pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menyatakan berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 15Februari 2016, maka Pemohon Kasasi tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo karena Majelis Hakimtidak berwenang atau melampaui batas kewenangan/wewenang, telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Nomor 617 K/Padt.SusPHI/2016Majelis Hakim dalam perkara a quo karena Majelis Hakim telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, dengan alasan sebagai berikut:1.2.1.12.21.2.3.1.2.4.Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah keliru denganmenempatkan Rumah Sakit Husada sebagai Tergugat(Pemohon Kasasi) karena Rumah Sakit Husada bukanmerupakan

Bahwa dengan demikian maka terbukti jelas Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidakdapat diterima;Il.

Nomor 617 K/Pdt.SusPHI/2016menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;2.

Nomor 617 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo telah telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dan kontra

Adalah sedemikian rupa hingga terang dannyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidakdilakukan tipu muslihat tersebut;17.Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365KUHPerdata yang berbunyi Tiap Perbutan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;18.Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para

Bila suatu tuntutan untukpemyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatuketentuan undangundang khusus mengenai waktu yang lebihpendek, maka waktu itu adalah lima tahun. (KUHPerd. 1489, 1243dst.)

Majelis Hakim dapatmengabulkan permohonan Eksepsi Prosesuai Kewenangan Absolut ini,sehingga diputus secara final (end vonnis provisionileis vonnis, putusantakdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling,bij vooraad), bahwa Pengadilan Negeri Sumedang belum berwenang untukmengadili dan memeriksa perkara ini karena pokok permasalahan yangsebenarnya adalah batalnya peminangan dan batalnya rencana pernikahan;2.

Hal ini melanggar prinsip costacounting yang dapat dijadikan rujukan dalam mengkuantifikasi suatukerugian akibat batalnya suatu persetujuan.

seorang perempuan bersuami yangdilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam pasal 1341, sejakhari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan ituada.

Bahwa dalam Putusan Judex Facti terjadi pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan, yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;a.

,tanggal 5 Juni 2012, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya tanpa memberikan pertimbangan yangmemadai clan tanpa mempertimbangkan alasanalasanPembanding/ Tergugat/ Pemohon Kasasi waktu itu dalam memoribandingnya, sehingga terkesan bahwa Putusan Pengadilan TinggiManado tanpa pertimbangan yang memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan yang mengancamkelalaian batalnya putusan Judex Facti tersebut sebagaimanaditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor

caramenghibahkan, dimana dalam ketentuan tersebut diatur caramenghibahkan sesuatu, sehingga apa yang dinyatakan oleh JudexFacti sangat tidak sesuai dan keliru dengan ketentuan Pasal 1682KUH Perdata tersebut serta adanya kelalaian dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan dimaksud, sehingga telah terjadi pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh Peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya

hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebagaimanaketentuan Pasal 30 Undang Undang 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5Tabun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahamah Agung, akan tetapi alasanyang bersifat Yuridis adanya terjadi pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan perundangundangan, yangmengancam kelakdan itu) dengan batalnya

dilakukan oleh Tergugat adalah tidaksah; Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya

Perjanjian Sewa MenyewaNomor 05 Tanggal 23 Oktober 2008 dan Akta Perjanjian SewaMenyewa Nomor 04 Tanggal 11 Mei 2009 yang berlaku hinggatanggal 01 Maret 2035;Menyatakan sah menurut hukum Penggugat memiliki hak untukmenyewakan kembali obyek sengketa kepada Pihak Ketiga (oranglain) berdasarkan Akta Persetujuan Nomor 36 Tanggal 23 Nopember2011;Menghukum Para Tergugat mengganti Kerugian Materiil Penggugatsebesar Rp/0.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu kerugian riilyang diderita Penggugat karena batalnya

perjanjian perpanjangansewa menyewa selama 2 tahun oleh PT Citra Panji Mandiri atauberdasarkan hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugatkarena batalnya calon penyewa lain akibat gangguan perbuatan ParaTergugat;Halaman 2 dari 11 hal.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiilsebesar Rp/0.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugianMateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. Citra PanjiMandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II setelahPerkara ini diputus;Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/20186.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiilsebesar Rp/70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugianMateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. CitraPanji Mandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II setelahPerkara ini diputus;6.

Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Dari keterangan tersebut di atas Judex Facti salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas;6.

