Masa Batam (Tergugat II) maka sudah selayaknya pula Penggugatmeminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini untuk menghukum para Tergugat mengganti kerugian moril PenggugatsejumlahRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyard Rupiah);Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukan TergugatII sama sekali tidak pernah melunasi sisa pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahan untuk wilayah Batam dansekitarnya sehingga

dengan demikian maka tidak ada satu dalil hukum pun atasalas hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat II untuk mendalilkan pulau JandaBerhias sebagai pulau yang berada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karenaitu maka sejak September 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata1129.di hadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karena pulauJanda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara serta merta dansewaktuwaktu oleh Otorita Batam untuk dikuasai dan dimiliki

kembali, makasudah menjadi kewajiban hukum pula bagi Penggugat untuk mengambil danmemiliki semua atas kebendaan bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatanPenggugat (semua kayu olahan dan besibesi tua/scraf) yang berada di dalamlahan pulau Janda Berhias sebelum dilakukan pengambil alihan pulau JandaBerhias tersebut oleh Otorita Batam yang untuk selanjutnya secara bebas pula dihadapan hukum, Penggugat melakukan perbuatan perdata apapun atas kebendaanbergerak dimaksud dan oleh karena itu maka kami

;Bahwa gugatan Penggugat selanjutnya dilakukan perubahan danpenambahan pada tanggal 19 April 2010, yang mana telah dilakukanbeberapa perubahan dan penambahan, terutama adalah sebagai berikut: Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukanTergugat II sama sekali tidak pernah melunasi sita pembayaran UangWajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahanuntuk Wilayah Batam dan sekitarnya sehingga dengan demikian makatidak ada satu dalil hukum pun atas alas hak apapun

yang dimiliki olehTergugat II untuk mendalilkan pulau Janda Berhias sebagai pulau yangberada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karena itu maka sejakSeptember 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata dihadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karenapulau Janda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara sertaHal. 17 dari 44 hal.

KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.Departemen Pekerjaan Umum) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan JenisBarang Inventaris Kekayaan / Milik Negara Yang DikelolaOleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Departemen PekerjaanUmum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bahwa adapun alasanalasan Kami adalah sebagai berikut:2.1.Bahwa Perum Jasa Tirta Il, in casu TERGUGAT IVdahulu dikenalPerum Otorita Jatiluhur adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita DjatiluhurjoPeraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatiluhur jo Peraturan Pemerintah No. 42Tahun 1990

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bukti TV6 Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang Tidak Bergerak StatusKelola Per : April 1996 Perum Otorita Jati luhurBukti TIV7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegaraBukti TIV8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang milik Negara / DaerahHalaman 54 dari 65. Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

/PA.BTMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan BuRumah Tangga, Tempat tinggal di KecamatanSekupang Kota Batam;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,, PekerjaanPNS (Otorita

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman di Rumah Dinas Otorita Batam, RT.O01 RW.007 No. 16 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahbercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 2 orang anak yang bernama:. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 17 tahun. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun.

Bahwa di saat tergugat ingin melunasi cicilan rumah yang telahtergugat beli tersebut, tergugat mengalami kendala, dikarenakanpenggugat sudah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 1 Juli2011 di Rumah Sakit Otorita Batam karena sakit yang dideritanya(berdasarakn surat keterangan kematian No. 215R/15/RS/VII/2011tanggal 1 Juli 2011) ;7. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia, tergugat belumpernah menikah ;8.

foto copy surat jual beli rumah) ;e Bahwa benar jual beli rumah dilakukan di bawah tangan antara penggugatdengan tergugat dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang ;e Bahwa benar angsuran rumah tersebut dibayar setiap bulan oleh tergugat(Bukti P9 berupa formulir setoran) dan saat ini telah lunas di Bank BTNCabang Batam tetapi terkendala karena rumah tersebut masih atas namatergugat ;e Bahwa benar Sulendro telah meninggal dunia pada hari Jumat, padatanggal 1 Juli 2011, di Rumah Sakit Otorita

PanjiHariyono, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Batam, Pada tanggal 29JUNI 2007 5 22 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn en nen ne nnn nenee Bahwa suami Pemohon meniggal Dunia karena sakit yang dideritanyapada tanggal 29 Oktober 2009, sesuai dengan Surat KeteranganKematian, tertanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Rumahsakit Otorita Batam ; e Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dansuami Pemohon ada memiliki sebidang tanah diatasnya berdiri sebuahbangunan permanen

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II di BRI Unit BekasiTimur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat Seksi10.11.12.13.Jaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB. 11/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah

seorang ahli warisTergugat I, adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur dalam Surat PernyataanNomor. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu ditegaskanbahwa tanah milik atas nama Sebih bin Kemon di luar tanah pengairan,sesuai dengan asset Kami yang ada.Oleh karena itu jelaslah bahwa

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94 dankemudian telah dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II di BRI Unit Bekasi Timur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB.1 1/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang

SPPT. 0010215/94 dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat ,Tergugat II di BRI Unit Bekasi Timur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 710/AIR/063/SITB.1 1/1992tanggal 10 Maret 1992 Perihal Hasil Pengukuran Tanah Milik Pengairan,yang ditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa Tanah yang dimaksud Sadr.

Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Penyataan Nomor01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan : Bahwa Tanah CNo. 215 Persil 10 Luas 26789 m?

ManggalaWahana Energi Tama telah melaksanakan kewajiban hukum antara lain : Melaksanakan pembayaran UWTO melalui Bank Duta sebesarUS$ 39.515.83, Tgl. 20 Mei 1994 dan US$ 23.000 keduanya ditransferke Rekening Otorita Batam Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Cikini No.06601400153 tgl. 20021992 ; Uang panjar US$ 24.900 sebagaimana tertulis dalam ijin PrinsipTgl. 02 April 1992 melaksanakan pembayaran melalui Bank DagangNegera ;Jumlah pembayaran UWTO .

Nomor 176/PDT/2015/PT.PBRterdaftar dalam DRM Otorita Batam dengan gambar PL sudah selesai ;4. Melaksanakan pembebasan rumahrumah liar yang ada diatas tanahtersebut;5. Pematangan lahan dengan menggunakan alat berat + 5 Ha sudahdiratakan ;6. Memasang papan merek PT.

Igata Jaya Perdania (Dalam Pailit) yang telah dilakukan pengikatan jualbeli antara Debitor dengan kreditur secara sah, maka atas dasar ituPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengeluarkan Penetapan melalui Hakim Pengawas Nomor : 07HP15/PAILIT/2012/PN.Niaga.JKT.PST, tentang proses peralihan hak atas namapara Kreditur yang telah memperoleh ijin peralihan hak dari BadanPengusahaan Batam (Otorita Batam) untuk melakukan peralihan hak secarasempurna dengan membuat dan menandatangani

danPelabuhan Bebas Batam berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam telan memberikan alokasi lahan kepada Tergugat berdasarkanSurat Perjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/1999 Penetapan Lahan(PL) tanggal 27 Oktober 1999, Pengalokasian Lahan Nomor:99.90090075.020 tanggal 14 Juni 1999, Surat Keputusan PengalokasianLahan (SKEP) Nomor: 594/ SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, RekomendasaiHak Milik Untuk Rumah Tinggal Diatas BagianBagian Tanah HakPengelolaan Otorita

Fotokopi Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/ 1999,tanggal 27 Oktober 1999 antara Otorita Batam (Sekarang BP Batam)dengan Dipl. Ing. Johnson Napitupulu, diberi tanda T.I7;8. Fotokopi Keputusaan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999 tanggal 8 Desember1999, diberi tanda T.I8;9.

Fotokopi Rekomendasi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal di Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam Nomor B/28/KPLST/L/I/2005tanggal 05 Januari 2005, diberi tanda T.I9;10. Fotokopi Perjanjian Penggunaan Lahan (SPJ) Nomor3569/A3.1/L/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, diberi tanda T.I10;11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 11324/A3/L/12/2019 tanggal 04 Desember2019, diberi tanda T.I11;12.

Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamyang mana pihak tersebut adalah pihak intansi yang mengeluarkan SuratPerjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/1999 Penetapan Lahan (PL) tanggal27 Oktober 1999, Pengalokasian Lahan Nomor: 99.90090075.020 tanggal 14Juni 1999, Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (SKEP) Nomor: 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, Rekomendasai Hak Milik Untuk Rumah TinggalDiatas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita

danTERGUGAT III kepada PENGGUGAT sangat memberatkan, tidak wajar dantidak berlandaskan pada landasan atau pedoman pemberian ganti kerugianatas tanah di Kota Batam sebagaimana yang telah ditetapkan dan diaturoleh Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Pulau Batam Nomor:57/KPTS/KA/VIII/2006 tentang Pedoman Pembebasan Lahan DanPemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti Rugi Atas Tanaman DanBangunan Di Wilayah Kerja Otorita Batam Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, tanggal 31 Agustus 2006 yang

Bahwa dalil Penggugat pada point 6 haruslah dikesampingkankarena tidak berdasarkan hukum ;Bahwa sudah sangat wajar dan manusiawi apabila Tergugat IV melaluiTergugat III meminta ganti rugi yang layak dikarenakan Tergugat III dankeluarga Tergugat III telah lama mendiami lokasi lahan yang diklaimPenggugat yaitu sejak tahun 1971 sebelum otorita batam / BP ada diPulau Batam ;Bahwa sejak tahun 1971 keluarga Tergugat III telah memiliki lahanlahandi sei pelunggut dan selanjutnya membayar IPEDA (luran PembangunanDaerah

) kepada Negara ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah sangat wajar dan masuk akalganti rugi yang dimintakan Tergugat III kepada Penggugat karenaHalaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BtmTergugat Ill dan keluarga Tergugat III sudah mendiami lokasi lahantersebut sejak tahun 1970 sebelum otorita Batam / BP ada di Batam ;5.

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 57/KPTS/KA/VIII/2006, tentang PedomanPembebasan Lahan Dan Pemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti RugjiAtas Tanaman Dan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita PengembanaganDaerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P17A;22.

Bahwa di Pasal 4 dalam surat Perjanjian Pengakuan Hutang DenganPemberian Jaminan tersebut diatas, telah disepakati adanya objek jaminanhutang yaitu berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Bengkong MahkotaKavling No. 265 Kota Batam (Setempat dikenal dengan alamat BengkongMahkota Blk E/17 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Bengkong laut, KecamatanBengkong, Kota Batam) yang didirikan diatas sebidang tanah kavling seluas150 m* (seratus limapuluh meter persegi), berdasarkan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita

Batam Nomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19Oktober 1999, dengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24Mei 1999 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Indusiri PulauBatam;3.

Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam, Nomor1169/F/PL/X/1999, tertanggal 19 Oktober 1999, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembelian Kavling, tanggal 23 Oktober1991, diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kavling sebidang tanah yangmenjadi objek tanah, diberi tanda P5 ;6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat, diberi tanda P6 ;7.

yang tercatat dalam buku Letter CDesa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 sebelum dikurangi dengan tanahyang terkena Proyek Otorita Jatilunur, sebelum diberikan kepada NY.

telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatiluhur, namun ternyata Para Penggugat masihmenjadikan Perum Otorita Jatilunur sebagai pihak dalam perkara a quo,yaitu sebagai Tergugat XVII.7.

telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1980 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII2;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak BergerakStatus Kelola per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur, Nomor Registrasi213 16 421112 02 011039 dengan wilayah Tn.

PUTUSANNOMOR 0 393/Pdt.G/2016/PA.BtmS *oa oa neweDEIIII KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :Eulis Susteriani Binti Soekirno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan mengurus rumah Tangga, Tempattinggal di Perumahan Otorita SQ.1, RT.02 RW.03,No.17, Kelurahan Tanjung Pinggir, KecamatanSekupang, Kota

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan TergugatV(PT.Timurama), oleh karena Tergugat V telah membeli/ membebaskantanah tersebut dari Adang Taba melalui Badan Otorita Panakukang Plan Persil19 S.II kohir 528 PI, sesuai Akte Penyerahan hak Penguasaan Tanah nomor: 41 tertanggal 11 November 1975 dan Kwitansi No.2/Daf.11/75 seluas 979M2 dan kwitansi no.3/Daf.11/75 seluas 4.384 M2,sehingga Penggugat dalamhal ini tidak memiliki Kwalitas lagi untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini terhadap

Timurama melalui Badan Otorita Panakukang Plan dariAdang Taba, kemudian PT. Timurama mengalihkan kepada Tergugat IIIkemudian Tergugat III alihkan kepada IV dan terakhir tanah obyek sengketaberalih kepada Bernadette Lolo (Tergugat I) berdasarkan Akte Jual beli No.829tertanggal 21 Desember 2009 dan tercatat sertifikat Hak Milik No.20040 seluas1.252 M2 atas nama Bernadette Lolo.Bahwa Tergugat V(PT.

Timurama telah membebaskan tanah objek sengketa melalaluibadan Otorita Panakukang Plan sesuai dengan akte Penyerahan Hakpenguasaan tanah No.41 tertanggal 11 November 1975 yang manadiperkuat lagi dengan kwitansi No.2/Daf.11/PB/75 dan kwitansiNo.3/daf.11/PB/75 atas nama Adang Taba Persil 19 S II kohir 528 PIseluas 5363 M2, sehingga adanya surat adalah surat tidak benar, dan diduga14ada pihak yang merekayasa akan pembuatan surat tersebut, karenanya surattersebut tidak pernah dibuat oleh PT.

H.Adam Taba (11 orang sebagai ahli waris),sementara dalam gugatan para penggugat hanya 2 orang bertindak untuk dirisendiri tanpa menerima kuasa dari para ahli waris lainnya;Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat I(PT.Timurrama), oleh karena tergugat V telah membeli/membebaskan tanahtersebut dari Adam Taba melalui badan Otorita Panakukang Plan Persil 19 S.IIKohir PI, sesuai akte penyerahan Hak penguasaan tanah nomor : 41 tertanggal11 November 1975 dan kwitansi No. 2/Daf.11/75

sebanyak 11 (sebelas) orang,disamping itu meninggalkan harta benda berupa tanah seluas 1.200 m2 persil S19SII Kohir 390 CII terletak di Jalan Nike Raya, Dulu Kelurahan Rapoccini, sekarangkelurahan Ballaparang, tanah tersebut beberapa tahun lalu diakui oleh tergugat ITIdan IV sebagai miliknya yang menerima pengalihan hak dari tergugat V, pengalihantersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedang tergugattergugatmembantah bahwa pada tahun 1975 telah dibebaskan oleh PT.Timurrama melaluiBadan Otorita

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan.;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam.;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan.;

Divisi Adhi Realty, dalamhal ini diwakili oleh Ipuk Nimpuno selaku Direktur Utama,berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang, Kota Legenda/Jalan Cempaka Setiadarma Tambun, Bekasi, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Swasono, S.H,dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan TanahAbang I Nomor 11 D, Harmoni, Jakrata Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2014;PERUM OTORITA JATILUHUR (POJ), berkedudukandi Jalan Lurah Kawi Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat;KEPALA KANTOR

pengguna barang milikNegara;Bahwa dengan adanya hak dan kepentingan di atas objek a quo tersebut makademikian secara hukum Dirjen SDA memiliki hubungan hukum atas objek aquo dan oleh sebab itu untuk memenuhi syarat formil hukum acara,Penggugat seharusnya menyertakan Dirjen SDA dalam perkara a quo;Kekeliruan dalam penyebutan nama Tergugat IT;Bahwa sejak tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun1999 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990tentang Perusahaan Umum Otorita

Yahya Harahap,S.H, Hukum Acara Perdata, halaman 54);Bahwa dengan demikian penyebutan nama Tergugat II (PJT II) dengan namaPerum Otorita Jatiluhur (POJ) mengakibatkan cacat formil, dikarenakansesungguhnya badan hukum yang bernama Perum Otorita Jatiluhur (POJ)sudah tidak ada.

untuk memohon Tanah di Pulau Batam kepadaOtorita Batam dan suratsurat keputusan Otorita Batam yang menyatakanpermohonan yang di atas namakan pada Tergugat untuk memperoleh Tanah diPulau Batam pada tahun 2006 disetujui Otorita Batam pada tahun 2007 denganHal 43 dari 138 hal Putusan Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.

Notonindito tertanggal 20 Juni 2006 tentangpermohonan Alokasi Lahan yang ditujukan kepada Ketua Otorita Batam Bp.Ir. Mustofa Wijaya, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya,diberi kode T6i;Fotokopi Bukti berupa Faktur Tagihan Uang Muka No. 25/FUMPL/L/II2/007tanggal 06 Februari 2007 atas nama Ny. T.

Nontonindito, yang telahdinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T6j;Fotokopi Bukti berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.319/F/PL/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 atas nama T. Nontonindito untukHal 97 dari 138 hal Putusan Nomor 0728/Pdt. G/2016/PA.

Nimas Karya Indah mendapatkan lokasi tanahdari Otorita Batam dengan uang panjar sebesar $ 6.625.000, di daerahSikupang Tiban Utara, T.6 (f) Tergugat minta dispensasi menyatakan UntoTerhadap Otorita Batam pada tanggal 20 Agustus 1996, berdasarkan T.6 (i)Tergugat mengajukan permohonan alokasi lahan perumahan untuk tempatkepada Otorita Batam pada tanggal 20 Juni 2006 seluas+/ 300 Meter persegipertanggal 06 Februari 2007, berdasarkan bukti T.6(k) yaitu Faktur tagihan uangHal 127 dari 138 hal Putusan

G/2016/PA.Tgrs.wajib tahunan Otorita Tergugat dibeban bayar Rp.13.965.000, pertanggal 07Februari 2007, berdasarkan bukti T.6 (n) Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam telah mengalokasikan tanah kepada Hj.

BlokAA5/H.A di daerah Penampungan Kawikawi Sentiong sesuai Surat TandaBukti Sementara Hak Membangun Atas Kaveling No. 0200 tanggal 8Nopember 1965 dari Otorita Pembangunan Proyek Senen, yang sekaranglokasi tanah dan rumah ini dikenal dengan Jalan Kramat Jaya Baru BlokH/IV No. 445, Rt. 13 / Rw. 010, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan JoharBaru, Jakarta Pusat ; 20020Bahwa semasa hidup Andreas Leopardi dahulu bernama Lauw Tian Hok(suami Penggugat) pernah meminjam uang/berhutang tahun 1986 dansisa hutangnya

Blok AA5/H.A daerah Penampungan Kawikawi Sentiongsesuai Surat Tanda Bukti Sementara Hak Membangun Atas Kaveling No.0200 tanggal 8 Nopember 1965 dari Otorita Pembangunan Proyek Senen,sekarang lokasi tanah dan rumah ini dikenal dengan alamat Jin. KramatJaya Baru Blok H/IV No. 445, Rt. 013/ Rw. 010, Kel. Johar Baru, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Lauw Tian Pie ; 6.

Bertentangan dengan Surat Ketua Otorita Batam No.1334/AP01/IV/1990 Tanggal 20 April 1990 Poin 2 " Hak yang diberikankepada orang asing adalah hak pakai dengan jangka waktu 10tahun dapat diperpanjang, untuk setiap 10 tahun.Bahwa terang dan Jelas Akta Jual Beli yang ada pada Penggugatcacat Hukum sebagaimana yang di uraikan oleh Tergugat :e Akta No. 130 tanggal 29 Agustus 1994 berarti masaberlakunya sampai dengan tahun 2004 sudah harus diperpanjang,berarti udah kadaluwarsa 17 .Bahwa Akta Jual Beli di

hadapan Notaris/PPAT USMANKOLOAY,SH menurut pasal 19 PP 10/1961 Juncto Pasal 26 UUAPadalah sah ( Apabila pembeli adalah WNI) orang asing terikat denganSurat Keterangan dari Otorita Batam No. 1334/AP01/IV/1990,dengan kewenangan Otorita sesuai keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 41 tahun 1973 tentang daerah Industri Pulau Batamyang telah beberapa kali dirubah,terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 25 Tahun 2005 ("Keppres"), Pembanding adalahBadan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakan kebijakanpengembangan

(seratus limapuluh meter persegi),berdasarkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam Nomor1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, dengan nomor Penetapan Lokasi(PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Industri Pulau Batam, dan beberapa dokumen terkait kavlingtersebut diatas telah diserahkan oleh TERGUGAT untuk dipegang oleh PARAPENGGUGAT, berupa: asli Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita BatamNomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, asli

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita;Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk;1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 29Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPI3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hakpakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undangundang Pokok Agraria menerima uang pemasukan/ganti rugi

;Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977tentang Pengelolaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam,menetapkan :Pertama : Memberikan Hak Pengelolaan Kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusanPulauPulau Janda Berias, Tanjung Sau & Nginang dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau dengan syaratsyarat/ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 100Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPIMenimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Walikota danKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam NomorKB.09/HK/III/2001 dan O8/KAKB/III/2001 Tentang Tim PenanggulanganRumahRumah Liar dan Penyelamatan Daerah Tangkapan Air di Batam (Bukti T11);Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hakpengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam. ; b.

Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberikan wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 3. menyerahkan bagianbagian tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai ketentuankerentuan Pasal 41 sampaidengan 43 Undangundang Pokok Agraria. ;4. menerima uang pemasukan ganti rugi dan uang wajib tahunan. ; Menimbang, bahwa Keputusan