Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Pembangunan Wilayahdan LH Setda Kabupaten Banyuwangi ;2 lembar asli Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas namaDrs. Sudjiharto jabatan lama Camat Giri Kab. Banyuwangi, jabatan baruCamat Bangorejo Kabupaten Banyuwangi ;2 lembar asli Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas namaDrs.

2001 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.03 1/2001 tanggai 20 Januari 2001 ;Foto copy legalisir daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas(Plt.)

Banyuwangi, jabatan baru Camat Bangorejo KabupatenBanyuwangi ;2 lembar asli Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/08/439.03 1/2001tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Sahadi Suwoto, BcKn.jabatan lama Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab. Banyuwangi,jabatan baru Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ;2 lembar asli Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/08/439.031/2001tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir.

Foto copy,

Asli,

Foto copy,1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353. Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 820/354. Asli,1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/234 Tahun 2016. Asli,1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019.

Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/80.Asli,1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019. Asli ,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :816/80. Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 812.2/80.

Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka UtaraNomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat PernyataanPelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor : 820/353. Asli, 1 (Satu) lembar SuratPernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 820/354. Asli, 1 (satu)lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234 Tahun2016. Asli, 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kolaka UtaraNomor : 821.2/69 Tahun 2019.

Asli, 1 (Satu) lembar Surat PernyataanPelantikan Nomor : 821.2/80. Asli, 1 (Satu) lembar Lampiran KeputusanBupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019. Asli , 1 (Satu) lembarSurat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816/80.

Asli, 1 (Satu) lembarPetikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019.Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/80.Asli, 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019. Asli , 1 (Satu) lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor : 816/80. Asli, 1 (satu) lembar SuratHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN LssPernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 812.2/80.

Bahwa oleh karena mutasi jabatan yang dilakukan berdasarkanKeputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20September 2011 (objek sengketa), knususnya pada Lampiran Nomor urut 11 adalah telah tidak didahului dengan pembentukanTim Penilai yang dengan sendirinya angka kredit Penggugatdalam Jabatan fungsional adalah tidak diketahui sampai saat ini,maka dalam Lampiran Keputusan Bupati Banggai Nomor :821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa)telah tidak tertera kolom tentang

Bahwa relevan denganuraian ini, maka setelah terbitnya Keputusan Bupati BanggaiNomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objeksengketa) sampai saat ini ( Bulan Oktober s.d. Nopember 2011,Penggugat belum pernah menerima tunjangan fungsional.

Meewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan BupatiBanggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011(objek sengketa) Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Lampiran Nomor urut 11 ;4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali PenggugatDrs. ALWI LATIF dalam Jabatan semula sebagai Camat Batuisebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati BanggaiNomor : 821.2/1364/BKD, tanggal 22 Juli 2010 atau dalam jabatan lain pada eselon Ill.a ;5.

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu SuratKeputusan No. 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011 padalampiran Nomor urut 11 atas nama Drs. Alwi Latif173.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKDtanggal 20 September 2011 tentang Mutasi PegawaiNegari Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1354/BKD/2011tanggal 20 September 2011 tentang Pengangkatanpertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan PKB. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan/mengaktifkan kembali saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura yang sah ; 5.

Tentang Penundaan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)

PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/II/2013, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

Penempatan Tugas dengan Nomor : 821.2/223/BKD/VI/2011 An. ALIDA KOPUR pada tanggal 09 Juni 2011.1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tanggan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, An. ALIDA KOPUR.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2/264/AMT/2010 An. AMBROSIUS BAN, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.821.2/267/ASMAT/2011 An.

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06 Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr.

KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 20 Nopember 2006.1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/342/ASMAT/2008, An.

XAVERIA KAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An. XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011 An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011 An.

PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/I/2013,An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.5. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

PNS dengan Nomor : 821.2/004/ASMAT/2011, An.DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2017.1(satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor800/00400/RSUD/II/2013 An. DOMILISKA YULIANT!

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 10 Januari 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/361/ASMAT/2011, An. dr.STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.4 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor :821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06Oktober 2012.1(satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VI1I/2012 pada nomor 5 An. dr.

STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.1 (satu) Lembar foto coppy rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening :40218.40.0303669.2, An.

XAVERIAKAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An.XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011An.

menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 05/G/2013/PTUN.PJR, tanggal 21 Mei 2013 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutDALAM PENUNDAAN 22222 22a none nn nnn nnnMenolak Permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM POKOK PERKARA 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :a Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2

No. 97/B/2013/PT.TUN.MKSb Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsic Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

,terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umumdan Perlengkapan Setda Provinsi3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara berupa : abcSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.

., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan danArsip Daerah Provinsi Papua; Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor :SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftarlampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagaiKepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan

No. 97/B/2013/PT.TUN.MKSSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atasnama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala BadanPerpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objeksengketa ke : II) serta Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;-----------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab.M.Pd ( No Urut 66 ), 2.

,dan di ELIMINASImenjadi guru ke SD 23 Painan Utara Kec,IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatanberdasarkan SK Nomor : 821.2/556/BKD2015 tartanggal 6 Maret 2015 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PesisirSelatan Nomor: 821.2 / 556 / BKD 2015 TENTANG MUTASIJABATAN KEPALA SD, SMP, SMA/SMK PENGAWAS DANKEPALA UPTD DI JAJARAN DINAS' PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal 06 Maret2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/656/BKD khususnya atas nama ;1) MULDIFIA RAJAB.M.Pd (No urut 66 ) ;2) ISWANDIS.Pd.SD (No urut 71 ) ; eo.

IV Jurai Kab.Pesisir Selatan berdasarkan KeputusanBupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/043/BKD/2014 tanggal 24 Januari2014, dan kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor: 821.2/556/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015, di Elimasi menjadiGuru SD 23 Painan Utara Kec.IV Jurai Kab.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati PesisirSelatan No.821.2/556/BKD2015 tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP,SMA/SMK, Pengawas Dan Kepala UPTD Di Jajaran Dinas Pendidikan DanKebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015, beserta PetikanKeputusan Bupati Nomor: 821.2/556/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 secarakeseluruhan ; === === 3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan KepalaUPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor: 821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1.Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;3.

Kudus HasilSeleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGPenunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab. Kudus;11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus;27. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. AkhmadShofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris BadanPengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SEdalam Jabatan Administrator Kepala Bidang PelayananPendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;28. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr.

RiniKartika Hadi Anmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudustanggal 27 Desember 2018;49, 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/PerintahPelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskanAkhmad Shofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudustanggal 21 Maret 2019;50. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati KudusNomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalamJabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019,tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;fi, 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam JabatanAdministrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Masut, SH, M.Hum;80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan KeputusanBupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentangPengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator diLingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an.

Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2702, Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. FRENGKY AYOMI, S.Sos dari Jabatan Lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ke Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ; b.Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1619, Tanggal 16 Juni 2011, Khusus pada lampiran No. urut I Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Ir.

X.821.2/06/SET tanggal 17 Juni 2011 danSurat Usulan Bupati Kepulauan yapen No.X.821.2/04/SET tanggal 10 Juni 2011. Dengan demikianTERGUGAT dalam menerbitkan obyek yang menjadisengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengankewenangan substansi dan prosedur serta asasasasumum pemerintahan yang baik ; .

SK.821.2 270 tanggal 5 September 2011 dan SK.821.2 1619tanggal 16 Juni 2011 telah benar dan sesuai aturanyang berlaku yaitu Kepala Dinas diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Daerah kemudian telahmemenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JabatanEselon II dengan memperhatikan integritas danmoralitas, pendidikan dan pelatihan sertakepangkatan ; 0 05 rr rrr rrr rrr eee.

SK. 821.2 270 tanggal 5 September 2011 danSK.821.2 1619 tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ; 3. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnyaatau. setidak tidaknya menyatakan gugatan tidakGapat dIterinia j+ s4a snus seas 2 eee soe eee a4.

Putusan No. 40/G.TUN/2011/PTUN.JPRX.821.2/06/SET, Tanggal 17 Juni 2011. (PhotoCopy Dari Photo Copy) ;4. T4 : Keputusan Gubernur Papua NomorSK. 821.2 2702, Tanggal 5 September 2011.

Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2 1619,Tanggal 16 Juni 2011, Khusus pada lampiran No. urut Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Ir.

A quo) besertalampirannya ;Bahwa bersama PETIKAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR :821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATANKEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14Januari 2019 (Objek Perkara a quo), Penggugat juga diberikan turunanturunan surat berupa SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN TELAHMENDUDUKI JABATAN NOMOR : 821.2/1279 Tanggal 15 Januari 2019Halaman 11 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn32.33.34.35.yang ditandatangani Plt.

Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscure libels) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telahmempermasalahkan sebagai objek sengketa adalah KeputusanWalikota Medan Nomor : 821.2/043.

, S.Pd ; Bahwa gugatan Penggugat a quo terhadap Keputusan WalikotaMedan Nomor : 821.2/043.

Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043 K14 JANUALI 2019)... ieee ccecccecccceecceeeeeeeeeseueeeeeeeesaees (Bukti T 1) ;2. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan dan telah mendudukijabatanNomor : 821.2/1279 tanggal 15 Januari 2019......... (Bukti T 2) ;3.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

Bahwa oleh karena mutasi jabatan yang dilakukan berdasarkanKeputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20September 2011 (objek sengketa), knususnya pada Lampiran Nomor urut 26 adalah telah tidak didahului dengan pembentukanTim Penilai yang dengan sendirinya angka kredit Penggugatdalam Jabatan fungsional adalah tidak diketahui sampai saat ini,maka dalam Lampiran Keputusan Bupati Banggai Nomor :821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa)telah tidak tertera kolom tentang

/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objeksengketa), khususnya pada Lampiran Nomor urut 26 sertamendudukan kembali Penggugat dalam jabatan semula sebagaiKepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Banggaiberdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.90/BKD,tanggal 31 Desember 2009 ataupun dalam jabatan lainnya padajenjang eselon III.b ; 11.Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan Keputusan BupatiBanggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011(objek sengketa), pada Lampiran Nomor

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu SuratKeputusan Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September2011 pada lampiran Nomor urut 26 atas nama Drs.Arifuddin ;3.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKDtanggal 20 September 2011 tentang Mutasi PegawaiBukti T.8 :Bukti T.9 :10. Bukti T.10:11. Bukti T.11:Bukti T.12:Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai. (Fotocopy sesual dengan asli/legalisir); Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1370/BKD/2011tanggal 20 September 2011 tentang Pengangkatanpertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatanPamong Belajar.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BanggaiNomor : 821.2/1071/BKD, Tanggal 20 September 2011 TentangMutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Banggal, Khususnya Lampiran No.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan BupatiBekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal O3 Maret 2017tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administratordan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi.

Tergugat dikatakan tidak berwenang mengeluarkan KeputusanBupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017,tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator danPengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Dan Azas kecermatan dalam AUPB ini bila dikaitkan denganterbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!

Karena seharusnyaTergugat dalammenerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.

Bantahan Atas Dalil Penggugat yang Menyesatkan ;Halaman 80 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG* Dalil Kronologi Tanggal dan Surat yang Dijadikan Dasar PenerbitanKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 ;Bahwa Para Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilaiKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 tentang AlihTugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal O3 Maret 2017

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor Urut 5 atasnama Dra. IKA SULISTIYANTI, NIP.196505181995032001, Jabatansebagai Sekretaris Inspektorat, Eselon Illa sebagaimana dalamHalaman 10 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.Smglampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015tertanggal 14 Juli 201 5; 9.a.

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015 tanggal14 Juli 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural DiLingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor urut 1 atas nama SITCAHYANI, S.Sos, M.Si. NIP.197305091998032004, Jabatansebagai Sekretaris Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,dan Keluarga Berencana, Eselon Illa sebagaimana dalam lampiranKeputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015 tertanggalB.

TandaPenghargaan yang diterima diantaranya adalah Tanda KehormatanSatya Lancana Karya Satya XX Tahun;Menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah, Perindustrian dan Perdagangan (Eselon Il.b) sesuai SuratKeputusan Walikota Tegal No. 821.2/054K/2014 tertanggal 15 Agustus2014 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dariJabatannya berdasar Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/054Halaman 13 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SmgK/2014 tertanggal 20 April

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.PK/2015,tanggal 20 April 2015, Drs. SURIPTO, NIP.195904101987031005,menggantikan Drs. KHAERUL HUDA, M.Si;2). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049. TK/2015,tanggal 20 April 2015, Drs. IMAM BADARUDIN,NIP.196302251991031007, menggantikan DIAH TRIASTUTI, SH;3). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.S K/2015,tanggal 20 April 2015, Ir. .NUR EFFENDI M.Si.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.RK/2015,tanggal 20 April 2015, AGUS TEGUH RAHARJO, BA.,NIP.195908081985031022, menggantikan PRAPTOMO WR, SH.Halaman 44 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SmgSedangkan Surat Keputusan Walikota Tegal untuk Jabatan Definitif EselonllLa adalah: Surat Keputusan Walikota Nomor 821.2/069K/2015 TENTANGPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah KotaTegal, diantaranya : 22 n= 22 nnn nnn nnnnn nnn nnn1).

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentiandari Jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah danpenunjukan dalam jabatan sebagai guru SMP dalam wilayah KabupatenSragen, atas nama Setyo Rumboko, S.Pd;Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor: 09/G/2013/PTUN.SMGMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SragenNomor : 821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentangPemberhentian

P 1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/21027/2010, tanggal 28 September 2010, tentangPengangkatan/Penunjukan Kepala Sekolah MenengahPertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan aslinya); 2.

T1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/21027/2010, tanggal 28 September 2010, tentangPengangkatan / Penunjukan Kepala Sekolah MenengahPertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan foto kopinya); 2.

T2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/28027/2012, tanggal 29 September 2012, tentangPengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Kepala SekolahMenengah Pertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atasnama Setyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan foto kopinya); 3.

T17 : Fotokopi Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/19027/2011, tanggal 13 Juni 2011, tentangPembentukan Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sragen (sesuaidengan aslinya);18. T18 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/0432/2009, tanggal 23 Februari 2009, tentangPengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (sesuai denganaslinya);19.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dariJabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah danpenunjukan dalam jabatan sebagai guru SMP dalam wilayah KabupatenSragen, atas nama Setyo Rumboko, S.Pd;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dariJabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala

kedudukan harkat dan martabatnya dalam jabatan semulasebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngrampal Kabupaten Sragen dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisiHukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, penerbitan Keputusan BupatiSragen Nomor : 821.2

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding,mengajukan jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat /Terbanding menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat/Pembanding kecualiyang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbandingbahwa menurut Tergugat/Terbanding diterbitkannya Keputusan Bupati SragenNomor 821.2/46027/2012 tertanggal 28 Desember 2012

tentang Pemberhentiandari Jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah danPenunjukan Dalam Jabatan sebagai guru SMP dalam Wilayah Kabupaten Sragenbukan kebijakan yang serta merta, melainkan atas pertimbangan dan pengkajianyang komprehensif dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik;Bahwa Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/46027/2012 tertanggal 28Desember 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru yang diberi tugastambahan sebagai Kepala Sekolah dan Penunjukan Dalam

Pasal 114 Peraturan DaerahKabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012; e Bahwa dari segi substansi, penerbitan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/46027/2012,tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru yangdiberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan penunjukan dalamjabatan sebagai guru SMP dalam wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd., dimulai dari laporan pelaksanaan monitoring di SMPN 2 Plupuh dalam kurun waktu

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Mutasidan Promosi Pejabat Struktural Eselon III dilingkunganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan khusus nomor urut 16 atasnama SUPNI EFFENDI, S.E. NIP. 380032284, Pangkat/Gol.

RuangPembina (IV/a) 3 222 e eee eee eee eee eee eee eeeDu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 80 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentangPengangkatan Pertama Kali Tenaga Fungsional Penyuluh KB PadaDinas KB dan PKS Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama SUPNIEFENDI, S.E . 3 ++adapun alasan alasan / dalil dalil gugatan Penggugat adalahsebagai berikut : 1.

Januari 2006menduduki jabatan Kasubdin Pengendalian Keluarga BerencanaEselon IIIa, pangkat/gol. ruang Pembina (IV/a), tunjanganjabatan Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) pada DinasKeluarga Berencana dan Pengendalian Keluarga Sejahtera (KBPKS) Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan keluarnyaSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 51Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 (obyek gugatan 1) ;5.

Bahwa alangkah terkejutnya Pengugat karena pada tanggal 26Pebruari 2007 saat sedang berada dikantor, melalui salahseorang staf/sekretaris Kepala Dinas KB dan PKS BengkuluSelatan ada menerima Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan(Tergugat) Nomor : SK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari2007 (obyek gugatan 1) tentang Pemutasian Penggugat menjadiPenyuluh KB Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Surat PernyataanPelantikan serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.

Kemudianbaru Penggugat ketahui bahwa Tergugat juga telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 80Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pengangkatan PertamaKali Tenaga Fungsional Penyuluh KB Pada Dinas KB dan PKSKabupaten Bengkulu Selatan, yang Penggugat ketahui pada hariRabu tanggal 4 April 2007 dalam acara persidangan PemeriksaanPersiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalamperkara ini, sehingga kedua Surat Keputusan obyek gugatantersebut diatas masih memenuhi

Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/ 439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.2. Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/ 439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.3. Foto Copy legalisir daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt).4. Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.5. Foto Copy legalisir surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang kenaikan pangkat atas nama Drs.

SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banyuwangi.20. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Suryanto jabatan lama Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.23. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir. R.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Pembangunan Wilayah dan LH Setda Kabupaten Banyuwangi.25. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Sudjiharto jabatan lama Camat Giri Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.26. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs.

Banyuwangi, jabatan baru Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.27. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir. Abdul Wahid jabatan lama Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat Giri Kabupaten Banyuwangi.28. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama H.

