GURBERNUR KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT cq. PANWASLU KABUPATEN cq. WALIKOTA PONTIANAK cq. DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PONTIANAK dk

GURBERNUR KEPALA DAERAHKALIMANTAN BARAT cq. PANWASLU KABUPATEN cq.WALIKOTA PONTIANAK cq. DINAS PENDIDIKAN NASIONALKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Letjend. SoetoyoPontianak;2. PANWASLU PUSAT cq. PANWASLU DAERAH KALIMANTANBARAT cq.

SK) membayarkan feesebesar Rp.8.000,/M3 ;Bahwa kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 dan SKGurbernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000 yangmenyatakan pada pokoknya dana Kompensasi adalah hakmasyarakat dan lebih lanjut diatur dalam SK Gurbernur tersebuttentang pembinaan kompensasi untuk kepentinganmasyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk alternative, Majelis akan mempertimbangkan dakwaanmanakah yang akan terlebih dahulu dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didalam kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009dan SK Gurbernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000menyatakan pada pokoknya bahwa dana Kompensasi adalah hakmasyarakat dan lebih lanjut diatur dalam SK Gurbernur tersebuttentang pemberian

Sentosa Kalimanan Jaya ;dan Keputusan Gurbernur No. 20 Tahun 2000 tentang Penetapan DanaKompensasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dipropinsi Kalimantan Timur kedua Surat inilah yang menjadi Alas Hakdari Masyarakat terhadap dana tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dana tersebut dibagi dua menjadi Dana KesejahteraanAparat kampung beserta Lembaga Kampung dan PembangunanKampung berdasarkan ide dari Terdakwa dan disetujui oleh PemerintahKampung

Dan untuk mempertanggung jawabkan angka tersebut diatas komisi pengupahan mohon kepada Walikota agar memberikansaran dan prasarana untuk sosialisasi angka tersebut;Bahwa berdasarkan SK Gurbernur Jawa Timur No.188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 ditetapkan UMK KotaSurabaya dari Rp. 655.000, menjadi sebesar Rp. 685.000, (bukanterlampir);Bahwa Ketua UMK Kota Surabaya berdasarkan SK Gubernur JawaTimur No. 188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 adalah Rp.685.000, maka adalah jelas Komisi

Adityawarman Surabaya, karenaadanya kekhawatiran aksi buruh Tanggal 19 Desember 2005 diKantor Gurbernur Jawa Timur merembet ke Pemkot Surabayamaka Terdakwa yang merupakan anggota Koalisi Buruh danRakyat Jawa Timur Menggugat diminta untuk meredam aksi agartidak meluas ke Pemkot Surabaya;Bahwa dengan adanya pertemuan di RM Nur Pasific pada Tanggal24 Desember 2005 tersebut, jelaslah bahwa maksud Pemkotmemberikan dana adalah untuk Terdakwa Gunawan Basti;Apabila dana tersebut diperuntukkan kepada komisi

telah bermeterai cukup, di depan persidangan telah diperlihatkan aslinya,oleh Ketua Majelis di atas bukti tersebut dibubuhi tanda tangan dan diberi tanda(P.3);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107250204081303 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 20 September201lyang 1988 telah bermeterai cukup, di depan persidangan telah diperlihatkanaslinya, oleh Ketua Majelis di atas bukti tersebut dibubuhi tanda tangan dan diberitanda (P.4);Fotokopi Keputusan Gurbernur

Kotamadya Ujung Pandang(Rumah Mantan Gurbernur SULSEL); ANDI PANCAI Binti HAJI ANDI ODDANG, bertempattinggal di Andi Oddang Sengkang;Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 421 PK/Pdt/2010 ANDI JOLLO Bin HAJI ANDI ODDANG, bertempat tinggaldi Propinsi Jawa Barat, di wilayah Republik Indonesia,alamat tidak jelas; ANDI AKKO Binti HAJI ANDI ODDANG, bertempat tinggaldi Jalan Andi Oddang Sengkang, Kelurahan Padduppa,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Pegawai Negeri Sipil ANDI DARMAWATI, SH.

