Ditemukan 4287 data
71 — 33
ROCHMAD Bin SAIMUN adalah seorang PegawaiNegeri yang berkedudukan selaku anggota Polri yang menjabat sebagai KepalaUnit Reserse Kriminal pada Polres Barito Selatan yang mempunyai tugas danwewenang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalamProyek Peningkatan Jalan Tanjung Jawa Majundrai TA. 2014 dengan nilaiproyek sebesar 1,3 Milyar di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatanyang sedang ditangani oleh unit Tipikor Polres Barito Selatan; Bahwa terdakwa menerima gaji setiap
Terbanding/Penggugat : Melliana Siburian
Turut Terbanding/Tergugat I : Zainal Arifin Hasibuan
Turut Terbanding/Tergugat II : Erna Br Ginting
Turut Terbanding/Tergugat III : Harianto Simbolon
Turut Terbanding/Tergugat IV : Imah
Turut Terbanding/Tergugat V : Irwan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Peris Lubis
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lely Siregar
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Soleh
Turut Terbanding/Tergugat IX : Candra
Turut Terbanding/Tergugat X : Uli Amri Pohan
Turut Terbanding/Tergugat XII : Hasurungan Hasibuan
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Camelia Simanjuntak
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Janpiter Simatupang
137 — 68
hukum berusahamemiliki objek sengketa dengan cara memperjual belikan objek sengketa aquo sehingga saat ini sebahagian objek sengketa a quo telah dikuasai dandikelola oleh Tergugat s/d Tergugat XIII secara bertahap dan berkelanjutandan akibatnya saat ini tanamantanaman Penggugat yang ada sebelumnyapun telah ditebangi bahkan diatas objek sengketa a quo telah berdiribeberapa bangunan rumah maupun tanaman milik Para Tergugat, termasukjuga terdapat jalan ditengah objek sengketa dari arah Utara menuju Selatanyang
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai Kerugian negara dalam LHP BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan yang terjadi di Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtidak bersifat nyata dan pasti karena nilai kKerugian selalu berubah danfisik pekerjaan memang ada ;Majelis Hakim Agung Yang Mulia, kami memohon agar kerugianNegara yang menurut saksi ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatanyang telah terjadi akibat persaingan tidak sehat dapat ditinjau lagi terlebihdengan adanya UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan
1327 — 1265 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid/PK/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Hukum para TermohonPraperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusanPraperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;Memperhatikan memori Peninjauan Kembali bertanggal 15 Mei 2013 dariPemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 12 Juni 2013 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan
39 — 32
LILIS KARLINA milik PENGGUGATtidak syah menurut hukum dan batal demi hukum.21.Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Para TERGUGAT tidak hanyamemenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum tetapi terbuktimemenuhi seluruh unsur tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatanini dikabulkan;22.Bahwa untuk memulihkan, kehormatan, martabat dan nama baikPENGGUGAT yang terlanjur tercemar oleh Para TERGUGAT, makamohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta SelatanYang Terhomat agar Para TERGUGAT
75 — 10
,Kuasa Hukum/ Pendamping, berkantor di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatanyang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrangpada hari Selasa tanggal 27 September 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 233/ Pid. Sus/ 2016/ PN.Pin tanggal 16 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;2.
102 — 14
sekretaris dinas atau KPA.e Bahwa apabila suatu kegiatan tidak ada anggarannya, seharusnya kegiatantersebut tidak boleh dilakukan.e Bahwa hasil rapat pada tahun 2008 dan tahun 2009 sehubungan denganpemotongan dana perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten SolokSelatan tidak ada dibuat secara tertulis hanya lisan saja karena apabila dibuatsecara tertulis akan ketahuan belang atau salahnya maka semua yang terlibatakan kena kalau ketahuan.e Bahwa tidak semua pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatanyang
92 — 6
Tetapi pada kenyataannya,permohonon pinjaman yang telah disetujui oleh pengurus Koperasi Pegawai NegeriDinas Kesehatan tidak dilaksanakan Terdakwa WINDA GUSTI, S.os sebagaibendahara yakni melakukan penarikan uang kas koperasi dinas kesehatan solok selatanyang ada direkening pada bank nagari melebihi dari jumlah pinjaman yang disetujuioleh pengurus koperasi dan Terdakwa juga menerima langsung uang dari bendaharagaji yakni uang simpanan bulanan anggota koperasi dan cicilan pembayaran uangpinjaman anggota
67 — 39
lurus, saudara lakilaki dan perempuanatau keluarga semenda yang sama pupunya, lagipula jika keduapihak masingmasing dikalahkan dalam beberapa perkara.Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sudah selayaknya PENGGUGATdinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata ini, makasudah sepatutnya pula jika PENGGUGAT yang dibebankan biaya perkaraperdata ini.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian PokokPerkara di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta SelatanYang
34 — 9
SAKSI 1 TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatanyang merupakan rekan kerja Termohon, di bawahsumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun2014; Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di Kabupaten SolokSelatan; Bahwa dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohonsudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon danPemohon
Ir. DIFI JOHANSYAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Intervensi:
Shafira Anandita
535 — 592
(tiga ratus meter persegi) yang mana dalam Surat Ukur tersebutdijelaskan bahwa keadaan tanah merupakan Sebidang Tanah PekaranganKosong Yang Telah Diberi TandaTanda Batas Sesuai Dengan KetentuanPMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997, yang mana tanah tersebut telah dijelaskan sebagai Tanah Negara;Bahwa selain hal tersebut di atas, atas tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Badan Nasional Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanyang mana
Terbanding/Tergugat I : BASUKI
Terbanding/Tergugat II : SAIFUL
Terbanding/Tergugat III : NURSITI
Terbanding/Tergugat IV : INDRA MULYAWAN
Terbanding/Tergugat V : FAHIDIN BUNYAMIN
Terbanding/Tergugat VI : HARIANTO
Terbanding/Tergugat VII : H. MATJIK AHMAD
Terbanding/Tergugat VIII : SRI WARYANI alias RIRIN
Terbanding/Turut Tergugat I : HERMAN INTAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
82 — 43
,Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PersatuanWartawan Indonesia (LBH PWI) Sumatera Selatanyang beralamat di Jalan Komp!
1.SALPA RABI
2.NURDIN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
154 — 89
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dandihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilanberpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur KeputusanTata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTergugat in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah AbangKabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatanyang berisitindakan hukum tata usaha negara berupa Berita
489 — 238
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannyatelah mengajukan suratsurat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materaicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P15 (Foto CopyHal.53 dari 70 Hal Putusan No. 15/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Seldari salinan), P18,P19,
Herlambang, SH, MH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Selatan
215 — 72
berdasarkan gugatan, jawab menjawab, buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi, Pengadilan memperoleh faktafakta hukumsebagai berikut:Halaman 80 Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PLGBahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor : 209/KPTS/DISKOMINFO/2019 tentang Pembentukan TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanPeriode 20192023 tanggal 15 April 2019, Tergugat telah membentuk TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatanyang
111 — 46
Sebab keberadaan dari Kantor Badan Pertanahan Tabalongmerupakan subordinasi dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatanyang tidak akan melakukan pencatatan dan pendaftaran Obyek Gugatan dalamSertipikat Obyek Gugatan atas nama Tergugat II Intervensi tanpa adanyakeputusan dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan ;3.3 Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan a quo kurang pihak dan haruslahdinyatakan error in persona, sebab tidak mencantumkan pihak lain yang jugaterkait dengan keberadaan
47 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2011 Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin melakukan Pra Pengukuran sebagai langkah awal pengukuranterhadap bidang tanah Kelompok Tani Keluarga Penggugat, dalampengukuran ini mengikutsertakan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatanyang berkordinasi dengan Kasi pengukuran Kantor Pertanhan Banyuasinserta dihadiri juga oleh Tim kuasa hukum Penggugat serta masyarakatsetempat;Halaman 9 dari 62 hal. Put.
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
1.BARRY HANS MARTIN MAMESAH
2.AYU APRILIA MAGDALENA
3.MOHAMMAD R Bin BAHARUDDIN
169 — 115
010030020009597 atas nama MOHAMMADR tersebut Terdakwa dapatkan dari AYU APRILIA MAGDALENA dan MOHAMMAD Rdengan mengatakan bahwa akan mendapatkan komisi dari penggunaan rekeningBank tersebut ; Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan rekening Bank tersebut selanjutnya bukutabungan dan ATM dari masingmasing rekening Bank tersebut Terdakwa berikankepada CARLO GERNANDO ; Bahwa Terdakwa kenal CARLO GERNANDO sejak tahun 2009 pada saat acarakeluarga di tempat tinggal CARLO GERNANDO di Gang Manggis, Jakarta Selatanyang
95 — 43
Ansari Saleh Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatanyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P15 dan Bukti T9), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa aquo secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa karena aspek prosedur penerbitan objek sengketaa
103 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta.Pid/201 1/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2011 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan