Kemudian sesampai di belakang rumah, terdakwamenyuruh saksi membuka celana dan celana dalam saksi NAULA.Setelah celana dalam dilepaskan oleh saksi NAULA, kemudianterdakwa memainkan jarinya di area kemaluan saksi NAULA. Taklama kemudian saksi SUGINI yaitu ibu dari saksi NAULA berteriakmemanggil saksi NAULA. Lalu terdakwa langsung meninggalkansaksi NAULA, lalu saksi NAULA memakai kembali celana dan celanadalam, lalu saksi NAULA menghampiri saksi SUGINI.

memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB,saksi NAULA sedang bermainmain di samping kiri rumahnya yang beradadi Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib kecamatan Koto GasibKabupaten Siak , kemudian terdakwa mendatangi saksi NAULA danmengajak saksi NAULA untuk mencari burung di belakang rumah.e Bahwa sesampai di belakang rumah, terdakwa menyuruh saksi membukacelana dan celana dalam saksi NAULA.e Bahwa setelah celana dalam dilepaskan

Bahwa benar sesampai di belakang rumah, terdakwa menyuruh saksimembuka celana dan celana dalam saksi NAULA dan setelah celanadalam dilepaskan oleh saksi NAULA, kemudian terdakwa memainkanjarinya di area kemaluan saksi NAULA.Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.

Sesampai di belakang rumah,terdakwa menyuruh saksi membuka celana dan celana dalam saksi NAULA dansetelah celana dalam dilepaskan oleh saksi NAULA, kemudian terdakwamemainkan Jarinya di area Kemaluan saksi NAULA.Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa tersebut terhenti dikarenakansaksi SUGINI yaitu ibu dari saksi NAULA berteriak memanggil saksi NAULA laluterdakwa langsung meninggalkan saksi NAULA dan saksi NAULA memakaikembali celana dan celana dalam, dan menghampiri saksi SUGINI danmengatakan kepada

Faktoryang menghapus kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini:tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pemahdidakwakan, diperiksa, dan diadili serta putusannya : Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusannya bersifat positif, yakni dipidana atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum .Bahwa Putusan Sela No. 249/ Pid.B/ 2016/ PN. Bib tertanggal 27April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/Pid/ 2016/ PT.

Bdg tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya adalahmenyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ataubukan putusan yang tidak bersifat positif, yakni dipidana ataudibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum .Dengan demikian terhadap perkara atas nama terdakwa ARIPINGANDAWIJAYA Bin HARTADI GANDAWIJAYA (aim) No.Reg.Perk.

:PDM21 /Cimah/03/2016 adalah tidak nebis in idem karenaputusannya tidak bersifat *positif yakni dipidana* ataudibebaskan* maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum.Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannyaselanya halaman 15 dan 16 yang menyatakan penuntutan yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat DakwaanNO.REG.PERK. : PDM21 /Cimah/03/2016 tanggal 08 Maret 2017adalah melanggar asas nebis in idem adalah tidak tepat.Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 170/PID/2018/PT.BDG.Dengan

Blbtertanggal 27 April 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 213/Pid/2016/PT.Bdg tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya memutuskan DakwaanPenuntut Umum tidak dapat diterima, jadi bukan putusan yang tidak bersifatpositif, yakni dipidana atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segalatuntutan hukum , maka apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatanhukum tetap, dalam arti tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya, makaputusan tersebut adalah belum final sehingga terhadap perkara tersebut

Faktor yangmenghapus kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini: tindakpidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan,diperiksa, dan diadili serta putusannya : Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusannya bersifat positif, yakni dipidana atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal

Dilepaskan di Kawasan Hutan Areal PLTA Sipansihaporas Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

enam) bulan; - Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; - Menjatuhkan juga, pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan; - Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan

memberatkan: Bahwa cara terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk,selain membahayakan diri terdakwa juga dapat membahayakan bagi pengguna jalanraya lainnya Hal yang meringankan: Terdakwa kooperatif selama persidangan; Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidanabersyarat/percobaan dan denda dan juga pemeriksaan atas diri Terdakwa telah selesaidi Pengadilan Negeri ini, maka cukup alasan agar Terdakwa dilepaskan

Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelahputusan ini diucapkan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Pol. B 1161 SIY dan 1 (satu) lembar STNKmobil Toyota Rush No. Pol. B 1161 SIY An. PT. Pratama Mitra Sejati:Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dedi Marjuni; 1 (satu) lembar SIM A An. Dedi Marjuni; Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Marjuni;7.

tersebut adalah salah bidangl karena menguasai 3 (tiga) bidang tanah orang lain yang sudah dilepaskan haknyakepada Penggugat sejak tahun 1974 ;19. Bahwa Bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor295/Lengkong Gudang milik Ir.

(tiqa) bidang tanah oranq lain yaituSup; Girik/C Nomor : 333, persil 51 aD.II atas nama Siminupi 3; Midi iK/G Nomor : 31. persil a 51a D.Il atas nama: MipinidiPersuin S Nomor 227 persil 51 a D.IIl atas nama : = SarniYang mana atas ke 3 bidang tersebut telah dilepaskan haknyakepada Penggugat sejak tahun 1974, sehingga dengan demikianjelas bahwa yang tercantum dalam Gambar Ukur Sertifikat HakMilik Nomor : 295/Lengkong Gudang seluas 4.000 M2 tersebutadalah merupakan salah bidang, yang mana jelas jelas

;Selanjutnya pada tahun 1974 atas tanah tersebut olehBunyamin B.S. telah dilepaskan haknya kepadaPenggugat, sesuai Daftar Inventarisasi TanahMilik Penggugat di Desa Lengkong Gudang pada urutanNomor : 139 atas nama Bunyamin, Girik/C 1284, luas 4.030M2. dan pada urutan Nomor : 138 atas nama Bunyamin,Girik/C 1288, luas 1.000 M2. tertanggal 14 Juli 1976 ; 13B.Girik C Nomor : 31 persil 51 a 0.11 atas nama: Mipin Midi Bahwa menurut Buku C Desa Lengkong Gudang padatanggal 19 Maret 1948 Mipin Midi selaku

pemilik tanahdengan Girik/C Nomor : 31. persil 51 a D.IIl telahmewariskan tanahnya kepada Sakam Nian Win, yangkemudian atas tanah tersebut Nomor Girik/C nya berubahmenjadi Girik/C Nomor : 831, persil 51 a D.II denganluas 925 M2, atas nama Sakam Nian Jiin ; Selanjutnya pada tahun 1974 atas tanah tersebut olehSakam Man Jiin telah dilepaskan haknya kepadaPenggugat. sesuai Daftar Inventarisasi Tanah MilikPenggugat di Desa Lengkong Gudang pada urutan Nomor102 atas nama Sakam.

dengan Girik C Nomor : 227, persil51 a D.Il telah mewariskan hak atas tanahnya kepada SaanSimi, yang kemudian atas tanah tersebut Girik Nomor Cnya berubah menjadi Girik/C Nomor : 824, persil 51 aD.II atas nama SaanSimi; rere eee errr ree ee eee reer ee Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1964 hak atastanah tersebut telah beralih ke Anih dan Nomor Girik/Cnya berubah menjadi Girik/C Nomor : 1196, persil 51 aD.II ; atas nama Anih ;Bahwa kemudian pada tahun 1974 atas tanah tersebutoleh Anih telah dilepaskan

, sehingga sebagai konsekuensinya dajwaan Jaksa tidaklengkap (obscuur libel) dan Terdakwa harus dilepaskan dari Tuntutan Hukum;Ad.b.

No. 231 PK/Pid.Sus/2016menyatakan surat dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur, (obscuur libel), makadakwaan Jaksa batal demi hukum, dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum;2.

Hal ini jelasmelanggar UndangUndang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 17 dan Pasal 18 ayat (4) tersebut di atas;Sebagai konsekuensi hukumnya maka BAP Penyidik surat dakwaanPenuntut Umum adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sebagai akibatnyasecara hukum Terdakwa Harus dilepaskan dari Tuntutan Demi Hukum ,yang apabila Terdakwa adalah Pemakai ,maka seharusnya Disinipenerapan pidana kepada Terdakwa ,Majelis Hakim harus memperhatikanpada Pasal 103 tentang kewajiban Rehabilitasi terhadap pecandu

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPanitia Pengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah,mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan

Iswan selaku SekretarisPanitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitia tersebutsebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai statushukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen

Iswan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaSingkawangselaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaandengan tidak melakukan atau tidak memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidangtanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengantanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakanpenelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah, mempunyaitugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan hasil

Iswan selakuSekretaris Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitiatersebut sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2007 yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah,yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitianmengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu-shabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol minuman yang telah dilubangi sebanyak 2 lubang, 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkusan shabu-shabu berwarna bening, 1 (satu) buah botol minuman, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah korek api gas, Kotoran sampah

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI KURNIA Bin SUPRIADIberupa pidana penjara selama (satu) tahun dengan dikurangi selama TerdakwaTerdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetapberada dalam tahanan.3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, (satu)buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol

EDISUHARTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil dari test urine terhadapTerdakwa DENI KURNIA yang pokonya menyimpulkan ditemukan tandatandapenyalahgunaan narkoba mengandung AMP (Amphetamine) positif (+);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kecil yang telah dibengkokkan, (satu)buah pipet sedang yang telah dibengkokkan, tutup botol minuman

akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwalebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuanpasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmemerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenaibarang bukti berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan

SUPRIADI terbukti secarasah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama menggunakan narkotika golongan I;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan ;163 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN.5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabushabu yang bentuknya telah diacak/dilepaskan

;- Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waaktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;- Menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;- Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan

per lima) dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, bilamanaTerdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut, disebabkan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim dalam masa percobaanyang ditetapkan kepadanya;Hal 17 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Slik.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhnkan pidanabersyarat/percobaan dan juga pemeriksaan atas diri Terdakwa telah selesai diPengadilan Negeri ini, maka cukup alasan agar Terdakwa dilepaskan

enam) bulan; Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecualidikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasanbahwa terpidana sebelum waaktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telahbersalah melakukan suatu tindak pidana; Menjatunkan juga pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan

PENGGUGAT seharusnya menarik PanitiaPengadaan Tanah selaku pihak yang melaksanakan rangkaianpelaksanaan pengadaan Tanah sesuai tugasnya yaitu untuk mengadakanpenelitian status hukum tanah yang dilepaskan yang hak atasnya akandilepas dan diserahkan, demikian juga mengadakan penelitian daninventarisasi tanah serta tugastugas lainnya atas Bidang Tanah ObyekPerkara ini adalah Panitia Pengadaan Tanah".

Mengadakan penelitiandaninventarisasiatastanahbangunan,tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya:3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yanghak atasnya dilepaskan atau diserahkan;4.

Namun saatin, PENGGUGAT mengakungaku di atas tanah Bidang 84 yang telahdibebaskan/dilepaskan tersebut adalah Bidang Tanah milik PENGGUGATdengan menggunakan alas hak berupa SHM 2261 /Selapajang Jaya, SuratUkur Nomor 2087/CLP/1999 tertanggal 18 September 1999 seluas 5.494m2. Hal itu dinyatakan PENGGUGAT dalam dalil Gugatan sebagai berikut:a.

BINdengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan;2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya:3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atastanah yang ha atasnya dilepaskan atau diserahkan;4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemeganghak atas tanah mengenal rencana dan tujuan pengadaan tanahtersebut;5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atastanah dan instansi Pemerintah

Menyatakan Terdakwa HUSEN SALAMA, SP dilepaskan dari Dakwaan Keatu Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa HUSEN SALAMA, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Keatu Subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa HUSEN SALAMA, SP dilepaskan dari DakwaanKeatu Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa HUSEN SALAMA, SP telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Keatu Subsidair ;4.

ARMAN ISMAIL Alias BELON karenakorban hendak kembali untuk menyuruh adiknya sdriNURMINA untuk pulang ;Bahwa korban FADLIYANTO MUTHALIB dicegat olehterdakwa MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN dengancara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepedamotor korban sehingga korban langsung menghentikansepeda motornya lalu terdakwa MARWAN SAMSUDINAlias FALEN mengambil kacamata yang sementaradipakai oleh korban tetapi korban tidak mau danmengatakan Jangan begitu itu orang pe kacamata lalukacamata tersebut dilepaskan

terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitarPukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan TafamutuKecamatan Moti ; nn nnn n nnn nnn nc nnn nce cen nce ence nn cn cnncna csBahwa terdakwa mencegat korban FADLIYANTO MUTHALIB ditengah jalandengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motorkorban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya laluterdakwa mengambil kacamata yang sementara dipakai oleh korban tetapikorban tidak mau lalu kacamata tersebut dilepaskan

tanggal 29 Juli 2014 sekitarPukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan TafamutuKeema MOI 5 seeeenere essence te eoiesemteen ei ennmeren nee mmtnemie nena teenieBahwa terdakwa MARWAN SAMSUDIN mencegat korban FADLIYANTOMUTHALIB ditengah jalan dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahansetir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepedamotornya lalu terdakwa mengambil kacamata yang sementara dipakai olehkorban tetapi korban tidak mau lalu kacamata tersebut dilepaskan

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M. Muryadi, S, kemudiantanggal 20 April 1995 sebagian lagi dari tanah tersebut dilepaskan olehPenggugat kepada Sdr. David Effendi seluas + 4.415 m*, selanjutnyaHalaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017tanggal 21 April 1998 sebagian lagi dilepaskan oleh Penggugat kepadaYayat Supriatna (PU Kaitim) seluas + 1.000 m, serta 700 m? dilepaskankepada Kadmidi.

Yamin di tahun 1980, berdasarkan SuratPenunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarangWalikota Samarinda di tahun 1980, setelah dilepaskan sebagian kepadaSdr. M. Muryadi, S seluas 8.432 m, kepada Sdr. David Effendi seluas4.415 m, kepada Yayat Supriatna (PU Kaltim) seluas 1.000 m7, sertakepada Sdr. Kadmini seluas 700 m?, masih menyisakan tanah seluas +7.483 m? termasuk di dalamnya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 1134/Kel.

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M Muryadi S, lalutanggal 20 April 1995 seluas 4.415 m? dilepaskan oleh Penggugat kepadaSdr. Effendi, tanggal 21 April 1998 seluas 1.000 m? dilepaskan olehPenggugat Yayat Supriatna (PU Kaltim) serta 700 m? dilepaskan kepadaKadmidi, sehingga tersisa 7.483 m? sedangkan tanah sengketa seluas1.174 m?

persegi),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatasan dengan jalan;Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Adat Malibela Klawalu;Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat MalibelaKlawalu;Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kaveling Nomor55/KLS/04:Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038dengan Gambar Situasi Nomor 138/2006 tanggal 14 September2006, atas nama Penggugat;Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hakatas tanah adat Malibela Klawalu yang dilepaskan

batasbatas sebagaiberikut:Sebelah utara berbatasan dengan jalan;Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Malibela Klawalu;Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Malibela Klawalu:Sebelah barat berbatasan dengan tanah kaveling Nomor 55/KLS/04:3.Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038 denganGambar Situasi Nomor 138/2006, tanggal 14 September 2006, atasnama Penggugat;4.Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atasa 00 Tanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan

Nomor 1139 K/Pdt/2020a 0c Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038 denganGambar Situasi Nomor 138/2006, tanggal 14 September 2006, atasnama Terbanding/semula Penggugat:Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela,Alfons Malibela, S.E. dan Jonas Malibela kepada Terbanding/semulaPenggugat pada tanggal 14 Juli 2005, yang terletak dahulu KelurahanKlasaman sekarang Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong

Memperhatikan tanggung jawab sosialdengan membangun kebun untukmasyarakat di sekitar kawasan hutandengan luas paling sedikit 20% (duapuluh) persen dari total luas kawasanhutan yang dilepaskan dan diusahakanoleh perusahaan perkebunan;e.

Menunjuk Lembaga Independen untukmemantau kegiatan pembukaan kawasanhutan yang dilepaskan, sebagai tindakanHalaman 6 dari 14 hal,Put.No.72/PDT/2017/PT.PLK.KEENAMKETUJUHKEDELAPANKESEMBILANpreventif pembakaran sisasisa kayu dikawasan hutan yang dilepaskan;h. Membangun sistem informasi kepadapublik untuk tindakan preventifsebagaimana dimaksud huruf d, huruf edan huruf g;i. Dalam hal ada gugatan hukum, makadengan diterbitkannya keputusan MenteriKehutanan ini PT.

Wajib memperhatikan tanggung jawab sosial dengan membangunkebun untuk masyarakat disekitar kawasan hutan dengan luas palingsedikit 20% dari total luas kKawasan yang dilepaskan dan diusahakanoleh perusahan perkebunan, ini kewajiban penyelesaiannya arealyang terlanjiur + 8.696,21 Ha, sudah dapat menjadi sebuahpelanggaran melawan hukum atas ketentuan dalam keputusan ini,dapat dikenakan sanksi sesuai Ketentuan peraturan perundangundangan, maka 191 Ha itu jika diluar yang 3.803,79 Ha tetappenyelesaiannya

sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yangsecara tepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukum yang relevansecara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidanganberdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuai denganketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi hal tersebut bukan tindakpidana sehingga Terdakwa dilepaskan

sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

Tertanggal 1 Februari 2017;3) Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;4) Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak )Halaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAPHalaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAP5) atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( Ontslag vanalle rechtsvelvolging );6) Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan inidibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama

Banding dari Penasihat Hukum Terdakwadimana isinya kontradiksi karena disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak dinilai sudah MemenuhiAsas Et Alteram Partem sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangankarena antara Terdakwa dan Korban adalah keluarga tapi di akhir memorinyamemohon agar Majelis Hakim memutus antara lain :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

pertama bahwa TerdakwaRamlah Rauf dinyatakan telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ramlah Rauf telah dinyatakantelah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwasepanjang berkaitan dengan :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Negeri menyatakan pula Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanHalaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 220 kK/PID/2018kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,oleh karena itu Terdakwa dilepaskan

atau apakah benar caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan cKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

putusan yang menyatakan mengenai hak kepemilikan, dan denganadanya suratsurat berupa Surat Keterangan Pinjam Meminjam dan Surat dariKerapatan Adat Nagari (KAN) Saning Baka Nomor : 05/KANSB/IX/2005,menurut hakim suratsurat tersebut juga bukanlah sebagai bukti mutlak untukmenyatakan mengenai hak kepemilikkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Halaman 5 Daftar Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2015/PN Sik.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 191 ayat (2)Undangundang

masing-masing selama 6 (enam) bulan, 15 (Lima belas) hari dan Denda 60. 000.000 (enam puluh juta) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan ;