Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.

Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.

Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.

bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

cacat kehendak (wi/lsgeberke) dalam halpembautan akta jual beli Nomor 582/2008 tanggal 4 September 2008dan sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum ;17.Bahwa Penggugat tetap beriktikad baik untuk membayar sisa kewajibanpembayaran angsuran yang merupakan tanggung jawab Penggugat sebesar70 bulan angsuran dikali Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) atau Re306.250.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus duapuluh ribu rupiah) dan Kemampuan Penggugat sebagai pegawai negeri sipilyang

;Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh GubernurSumateraUtara, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 800/1492/2017, yang ditetapkan pada tanggal 17 April2017 dan ditandangani oleh Gubernur Sumatera UtaraTengku Erry Nuradi, yang ditujukan kepada ARIFINSIMAMORA. ....SIMAMORA, S.Pd, oleh karena itu Kepentingan Penggugatdirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut,antara lain Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji sebagaimana

III, Pasal 6 danPasal 7. disebutkan bahwaBab Ill : Pemberhentian karena adanya PenyederhanaanOrganisasi ; Pasal 6: apabila ada penyederhanaan suatu organisasi negarayang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai NegeriHalaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT44Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihanitu. disalurkan kepada satuan organisasi lainnya ;Pasal 7 : Apabila penyaluran sebagaimana dimaksuddalam pasal 6. tidakmungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipilyang kelebihan

Asas Keseimbangan ;e Bahwa asas ini menghendaki suatu hukuman yangdijatunkan kepada pegawai negeri sipil agar seimbangdengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipilyang melanggar;e Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Mamasa) secara nyatadiputuskan tanpa melakukan proses pemeriksaan terlebihdahulu terhadap para Penggugat atas pelanggaran disiplinyang disangkakan untuk mengetahui apakah yangbersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggarandisiplin;e Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a

Selain itu,antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan dankomunikasi yang terjalin baik lagi dalam menjalankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang padanya berlaku ketentuan pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkanPegawai Negeri Sipil yang

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Bahwa sudah seharusnya UndangUndang No 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena TindakPidana tersebut sudah terjadi sebelum Peraturan tersebut ditetapkan ataudengan kata lain tidak boleh berlaku surut;10.Bahwa UndangUndang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atasundangundang nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaiandan PP nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919200502 1 001 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 yang mempunyaimakna setelah + 9 tahun tindak pidana a quo terjadi dan sudah menjadiPNS kembali dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakan UndangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c keatas, selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama danMadya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.5. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi.

Maka sesuai peraturan perundangundangan,bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum karena melakukan suatu kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanharus diberhentikan tidak dengan hormat;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1969, PNS yang berhak menerima pensiun adalah PNS yangdiberhentikan dengan hormat;Bahwa usulan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat yang

Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal)..

Pegawai Negeri Sipil dinyatakan padapokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehPejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratifkepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pulabahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang