Jadi apabila JaksaPenuntut Umum tidak dapat membuktikan kejahatan asalnya (predicate crime), makadakwaan tindak pidana pencucian uang harus dinyatakan tidak terbukti.Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan adanyapredicate crime berupa pemalsuan surat IOM yang dilakukan terdakwa terbatas padakurun waktu sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015.

Sementara dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 06 April 2016, Jaksa Penuntut Umum berpendapat transfer uang ke rekeningHal 51 dari 57 Hal Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.JktSelCo mWmnrnyn nan fF WwW NWNisteri terdakwa yang dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau sebelum tanggal 01September 2015 merupakan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukanterdakwa.Bahwa begitu pula sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikanadanya predicate crime yang dilakukan terdakwa

dalam kurun waktu antara tahun 2012s/d tanggal 01 September 2015, Jaksa Penuntut Umum berpendapat rumah dan mobilyang dibeli oleh atau atas nama isteri terdakwa pada tahun 2010, 2013 dan 2014merupakan perbuatan tindak pidana pencucian uang yangdilakukan terdakwa.Menimbang, bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas menurutMajelis tidak beralasan hukum sebab bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucianuang kalau tidak ada predicate crime atau tindak pidana (kejahatan) asal.

Sehinggadengan alasan dan pertimbangan ini Majelis berpendapat transfer uang ke rekening isteriterdakwa pada tahun 2012 dan transfer uang ke rekening terdakwa pada tahun 2013 atautransfer uang yang terjadi sebelum tanggal 01 September 2015, adalah bukan dan tidakterbukti merupakan perbuatan tindak pidana pencucian uang karena predicate crime ataukejahatan asal itu sendiri tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa demikian juga pembelanjaan dan pembayaran terhadaprumah dan kedua

mobil atas nama isteri terdakwa tersebut diatas pada tahun 2010 dan2013 serta 2014 (dokumen terlampir dalam Nota Pembelan Tambahan), menurut Majeliskarena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya predicate crime yangdilakukan terdakwa pada tahuntahun tersebut diatas, maka dengan sendirinyapembelanjaan dan pembayaran terhadap rumah dan kedua mobil aquo bukan dan tidakterbukti merupakan tindak pencucian uang yang dilakukan terdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa hanya terbukti

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwasebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa didalam didalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu harusdibuktikan terlebin dahulu Predicate Crime yang penting peristiwahukumnya sudah ada ; Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memulai menjualnarkotika pada tahun 2011 dan memperoleh keuntungan sebesarRp4.000.000,00

Dengan demikian perbuatanTerdakwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tidak dapat dijadikan tindak pidana asal (predicate crime) TPPU yangtempus delictinya menurut dakwaan Tahun 20112012 ;3.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur a quo telah terpenuhi dengantidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur a quo telah terpenuhi dengantidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat

perbuatan yang dilakukanTerdakwa memungkinkan hukuman yang ringan".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi ad.1,2 dan ad.3 tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti (Pengadilan Tinggi) telah cukup mempertimbangkan putusannya dantidak melampaui batas wewenangnya;Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2011 bahwa tindak pidanapencurian uang bisa saja dinyatakan telah terbukti, meskipun kejahatan asal /predicate

crime belum diproses atau dibuktikan lebih dahulu;Secara Ius Constituendum, idealnya dalam memeriksa perkara pencucian uangsebaiknya dibuktikan lebih dahulu kejahatan asal / predicate crime kemudian denganmudah dibuktikan tindak pidana pencucian uangnya;Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010 didasarkan pada fakta bahwa bahwa uang hasil kejahatanpenipuan yang diterima Terdakwa dari ASRUL, lalu kemudian uang tersebutTerdakwa telah tempatkan atau

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur a quo telah terpenuhi dengantidak menutup kemungkinan lebih dari satu Sub

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau. menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur a quo telah terpenuhi dengantidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat

PUTUSANNomor 438/Pid.Sus/2014/PN StbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa:Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan tidak ditahan, karena Terdakwadipidana dalam perkara lain selaku tindak pidana asal (predicate crime); 1. Nama Lengkap : Mohd. Azwar Alias SiwaAlias Bang Wa AliasYahwa Alias Aceh; 2. Tempat Lahir : Aceh;3.

Stb., sebagaitindak pidana asal (predicate crime);Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat membuktikan terhadapharta yang berupa 2 (dua) unit rumah, yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak diPerumahan Vila Permai Indah No. 88 i Jalan Jenderal Sudirman KelurahanPerdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara, 1 (satu) bidang tanah danbangunan terletak di Perumahan Vila Permai Jalan Jendral Sudirman No. 88 jStabat Kabupaten Langkat sesuai hak milik No. 2916 atas nama Yanto danUang Tunai sejumlah Rp

Bahwa hanya Terdakwa yang dijadikan Terdakwa dalam tindak pidanapencucian uang ini tanpa menindak pihak lain yang terkait dengan segalaaktivitas baik melakukan penempatan sejumlah dana ke rekening Terdakwaatau kepada siapa terdakwa mentransfer dana sehubungan dengan hartayang diperoleh terdakwa, sedangkan sebagaimana diketahui dan dipahami,predicate crime (tindak pidana asal) tidak perlu untuk di buktikan olehpenyidik, akan tetapii seharusnya Penyidik maupun penuntut umum secarasungguhsungguh dan

crime) yaitu perkara Narkotika yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:154/Pid.Sus/2014/PN.

crime) telah dijatuhi oleh Hakim Pengadilan NegeriStabat dengan pidana penjara selama 19 (sembilan) belas tahun, maka HakimPengadilan Negeri demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadapHak Asasi Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwaberpedoman pada ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang

CRIME) SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKANSEBAGAI TINDAK PIDANA = PENCUCIAN UANG (MONEYLAUNDERING) 23.

(i) tindak pidana awal (predicate offece/predicatecrime) yang menghasilan harta kekayaan, dan (ii)pencucian harta kekayaan tersebut melalui berbagaitindakan antara lain mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan dan membawa ke luarnegeri dengan maksud untuk mengaburkan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil predicateoffence atau predicate crime tersebut ;Bahwa dengan demikian, untuk dapat dinyatakan adanyasuatu.

Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah terlebihdahulu terdapat suatu Tindak Pidana Awal (PredicateOffence/Predicate Crime) yang mana Tindak PidanaAwal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu ;Terkait hal tersebut yang perlu diperhatikan adalahpenjelasan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uangyang berbunyi "Terhadap harta kekayaan yang didugamerupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikandahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainyapemeriksaan tindak pidana pencucian uang".

Maksudkalimat "tidak perlu) dibuktikan untuk = dimulainyapemeriksaan" tersebut di atas, adalah terkait dengandimulainya tindakan penyidikan, sedangkan padatingkat pemeriksaan di muka Pengadilan, predicateoffence/predicate crime TETAP HARUS DIBUKTIKANTERLEBIH DAHULU ;Bahwa mengenai uraian tersebut di atas, Dr. YentiGarnasih, SH. dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH.bependapat, sebagai berikuta) Pendapat Dr. Yenti Garnasih, SH. (Lampiran Pendapat Hukum Dr.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TerpidanaVAS hanya terbukti baru melakukan Tindak Pidana Awal(Predicate Offence/ Predicate Crime) dan TerpidanaVAS tidak pernah terbukti melakukan tahapan tahapanyang harus ada untuk dapat dikualifikasikan sebagaisuatu. tindak pidana pencucian uang yang artinyaTerpidana VAS tidak terbukti melakukan Tindak PidanaPencucian Uang.

RI Nomor 962 K/Pid/2019 tanggal 30 September 2019yang pada intinya menyatakan terdakwa terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan kerugian yang dialamioleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp10.000.000.000, (Sepuluhmilyar rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut yang merupakannilai tanah yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AndrySetiady Karyadi, putusan perkara pidana tersebut adalah merupakanputusan terhadap tindak pidana asal (predicate

crime) dalam tindak pidanapencucian uang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan olehPenasihat Hukum terdakwa tentang hal hal spt tersebut diatas tidakberalasan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkanatau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama;(2)Keberatan tentang sudah ada putusan dalam perkara perdata yangberkaitan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengemukakan sebagai berikut :Bahwa

crime)yang tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidanapencucian uang dalam perkara ini, namun akan menjadi pertimbangan dalampengembalian kerugian atau hasil kejahatan terhadap korban ( assetrecovery) yang berkaitan dengan barangbarang bukti yang telah disitadalam perkara ini, hal ini untuk mencegah terjadinya pengembalian asset 2(dua) kali, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentangtelah adanya putusan perdata dimaksud tidak beralasan dan tidak dapatdipakai

Barda NawawiArief,SH, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang,Semarang, 1996, hlm.82);Menimbang, bahwa memperhatikan pula putusan tindak pidana asal(predicate crime) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwasudah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa disamping adanya putusan pidana asal (predicatecrime) yaitu putusan pidana penipuan tersebut, dengan memperhatikan pulaputusan perkara perdata yang telah menetapkan ganti rugi terhadapterdakwa

yang berkaitan dengan tindak pidana asal (predicate crime) dalamperkara ini, sebagaimana yang dilampirkan Penasihat Hukum terdakwadalam Memori Bandingnya, putusan perdata tersebut sudah berkekuatanhukum tetap didalamnya terdakwa sebagai Tergugat Rekonvensi dihukummembayar ganti rugi sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas milyar duaratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar olehTergugat Rekonvensi yang dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Vang iniadalah terdakwa ZAENUDDIN

Artinyaapakah tempus perolehan harta sebelum tindak pidana narkotika atau saatatau sesudah tindak pidana narkotika (predicate crime) dilakukan. Dengankata lain, apakah harta kekayaan tersebut sudah ada sebelum Terdakwamelakukan tindak pidana narkotika (predicate crime) atau harta kekayaanatau uang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

No. 1020 K/Pid.Sus/2014harta kekayaan uang sebesar Rp974.500.000,00 diperoleh Terdakwa bukandari tindak pidana narkotika (predicate crime) maka harta atau uang tersebutdirampas untuk Negara ;Bahwa melihat barang bukti Narkotika berupa sabusabu yang disita dariTerdakwa sedemikian besar jumlahnya, bila diuangkan dapat atau dijual denganharga sebesar Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 satu grammaka akan memperoleh hasil miliaran rupiah, dengan demikian perusahaanperusahaan Terdakwa hanya merupakan

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dari segala dakwaan/tuntutan ;DAKWAAN KEDUA PRIMAIR TIDAK TERBUKTI :Kami mengajukan putusan Money Laundring yang diputus oleh MahkamahAgung RI bahwa tindak pidana Money Loundring yang pertama sekali harusdibuktikan adalah TINDAK PIDANA ASAL (Predicate Crime), yaitu :1.

Putusan Peninjauan Kembali No. 133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 04Oktober 2010 : Terdakwa PaiminLandung ; Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) ;2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2052 K/PID.SUS/2010, tanggal 03November 2009 : Terdakwa Muhamad Subari ; Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 372 KUHP ;Hal. 125 dari 178 hal. Put.

No. 1454 K/PID.SUS/201 1 Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/PID.SUS/2010, tanggal 29 Juni2010: Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin ; Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 11 Gratifikasi ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 2166 K/PID.SUS/2008, tanggal 23Januari 2009 : Terdakwa Muhamad Subari Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 266 (1) KUHP Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring )Putusan

Mahkamah Agung RI No. 875 K/PID/2007, tanggal 23 April 2007 : Terdakwa Lie Han Pouw alias Pau Paw Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)Putusan Mahkamah Agung RI No. 646 K/PID.SUS/2010, tanggal 20 April2010: Terdakwa Bonatua Sinaga, SE Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 372 KUHP Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)Putusan Mahkamah Agung RI No. 949 K/PID/2006, tanggal 26 Juni 2006 : Terdakwa Herry Robert Tindak pidana asal

(Predicate Crime) Pasal 378 KUHP Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)Putusan Mahkamah Agung RI No. 944 K/PID/2006 , tanggal 26 Juli2006 : Terdakwa Drs.

statusnyamungkin akan dikembalikan kepada pihak atau mereka yang berhak ataupunmungkin akan tetap dalam berkas perkaranya;Menimbang, bahwa perkara Terdakwa Andi Juanda Als Andi Als Wanda BinAlm Sulaiman adalah perkara tindak pidana narkotika telah digabung dengantindak pidana pencucian uang, maka sesuai ketentuan terhadap barang bukti yangtelah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik BNN harus ditentukanstatusnya apakah barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan atau tindakpidana asal (predicate

crime) atau tidak;Menimbang, bahwa ternyata dari perlawanan Penuntut Umum tindak pidanaasal (tindak pidana narkotika) telah diputus oleh Hakim tingkat pertama danputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian ketika tindakpidana pencucian uang sedang dalam proses pemeriksaan Terdakwa tersebutmeninggal dunia, maka terhadap tindak pidana pencucian uangtersebutditetapkan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima atau gugurdengan dasar pertimbangan pasal 77 KUHPidana, tanopa

Aceh Timur dimana tempat tindak pidana asal(predicate crime) dilakukan atau setidaktidaknya di suatu tempat di pelbagaiPengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut denganketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana PengadilanNegeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4) KUHAP),berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 117 / KMA / SK / IX / 2015 tanggal 03September 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri

ribu rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur menjual sesuatu benda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad.3 Unsur yang diketahuiatausepatutnyaharus diduga diperoleh darikejahatanHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2018/PN JmbMenimbang, bahwa penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yangtidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindakpidana asal (predicate

crime), artiya seseorang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana penadahan, maka harus jelas tindak pidana asalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Midun danketerangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Midun di PosKamling dekat rumah Saksi Midun yang mengatakan bahwa Saksi Midun barusaja melarikan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi Bambang lalu SaksiMidun mengajak Terdakwa untuk menjual

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal inidisusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perludubuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap

Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat diketahui bahwapercobaan

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasiltindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yangsah" ;Bahwa dari bunyi Pasal di atas salah satu unsur dari Tindak PidanaPencucian Uang adalah "harta kekayaan tersebut adalah merupakanhasil kejahatan, berarti harus ada tindak pidana asal (Predicate

Crime)"terlebih dahulu baru bisa dikatakan perbuatan tersebut termasuk ke dalamTindak Pidana Pencucian Uang , walaupun sesuai dengan penjelasan Pasal13 ayat 1 huruf a UU No. 25 Tahun 2003 jo.

No. 1101 K/Pid/2009tindak pidana asal (Predicate Crime).

Akan tetapi dalam pembuktian tetapharus dibuktikan harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidanakarena hal ini termasuk dalam unsur tindak pidana pencucian uang ; Bahwa dengan harus dibuktikan terlebin dahulu mengenai tindak pidanaasalnya (Predicate Crime) maka konsekwensi logisnya adalah dakwaan yangharus didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana asalnya terlebihdahulu baru kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang, ini kekhususan daritindak pidana Pencucian uang ; Bahwa oleh karena itu

No. 1101 K/Pid/2009Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti(Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, karena UndangUndangPencucian Uang tidak mengharuskan setiap proses penanganan perkara harusmelibatkan PPATK dan susunan dakwaan yang mendahulukan dakwaan tindakpidana asal (predicate crime) yaitu pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) barukemudian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dijadikan alasan untukmengesampingkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (UndangUndangNo

Bahwa dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum di atas,jelaslah bahwa prinsip penerapan Undangundang Money Loundring terlebihdahulu harus ada pembuktian mengenai tindak pidana asal (predicate crime)dan selanjutnya harus ada pembuktian mengenai sumber harta hartasebagai objek tindak pidana money loundring berasal dari atau bersumber daritindak pidana asal aquo, dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pecucian Uang

, dan berdasarkan pandangan ahli diatas maka bebanpembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum);Bahwa setelah Jaksa bisa membuktikan adanya tindak pidana asal(predicate crime), selanjutnya ada pembuktian bahwa hartaharta berasal daritindak pidana asal, maka barulah kemudian dapat diterapkan sistem pembuktianterbalik, dimana Terdakwa diberi kesempatan terakhir untuk membuktikanperolehan hartahartanya, apakah berasal dari tindak pidana asal dan atau justruSebaliknya) 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

nnn nnn nnn nnn nne eeKenyataan menunjukkan dalam proses peradilan yang menimpah diri saya,penerapan pembuktian terbalik sematamata hanya dibebankan kepada sayatanpa ada pembuktian terlebih dahulu baik pada dakwaan dan tuntutan pidanaserta Putusan Hakim Pertama yang serta merta mempertimbangkan bahwaseluruh harta saya diperoleh dari Ssuatu kejahatan tanpa ada pembuktianterlebin dahulu mengenai adanya tindak pidana asal (predicate crime),demikian juga tidak ada pembuktian bahwa hartaharta saya diperoleh

Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.ada pembuktian diperoleh dari suatu kejahatan asal (predicate crime),demikian juga tidak ada pembuktian bahwa keempat mobil tersebutdiperoleh dari hasil penjualan uang dinar, sehingga jelas asal usulnya,bukan dari suatu kejahatan, dan karenanya tindakan Penyidik, JaksaPenuntut Umum dan Hakim Pertama dalam memutus perkara ini adalahbentuk kesewenangwenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam prinsippenegakan hukum yang mengedepankan kebenaran,keadilan danmenjunjung

uang penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipildengan golongan IlI/o, sementara uang yang diberikan kepada terdakwa M.Ajis Fandilla dalam jumlah yang relatif besar itu mampu disediakan dalamwaktu 2 (dua) hari oleh Saksi Muslem Syammaun, S.Sos.Perbuatan terdakwa, dapat diidentifikasi sebagai perbuatanmenyamarkan (LAYERING) yaitu perbuatan yang dimaksudkan untukmenyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya berasal dari tindak Hal 6 dari 66 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bnapidana / predicate

crime yang dilakukan oleh Saksi Muslem Syamaun, S.Sos yaitu : tindak pidana korupsi dalam pengelolan uang negara yang tidakdisetorkan ke kas negara dari potongan Pajak Penghasilan (PPh) danpungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitunganpembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawalPemkab.

Ajis Fandillaterima dalam jumlah yang relatif besar itu mampu disediakan dalam waktu 2(dua) hari oleh Saksi Muslem Syammaun, S.Sos.Perbuatan terdakwa, dapat diidentifikasi sebagai perbuatanmenyamarkan (LAYERING) yaitu perbuatan yang dimaksudkan untukmenyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya berasal dari tindakpidana / predicate crime yang dilakukan oleh Saksi Muslem Syamaun, S.Sos yaitu : tindak pidana korupsi dalam pengelolan uang negara yang tidakdisetorkan ke kas negara dari potongan

Crime) ;Menimbang, dalam perkara Terpidana MUSLEM SYAMAUN, S.SosBin SYAMAUN sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2016/PN BNA tanggal 18 Januari 2016, dandikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor :05/PID.TIPIKOR/2017/PTBNA tanggal 27 April 2017 (in Kracht), yang padapokoknya menyatakan Terdakwa MUSLEM SYAMAUN, S.Sos BinSYAMAUN, terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, dalampengelolan uang negara yang tidak disetorkan ke kas

R untuk keperluan AZIZ MOTOR bengkel milik Terdakwa, bahkan Hal 58 dari 66 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bnadigunakan untuk proyek, namun pinjaman tersebut digunakan untukkeperluan Persatuan Sepakbola Seluruh Biereun (PSSB) ;Menimbang. bahwa sangat berbeda dengan perkara pokok(Predicate Crime) dakwaan Terpidana MUSLEM SYAMAUN, S.Sos BinSYAMAUN, dalam dakwaan Terdakwa M. AJIZ FANDILA Bin USMAN.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)gram;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat

Suriadin, Terdakwa Amiruddin dan TerdakwaRuslan sudah mengetahui dan menerimanya, tetapi oleh karena persetujuan(consent) menerima titipan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimanadalam predicate crime pasal yang didakwakan yaitu unsur tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual belli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan satupersatu setiap sub unsur dalam pasal a guo, melaikan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi danterhadap unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam

Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat diketahui bahwapercobaan dan permufakatan jahat a quo, bersifat alternatif, artinya tidak harusdibuktikan

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatanMenimbang, bahwa penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yangtidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindakpidana asal (predicate crime), artiya seseorang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana penadahan, maka harus jelas tindak pidana asalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Yusufmeminjam

Bahwa predicate crime (tindak pidana asal) perkara a quo di proses di wilayahhukum Pengadilan Negeri Samarinda serta saksi korban dan saksi lainnyaberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.Bahwa berdasarkan Pasal 84 ke2 KUHAP: Pengadilan negeri yang didalamdaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat iadiketemukan atau ditanhan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat padatempat pengadilan