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan halaman 45 alenia2 yaitu mengenai pembayaran sisa upah selama skorsing ke 1 (Satu)dan skorsing ke 2 (dua) dengan tidak dimasukannya tunjangantransport sebesar Rp776.000,00 ke dalam komponen upah yangharus dibayarkan adalah hal yang salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan, adapun perincian upah yang

Krakatau Wajatama, bukan SOP; PK QC 04/09,dari hal ini Judex Facti telah melakukan kelalaian dankebohongan sehingga dapat batalnya putusan yangbersangkutan;b. Bahwa SOP; PK QC 04/09 adalah bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti PIl) yang menerangkan bahwa yang menjadikewenangan/Tanggung Jawab Penggugat yaitu hanya:a. Petugas sertifikat PK & PIP, bertanggung jawabmempersiapkan datadata untuk pembuatan mill certificate dansekaligus print out mill certificate tersebut;b.

Bahwa pertimbangan Judex Facti telah Salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; sepertidalam putusan halaman 48 alenia 2, 3 dan 4 yang tidakmempertimbangkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:e ayat (2) yaitu selama putusan lembaga penyelesaian hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun

putusan yangbersangkutan;Bahwa pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, Lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; sepertidalam putusan halaman 49 alenia 3 yang menyatakan bahwa buktiT4 (yang tertulis dalam putusan halaman 30 angka 4 yaitu Bukti 14,hal ini menyebabkan putusan menjadi kacau dan membingungkan),berupa petunjuk kerja pelayanan produk jadi PI

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangandemikian adalah tidak benar dan keliru, Karena:2.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:3.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:5.1.

Nomor 631 PK/Pdt/2017undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:6.1.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangandemikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:8.1.

yang menolak eksepsi Tergugat/ Terbanding I,maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangandan putusan eksepsi tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusaneksepsi pada pemeriksaan tingkat banding ini;Dari pertimbangan hukum tersebut sudah dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim a quodari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat) merasa keberatan atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebutdiatas, mengenai pertimbangan hukum, pada bagian POKOK PERKARA/SENGKETAsebagaimana diuraikan pada halaman 9 (sembilan), putusannya, sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan penolakan Tergugat/Terbanding I terhadappermohonan pendaftaran peralihan

hak dari Para Penggugat/Para Pembandingdidasarkan pada pertimbangan karena akta jual beli tanah yang menjadi dasarpermohonan Para Penggugat/Para Pembanding telah dibatalkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II.Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim a quo Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta tersebut diatas adalah :a Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;b Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat IT Intervensi/Terbanding II) merasa keberatanatas Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tersebut diatas, mengenai pertimbangan hukum, pada bagian pokok perkara/sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 9 (sembilan), putusannya, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa alasan penolakan Tergugat / Terbanding I terhadappermohonan

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Karena sesuai fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan sengketa di PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan diuraikan pada halaman 39 (tiga puluh sembilan),yaitu Bukti Tertulis Tergugat yaitu T5, dan Bukti Pla pada halaman 34 (tiga puluhempat), putusan tingkat pertama dimaksud, dapat diketahui bahwa alasan penolakanbelum dapat diproses peralihan hak

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan :Bahwa dalam pertimbangan hukum butir 1 (linat putusan Pengadilan TinggiAgama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007) halaman 4berbunyi :Menimbang, bahwa pertimbangan hukum judex facti halaman 5 alinea 4yaitu Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbanganpertimbangandi atas maka meskipun pada

perwalian tersebut , hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbuny) :Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupunkecerdasannya dan pendidikan agamanya ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/20007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anakIndonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera ;Bahwa dari bukti berupa pernyataan yang dibuat sendiri olen anak tersebutdengan bahasa anakanak jelas anakanak yang diasuh oleh Pemohon lebihmemilih ikut dan tinggal bersama Pemohon (pernyataan anak terlampir) ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

BahwaPemohon tetap bertanggung jawab buktinya Pemohon pernah memberikankepada Termohon sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) pada saatPemohon menerima uang Pemutusan Hubungan Kerja dan itu menjadinafkah yang diterima oleh Termohon dari Pemohon ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

alasan mengapa Pemohon tetap tinggaldi rumah orang tua Pemohon ;Bahwa dalam kenyataannya Pemohon sangat sulit untuk menengok,menemui anakanak yang berada dalam pengasuhan Termohon (anak ke 3dan ke 4) dikarenakan anakanak dalam kenyataan tidak tinggal bersamadengan Termohon ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

B dapat menuntut A untuk membatalkanperjanjian jual beli dan minta ganti rugi" ;Dari contoh sederhana tersebut, prinsipnya adalah B sebagai pembeli tidakboleh dirugikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh A sebagai penjual ;Prinsip Action Pauliana diserap dalam Pasal 1341 KUHPerdata yangselengkapnya berbunyi :Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segalaperbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan namaapapun juga, yang merugikan orangorang berpiutang

, asal dibuktikan, bahwaketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untukbahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang yang berpiutang ;Hakhak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orangorang pihak ketigaatas barangbarang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu perlu dilindungiUntuk mengajukan hal batalnya perbuatanpetimatan yang dilakukan dengancumacuma oleh siberutang, cukuplah siberpiutang membuktikan bahwasiberutang pada waktu melakukan perbuatan itu

Dan dipertegas lagidalam SEMA No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, tentang Putusan YangHarus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, menyatakan bahwa dengan tidak/kurangmemberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas,sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikiandapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa

tanoasepengetahuan Mamak Kepala Waris adalah tidak sah, sedangkan alasanalasanselebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan denganadanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

keberatantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan ......6dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Dengan demikian perkenankan kami, Pemohon Kasasi untukmengajukan alasanalasan hukum atas keberatan Pemohon Kasasi dalampermohonan kasasi ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:1.

Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal29 Januari 1976), yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa perubahan gugatan (dengan penambahan posita dan penambahanpetitum) yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2015 adalahmerupakan perubahan gugatan yang termasuk dalam perubahan yangtidak diperkenankan oleh hukum yaitu dengan merubah dasar gugatan(posita), menambah petitum dan merugikan kepentingan Tergugat dalampembelaan kepentingan dari Tergugat (baik selurun perubahan

Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal29 Januari 1976), yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku atau telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan olehperaturan perundanganundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan, yaitu berupa:Halaman 12 dari

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (yaitu fungsihakim menegakkan hukum dan keadilan) atau telah melakukan kelalaiandalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundanganundangan (fungsi hakim menegakkan hukum dan keadilan), yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,yaitu berupa:1) Terdapat pertentangan dan/atau

Nomor 2825 K/Pdt/2016Dengan batalnya putusan/penetapan tentang pokok gugatan TermohonKasasi, semula Penggugat maka mengakibatkan ditolaknya seluruhputusan/penetapan dalam amar putusan Majelis Hakim Judex Facti (baikpada Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama),sehingga bersama ini Pemohon Kasasi, semula Tergugat mohon kepadaYang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I. cg.

pada tahun 2003, akantetapi terdapat suatu hal yang secara hukum mengakibatkan pada cacatnya (fasad)pernikahan tersebut, yaitu wali mikah Termohon adalah ayah angkat Termohon yangbernama Sudere, sementara ayah kandung Termohon masih hidup sampai sekarang, yaituLangkoridi;Menimbang, bahwa wali nikah merupakan sebagian dari rukun dalam pelaksanaanpernikahan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) yang seharusnya dipenuhi dan apabilatidak terpenuhi rukun tersebut dalam suatu akad dapat mengakibatkan batalnya

tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akadtersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf.Menimbang, bahwa tujuan utama atau petitum primair dari Pemohon mengajukanperkara im adalah minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama, namun telah terbukti secara hukum bahwa pernikahan yangtelah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi salah saturukun dari akad pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan batalnya

Olehkarena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Pemohon untukmengikrarkan talak terhadap Termohon, akan tetapi Majelis Hakim perlumempertimbangkan petitum subsidair dari Pemohon, yaitu memohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harus dinyatakanbahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pernikahan tersebut bukanlah pasanganHim. 8 dari 11 hlm.

bahayadan kerusakan yang lebih berat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebih beratitu harus diyauhi, sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkan dalam Kitab AlAsybah wan Nadhair li As Suyuthi, I : 188, yang diambil alih oleh Majelis Hakimsebagai pendapat hukum yang berbunyi:Lag 8) ES Nye ABS) G65) Gl acke GajLad lyArtinya : Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

Bahwa putusan Judex Facti (No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd.) yang nyatanyata salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain :a. Bahwa baik putusan pengadilan tingkat pertama cq. PengadilanNegeri Mungkid maupun putusan tingkat banding cq.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyatanyata salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,antara lain Majelis Hakim menyatakan: rumah Puri Arista di Bojonggedetersebut bukan sebagai harta gonogini melainkan harta milik orang tuaTergugat Rekonvensi.....dst (vide hal. 49 putusan PN.Mkd), makaPemohon Kasasi memberikan argumentatif yuridis

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyatanyata salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,antara lain Majelis Hakim menyatakan: menurut Majelis Hakim sangatHal.17 dari 25 hal.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ulasanulasan hukum tersebut diatas sebagai dasar putusan Judex Facti dalam perkara a quo yang jelasjelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, danatau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;10.Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal14 November 2011 No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,khususnya huruf :b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.C.2.lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/201 1/PT.Smg. tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya tetapmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei

dan belum pernah dibagi waris,oleh karena konspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIFWINARNO) gagal maka berakibat pula batalnya jual beli tanah warisantersebut diakibatkan pula oleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat danadik Tergugat (ARIF WINARNO) sendiri, maka menurut hukum uangpanjar sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengurus surat keterangan waris yangdiserahkan oleh Penggugat menjadi hapus atau hilang dikarenakanTergugat tidak

pernah membatalkan jual beli juga tidak pernah merasaminta uang panjar kepada Penggugat apalagi ada tulisan ditambahbunga 5% setiap bulan itu semua adalah rekayasa Penggugat saja untukmencari keuntungan pribadi dan tidak lazim.Bahwa, oleh karena batalnya jual beli terhadap seluruh tanah waris SHMNo. 297 luas +426 m?

dan belum pernah dibagi waris, oleh karenakonspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIF WINARNO) gagal makaberakibat pula batalnya jual beli tanah warisan tersebut diakibatkan pulaoleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat dan adik Tergugat (ARIFWINARNO) sendiri, maka menurut hukum uang panjar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)Halaman 17 dari 22 Putusan No.230/Pdt.G/2016/PN.Smg.untuk mengurus surat keterangan waris yang diserahkan oleh Penggugatmenjadi

Bahwa, oleh karena batalnya jual beli terhadap seluruh tanah waris SHMNo. 297 luas +426 m? tinggalan alm Ny.

dan belum pernah dibagi waris, oleh karenakonspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIF WINARNO) gagal makaberakibat pula batalnya jual beli tanah warisan tersebut diakibatkan pulaoleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat dan adik Tergugat (ARIFWINARNO) sendiri, maka menurut hukum uang panjar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)untuk mengurus surat keterangan waris yang diserahkan oleh Penggugatmenjadi hapus atau hilang dikarenakan Tergugat tidak

Sebelah Selatan : Tanah milik penduduk diantaranya Bapak Wihansadan Bapak Elim serta Ibu Anah;Sebelah Utara : Jalan Desa/Jalan Warga;Menyatakan secara hukum, Para Tergugat ( sampai dengan XVII),dan/atau termasuk Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V,telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah bersifateigenrichting, karena segala tindakantindakan hukum yang telahdilakukannya telah tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku diNegara Republik Indonesia;Menyatakan tidak sahnya atau batalnya

menurut hukum tentangpembagian tanah objek gugatan Para Penggugat menjadi 6 (enam)pemilik, kKnususnya yang telah dilakukan oleh Tergugat dan/atau olehTergugat XVII, dan/atau yang sekarang telah menjadi penguasaan(dengan bukti berupa sertifikat dan/atau karena berdasarkan warisdan hibah) oleh Para Tergugat lainnya dalam perkara ini, kecualiterhadap Turut Tergugat ;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya menurut hukum segalatindakan atau perbuatan hukum jual beli (dan/atau yang sejenisnyadiantaranya

waris, hibah atau pengakuanpengakuan, pernyataanpernyataan) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada ParaTergugat (khususnya Para Tergugat yang menguasai tanah objeksengketa tersebut yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat XVI),kecuali terhadap Turut Tergugat, dalam perkara ini;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya menurut hukum, segalatindakan atau perbuatan hukum tentang proses pembuatan dan/atau. penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat tersebut,sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita

Nomor 230 PK/Pdt/201910.11.12.13.14.15.Menyatakan batalnya menurut hukum, tentang penguasaan tanah darisisa objek gugatan Para Penggugat, oleh Para Tergugat sampaidengan Tergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII, untukmenyerahkan tanahnya yang sedang dan/atau telah dikuasainyakepada Para Penggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepadaPara Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum sebagaiwarisan dari bapak kandungnya yang bernama Bapak Rasidin binWangsadipura;Menyatakan

secara hukum, batalnya atau tidak sahnya menuruthukum, pembuatan dan/atau penerbitan sertifikatsertifikat dan/atauperbuatan hukum lainnya yang sejenisnya yang telah dilakukan olehPara Tergugat sampai dengan XVI) terhadap objek (sisa) tanahyang menjadi gugatan Para Penggugat a quo, baik dengan melaluifasilitas lembaga lain yang dalam hal ini Tergugat XVII dan/atauTurut Tergugat Il sampai dengan Turut Tergugat V, kecualiterhadap Turut Tergugat ;Menghukum Para Tergugat ( sampai dengan XVII) dan/atau

demi hukum, hal itu padahakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilanyang bersangkutan, yang berhasil menegakkan martabat dan kehormatanmanusia dan kemanusiaan .Majelis Hakim yang kami Muliakan,Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusuanansebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap denganPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 22 halimpikasi yuridis berupa batalnya

yang mensyaratkanPenuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal danditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidan yang didakwakan dengan menyebut waktu dantempat pidana yang dilakukan.Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969Nomor : 36 K/Kr/1968 menurut kaedah walaupun surat tuduhan tidakmenyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yangdituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinyamengakibatkan batalnya

tuduhan.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/Pid/2015/ PT.Mdn Halaman 13 dari 22 halBahwa untuk lebih memudahkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagaiberikut :e Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepadapenilaian Hakim.e Sebagai ulasan objektif yang harus dipakai Hakim dalammelakukanpenilaian surat dakwaan antara lain didasarkan kepada kenyataan :e Apakah benarbenar hak Terdakwa dirugikan untuk melakukanpembelaan,e Apakah benar surat dakwaan tidak jelas memuat elemen atauunsur

,SH, mencegah batalnya Surat Dakwaan DemiHukum, Sumber Ilmu Jaya, hal.5).Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/Pid/2015/ PT.Mdn Halaman 15 dari 22 hale Bahwa Penulisan UU.RI No.23 Tahun 2003 dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum = merupakan salah pengetikan (Human Error)semata .e Bahwa oleh karena yang menentukan batalnya Surat Dakwaan,terserah kepada penilaian Hakim, maka sebaiknya perkara ini lebihbaik diperiksa terlebih dahulu secara keseluruhan .IV.KESIMPULAN .Majelis Hakim yang terhormat

Dakwaan tidak cermat: Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitianjaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan suratdakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapatmengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikandakwaan itu sendiri ;2.

Bertitik tolak dari fakta dan ketentuan tersebut di atasbahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Pebruari 2013adalah batal demi hukum.Bahwa batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 tersebut, dikuatkan dengan bukti pada tanggal 09Januari 2014 adanya Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn.

Bukti Penggugat telah melanggar syarat dan ketentuanPasal 2.6 dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian.Bahwa posita 14, adalah tidak benar pada tanggal 04 Juni 2013menghubungi Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn., sebab seingatTergugat datang ke Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.

,M.Kn., melanggarperjanjian, adalah tidak benar, karena :Batalnya perjanjian tersebut adalah telah memenuhi syarat danketentuan batalnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 2.bdalam perjanjian, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaituPenggugat dan Tergugat I, dan kebatalan tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian, disebabkan oleh Penggugatyang melanggar ketentuan perjanjian yang dimaksud.Sertipikat asli tersebut milik Tergugat dan haknya belum pernahberalin

, maka tidak beralasan hukum dalil gugatanPenggugat pada poin 18.Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 625/Pdt.G/2016/PN Dps.Bahwa posita 19, Tergugat menolaknya, karena pembatalanperjanjian tersebut bukan pembatalan sepihak, namun adanya syarat danketentuan batal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.bdalam perjanjian adalah persetujuan dan kesepakatan oleh Penggugat.Sehingga batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh perbuatanPenggugat dan batalnya telah memenuhi syarat

Sehingga syarat dan ketentuan batalnya perjanjiantelah terpenuhi. Maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 adalah batal demi hukum.Bahwa setelah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013, kemudian Penggugat mendalilkan adanya Tergugat telah menyepakati secara lisan mengenai pengurusan akses jalanmasuk kelokasi tanah obyek sengketa.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan NegeriLuwuk dan Pengadilan Tinggi Palu) yang pada akhirnya menyimpulkanbahwa gugatan tidak dapat diterima adalah merupakan suatupertimbangan yang Salah menerapkan hukum atau melanggar peraturanhukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehinggamohon kepada Mahkamah agung Republik Indonesia untuk menelaahkembali

Nomor 2487 K/Pdt/2013Merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum ataumelanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutankarena berdasarkan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh TurutTerbanding samula Turut Tergugat telah terdapat halhal baru yang samasekali belum pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk yakniadanya pengakuan

, turutTergugat tidak pernah dipanggil oleh pihak kecamatan, sehingga denganadanya pengakuan Penggugat tersebut menjadi persangkaan bagi MajelisHakim bahwa objek tanah yang dijual oleh Lastogen Lamato (TurutTergugat) kepada Penggugat tidak jelas atau kabur;Bahwa pertimbangan hukum Judex Factitersebut di atas salah menerapkanhukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Nomor 2487 K/Pdt/2013sebagaimana diterangkan dalam posita point 4 yang merupakan satukesatuan dari tanah yang didalilkan dalam posita point 2 dan 3 dengansendirinya menjadi kabur/tidak jelas;Adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum ataumelanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutankarena menurut hukum tidak ada kewajiban bagi Penggugat

Pasal 28 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan Batalnya suatu perkawinan dimulai setelan keputusanPengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saatberlangsungnya perkawinan.Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohonmelangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2017, di Kelurahan BontoLebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Perkawinan tersebutjuga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum di atas, dan berdasarkanMenimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon telah memenuhi maksud dari pasalpasal sebagaimana tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakimmenyatakan batalnya perkawinan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Majelis menganggap

perlu pula menambahkanpertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, batalnya perkawinan Pemohon danTermohon dimulai setelah keputusan Pengadilan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006,

rasakeadilan bagi para Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkanmembayar uang penggantian perumahan serta perawatan sebesar 15 %berdasarkan Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans Nomor 78/MEN/2001 dangaji bulan April, Mei, Juni, Juli 2012 (4 bulan);Bahwa ketentuan dimaksud jelasjelas tidak berlaku karena terbitnyaUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengandemikian menurut hukum suatu putusan yang mencantumkan dasar hukumyang sudah dinyatakan tidak berlaku maka mengakibatkan batalnya

Nomor 34 K/Pdt.Sus/201312harus terlebin dahulu dilakukan Surat Peringatan , Surat Peringatan II, danSurat Peringatan Ill (terakhir) baru dapat dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK);Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Judex Factimengakibatkan batalnya suatu putusan;Bahwa berdasarkan ketentuan PHK yang dilakukan dengan cara sepihakyang tidak mengindahkan ketentuanketentuan hukum yang berlaku sudahsepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi dapat diberikan 1 (satu) kaliketentuan yaitu Pasal

Pasal 161 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 a quo bersifat memaksa (dwingenrecht) sehingga tidak dapatdikesampingkan dengan perjanjian macam apapun termasuk perjanjian PKBa quo;Bahwa baik dilihat dari ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 maupun dilihat dari Hukum Perjanjian (ovreenkomstenrecht) ketentuandalam PKB (in casu Pasal 20 ayat 2) yang bertentangan dengan undangundang a quo adalah batal demi hukum (null and void/nietig) dan yangberlaku adalah ketentuan dalam undangundang;Bahwa batalnya

ketentuan dalam PKB yang bertentangan denganketentuan undangundang a quo sebagaimana disebutkan di atas adalahpatal demi hukum dan bukan dapat dibatalkan (vernietigbaar), olehkarenanya sesuai dengan makna dari batal demi hukum, batalnyaterhadap ketentuan dalam PKB yang melanggar atau memenuhi syaratobyektif perjanjian dalam Pasal 1820 KUHPerdata a quo tidak diperlukanadanya upaya hukum gugatan pembatalan, yang dalam perkara perselisihanhubungan industrial terhadap batalnya ketentuan dalam PKB tanpa