Ditemukan 384226 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi elektronik Keterbukaan informasi Komisi informasi Informasi publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 30-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2013
Tanggal 2 April 2013 — MUHAMMAD HIDAYAT Alias MUHAMMAD HS VS KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN dan PJU KOTA BEKASI;
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagaiTermohon di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi
    Putusan Nomor 62 K/TUN/2013Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi BaratKota Bekasi sebagai Pemohondan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon
    Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan sebagaimana disebutkandalam paragraf (4.13) adalah informasi terbuka;3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonaninformasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamatlengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yangdimohonkan pemohon, selambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejakputusan ini diterima Termohon;4.
    Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasidibebankan kepada Pemohon;Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakanoleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14
    Menguatkan Putusan Komisi = Informasi Provinsi Jawa BaratNomor:009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2043 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI
504 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ia Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI,pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekira jam 11.17 Wita atausetidaktidaknya pada bulan September 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015 bertempat di Jalan Gunung Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, telan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi
    MAMAY KTB binti JABIDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal2/7 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;Mahkamah Agung tersebut:Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotabaru tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalanh melakukantindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapatdiaksesnya Informasi
    Menyatakan Terdakwa SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja dan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan,Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik danDokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan PencemaranNama Baik:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;3.
    MA/Pemb/1181/1973tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan beratdan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa SITIMAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI Dengan Sengaja dan TanpaHak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, Mentransmisikan MembuatDapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik YangMemiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimanayang kami dakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 11
    Umum;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajadan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, MentransmisikanMembuat Dapat Diaksesnya Informasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
230 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 568 K/TUN/2016merupakan informasi yang dikecualikan.
    Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai Informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala. Diantaranya:a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan ataud. Informasi lain yang diatur dalam perundangundangan;Il. Pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai informasi yang wajib diumumkansecara serta merta berupa informasi yang dapat mengancam hajathidup orang banyak dan ketertiban umum;Ill.
    mengatur mengenai asas informasi publik.
    Pasal 3 PP 61 Tahun 2010 juncto Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15,Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) diatas,Termohon Kasasi selaku Badan Publik melalui PPID wajib melakukanpengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelummenyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasiHalaman 27 dari 32 halaman.
    untuk menolak memberikan seluruh informasi yang dimintaoleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;Halaman 30 dari 32 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 07-03-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2014 — BUPATI BANDUNG BARAT VS MUHAMMAD HS;
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai ketentuanPasal 47 dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, TentangKeterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 126/PTSNMK.A/KIJBR/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yangdiajukan oleh: Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya PadalarangCisarua KM. 2,Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, yang amarnyaberbunyi
    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (AuditInvestigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampaidengan 2011;Merupakan Informasi Publik terbuka setelah Laporan Hasil Pemeriksaanatas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahun 2011 dansebelumnya diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sesuaikewenangannya sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan;6.3 Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan Tertentu (Audit
    dahulu Termohon Informasi (Bupati Bandung Barat)sekarang Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Juli 2013;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut,Bupati Bandung Barat mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013 di bawah registerPerkara Nomor 94/G/2013/PTUNBDG yang pada pokoknya berdasarkan dalildalil sebagai berikut;Alasan Keberatan;Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor126/PTSNMK.A/KIJBR/V1/2013 bertentangan
    dengan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterobukaan Informasi Publik dan Peraturan KomisiInformasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor126/PTSNMK.A/KIJBR/V1/201 3;3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 14-02-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gpr
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
53 — 57
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan Eksekusi; menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor: 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 dapat dilaksanakan; dan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini (Pengadilan Tata Usaha Negara) kepada para pihak;
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr.
    Kediri berisi tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pengajuan ulang permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 6 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pemberitahuan tidak ditanggapinya surat saksi tanggal 6 Pebruari 2018 tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha berikut pengajuan keberatan yang kedua sehubungan tidak ditanggapinya permohonan saksi kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    KASNO;
  • 2 (dua) lembar Surat Panggilan Sidang ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  • Tanda bukti pengiriman atau resi pengiriman Putusan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 15-08-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/PID.SUS/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — TITING SURYANA SARANANI, S.P., binti TUNA SARANANI alias TI’E SARANANI
439 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 114 K/PID.SUS/2018dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam SuratDakwaan,;.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN.Kdi., tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakaan bahwa Terdakwa Titing Suryana Saranani, S.P., binti TunaSaranani alias Tie Saranani telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik denganmenggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik;.
    alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanjudex facti Pengadilan Negeri sepanjang mengenai dan menyatakanTerdakwa terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi
    Pasal253 Ayat (1) huruf a, b dan c Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-02-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Februari 2022 — EVI SAPRIYANA BINTANG
50 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KIBantenPS/2018 Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya3.
    mengadili dan memutus Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi tentang /ega/ standing pemberi kuasa danpenerima kuasa;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Kuasa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi
    Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
    PS/2018, tertanggal 10 Januari 2019;5 Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh PemohonKasasi/ Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak salinanputusan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi sejak 7 (Tujuh) hari kerja;6 MenghukumTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa
    danmengadili Kasasi atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohonkiranya dapat memutuskan perkara a quo dengan seadiladilnyasebagaimana azaz exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkankepada Tuhan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
176 — 76
  • Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Dengan sengaja, tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekitar jam16.00 Wita Saksi Eka Angga Helian
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dart masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
201 — 132

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Anak Dari SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja membuat/dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan
    Setelah mendapatkan informasi tersebutselanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukanpenyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggarkesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terdakwa pelaku dugaan tindakHalaman 4dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN.Bglpidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,selanjutnya Tim Subdit V menuju ke tempat yang bisanya terdakwa melakukanperjalanan atau lokasi dimana terdakwa sering
    Kota bengkulu; Bahwa setelah mendapatkan data terhadap pelaku dugaan tindak pidanabermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,Halaman 10dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN. Bg!
    Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untukmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan..
    "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui SistemElektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE).
    Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melaluiSistem Elektronik (Vide.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
428 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam sengketa informasi publikNomor : 0442/X/KIPDKIPS/2013 di Komisi Informasi Publik Provinsi DKIJakarta ;Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yangmemeriksa sengketa informasi publik tersebut memberikan putusan padatanggal 05 Mei 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum ;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Keberatan menerimasalinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPS/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut
    /atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya apabila tanggapan atas pejabat pengelola Informasi dandokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi publik.
    informasi sesuai dengan isi surat Pemohon ;4.3.
    Bahwa Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 0440/X/KIPDKIPS/2013, terhadap Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta, inti Putusan Majelis Komisionermengabulkan permohonan informasi dari Pemohon denganmemerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sesuaidengan isi surat Pemohon ;4.4.
    Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
32 — 13
  • 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan Eksekusi; menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor: 119/KI-Prov.Jatim-PS-A
    Kediri berisi tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pengajuan ulang permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 6 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pemberitahuan tidak ditanggapinya surat saksi tanggal 6 Pebruari 2018 tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha berikut pengajuan keberatan yang kedua sehubungan tidak ditanggapinya permohonan saksi kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    KASNO;
  • 2 (dua) lembar Surat Panggilan Sidang ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  • Tanda bukti pengiriman atau resi pengiriman Putusan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
23 — 13

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 101/PID/2018/PT PAL
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
62 — 41
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bkl
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
135 — 34
  • HOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 226/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Lbp
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
340 — 56
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — RAHMIN MIOLO
202 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 31-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 782/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
457 — 143

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Termohon Keberatan bukanlah Pemohon Informasi yang sungguh-sungguh dan beritikad baik;
    3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 17/PTS/KIP-SU/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
    4. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk yang selain dan yang selebihnya;
    5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar seluruh ongkos
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SULAIMAN HASAN VS I. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SERANG., II. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN., III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN., IV. DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN KAB. SERANG., V. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. SERANG., VI. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG;
163 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haksetiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkankualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminanketerbukaan informasi publik;Keberadaan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatpenting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiaporang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban badan publikmenyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,
    Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.
    Publik;Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakanbatal demi hukum.3.
    /2015, Putusan Komisi Informasi tersebutBerdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik tersebut di atas bertentangan dengan:1.
    Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut sudah sangat jelasbertentangan, dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-02-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Wsb
Tanggal 8 April 2015 —
30 — 8
  • Menyatakan Terdakwa AMINUDIN ALS ADYN BAGOES BIN NURHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ; --------------------------------2.