dan syaratsyarat sebagaimanaketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganHukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatditerima dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan kaidah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagian danmenolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

Rappocini, Kota Makassar,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah

mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan AgamaPandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

Bogor, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK TERGUGATPengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini berupa Hadist Nabiyang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang berbunyi :ole Ygolmole Lely> Jol ol Ye eyo Lxbo YI guoluoll gu pile cbL> Jal 9l Yb eye Us pw YI aglhs wwArtinya

Selanjutnya disebutsebagai: "PIHAK KESATU", ENDIN HASANUDIN alaias ENDIN HASANOEDIN Bin H,ABU BAKAR,Pengadilan Agama tersebut ;umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastatempat tinggal di Dusun kawali RT 004/004, DesaPancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;Selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA 51Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah

berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas,maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkanpara pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmembawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumahtangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harusdisingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jl ny podArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LKMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah dariArtinya: Kemudharatan

Penetapan No. 257/Padt.P/2021/PA.KagMenimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:yg argsArtinya: Maka Jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah adanya pernikahan dan kewarisan;Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Oleh karena itu,terdapat kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon II untuk mendapatkanisbat nikah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkanpermohon aquo;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:aro jll cris Sqtrtl O59 ole ain Ig) Sarg IslsVlyArtinya: Maka Jika telah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan7 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agamayang dianut oleh Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan pada Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku sertahujjah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai puladengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:WladJ ule WE prio rawladllloArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil/nujah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi orangorang yang berfikir;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sebagai berikut :WArtinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti bukti yang diajukan olehPenggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan danpertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagaisuami isteri dan