MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-20122017-0155 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 20 Desember 2017 dari semula tertulis MUHAMMAD RAJENDRA ASLAM SULTHAN HARYONO menjadi MUHAMMAD SULTHAN HARYONO;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, segera mencatat perbaikan nama tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-20122017-0155 menurut aturan pencatatan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 25 Februari tahun 2012, PENGGUGAT telahmendaftarkan diri pada Kantor Komisi Pemilihan Umum DaerahKabupaten Paniai sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017 dengan mengajukanberkas persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017 kepada TERGUGAT;.

Bahwa Para PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017, yang dicalonkan darigabungan Partai Politik yaitu : Partai Barisan Nasional (BARNAS),Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);.

Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2012, Para PENGGUGAT dan EmpatPimpinan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS),Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telahmendesak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniaiuntuk TERGUGAT segera menerima dokumen Pencalonan ParaPENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPaniai periode tahun 20122017 dan selanjutnya di Verifikasisesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku

PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUNJKT.KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DANCALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PERIODETAHUN 20122017, berkedudukan di Gedung Baru Lantai 3 KementerianDalam Negeri Jin. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat,Telpon/Fax. (021) 3452828, dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 183/600/SJ tanggal 22 Februari 2012,memberikan Kuasa kepada :1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4.

Penggugatmengemukakan halhal sebagai berikut : Dasar diajukannya gugatan :1 Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 mengeluarkan pengumumannomor 01/TIMSEL/XII/2011 tentang pendaftaran calon anggota KPU dan calonanggota Bawaslu, yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2011 dan ditutup pada tanggal 6 Januari 2012 ;2 Bahwa dalam pengumuman tersebut Tergugat telah menyampaikan syaratsyaratadministrasi yang harus dipenuhi oleh para pendaftar Calon Anggota KPU danCalon Anggota Bawaslu Periode Tahun 20122017

,sebagaimana yang dimuat pada harian Kompas, 11 Januari 2012 halaman29,yang memuat daftar namanama yang lulus seleksi administrasi yang didalamnya tidak menyebutkan nama Penggugat, yang secara acontrario dapatdiartikan bahwa Penggugat tidak lulus Seleksi Administrasi Calon AnggotaKomisi Pemilihan Umum periode tahun 20122017 ; Bahwa dengan tidak disebutkannya nama Penggugat di dalam daftar namanamayang lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU, Penggugat telah dirugikanbaik secara moril maupun

materil dan Penggugat tidak dapat lagi mengikutiseleksi Tahap Kedua yang meliputi : Tes Tertulis tentang Kepemiluan, TesKesehatan, dan Tes Psikologi ; Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU danCalon Anggota Bawaslu Periode Tahun 20122017, tidak menyebutkan namaPenggugat telah merugikan Penggugat secara moril seolaholah Penggugat tidaklayak dan tidak memiliki kemampuan menjadi anggota KPU, padahal

; 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor: 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang PengumumanHasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan CalonAnggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Tahun 20122017 ; 4 Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentangPengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan CalonAnggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Tahun 20122017 yangmencantumkan nama Penggugat

Terdakwa, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa, terdakwa Il, terdakwa Ill, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI,terdakwa VII, bersamasama dengan rekanrekan diajak calonkandidat Bupati saudara YESAYA WURITIMUR dan calon wakilBupati LUKAS ANGWARMASE untuk mengikuti demo dikantorKPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikarenakan calon danwakil kandidat mereka tidak lolos dalam pemilihan pilkada padaperiode 20122017

Sprin/347/IX/2011/Reskrim, kami Tim Gabungan bergerakmenuju Kantor KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat gunamelakukan pengawasan terhadap jalannya aksi demo yangdilaksanakan sekitar pukul 04.00 WIT.Bahwa demo tersebut bertujuan untuk menuntut agar pasanganbakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ISAYAS WURITIMURdan LUKAS ANGWARMASE ditetapkan oleh KPUD KabupatenMaluku Tenggara Barat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupatidalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat periode 20122017

, setibanya di Kantor KPUDKabupaten Maluku Tenggara Barat Para Pendemo datang denganmenggunakan mobil, kemudian berjalan ke depan Kantor KPUDtepatnya didepan pintu Kantor KPUD dan melakukan orasi.Bahwa demo tersebut bertujuan untuk menuntut agar pasanganbakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ISAYAS WURITIMURdan LUKAS ANGWARMASE ditetapkan oleh KPUD KabupatenMaluku Tenggara Barat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupatidalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat periode 20122017

, namun karena orasi dengantujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ISAYASWURITIMUR dan LUKAS ANGWARMASE agar ditetapkan oleh KPUDKabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Calon Bupati dan WakilBupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku14Tenggara Barat periode 20122017 tidak berhasil, selanjutnya ParaPendemo berjalan ke arah belakang Kantor KPUD dan tidak berapalama terdengar bunyi lemparan di atas atap Kantor KPUD darimassa yang melakukan demonstrasi tersebut dan anggotakepolisian

Jatim masa bakti 20122017;Bahwa surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang susunanpengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov.

Jatim Masa Bakti 20122017, yang tidakprocedural dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat serta PeraturanOrganisasi Partai Demokrat yang ditujukan kepada Tergugat V yang ditembuskan keTergugat VI, Tergugat III dan Tergugat IV namun belum juga ada respon konkritsampai akhirnya muncul gugatan ini;Bahwa para Tergugat memaksakan kehendak untuk melantik Tergugat II dan jajarankepengurusannya (hasil Muscab II Kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masabakti 20122017) yang nyatanyata tidak procedural

Jatimmasa bakti 20122017 tertanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat (Tergugat V dan Tergugat VI), cacat hukum/tidak sah dantidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat;Bahwa oleh karena cacat hukum/tidak sah maka Tergugat V dan Tergugat VI untukmencabut surat keputusan Nomor 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang: susunanpengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kediri Prov.

Jatimmasa bakti 20122017 tertanggal 4 Juni 2012;Bahwa penyelenggaraan Muscab II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri yangdiselenggarakan di kantor Tergugat III dan Tergugat IV di Surabaya, tanggal 21Maret 2012, dengan undangan yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah perbuatanillegal dan cacat hukum serta melawan kebijakan partai.

II kepengurusan DPC PD Kabupaten Kediri masabakti 20122017 yang sarat dengan penyimpangan sampai perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap;Memerintahkan demi hukum untuk penangguhan pula terhadap Para Tergugatuntuk tidak menerbitkan/mengeluarkan suratsurat yang menyesatkan terkaitMuscab.

bakti tahun 20122017 yang ditunjuk sebagaisekretaris AKBP (purna) Abdul Manan, SH., dan Bendahara Dra .Hj.

Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang GerakanPramuka Kota Palembang No: 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus KwartirCabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu MelanjutkanMasa Bakti 20122017, tanggal 04 Januari 2016, ditandatangani Oleh H.

Menyatakan Batal ATAU Tidak Sah surat keputusan majelis pembimbing cabanggerakan pramuka kota palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan PengurusKwartr Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar WaktuMelanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 04 Januari 2016; C.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan majelis pembimbing cabanggerakan pramuka kota palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan PengurusKwartr Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar WaktuMelanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 04 Januari 2016; D.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan PramukaKota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti AntarWaktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun2016 yang dikeluarkan itu sah dan tidak melanggar undangundang nomor 12 tahun2010, ad/art dan suratsurat keputusan kwartir nasional gerakan pramuka; 3.

Apin bin Hasan Harahap danpasangannya saksi Yulihardin S.Ag menjadi Calon Bupati / WakilBupati Aceh Singkil 20122017;e Bahwa terbukti uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)telah dipergunakan sesuai maksud, tujuan dan peruntukannya, yaituuntuk sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H.

Apin bin Hasan Harahap danpasangannya saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin sampaiterdaftar menjadi pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati AcehSingkil 20122017 yang disingkat dengan slogan APINJULIPasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 20122017;Pada KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh Singkil;Bahwa penggunaan uang untuk sosialisasi tersebut telah dibuktikan dalampersidangan dari keterangan saksisaksi dan bukti surat, yaitu bukti T.1, T.2,T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang terlampir dalam berkas

Apin bin HasanHarahap menjadi Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 20122017, sehinggaberhasil terdaftar pada KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh Singkildengan nomor peserta No. 7 (Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6);Hal. 9 dari 16 hal. Put.

Safril Harahap alias H.Apin bin Hasan Harahap dan Yulihardin, S.Ag menjadi calon Bupati / WakilBupati Aceh Singkil 20122017;Selain itu Pemohon Kasasi tidak berhak dan tidak berwenang membuatlaporan pertanggungjawaban keuangan kepada H. Safril Harahap alias H.Apin bin Hasan Harahap sebab adalah kewenangan Ketua LSM GEMPAdan Ketua Tim Koordinator;Bahwa faktanya H. Safril Harahap alias H.

