Ditemukan 22675 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketenagakarjaan
Penelusuran terkait : Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-09-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526K/PDT.SUS/2008
Tanggal 8 September 2008 — S. PALIJAMA ; PT. PELITA JAYA AGUNG & GROUP
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-02-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 015/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 24 April 2014 — KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA PROPINSI JAWA TENGAH Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
140 — 97
  • 2014, karena sudah tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak(KHL) j 222 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn ences en nnnBahwa oleh karenanya Gubernur Jawa Tengah setelah mendapatrekomendasi dari Bupati/Walikota se Jawa Tengah, membuat SuratKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/60 tahun 2013, tertanggal 18Nopember 2013 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660/60 tahun 2013,tentang Ketenagakerjaan
    Bahwa ternyata Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karanganyar, tidakdilakukan sesuaim prosedur atau cacat prosedur karena pembahasan UpahMinimum pada Kabupaten Karanganyar tidak melalui Dewan Pengupahan,namun melalui Lembaga Tripartit; Bahwa Pembahasan Upah Minimun Kabupaten karanganyar Tahun 2014tidak melibatkan Dewan Pengupahan, selain bertentangan dengan Pasal 89UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jugabertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004Tentang Dewan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2842 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 26 Mei 2016 — YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO
800 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan padatanggal 01 Januari 2014 ;Hal. 4 dari 15 hal. Put.
    Jamsostek(Persero) sudah berubah dan menjadi BPJS Ketenagakerjaan, bukanhanya namanya saja, juga seluruh aset, liabilitas, operasional, pegawai,maupun hak dan kewajiban hukumnya, sejak tanggal 01 Januari 2014 ;Bahwa nyata dan tidak terbantahkan secara hukum, pada saat mulaiberoperasinya BPJS Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 3 Tahun1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi ;Bahwa PT.
    Jamsostek (Persero) hanya melaksanakan kegiatanoperasional penyelenggaraan ketenagakerjaan sampai dengan tanggal01 Januari 2014 juga tercantum dalam rumusan Pasal 57 huruf (d)UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 ;Rumusan Pasal 57 huruf (d) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011sebagai berikut : Pada saat undangundang ini berlaku :(d) PT.
    Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Januari 2014 diperkuat oleh Pasal 68 huruf (a)UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 yang menegaskan pencabutandan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun1995 tentang Pembentukan PT. Jamsostek. Rumusan Pasal 68 huruf (a)UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 berbunyi :Pada saat berubahnya PT.
    Bahwa UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan mengatur tentang hubungan industrial yaitu dalamPasal 102 dan Pasal 103 yang mengisyaratkan bahwa hubunganindustrial dilaksanakan melalui peraturan perusahaan, peraturanperundangundangan ketenagakerjaan dan Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2010 — Upload : 06-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 55/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 31 Mei 2010 — GAMARIANA binti ABDULLAH AL JUFRI ALIAS UMI
60 — 29
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Oktober 2015 — ADRIANA HERLINA MAWO BINTI ANDREAS LEDE BULU; PELIPUS B. DAMMA NGAKU BIN RUA LINBU
512 — 244
  • Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asalcalon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Halaman 9 dari halaman 77 Putusan Perkara Nomor141/Pid.Sus/2015/PN SmgBahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Surat jin dari suami/stri/orang tua/wali yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah daerah asal talon TKI ;Halaman 15 dari halaman 77 Putusan Perkara Nomor141/Pid.Sus/2015/PN Smgd.Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1)dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kotadaerah asal calon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.e Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerahasal calon TKI ; dane. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
    Surat jin dari suarni/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah daerah asal calon TKI ;d.Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) daridinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asalcalon TKI ; dane.Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan olehpengguna.Bahwa dalam menjalankan usahanya PT.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2439/Pid.Sus/2014/PN.Tng
Tanggal 13 April 2015 — FRENSY ANGKAW, S.Si. Binti TEDDY ANGKAW Als. SISY
513 — 0
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Putus : 25-08-2010 — Upload : 24-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 90/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 25 Agustus 2010 — 1. WAHYUDI bin UDIN 2. HARSONO 3. SUKIRNO bin MASKUN
59 — 47
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Putus : 19-11-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — EKA YANA SUTRISNO alias EKA
427 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3750 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 25 Agustus 2022 — BISMAN NOVEL MARADEN FIRDAUS
123 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 26-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 26 Desember 2018 — I. BUDI SOEWARDI alias BUDI II. DESY MIRANTI ANGGELINA TANESIB alias RANTI III.
601 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DESY MIRANTI ANGGELINA TANESIB alias RANTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"Mempekerjakan Anak di bawah Umur sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua Pasal 185 Ayat (1) juncto Pasal 68 juncto Pasal 69Ayat(1) dan Ayat(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .
Pengadilan PN JEPARA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-07-2011 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JEPARA Nomor 136/Pid.B/2011/PN.Jpr.
Tanggal 26 Juli 2011 —
405 — 228
  • Menyatakan terdakwa Solekhah Binti Sarlim tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana suratdakwaan kesatu, kedua maupun ketiga;2. Membebaskan terdakwa Solekhah binti Sarlim dari segala tuntutan hokumatau melepaskan nya dari segala tuntutan hokum;3. Memerintahkan terdakwa Solekhah Binti Sarlim dari tahanan Negara;4. Memulihkan nama baik terdakwa sebagaimana kedudukan semula;5.
    Jepara sebagai Pengawas Ketenagakerjaanyang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengawasi ditaatinya UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa saksi ahli diminta oleh Penyidik berkaitan dengan terdakwa padahari Senin, tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 14.30 WIB di Caf SinggaJaya di Pungruk turut desa Mororejo, Kec. Mlonggo, Kab.
    Jepara telahmempekerjakan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk ;Bahwa benar yang dimaksud anak menurut UU RI No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah anak yang masih dibawah umur 18 tahundan belum pernah kawin ;3.
    No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang unsurunsurnya terdiri dari :1.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-06-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 10 Juni 2010 — NASER SALEH ALJAIDI
222 — 98
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 13-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 12/G/2024/PTUN.BJM
Tanggal 30 April 2024 — JORDAN PAPER
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
120 — 99
  • JORDAN PAPER
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541K/TUN/2003
Tanggal 2 Nopember 2006 — PT. ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA ; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 12-09-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 September 2019 — TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi
1153 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan =: Indonesia;Tempat Tinggal : Jakarta Garden City Cluster AlamandaNomor 33 E, RT. 07, RW. 014, KelurahanCakung Timur, Jakarta Timur:Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambonkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKetenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/20192.
    TMNtidak melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asingsebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PT TMIN tidak pernahmemiliki Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan olehpejabat yang berwenang dimana memiliki IMTA menjadi kewajiban bagisetiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing TKA (DKATKA) yangberdasarkan peraturan perundangundangan ditetapbkan sebesar 100$perjabatan setiap bulannya untuk setiap TKA yang merupakanpenerimaan
    Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Wajid Memiliki IzinTertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk terpenuhi sehinggaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal
    Ambtanggal 21 Februari 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkandi bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-11-2022 — Putus : 31-03-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2022/PTUN.SMD
Tanggal 31 Maret 2023 — Penggugat:
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.JAINUDIN
2.HERMANSYAH
3.JUNAIRI S.
4.M. AGUS
5.AGUS SALIM
6.ANTO TRIHASMONO
7.ASWAN SYARIF
8.YOSEF TANDI APPANG
283 — 151
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 01-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Agustus 2016 — Siis bin almarhum Musali
275 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 04-05-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2015 — SALLEH BIN RAMBLI
372 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 29-01-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Bwi
Tanggal 8 April 2015 — - SINTO ;
142 — 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Putus : 02-10-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Oktober 2018 — Ir. BUDI KUSMARWOTO DAN KAWAN-KAWAN
692 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZAINAL ARIFIN, M.M.telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan atau turut serta melakukan melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) yaitu membayarupah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dalam dakwaanmelanggar Pasal 185 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana:e Terhadap Terdakwa Ir.
    kondisi keuangan perusahaantidak memungkinkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana, makaPara Terdakwa masingmasing dibebani untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 185 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan