sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,dan huruf b ditetaobkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikankepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelahditetapkan.(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.Wajib di konsultasikan terlebin dahulu kepada camat atau sebutan lain.(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.Menimbang, bahwa setelah frasa

berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSa;j 2= = 22 nnn nn nnn nnn ne eenMenimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camatdalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dan PemberhentianPUTUSAN NO. 17/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 9 dari 14 halamanPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSaj 20222 2 22222 2Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikanterlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusannorma Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa

atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 TentangDOS a j~ ann nmin nnn nn nn nnn nen nrnnn enn nnnnnn man annem anmnnmna noneMenimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atausebutan lain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor

Dengan demikian makna atas namaBupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) UndangPUTUSAN NO. 17/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 10 dari 14 halamanUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalahkepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkanPemberhentian Perangkat Desa ; Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis (Suatu kataharus diartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama Bupati/Walikotadalam Pasal

Putusan MK Nomor 69/PUUVII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016 dalampertimbangannya yakni terkait dengan Pasal 29 ayat (1) : 1.Frasa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan... dalamPasal 29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasihak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidakdapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan pada saat atausebelum perkawinan ; 222 enn nnn nnn nnn neeketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinanyang dibuat sebelum

Adapunterhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belahpihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluasluasnya (Sesuaidengan asas hukum kebebasan berkontrak) ; 2.Frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalamttPasal 29 ayat (1), frasa ...sejak perkawinan dilangsungkan dalamPasal 29 ayat (3), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalamPasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orangindividu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian,sehingga

Dengan demikian, frasa padawaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat(1) dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat(4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secarabersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalamikatan perkawinan ; 2 nn 2 nn nn nnn nee nnn nen nn anneSehingga dalam salah satu Amar Putusan menyatakan Pasal 29 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan

Seandainya tidak ada frasa a quo, pastitidak menimbulkan persoalan karena tidak ada rincian bahanpakan yang dimuat dalam daftar lampiran tersebut.

Daftarrincian bahan pakan dalam lampiran, seharusnya tidak lagidiperlukan karena dalam frasa bagian awal Pasal 1 ayat (1dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015telah ditentukan dengan pasti kriteria bahan pakan yangdibebaskan PPN yaitu, bahan pakan untuk pembuatan pakanternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan danpelengkap pakan;Bahwa dengan demikian akibat adanya frasa a quo, tujuanpembentukan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 untukmeningkatkan kepastian hukum dan keadilan

Tetapi dengan adanya kewajiban yangmemuat rincian dengan daftar sebagaimana yang diharuskandalam frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP a quo,akan sulit menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yangbaru. Sehingga adanya ketentuan tersebut mempersulitsesuatu yang sangat mudah;Bahwa frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP a quobertentangan dengan Penjelasan Pasal 16B UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 (vide Bukti P12) yang menyatakan:Halaman 25 dari 70 halaman.

Dengan peraturan menteri tersebutyang menentukan jenis barang yang dikenai pajak dan tidakdikenai pajak sehingga frasa a quo telah memberikanwewenang kepada menteri untuk menentukan jenis barangdikenai PPN dan tidak dikenai PPN, sehingga bertentanganUndangUndang Dasar 1945:Bahwa dengan adanya turunan peraturan pelaksanaan dariPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sebagai akibatadanya frasa a quo sebagaimana terlihat dari lahirnyakebijakan positive list pada Peraturan Menteri KeuanganNomor 267

Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan:Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalamPasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011adalah setiap pembentukan peraturan perundangundanganharus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai;Bahwa frasa a quo dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf hPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tidak memilikitujuan jelas yang hendak dicapai. Justru adanya frasa a quo,telah menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukumdalam regulasi perpajakan.

Menetapkan syarat calon Pasal 16 ayat (1) huruf PKPU Nomor14 Tahun 2018, dengan menetapkan frasa atau korupsisebagai syarat tambahan, sehingga dalam ketentuan Pasal 60ayat (1) huruf j menjadi berbunyi:Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calonAnggota DPD setelan memenuhi persyaratan yaitu: j. bukanmantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadapanak, atau korupsi.;6.

Putusan Nomor 30 P/HUM/20189)Pasal 60 ayat (1) huruf g dan frasa atau korupsi dalam NormaPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018bertentangan dengan UndangUndang Pemilu;Bahwa penyusunan Norma tidak pernah sebagai terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g Peraturan KPUNomor 14 Tahun 2018, telah memotong frasa kalimat dari Pasal 182UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang semulaberbunyi utuh sebagai

derogat legi inferior,Norma tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalamPasal 60 ayat (1) huruf g dan Frasa atau korupsr dalam normaPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018bertentangan dengan UU Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Halaman 17 dari 61 halaman.

Namun sampai saat ini hal tersebut belumdirespons, bahkan pembentuk undangundang membuatpembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat denganmengganti frasa tidak sedang menjadi tidak pernah videPutusan Nomor 4/PUUVII/2009 halaman 8081, namun padakenyataannya, justru penambahan frasa atau korupsi dalamPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 14 Tahun 2018 yang saat ini sedang dimohonkanpengujiannya, membuat aturan baru berupa larangan yangdiskriminatif, sehingga mempersempit

Uji materiil a quo berupa Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf jsepanjang frasa mantan terpidana korupsi bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau tidak;Pokok PermohonanMenimbang, bahwa pokok Permohonan Keberatan hak uji materiiladalah pengujian berlakunya Objek Permohonan Pemohon adalahmemohon pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf sepanjangHalaman 51 dari 61 halaman.

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur Subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

melakukan dalam unsur inadalah pelaku (dader) tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untukmelakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lainyang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah identik dengan frasa bersamasama, yaitu Seseorangdikatakan bersamasama dengan orang lainnya harus ada kerjasama secarafisik dan kesadaran sedang bekerjasama;Menimbang, bahwa di persidangan

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alin pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memangdiniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkan dengankata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), Oleh karena itu,frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaanbenci

Kata ustad bermakna guru agama Islamlakilaki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islamtidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik,Hindu, dst;Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya danpernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan memangalquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwabenar adanya alguran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu.

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkanbegitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkan dengankata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), Oleh karena itu,frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memangdiniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkandengan kata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), OlehKarena itu, frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaanbenci

Kata ustad bermakna guru agama Islamlakilaki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islamtidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik,Hindu, dst;Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya danpernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan memangalquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwabenar adanya algquran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu.

Bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatifsehingga apabila salah satu frasa sebagaimana tersebut di atasterpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap terpenuhi, dan untukitu dalam perkaraa quo yang sesuai dengan fakta hukum atau yangakan dibuktikan adalah frasa melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 406/PID.SUS/2018/ PT.

Bahwa pencantuman frasa melakukan perbuatan melawanhukum disini menunjukkan bahwa, kita perlu melakukan penelitianlebih lanjut apakah frasa memberikan uang sebagai imbalankepada ...dst memang benar memiliki sifat melawan hukum atau tidak.Adapun pengertian melawan hukum dalam doktrin hukum pidanadikenal dalam 2 (dua) padangan, yakni melawan hukum formal, sertamelawan hukum materil, bagi para penganut melawan hukum formal,menyebutkan jika suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatanmelawan hukum

dipilih kemudian dibuktikan. bahwa kemudian setelah kamimemperhatikan putusan tersebut,kami tidak melihat ada pertimbangandari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian memilih frasa manayang akan dibuktikan, sehingga putusan tersebut kemudian menjadi tidakjelas frasa mana yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan kemudian akan dibuktikannya, sehingga kami berkesimpulanbahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.

Menurut kami penting bagi Majelis Hakim TingkatPertamaketika menentukan frasa dalam suatu unsur pasal tersebutbersifat alternatif, kemudian melakukan penegasan frasa mana yangkemudian menjadi inti perbuatan seorang Terdakwa yang akan dibuktikanoleh seorang Hakim.

Bahwa selain itu, alasan kami yang menyebutkan bahwa Majelis HakimTingkat Pertamatidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenahakim tidak pernah mempertimbangkan elemen frasa secara langsungatau tidak langsung sebagai mana yang disebutkan Pasal 187A ayat (1)UU RI No. 10 Tahun 2016 tersebut di dalam putusannya, yang manamenurut kami frasa tersebut sangat penting untuk dibuktikan.

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil telah menjadi norma yang diskriminatif bagiPegawai Tidak Tetap dalam pengangkatan menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil atau berpotensi menimbulkan kerugian

Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Pegawai Tidak Tetap telahdirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil karena berakibat masih ada Pegawai TidakTetap yang belum terakomodir menjadi Calon Pegawai

Putusan Nomor 35 P/HUM/201414.15.16.17.Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berakibat PegawaiTidak Tetap yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian belumsemuanya terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer bertentangan dengan Pasal 5 huruf f danPasal 6 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;3.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dengan segala akibat hukumnya;4.

Ketidakcermatan perumusan pasal ini terlihatdalam frasa tindak pidana korupsi yang tidak menyebutkan jenisjenistindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsitersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif.

Frasa ...dalam hal undangundang menentukan demikian...berfungsi sebagai penjelas dari frasa ... yang mempunyai kualitas...untuk menempatkan kaidah norma pemufakatan jahat dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tepat manakaladihadapkan terhadap delik umum ataupun terhadap delik kualitatif.

Oleh sebab itu agar sejalan dengan isipermohonan ini yang meminta Mahkamah untuk menafsirkan kembali frasapemufakatan jahat dalam Pasal 15, maka frasa tindak pidana korupsidalam Pasal 15 harus diikuti dengan frasa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3,Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, sehingga dapat ditentukan secara tepat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Kerugian konstitusionalPemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunyafrasa *pemufakatan jahat dan frasa tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 15 UU Tipikor.

Frasa tindak pidana korupsi3.16 Menimbang bahwa frasa tindak pidana korupsi* dalam Pasal 15 UUTipikor mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yangberbedabeda.

Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan, memiliki ataumenyembunyikan senjata penikam atau senjata Penusuk;Menimbang, bahwa ruang lingkup dari frasa Tanpa Hak termasuk juga tidak adaiin;Menimbang, bahwa unsure ini terdiri dari frasa Menguasai, membawa,menyimpan, memiliki atau menyembunyikan yang disusun secara alternativemaksudnya apabila salah satu dari frasa Menguasai, membawa, menyimpan, memilikiatau menyembunyikan telah terpenuhi maka maka frasa dari pada susunan tersebutdianggap telah terpenuhi

pula;Menimbang, bahwa begitu juga dengan frasa senjata Penikam atau senjatapenusuk menurut Majelis Hakim frasa senjata Penikam atau senjata penusuk disusunsecara alternative maksudnya apabila salah satu dari frasa enjata Penikam atau senjatapenusuk telah terpenuhi maka maka frasa dari pada susunan tersebut dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata benar terdakwaditangkap oleh pihak Kepolisian (oleh saksi Chandra Dailami dan Roma Irawan) padahari selasa

kalimat menyatakan agar terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernahmengkonsumsi shabushabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwabersamasama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawari

generasimuda dan meresahkanmasyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwadalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalampemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, makaPengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetapditahan atau dibebaskan;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242KUHAP tersebut maka frasa

dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amarputusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 3 Tahun 1997 serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;+M ENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakanbanding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yangdijatuhkan, frasa

kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahandiganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang buktiberupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barangbukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai.

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian terhadap pasal 19 ayat (1) huruf (e) Peraturan DaerahKota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun 20152035 khususterhadap frasa SBWP Terjun blok 200103 yang bertentangan denganHalaman 3 dari 28 halaman.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturanperundangundangan jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang jo.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlakuumum;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 19 ayat (1) huruf (e)sepanjang frasa blok 200103 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi TataRuang Kota Medan Tahun 20152035;5.

dan arti substansi materill BakalPasangan Calon pada Pasal 1 angka 18 dan frasa Pasangan CalonHalaman 10 dari 80 halaman.

Ini berarti frasa pasangan calon dalampengertian frasa bakal pasangan calon adalah pihak yang telahHalaman 16 dari 80 halaman.

Bahwa menurut Pemohon dan frasa Bakal pasangan calon danpasangan calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumHalaman 72 dari 80 halaman.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018seharusnya merujuk pada frasa dan arti substansi materiil secarakeseluruhan dengan frasa Calon dalam UndangUndang.Bahwa menurut Pemohon frasa Calon dalam UndangUndangdan frasa Bakal pasangan calon dalam Peraturan KomisiPemilinan Umum patut diuji kembali maknanya secara hukumuntuk menentukan status dan kedudukan hukum setiap warganegara yang hendak menjadi peserta pemilihan dalam konstentasipilkada khususnya terkait dengan kedudukan hukum dalamkepentingan penyelesaian sengketa

yaitu frasa Calon dalamUndangUndang dan frasa Bakal pasangan calon dan pasangancalon dalam Peraturan Komisi Pemilihaan Umum, dan adanyapenambahan frasa warna negara Republik Indonesia dalamPeraturan Komisi Pemilihnan Umum.Bahwa terhadap frasa Calon dalam UndangUndang dan frasaBakal pasangan calon dan pasangan calon dalam PeraturanKomisi Pemilihan Umum secara substansi tidak merubahpengertian bahwa setiap warna negara Republik Indonesiamemiliki hak yang sama sebagai peserta pemilihan dalamkonstentasi

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

dianggaptelah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur Orangperseorangan telah terpenuhi;Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah.Ad.2 Unsur) Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasanhutan tanpa izinMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa dengan sengajadalam unsur ini adalah sama dengan pengertian frasa dengan sengaja dalamunsur 2 dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Unsur Setiap orangHalaman7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN.JmrMenimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiaporang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidanayang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jJawaban secara yuridis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan SaksiSaksi

dibuktikan seluruhelemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pengertiansengaja, artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan haruspula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat(1) 7;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalobun yang mengatur tentang

Cipayung Jakarta Timur denganluas tanah 549 m2 dan luas bangunan 160 m2 dengan hargaRp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tanpapersetujuan dan tanpa sepengetahuan dari saksi ENDANG PURWATI;Bahwa terdakwa menyadari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah hartabersama (goni gini) yang harus ada persetujuan dari saksi ENDANGPURWATI untuk dapat menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut.Kesadaran terdakwa tersebut diperlinatkan oleh terdakwa denganmenyuruh saksi YUSMANELI, SH memasukkan frasa

EFFENDI TAMPUBOLON dankepada saksi HELENTINA TAMPUBOLON yang dituangkan di dalamAkta Pengikatan Jual Beli No.01 tanggal 13 Juli 2012 dan AktaPengikatan Jual Beli No.03 tanggal 13 Juli 2012 dan atas kesepakatantersebut saksi ENDANG PURWATI merasa keberatan karena denganadanya frasa tersebut seolaholah saksi ENDANG PURWATI tidakmemiliki hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut padahal 2 (dua) bidangtanah tersebut adalah harta bersama (gono gini) dan saksi ENDANGPURWATI juga memiliki hak atas 2 (dua)

Perdata artinya jual belitersebut sudah mengikat, karena syarat syaratnya juga asli termasukSurat pernyataan terdakwa; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapane bahwa terkait frasa tersebut tidak ada kaitannya denganpernyataan yang ditandatangani terdakwa dan soal frasa tersebutbukan kemauan terdakwa;e kemudian terkait putusan perceraian dari Pengadilan NegeriJakarta Timur terdakwa sudah menyerahkannya kepada saksisesuai janji terdakwa saat itu, namun tidak memakai tanda

diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu Nyonya Janda ENDANGPURWATI dan terkait frasa tersebut jelas saksi sangat keberatankarena saksi juga berhak atas dua bidang tanah tersebut tapi seolaholah saksi tidak ada memiliki hak atas dua bidang tanah tersebut saksimelaporkan terdakwa ke Polisi tahun 2016 setelah ada putusan perdata;Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSMANELI, SH bahwa Jjualbeli tersebut Ssudah sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdatan danpasal 1338 KUH.

, SH, dan mengapa kemudian saksi YUSMANELI, SHmencantumkan frasa menurut keterangannya untuk melakukan tindakanhukum dalam akta ini tidak diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu NyonyaJanda ENDANG PURWATI tersebut, karena suatu keadaan yang disebabkanterdakwa keberatan menghadirkan saksi ENDANG PURWATI dengan alasankarena sudah bercerai dan frasa tersebut sebelumnya telah dibacakan kepadaterdakwa dan terdakwa menyetujuinya;Menimbang, bahwa dari uraian serta persesuaian dari fakta faktahukum tersebut

dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenu hi untuk seluruhnya;Ad. 3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah

Sakur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah tidakdikehendaki oleh yang berhak atau pemilik atas barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad. 4 Dilakukan oleh 2 (dua

) orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatantersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan Terdakwa dibantuoleh orang lain, yakni:Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot Perbuatan Terdakwa di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi.

Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan oleh dua orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai

Wansih Kusuma alias Wansahbin Pakamudin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan merusak jendela dangembok pintu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad.6 Dalam hal perbarengan;Menimbang, bahwa berdasarkan

suami isteri yang sah menurut hukum;

Norma yangterkandung pada frasa kecuali terhadap putusan bebas tidakmemberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak bolehkasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperolehkepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan katakata seperti itutidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum bolehatau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung..

Bahwa menurut hemat Pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebasyang terdapat Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastianhukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikianmenjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut11Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidaktergantung pada hasil putusan pengadilan.

PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak

Bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecualiterhadap putusan bebas, dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan laranganyang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehinggamenempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yangadil.2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penunut Umum dan Terdakwa;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dimintakan banding sepanjang mengenai frasa dan, alternatif kedua, penambahan frasa bukan tanaman dan status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan diduga yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

<