Penggugat:
Rashmee mahesh lalmalani
Tergugat:
1.Kepala kantor wilayah badan pertanahan DKI Jakarta
2.Kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan
3.Kepala dinas bina marga pemerintah provinsi DKI Jakarta
4.Gurbernur Provinsi DKI Jakarta
5.Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gurbernur 0392/2/102.Kep/C.2.B/1993, Diangkat selaku PimproPengadaan Mebeulair berdasarkan Sk. Gubernur TK. I Propinsi Jawa Barat Nomor: 954/Kep615Keu/2002 Tanggal 18 Juni 2002 Bersamasama dengan UuSurya Perdana selaku Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera dan DoddiIriana Memed selaku Direktur CV.

Gurbernur 0392/2/102.Kep/C.2.B/1993, Diangkat selaku PimproPengadaan Mebeulair berdasarkan Sk. Gubernur TK. I Propinsi Jawa Barat Nomor: 954/Kep615Keu/2002 Tanggal 18 Juni 2002. Bersamasama dengan UuSurya Perdana selaku Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera dan DoddiIriana Memed selaku Direktur CV.

Bukti P 1 : Ketetapan Gurbernur Provinsi DKJakarta Nomor : 1045/2007 tentangPenetapan Penyediaan Barang/JasaPekerjaan Rincian Kegiatan PenyediaanHalaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor74/G/2009/PTUN.JKT.2.3.BuktiBuktiP P 2380Kabel Laut untuk Transmisi ListrikKepulauan Seribu. ( Foto Copy SesuaiDengan Aslinya ) ;Surat Perjanjian /Kontrak PelaksanaanPekerja Penyedian Kabel Laut TransmisiListrik Kepulau Seribu, Nomor2651/007.922 tanggal 1 Agustus 2007antara Pemerintah DKI Jakarta yan diwakili oleh

Bukti P 34 : Surat Dinas Pertambangan Provinsi DkiJakarta kepada Gurbernur Provinsi DKIJakarta, Nomor : 2489/077 .921tertanggal 17 ~ Juli 2007, perihalpermohonan Usulan Penetapan PemenangPenyediaan Barang / Jasa. ( Foto Copydari Foto Copy ) ;35.

Telah bermeterai cukup dan cap pos , oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.5) dan diparaf;Fotokopi Petikan Keputusan Gurbernur Aceh Nomor Peg. 823.4/93/2011tanggal 30 September 2011 tentang kenaikan pangkat yang dikeluarkan olehGurbernur Aceh, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokandengan aslinya ternyata cocok bukti (P.6);Asli Surat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 582/RB/011/2016 yangdikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rambong Mhns.

Telah bermeterai cukup dan cap pos , oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.5) dan diparaf;Fotokopi Petikan Keputusan Gurbernur Aceh Nomor Peg. 823.4/93/2011tanggal 30 September 2011 tentang kenaikan pangkat yang dikeluarkan olehGurbernur Aceh, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokandengan aslinya ternyata cocok bukti (P.6);Asli Surat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 582/RB/011/2016 yangdikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rambong Mhns.

telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa pada tahun 1969 antara Penggugat dengan Caspar Kuwaytelah melangsungkan perkawinan secara adat di KampungPenggugat yaitu di Mampawah Kalimantan Barat, kemudian untukkeperluan pelaporan ke Kantor Caspar Kuway (suami) yangmerupakan anggota ABRI (sekarang bernama TNI), pada tanggal 23Maret 1972 Penggugat dan Caspar Kuway kembali melangsungkanperkawinan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang kemudiandicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Gurbernur

SK) membayarkan feesebesar Rp.8.000,/M3 ;e Bahwa kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 dan SKGurbernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000 yangmenyatakan pada pokoknya dana Kompensasi adalah hakmasyarakat dan lebih lanjut diatur dalam SK Gurbernur tersebuttentang pembinaan kompensasi untuk kepentinganmasyarakat ;e Bahwa Terdakwa mengetahui dan membantu Kepala kampongdengan membuat daftar penerimaan dana KesejahteraanPemerintah kampong dari PT.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk alternative, Majelis akan mempertimbangkan dakwaanmana yang akan terlebih dahulu dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus2009 dan SK Gurbernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa dana Kompensasi adalah hakmasyarakat dan lebih lanjut diatur dalam SK Gurbernur tersebuttentang pembinaan

