Ditemukan 92 data
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NOOR UTHARY, SE
91 — 53
Karya Insan Cirebon)kepada staf Bupti Takalar di Makassar, tidak diajukan kepadaKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal(SINTAP) Kabupaten Takalar;Atas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati TakalarSdr. Dr. Burhanuddin Baharuddin M.Si bersama terdakwaMuhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sadr.Risno Siswanto bin Patarai (Skretaris Desa Laikang danbeberapa orang lainnya dari Pemerintah Kabupaten Takalarmengadakan pertemuan dengan Sdr. Alex (Direktur PT.
Karya Insan Cirebon)kepada staf Bupti Takalar di Makassar, tidak diajukan kepadaKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal(SINTAP) Kabupaten Takalar;HIm. 44 dari 105 him. Put.Nomor 60/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSAtas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati TakalarSdr. Dr.
Karya Insan Cirebon)kepada staf Bupti Takalar di Makassar, tidak diajukan kepadaKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal(SINTAP) Kabupaten Takalar;Atas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati TakalarSdr. Dr. Burhanuddin Baharuddin M.Si bersama terdakwaMuhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr.HIm. 66 dari 105 him.
41 — 11
Bupti Tanah Laut Cq. Kepala Desa Pulau Sari; Pemerintah R.I Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Selatan, Cq. Bupati Tanah Laut, Cq. Camat Tambang Ulang;Pemerintah R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi kalimantan Selatan, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pelaihari
Bupti Tanah Laut Cq.Kepala Desa Pulau Sari9. Pemerintah R.1 Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq.Gubernur Kalimantan Selatan, Cq. Bupati Tanah Laut, Cq.Camat Tambang Ulang10.Pemerintah R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsikalimantan Selatan, Cq.
Catur Tristono, SE.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
126 — 40
Bukti T5 =: Keputusan Bupti Barito Kuala Nomor 188.45/189/KUM/2019,tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahtan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama CaturTriastono, SE.
71 — 16
Aceh Tenggara;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yang isinyaalokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro Hukum Tanggal10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairan dana tak terdugamelalui APBA apakah cukup dengan surat pernyataan Bupti Aceh Tenggara danDijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat dicairkan cukup dnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun
Aceh Tenggara;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September2012 yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala BiroHukum Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan363738394041424344454647apakah pencairan dana tak terduga melalui APBA apakahcukup dengan surat pernyataan Bupti Aceh Tenggara danDijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwa dana Belanja Tidakterduga dapat di cairkan cukup dnegan Pernyataan Bupati AcehTenggara sesuai dengan Pasal
Aceh Tenggara;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala BiroHukum Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakahpencairan dana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengansurat pernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala BiroHukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukupdnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun 2007
1.Mardan Eriansyah Siregar
2.Ary Azi Saputra Pratama
3.Ruly Paisal
4.Sarif Muliadi Musannif Nasution
Termohon:
Walikota Padangsidimpuan in casu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Kota Padangsidimpuan
164 — 145
Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihalpenyebaran COVOD19, Gubernur, Bupti/Walikota menetapkanstatus bencana COVID19.5.
MELANI SH
Terdakwa:
ANDEM MULYADI, S.H., Bin ABASRIP
116 — 94
Peraturan Kepala Desa; Bahwa barang bukti yang diperlihnatkan kepada saksi dalampersidangan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utaratentang pengangkatan ANDEM MULYADI sebagai Kepala Desa TalangAlai dan Peraturan Bupti Bengkulu Utara Nomor 28 tahun 2018 danPeraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 53 tahun 2018 adalahbenar.
Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan berupaPerdes Nomor 3 tahun 2018 , Saksi tidak pernah melihat Perdestersebut; Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan berupaPeraturan Bupti Bengkulu Utara Nomor 28 tahun 2018, PeraturanGubernur Provinsi Bengkulu Nomor 53 tahun 2018, dan SuratKeputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara tentang pengangkatan ANDEMMULYADI sebagai Kepala Desa Tanjung Alai adalah saksimengethauinya dan memnbenarkan baranag bukti tersebut.Atas ketarangan saksi
Bg Halaman 42 dari 95 Halaman Bahwa barang bukti yang diperlinatkam dalam persidangan berupa:Peraturan Bupti Bengkulu Utara Nomor 28 tahun 2018 dan PeraturanGubernur Provinsi Bengkulu Nomor 53 tahun 2018 adalah saksimengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.Bahwa yang masuk dalam Pokja tindak saber pungli kabupatenBengkulu utara adalah:a. KASAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA (Ketua)b. KANIT TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA(Anggota I)c.
88 — 52
SINANDAR NATAKUSUMA;1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor202 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan timHalaman 37 dari 70 halaman No. 14/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.Penyusunan Peraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjukteknis pelaksanaan program percepatan pembangunan pedesaandan kelurahan, tim sosialisasi pelaksanaan program percepatanpembangunan desa dan kelurahan dan tim monitoring dan evaluasiprogram percepatan pembangunan
SNANDAR NATA KUSUMA;202.1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim PenyusunanPeraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaanprogram percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan, timsosialisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa dankelurahan dan tim monitoring dan evaluasi program percepatanpembangunan pedesaan dan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ;203. 1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan
SNANDAR NATA KUSUMA.1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim PenyusunanPeraturan Bupti Seluma dan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaanprogram percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan, tim sosialisasipelaksanaan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan dantim monitoring dan evaluasi program percepatan pembangunan pedesaandan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2019 ;1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Menteri
139 — 109
sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2018 :Pasal 9Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurunganberdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap, karena:a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;. berkaitan dengan dalil pada posita gugatan point 14 yang menyebutkanbahwa penerbitan Keputusan Bupti
66 — 13
2009 tanggal 27 Mei 2009.66. 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009.67. 1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.68. 1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.69. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.70. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.71. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.72. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.73. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.74. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.75. 1 ( satu ) rangkap
lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.68.69.70.71.72.73.74.75.76.Vis78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
Bupati Lingga Nomor : 179/ KPTS / V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 (satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
64 — 25
Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka jelas pencalonan Hu.Irna Narulita, SE, MM. sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan UmumBupati dan wakil Bupti Pandeglang tahun 2015 masih menimbulkanpermasalahan hukum, sehingga untuk adanya kepastian hukum terhadappenyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati PandeglangHalaman 32 dari 110 halaman.
Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTtahun 2015 terutama mepengaruhi Hasil Perolehan Suara PENGGUGAT,oleh karenanya sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quountuk ditunda, sehingga tidak merugikan kepentingan PENGGUGAtsebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan UmumBupati dan wakil Bupti Pandeglang tahun 2015..
85 — 15
., sesuai dengansalinannya);Halaman 27 dari 50Putusan Perdata Nomor: 83/Pdt.G/2013/PN.PL288. 1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 12 September 1978dari Bupti Kepala daerah yang dtujukankepada Kombawit Infantri ditempat beserta lampirannya (bukti surat T8., sesuai dengansalinannya);9. 2 (dua) lembar foto copy memo tanggal 17 Nop. 78 (bukti suratT9, sesuai aslinya);10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telgram dari Pangdam 13 MDKkepada Dan rem 132/Tadulako, tanggal 3 Nopember 1978 (bukti suratT10
59 — 12
2009 tanggal 27 Mei 2009.66. 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009.67. 1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.68. 1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.69. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.70. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.71. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.72. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.73. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.74. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.75. 1 ( satu ) rangkap
lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.68.69.70.71.72.73.74.75.76.Vis78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
Bupati Lingga Nomor : 179/ KPTS / V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 (satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
58 — 10
2009 tanggal 27 Mei 2009.66. 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009.67. 1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.68. 1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.69. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.70. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008 tanggal 14 Januari 2008.71. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.72. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008.73. 1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.74. 1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008.75. 1 ( satu ) rangkap
lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.68.69.70.71.72.73.74.75.76.Vis78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
Bupati Lingga Nomor : 179/ KPTS / V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 (satu ) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 179/ KPTS/V /2009 tanggal 27 Mei 2009.1 ( satu ) rangkap surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS / II /2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan Bupati Lingga nomor : 36 / KPTS /III / 2007 tanggal 16 Maret 2007.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 11 / KPTS / I / 2008tanggal 14 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti
Lingga nomor : 11 / KPTS /I /2008 tanggal 14 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 13 / KPTS / I / 2008tanggal 17 Januari 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupti Lingga nomor : 13 / KPTS /I /2008 tanggal 17 Januari 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor : 73 / KPTS / III / 2008tanggal 19 Maret 2008.1 (satu ) lembar lampiran Keputusan Bupati Lingga nomor : 73/ KPTS / III /2008 tanggal 19 Maret 2008.1 ( satu ) rangkap Keputusan Bupati Lingga nomor :
228 — 54
. ; Pasal 5 ayat (1) menyatakan Panitia pemilinan kepaala desa dibentukoleh BP melalui proses musyarah dan diusulkan ke bupti untukmemperoleh dan / atau mendapatkan pengesahan; ayat (2)menyatakan BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calonkeanggotaan panitia pemilihan kepala desa denganmempertimbangkan kemampuan setiap calon sertamempertimbangkan kondisi budaya masyrakat setempat; ayat (3)BPD dapat melakukan proses seleksi calon pemilihan kepala desadengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu
82 — 13
Bupati turun karena dia menggunakan ijazah palsu.Bahwa saksi sudah lupa ada berapa kali terdakwa mengucapkan katakata tersebut.Bahwa keadaan massa pada saat terdakwa berorasi yaitu massa dalam keadaan tenangdan menyambut dengan yelyel betul.Bahwa pada saat terjadi lemparan batu saksi berada didekat mobil terdakwa untukmengamankan massa.Bahwa saksi tidak tahu dari mana arah lemparan batu karena waktu itu saksi jugamenghindari lemparan batu.Bahwa akibat lemparan batu tersebut ada kaca jendela Kantor Bupti
ANAS INDRIADI
Tergugat:
1.KEPALA DESA BOLO KAB. BIMA
2.KEPALA DESA BOLO
Intervensi:
SAIFUDIN
195 — 87
Anas Indriadi, S.Pd oleh CamatMadapangga yang ditujukan Bupti Bima Cq. Inpektur Kab.