Apin bin Hasan Harahapmenjadi calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 20122017, sesuaikwitansi yang ditandatangani Terdakwa tanggal 11 November 2011 yangbertuliskan Telah diterima dari H.

Rekomendasi Pencalonan Partai Bintang Reformasi yang sah untukmencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTulang Bawang Periode 20122017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 0990/A/DPPPBR/VI/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S.,dan Heri Wardoyo, S.H.

Tulang Bawang/V1I/2012. ;2) Rekomendasi Pencalonan Partai Kedaulatan yang sah untuk mencalonkanPasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang BawangPeriode 20122017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB. Tulang Bawang atas nama pasangan calon Marzuki, S.Sos.

Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. dan RekomendasiPencalonan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sah untuk mencalonkan Pasangan BakalCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 20122017 adalahSurat Rekomendasi Nomor: 0990/A/DPPPBR/VI/2012 atas nama pasangan calonIr. Hannan A.

Darwis Fauzi, M.Si, M.I.P,didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TulangBawang periode 20122017, oleh 14 (empat belas) Partai Politik denganmenyerahkan Surat Pencalonan Model BKWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal12 Juni 2012 (vide bukti P1= T4), antara lain :a.b.

Ismet Roni, S.H, dan Solihah, A.Ma didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 20122017, oleh 2 (dua)Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model BKWK.KPU PARTAIPOLITIK (vide bukti T 27), tanggal 16 Juni 2012, antara lain :a. Partai Golkar;2.4. b.

Sehingga menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, karena Akibatdikeluarkannya objek sengketa, Penggugat secara sah dirugikankarena tidak bisa menjadi Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Periode 20122017. Hakhak Penggugat telahHal 8 dari 70 Hal.

Dengandikeluarkannya objek sengketa, Penggugat secara sah dirugikan karenaselain kehilangan kesempatan dan haknya untuk menjadi WakilGubernur DIY Periode 20122017, dimana Hakhak Penggugat telahterlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena obyeksengketa dikeluarkan dengan melakukan pengabaian hak hukum atasdiri penggugat, padahal secara terang dan jelas penggugat telahmelakukan dan atau melengkapi berkas sebagaimana diamanahkanoleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, tentang KeistimewaanDaerah

PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Masa jabatan 20122017. BAB III PEMBENTUKANPANITIA KHUSUS PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR pada Pasal 4 Ayat (7) disebutkan bahwa: SekretarisDPRD Karena Jabatannya adalah Sekretaris Panitia KhususPenetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan Anggota".

Pada saat penyerahan itu telah disampaikan bahwa:Apa yang. dilakukan adalah sematamata dalam = rangkamelaksanakan amanah konstitusi, yaitu UndangUndang Nomor 13Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,Sementara itu tidak ada ketentuan di dalam UndangUndangtersebut maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta dalam Masa Jabatan 20122017.

Oleh karena ituSurat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor: 44/K/DPRD/2012 tertanggal 21September 2012, Tentang Penetapan Sri Sultan HamengkuBuwono X sebagai Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta dan SriPaduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubenur Daerah IstimewaYogyakarta dengan masa Jabatan 20122017. Adalah Produkhukum yang cacat prosedural.

;Bahwa Para Penggugat mengetahui ada Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmenjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai periode tahun 20122017.

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991tentang Petunjuk Pelaksanan beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun2012 tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 20122017 yangditerbitkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebutmerupakan

tentang Perubahan Kedua atasUU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:Konkrit:Karena Suatu Keputusan Tergugat AQUO telah menimbulkan kerugian yangnyata bagi Para Penggugat harus kehilangan haknya sebagai peserta calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dalamPEMILUKADA tahun 2012;Individual:Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada ParaPenggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai periode tahun 20122017

;Final:Karena Surat Keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibathukum yang bersifat definitive bagi Para Penggugat karena Tergugat sudah tidakmengikutsertakan Para Penggugat sebagai peserta calon Kepala daerah danWakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Paniai periode20122017;Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiperiode tahun 20122017 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2012

;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode Tahun 20122017 ;4 Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasiulang baik verifikasi administrasi maupunverifikasifaktual terhadap berkas pencalonan Para Penggugat;5 Menghukum Tergugat untuk membayar

Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenPaniai Nomor: 27 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober2012 Tentang Penetapan dan Pengumuman HasilRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017,selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETFTA IIl.2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai, Tanggal 24 April 2012, Tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahMenjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai 20122017 ;3.

Surat Keputusan Komisi Pemmhan Umum Kabupaten PaniaiNomor 27 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 TentangPenetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi HasilPerhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.

Putusan No. 11/G./2013/PTUN.JPRmerupakan Badan Tata Usaha Negara, bersifat Konkret yaitumengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi HasilPerhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017, Individual yaituditujukan kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepada Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 danFinal yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan

Putusan No. 11/G./2013/PTUN.JPRprosentase bagi 7 (Tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017, bagianKELIMA menyebutkan Pasangan Calon atas nama Hengky Kayame, S.H.

RISWANDI DATUK DAMA BASALAI, umur 60 tahun, SukuBalaimansiang, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan By Pass,Kampai, Kelurahan Kampai Tabu Kerambil (KTK), KecamatanLubuk Sikarah, Kota Solok (Selaku Sekretaris Kerapatan Adat LubukSikarah Nagari Solok, periode Tahun 20122017, sebagaimanaKeputusan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari SolokNomor:05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015, tertanggal 2 Januari 2015);2. SYAWAL ABBAS DATUK BAGINDO SATI, umur 71 tahun, SukuCaniago IV Korong, pekerjaan Swasta, alamat JI.

Abdul Muis, RT02, RW 02, Kelurahan Aro, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok(selaku Ketua Bidang Sako dan Pusako Kerapatan Adat LubukSikarah Nagari Solok, periode Tahun 20122017, sebagaimanaKeputusan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015, tertanggal 2 Januari 2015);3. YURMANTIAS DATUK RAJO DIPADANG, umur 67 tahun, SukuKoto, pekerjaan Swasta, alamat JI.

Ulu Aia, Bandar Pandung,Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok(selaku Anggota Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok,periode Tahun 20122017, sebagaimana Keputusan Kerapatan AdatLubuk Sikarah Nagari Solok Nomor:05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015,tertanggal 2 Januari 2015);Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT PDG4.

ASRIL DATUK PONO BATUAH, umur 66 tahun, Suku Caniago,pekerjaan Swasta, alamat RT 01, RW 04, Gawan, Kelurahan TanahGaram, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok (selaku AnggotaKerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok, periode Tahun 20122017, sebagaimana Keputusan Kerapatan Adat Lubuk SikarahNagari Solok Nomor 05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015, tertanggal 2Januari 2015);5.

DASRIL DATUK RANGKAYO MOLIE, umur 67 tahun, SukuBalaimansiang, pekerjaan Swasta, alamat RT 02, RW 03,Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok(selaku Anggota Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok,periode Tahun 20122017, sebagaimana Keputusan Kerapatan AdatLubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015,tertanggal 2 Januari 2015), untuk selanjutnya disebut sebagai:Terbanding semula Tergugat 5;6.

Propinsi dan Kabupaten Kota yangdalam perkara ini khususnya GAPENSI Porpinsi Kalimantan Selatan, halmana sesuai dengan hak dan kewajiban anggota GAPENSI sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ART GAPENSI ;Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2012 telah menerbitkan SuratKeputusan BPP GAPENSI No : 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, DewanPertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi KalimantanSelatan Masa Bhakti Tahun 20122017

GAPENSIsesuai Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) sejak bulan Oktober tahun 2010,sebagaimana tanggal terbit yang tertera pada KTA tahun 2010, dan KTAtahun 2011 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember2011, KTA tahun 2012 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31Desember 2012, sedangkan pemilihan ketua umum GAPENSI PropinsiKalimantan Selatan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sehingga padasaat mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum GAPENSI PropinsiKalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 20122017

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam penerbitan Surat Keputusan Nomor: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan PersonaliaPenasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan DaerahGAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 20122017;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 114/SK/BPP/2012Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan SusunanPersonalia Penasehat, Dewan Pertimbangan

GAPENSI/II/2012 tanggal 12 Maret 2012, TentangPenetapan Formatur guna Menyusun danMenetapkan Personalia Dewan Pertimbangan danBadan Pimpinan Daerah GAPENSI PropinsiKalimantan Selatan Masa bhakti Tahun 20122017,sehingga telah tersusun Dewan Pertimbangan dan BadanPimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan SelatanMasa Bhakti Tahun 2012 2017 sesuai Berita Acara danLampiran Berita Acaranya.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalamPenerbitan Surat Keputusan Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret2012 tentang pengesahan Ketua Umum Gapensi Propinsi KalimantanSelatan masa bakti 20122017 ;3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;4.

Register : 592.2/KBNPEM/1558 tgl 20122017 atassebidang tanah seluas 20.000 m? an. BURHANUDDIN.a. Surat Keterangan Ganti KerugianaSurat Pernyataan Tidak BersengketaSurat Pernyataan Riwayat TanahBerita Acara Pemeriksaan/Pengukuran TanahSurat Pernyataan Tidak ada Saksi Sempadan+ 9 2 9Surat Pengolahan Lahang. Scets Caarth. Surat Pernyataan1 (satu) bundel asli SKGK No. Register : 593.83/SKGKALT/XII/140 tgl20122017 dan No. Register : 592.2/KBNPEM/1559 tgl 20122017 atassebidang tanah seluas 20.000 m?

Register : 593.83/SKGKALT/XII/141 tg 20122017 danNo. Register : 592.2/KBNPEM/1560 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.000 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan.2. SKGK No. Register : 593.83/SKGKALT/XII/142 tg 20122017 danNo. Register : 592.2/KBNPEM/1562 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.000 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan.3. SKGK No. Register : 593.83/SKGKALT/XII/143 tgl 20122017 danNo.

Register : 592.2/KBNPEM/1561 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.752 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan. u6.4 GAMBAR SITUASI: Teesimp PesantrenaeAgunan SKGK tidak dilakukan verifikasi ke Kantor Desa, hanya diverifikasi ke Kantor Kecamatan.

Register : 593.83/SKGKALT/XII/138 tgl 20122017 danNo. Register : 592.2/KBNPEM/1557 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.000 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan.2. SKGK No. Register : 593.83/SKGKALT/XII/139 tgl 20122017 danNo. Register : 592.2/KBNPEM/1558 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.000 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan.3. SKGK No. Register : 593.83/SKGKALT/XII/140 tgl 20122017 danNo.

Register : 592.2/KBNPEM/1559 tgl 20122017 atas sebidangtanah seluas 20.000 m? yang terletak di RT.0O5 RW.002 Dusun Desa Aliantan. uo6.4 GAMBAR SITUASI :LeePeon SimSimp niren Simp. FAA eeAgtiinan Ybe PKs F,Halaman 46 dari 223 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN.PbrRabun >

Lumbu Timur III E Blok X No. 106, Rt.2/Rw.32, KelurahanBojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi.Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; MELAWAN:KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DANCALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHANHalaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor : 27/G/2012/PTUNJKT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :UMUM PERIODE TAHUN 20122017, berkedudukan diGedung Baru Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : 25/Peng/TIMSEL/1/2012 tanggal 10 Januari2012, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon AnggotaBawaslu Periode Tahun 20122017 yang tidak menyebutkan nama PARAPENGGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT secara moril seolaholah PARAPENGGUGAT tidak layak dan tidak memiliki kemampuan memenuhi persyaratanadministrasi untuk menjadi calon anggota Bawaslu ; 15.

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari2012, tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon AnggotaBawaslu Periode Tahun 20122017 yang tidak mencantumkan nama PARAPENGGUGAT merupakan pelanggaran terhadap Azasazas Umum Pemerintahanyang Baik menurut Peraturan Perundangundangan.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGATNomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, Tentang PengumumanHasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota BadanPengawas Pemilihan Umum Periode Tahun 20122017. 4.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentangPengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan UmumPeriode Tahun 20122017 dengan mencantumkan nama PARA PENGGUGAT padadaftar namanama yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya ;5.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihanumum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniaiperiode tahun 20122017 ;.

Bahwa Para Penggugat mengetahui ada Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihanumum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniaiperiode tahun 20122017.

Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati periode tahun 20122017 secara sah telah mengikutiseleksi Penerimaan Calon Bupati dan Calon Wakil BupatiKabupaten Paniai tahun 2012, melalui Pencalonan Perseorangan;.

yangtermuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 (vide BuktiBahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebutdalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Jo.

Menyatakan Batal Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Menjadi Peserta PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 ;3.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan nama Anak Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-20122017-0017 dari IMEL tempat dan tanggal lahir Lara, 27 Juli 2016 menjadi IMEL lahir di Lara, 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang di keluarkan Oleh Polindes Desa Lara;
2. Menyatakan Nama Anak Pemohon sebagaimana pada Kartu

Keluarga dan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-20122017-0017 dari IMEL tempat dan tanggal lahir Lara, 27 Juli 2016 adalah orang yang sama dengan IMEL lahir di Lara, 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang di keluarkan Oleh Polindes Desa Lara;

ZULKIFLINUR (kandidat no. 2) dan SYAMSUDDIN (kandidat no.3) yang terlebihdahulu Lurah Pandang membentuk panitia pemilihan ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode20122017; 2210.Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sosmengeluarkan Surat Keputusan ( SK ) Nomor : 07/S.Kep/KPD/IV/2012tentang pembentukan panitia pemilihan ulang Ketua RW.06, KelurahanPandang periode 20122017 dengan Ketua Panitia Drs.

KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012tentang pembentukan pengurus ORW dan ORT dalam wilayah KelurahanPandang periode 20122017, dengan susunan pengurus sebagaiberikut:Ketua : Drs.

Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar masa bakti 20122017 ;Indifidual, karena keputusan tata usaha negara objek sengketaditujukan dan berlaku khusus bagi Para Penggugat;Final, karena Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor289/100/KP/V/ 2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan NomorRegistrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 dan Surat KeputusanLurah Pandang.

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang PembentukanPengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) seORW 06Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masabakti 20122017 sudah defenitif karenanya dapat menimbulkan akibathukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dariinstansi atasannya;22.Bahwa Surat Keputusan ( SK ) yang diterbitkan oleh Tergugat 2 Lurah10Pandang MUHAMMAD NAWIR Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII

/2012 tanggal27 Agustus 2012 yang mengangkat Ketua/Pengurus ORW.06 dan ORTseORW.06 periode 20122017 dengan susunan pengurus sebagaiberikut:Ketua : H.

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah terkaitditerbitkannya Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor: 44/K/DPRD/2012 tertanggal 21 September 2012.Tentang Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017

Tahap Pertama telah diserahkan pada hari Senin tanggal10 September 2012 pada Jam 09.00 WIB, kepada SekretarisDewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta, karena SEKWAN Dewan Perwakilan RakyatDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta;Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Masa jabatan 20122017.

Pada saat penyerahan itu telah disampaikan bahwa:Apa yang dilakukan adalah sematamata dalam rangkamelaksanakan amanah konstitusi, yaitu UndangUndang Nomor 13Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta,Sementara itu tidak ada ketentuan di dalam UndangUndangtersebut maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta dalam Masa Jabatan 20122017.

Olehkarena itu Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/K/DPRD/2012tertanggal 21 September 2012, Tentang Penetapan Sri SultanHamengku Buwono X sebagai Gubenur Daerah IstimewaYogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil GubenurDaerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017.Adalah Produk hukum yang cacat prosedural.Selain dari pada itu Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar Tata TertibPenetapan Gubernur

Putusan Nomor 175 K/TUN/2014Tentang Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai WakilGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan

Putusan Nomor 01 K/TUN/2014Terpilin Kabupaten Tahun 2012 Periode 20122017, telah menetapkanSdr. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos. sebagai Bupati dansebagai Wakil Bupati;Bahwa pada faktanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyaisendiri sampai dengan saat ini tidak pernah mengeluarkan Keputusanyang menerangkan tentang penetapan Sdr.

Thomas Tigi dan HermanAuwe, S.Sos. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilin sebagaimanadalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DogiyaiNomor 4 Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 tentang PenetapanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilin Kabupaten DogiyaiTahun 2012 Periode 20122017, karena Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai tidak pernah melakukan rapat pleno untukmenindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012;Bahwa rapat pleno tersebut

dan WakilKepala Daerah Terpilin Kabupaten Tahun 2012 Periode 20122017;Bahwa belum dilaksanakan rapat paripurna DPRD tersebut jugadidasarkan pada fakta adanya penolakan yang dilakukan oleh 12 orangAnggota DPRD Kabupaten Dogiyai, termasuk didalamnya Ketua DPRDyang menolak pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk menetapkan KepalaHalaman 8 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/201418.19.20.Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilin Kabupaten Dogiyai Tahun2012 Periode 20122017;Bahwa dengan demikian dari faktafakta tersebut diatas, SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 Tentang Penetapan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Dogiyai Tahun2012 Periode 20122017 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten DogiyaiNomor 170/34/Setwan tanggal 22 Agustus 2012, Perihal: UsulanPengesahan Dan Pengangkatan

Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos. sebagai Bupatidan Wakil Bupati Terpilin dan KPU Kabupaten Dogiyai tidak pernahmelakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012;Dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena secarafaktanya KPU Kabupaten Dogiyai telah mengeluarkan keputusan Nomor4 Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 Tentang Penetapan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012periode 20122017.