Sentosa Kalimanan Jaya ;dan Keputusan Gurbernur No. 20 Tahun 2000 tentang Penetapan DanaKompensasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dipropinsi Kalimantan Timur kedua Surat inilah yang menjadi Alas Hakdari Masyarakat terhadap dana tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah uang fee tersebut saksi ADRIA NOVAL terimalangsung di serahkan kepada Sekretaris Kampung yaitu TerdakwaMARDANI setelah itu Terdakwa MARDANI membagi uang tersebutsesuai

BADAN PEKERJA HARIAN (BPH) Resort GerejaMasehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Jemaat SMIRNA KAPAI, DiKelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna, Kabupaten KepulauanSangihe;ITV PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq PRESIDENNEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI,Cq GURBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA, Cq BUPATIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, Cq CAMAT TAHUNABARAT, Cq LURAH KOLONGAN BEHA, KECAMATAN TAHUNABARAT, KABUPATEN KEPULAUAN SANGITHE;V PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq PRESIDENREPUBLIK

beralihkepada Tergugat Il , Tergugat Il juga tidak bersedia untukmerealisaslkan janjinya yakni memberikan kebun plasma dan ganti rugikepada Penggugat , namun ironisnya justru Tergugat Ill malahmengeluarkan lIzin Usaha Perkebunan baru IUP (Izin UsahaPerkebunan) yang baru kepada Tergugat Il sebagaimana SuratKeputusan Bupati Pasaman Barat No:188/45/256/BupPasbartertanggal 09 Mei 2007 sehingga penguasaan tanah sengketa olehTergugat Il menjadi 14.000 ha dan selain itu Tergugat Ill tidakmelaksanakan perintah Gurbernur

Kompetensi pengadilanObjek gugatana) Keputusan Gurbernur Jambi Nomor : 1017/KEP.

Keputusan Gurbernur Jambi Nomor : 1017/KEP./SETDA.PEMOTDA2.2/2019,Tentang Peresmian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masajabatan Tahun 20192024 tanggal 29 Agustus 20192.

Gurbernur Jambi yang berkedudukan di Jalan Jend. A. YaniNo.1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi terhadapa KeputusanGurbernur Jambi Nomor masa jabatan Tahun 20192024 tanggal 29Agustus 2019 Khusus Lampiran No. Urut :8.An Azakil Azmi danNomor Urut 11 An : Aang Purnama, SE,MMb.

AZAKIL AZMI itulah kronologis keluarnyaObjek Sengketa yang di keluarkan oleh tergugat II yaitu KPUDkabupaten SarolangunBahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatanyaitu Keputusan Gurbernur Jambi Nomor : 1017/KEP.

Bukti T.ll.Intv.l15 : SalinanKeputusan Gurbernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEMOTDA2.2/2019 TentangPeresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SarolangunProvinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 20192024.(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);16.

Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Tahun RangkapAnggaran 2012; 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)15/19/1/2011 tentangEvaluasi Atas Rancangan RangkapPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah680.

Evaluasi Gurbernur Gorontalo Terhadap RancanganPeraturan Daerah tentang APBD Kabupaten BoneBolango T.A 2011, tanggal 14 Januari 2011, besertalampirannya. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)274/19/IX/2011 tentang Evaluasi atas Rancangan RangkapPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TAhun Anggaran2011 dan RAncangan Peraturan Bupati BoneBolango tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 28September 2011, beserta lampirannya. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)338/19/XII/2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan RangkapPeraturan Dareah Kabupaten Bone Bolango tentang683.

Anggaran Pendapatan dan Belanja DareahKabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 danRancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Hal. 114 dari 122 hal Putusan No. 224 PK/PID.SUS/2018 Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran2012, tanggal 28 Desember 2011, besertalampirannya. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)370/19/IX/2012 tentang Evaluasi Atas Rancangan RangkapPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentangPertanggungjawaban

Bolango Tahun Anggaran 2011 dan RancanganPeraturan Bupati Bone Bolango tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 12September 2012; 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)323/19/IX/2013 tentang Evaluasi Atas Rancangan RangkapPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentangPertanggugjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone685.

Bahwa, sesuai gugatan Penggugat, yang menjadi obyek gugatan/obyeksengketa a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/KelurahanUritetu atas nama Perusahaan Umum Telekomunikasi Wilayah UsahaTelekomunikasi XI Maluku yang terletak di Kelurahan Uritetu, KecamatanSirimau, Kota Ambon, seluas 1.224 M2, yang diterbitkan pada tanggal 25Maret 1986 berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur KDH Tkt.l Malukutanggal 08 Maret 1986 Nomor DA 102/3/HGB/KMA/86 ;3.

CarelBenjamin Tauran, berdasarkan Pemberian Hak oleh Gurbernur KDH Malukusesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 April 1979 Nomor118/HM/KMA/79, bahwa berdasarkan pencatatan pada Buku Tanah HakMilik 296/Uritetu C terdapat pencatatan JualBeli berdasarkan akta PPATtanggal 16 Desember 1980 Nomor 07/XII/CS/1980, sehingga kepemilikanSertipikat Hak Milik Nomor 296/Uritetu C beralin kepada Mary Tannot,kemudian berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Milik Nomor 296/Ctanggal 31 Desember 1985 dan dipertegas

Pembanding/Penggugat : Rashmee mahesh lalmalani Diwakili Oleh : Rashmee mahesh lalmalani
Terbanding/Tergugat I : Kepala kantor wilayah badan pertanahan DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat II : Kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan
Terbanding/Tergugat III : Kepala dinas bina marga pemerintah provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat IV : Gurbernur Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat V : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

standar upah yang didalilkan olen Penggugat tidakjelas dan telah menimbulkan adanya pertentangan pada aturan yang samauntuk standar upah yang berlaku pada 1 Januari 2015 sebagaimana padaangka 3 halaman 2 gugatan Penggugat yang menyatakan:Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015 tanggal20 November 2014, maka upah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjoadalah Rp.2.705.000,00 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sertaPeraturan Gurbernur

Bahwa standar upah minimum yang dipergunakan oleh Penggugat dalamdalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 16, 18, 19, 20, dan 21 sebesarRp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdidasarkan pada Peraturan Gurbernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015adalah tidak jelas atau kabur, dikarenakan dalam Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Upah Minimum SektoralKabupaten /Kota Jawa Timur Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gurbernur Jawa Timur Dr. H.Soekarwo Nomor 566/2474/031/2012, kepada Bupati/Walikota di JawaTimur perihal Pelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tanggal 16 Pebruari 2012 yangpada intinya sebagai berikut:(1). Agar membentuk dan menyiapkan posko outsourching untukmelakukan sosialisasi dan mengantisipasi permasalahan yangHal. 55 dari 98 hal.

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan PKWT dan/ataupenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaanlain, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) wajib membuatlaporan tertulis setiap triwulan tentang perkembangan pelaksanaanPKWT kepada instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaporkankepada Gurbernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;.

Gurbernur Jawa Timur;(2). Dirjen Binwasnaker Kemennakertrans RI;(terlampir pada bukti P.9);Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar gugatan Penggugatadalah pihak yang menganggap hak dan/atau konstitusionalnyadirugikan oleh PT.

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan PKWT dan/atau penyerahansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja (PPJP) wajid membuat laporan tertulis setiaptriwulan tentang perkembangan pelaksanaan PKWT kepada instansiyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kotauntuk selanjutnya dilaporkan kepada Gurbernur Jawa Timur Cq. KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi JawaTimur;(6).

Gurbernur Jawa Timur;(2).