Banyuwangisesuai SK Bupati No. 821.2/ 12/439.303/2004 tgl 19 Januari 2004 ;Bahwa berdasarkan SK Bupati No. 821.2/07/439.031/2001 tgl 20 Januari2001 saksi dilantik oleh Bupati bertempat di Pendopo PemkabBanyuwangi menjabat Plt. Asisten Administrasi Setda Kab Banyuwangibersama dengan pegawai lainnya sebanyak 364 orang, sebelumnyajabatan saksi adalah Kabag Organisasi Setda Kab. Banyuwangi ;21PutusanBahwa saat menjadi Plt.

. : 821.2/99/439.203/2001 tanggal 29 Oktober2001 bersama dengan 15 orang PNS lainnya berdasarkan NotaBaperjakat no. 821.2/96/ 439.203/2001 tanggal 18 Oktober 2001 ;Bahwa ketentuan kenaikan pangkat sejak tahun 2000 ada perubahanstruktur karena penyesuaian / masa transisi pelaksanaan OtonomiDaerah, untuk itu banyak pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuaidengan pangkat / golongan dan eselon, dasarnya :a.

Banyuwangi, jabatan baru Camat BangorejoKabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. SahadiSuwoto, BcKn jabatan lama Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab.Banyuwangi, jabatan baru Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir.

Menetapkan barang bukti yang berupa :1.10.11.12.13.14.Lo;16.17.Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.Foto Copy legalisir daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksanatugas (PIt).Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atasnama Drs.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian PembangunanWilayah dan LH Setda Kabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Sudjihartojabatan lama Camat Giri Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat BangorejoKabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs.

/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atasnama Drs E.

Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yangberisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berupa KeputusanGubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran 1 Keputusan Gubernur BantenNomor : 821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 padanomor urut 16 atas nama Drs E. Kusmayadi, M.

2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor :821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16atas nama Drs E.

Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat mengenaiSurat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.19BKD/2015tanggal 15 Januari 2015 pada Lampiran Keputusan Gubernur BantenNomor 821.2/KEP.19BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 nomor urut : 8atas nama Bapak Drs. E.

/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.22BKD/2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs.

/2008, tanggal 18Maret 2008 (beserta Lampirannya) (fotokopisesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/250/SPP/BKD/III/2008, tanggal 19 Maret2008 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/374/SPMJ/BKD/III/2008, tanggal 19 Maret2008 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/275/BKPPP/X/2010, tanggalO01 Oktober 2010 (beserta daftar lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/282/SPP

/BKPPP/X/2010, tanggal 02Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/63/BKPPP/III/2012, tanggal 15Maret 2012 (beserta Daftar Lampiran) (fotokopisesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/101/SPP/BKPPP/III/2012, tanggal 16 Maret2012 (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/559/SPMJ/BKPPP/III/2012, tanggal 16 MaretHalaman 47 Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.PLK2223242526272829Bukti P22Bukti P23Bukti

Nomor:821.2/634/SPMJ/BKPPP/I/2013, tanggal 2 Januari2013 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : SK.821.2/694/BKDP/IX/2014, tanggal 11September 2014 (beserta daftar lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/700/SPP/BKDP/IX/2014, tanggal 12September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/901/SPMJ/BKDP/IX/2014, tanggal 12September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Melaksanakan

Nomor:821.2/337/SPP/BKDP/XII/2016, tanggal 29Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/10/SPMJ/BKDMP/I/2017, tanggal 03 Januari2017 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/944/SPMT/BKDMP/I/2017, tanggal 03Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/1164/BKDMP/VII/2017, tentang:Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Di Lingkungan

PemerintahDaerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 26Juli 2017 beserta Daftar Lampiran (fotokopi darifotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1183/SPP/BKDMP/VII/2017, tanggal 27 JuliHalaman 49 Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.PLK363738394041Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P412017 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/1406/SPMJ/BKDMP/VII/2017, tanggal 27Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/

Putusan Nomor 595 K/TUN/2018Ruang Ill/d jabatan Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;2.

(III/d);Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan StrukturalKepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Batu kepada Sdr.

(III/d);Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:Dan menyatakan Penggugat adalah Pejabat yang Sah sebagai KepalaSeksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KotaBatu;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/20184.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggulanganKebakaran Kota Batu:Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya,yaitu:a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan StrukturalKepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Batu kepada Sdr.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggulanganKebakaran Kota Batu:Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengembalikanharkat dan martabat Pemohon Kasasi/Penggugat seperti keadaansemula sebagai Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor KesatuanBangsa dan Politik Kota Batu atau yang setara;Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkarapada ketiga