83 — 193
Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minumtamu diruang Bupati Bulan Mei 2014 terdiri kuitansi Tk.AD2 Storesenilai 4.950.000 total keseluruhan 4.950.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minumtamu diruang Sekda Bulan Juni 2014 terdiri kuitansi Tk.MukomukoFruit Center senilai 700.000 kuitansi RM.Padi Rimbun senilai1.320.000 kuitansi Tk.AD2 Store senilai 1.600.000 totalkeseluruhan 3.620.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaMakan minumtamu Ruang kerja Staf alhi Bupti
Bulan April 2014terdiri kuitansiTk.AD2 Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minumtamu Ruang kerja Staf alhi Bupti Bulan Mei 2014 terdiri kuitansiTk.AD2 Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.000;Makan minum tamu Ruang kerja Bupati Mukomuko Bulan Juni 2014terdiri kuitansi Tk.AD2 Store senilai 1.315.000 kuitansiTk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 total keseluruhan2.315.000;Silaturahmi Bupati dan Buka Puasa Bersama dengan seluruhPegawai
Bulan April 2014terdiri kuitansiTk.AD2 Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minumtamu Ruang kerja Staf alhi Bupti Bulan Mei 2014 terdiri kuitansiTk.AD2 Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.000;Makan minum tamu Ruang kerja Bupati Mukomuko Bulan Juni 2014terdiri kuitansi Tk.AD2 Store senilai 1.315.000 kuitansiTk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 total keseluruhan2.315.000;Hal. 175 dari 216 halaman, Pts.Perk.
73 — 26
Bahwa tujuan sosialisasi yakni untuk memberikan informasi bahwa diatas tanahtersebut akan dibangun gardu induk PLN;Bahwa keberatan muncul setelah adanya transaksi pembayaran yang dilakukanoleh PLN, sehingga saksi sebagai lurah memanggil pihakpihak yang keberatandan pihak Fransiskus Uluk/Tergugat I untuk dilakukan klarifikasi sebanyak 2 kali,akan tetapi pihak Fransiskus Uluk/Tergugat I tidak pernah hadir sehinggaklarifikasi tidak dapat dilaksanakan, dan padaa tanggal 11 Mei 2011 ada undangandari Bupti
80 — 22
Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minum tamudiruang Bupati Bulan Mei 2014 terdiri kuitansi Tk.AD2 Store senilai4.950.000 total keseluruhan 4.950.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minum tamudiruang Sekda Bulan Juni 2014 terdiri kuitansi Tk.Mukomuko Fruit Centersenilai 700.000 kuitansi RM.Padi Rimbun senilai 1.320.000 kuitansiTk.AD2 Store senilai 1.600.000 total keseluruhan 3.620.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaMakan minum tamuRuang kerja Staf alhi Bupti
Bulan April 2014terdiri kuitansi Tk.AD2Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Makan minum tamuRuang kerja Staf alhi Bupti Bulan Mei 2014 terdiri kuitansi Tk.AD2Storesenilai 500.000 total keseluruhan 500.000Makan minum tamu Ruang kerja Bupati Mukomuko Bulan Juni 2014terdiri kuitansi Tk.AD2 Store senilai 1.315.000 kuitansi Tk.MukomukoFruit Center senilai 1.000.000 total keseluruhan 2.315.000Silaturahmi Bupati dan Buka Puasa Bersama dengan seluruh
152 — 134
memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat ,Tergugat Il dan Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan saudara;Bahwa keahliannya dibidang Hukum;Bahwa pekerjaan Ahli menjadi Kepala Biro Hukum Kemendagri;Bahwa dasar hukum pengelolaan barang milik Daerah (BMD) diatur dalamUndang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 27 Tahun 2014;Halaman 30 Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2017/PN.Sby.Bahwa barangbarang milik Daerah pengelolaannya oleh Gubernur/ Bupti