Ditemukan 63 data
100 — 25
.;10 Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUUXII/2015 padapertimbangan Mahkamah pada halaman 72 paragraf kedua mulai dari baris keenambelas sangat jelas diuraikan bahwa ketika seseorang mantan narapidanaselesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur111213bahwa dia adalah mantan narapidana yang bersangkutan dapat mencalonkan dirimenjadi gubernur, bupati dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatanpublik atau jabataan politik yang pengisiannya melalui pemilihan
86 — 36
2003 pada dasarnyamenyatakan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusipersonalia, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa oleh karenajabatan personalia yang dijabat oleh Penggugat telah terjadi perselisihan hubungan26industrial, maka patut dan wajar segala hal yang berhubungan dengan segala urusanpersonalia diambil alih untuk sementara oleh general manager selaku tenaga kerjaasing akibat kekosongan jabatan HRD dan Seo Joon Hoo selaku General Managerbukanlah sebagai jabataan
124 — 91
PetrusHamadi menggantikan almarhum;Bahwa, menurut saksi dalam adat Tobati jika seorang Ondoafi meninggal makagelar Ondoafi tersebut turun ke anak ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangansaksi semuanya tidak benar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:.Ralphque Rumaseuw di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa, ahli bekerja di BPN(Badan Pertanahan Nasional) Kota Jayapura, sejaktahun 2009;Bahwa, menurut ahli saat ini jabataan
96 — 53
Pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca : (1) Masa Jabataan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggalpelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.B.
73 — 86
Gugatan PrematureBahwa atas Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihakadalah hal yang sangat tergesagesa karena Tergugat IV bekerja sebagaiprofesi yang terikat kepada aturan vang melekat dengan jabataan sebagaiNotaris dan daiam Posita maupun Petitium menuntut Tergugat IV untukbertanggung Jawab secara renteng membayar ganti kerugian Penggugatsementara Akta maupun Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat IV belumada Putusan Hukum yang tetap dan berkekuatan hukum sehingga oleh dankarena itu
Elektison Somi
Termohon:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
251 — 175
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabataan Menteri PendididanDan Kebudayaan Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38421/MPK.A/HK/2020, tanggal 30 Maret 2020 telah memberikankuasa kepada:1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED.;2. Simul, S.H.;3. Ahmad Mudzaffar , S.H., M.H.;Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN. JKT.4. Muhammad Ravil, S.H.,M.M.;5. Qurrati A'Yun, S.H.;6. Heru Adi Nugroho, S.H.;7. Mala Hayati, S.H.,M.H.;8. Paulus Katan Tapun, S.H.;9. Rocky Yohanes, S.H.;10.
MARZUKI
Tergugat:
KEPALA DESA BELANTING KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
202 — 95
Kepala Dusun Otorita atas nama MARZUKI telah memalsukantanda tangan Rt, atas nama AHMADYANI selaku saksi dalamsurat pernyataan Jual beli / Ganti Rugi, tanah tersebut karenatindakan dan perbuatan Kepala Dusun Otorita atas namaMARZUKI sangat bertentangan dengan sumpah jabataan yangtelah di ucapkan pada waktu pelantikan dan tembusannya disampaikan Kepada Yang terhormat Camat Sambelia dan ketuaBPD Belanting,9.
127 — 43
eksepsi tersebut hanya akan diputus bersamasama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarabersamasama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:1 Gugatan Penggugat Kabur; Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Gugatan harus memuat : 2222 2a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atauKUASQNYQ; ~~ 7222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnb Nama, jabataan
71 — 36
Nama, jabataan, dan tempat kedudukan tergugat ;c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan olehPengadilan ; 22 2 222 = 2= = ==Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yangpada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan azasazas umumpemerintahan yang baik.
74 — 23
Dengan diterbitkannya SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6September 2013, secara hukum mengakibatkan Penggugat kehilangan haksebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabataan 2009 Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUNPLGBahwa secara hukum hakhak Penggugat telah terlanggar dengan terbitnya objeksengketa tersebut yangmana objek sengkta tersebut diterbitkan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan denganasasasas
44 — 11
Indomarco Adi Prima dengan jabataan sebagai PickerPacker;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, mendapatkan gaji perbulan dariPT. Indomarco Adi Prima tersebut berdasarkan UMR sejumlah Rp1.800.000,00 (satujuta delapan ratus ribu Rupiah).
140 — 41
ZAKARIAS PATIHERU Bahwa Saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaknimasalah tanah dusun dati di petuanan Negeri Waai KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah ; Bahwa Saksi tahu sengketa tersebut karena tanah dusun Saksiberbatasan dengan tanah keluarga MASPAITELLA dan dusunPUtUNELU ; noone n nn nomen nner nnn nnn Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses pembebasan tanahuntuk proyek PLTU di Negeri Waai Kecamatan Salahutu KabupatenMaluku Tengah ; Bahwa Saksi termasuk TIM IX yakni dengan jabataan
SEFNAT PUNANA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA BARAT
125 — 34
Nama, jabataan, dan tempat kedudukan tergugat;C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan olehPengadilan;Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yangpada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umumpemerintahan yang baik.
1.ARIFIS
2.ASNI
3.NURLELI
Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.RAFLIS
2.ISMANIDA
210 — 122
Nama, jabataan, dan tempat kedudukan tergugat; c. Dasargugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan,Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakanyang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan azasazas umum pemerintahan yang baik.
68 — 29
H.Abdul Wahab, S.H. jabataan saat ituPenyelenggara Zakat Dan Wakaf padaKementerian Agama Kabupaten Demak PropinsiJawa Tengah ;Bahwa oleh karena Penggugat diangkat sebagaiKepala Kantor Kementrian Agama KabupatenDemak mulai definitif menjabat sejak tanggal 25Maret 2013 maka terhadap perbuatan hukumyang terjadi sebelum Penggugat menjabat adalahdi luar tanggung jawab Penggugat. Untuk itu BeritaAcara Pemeriksaan No lJ.Inv/BAP/R/PS.05/0166/2013 tanggal 16 Mei 2013 terhadap Sdr. H.FARIKHIN, M.Pd.l.
97 — 19
Tati menguasai obyek sengketa ada orang yang bernamaH.Hasan pernah mengontraknya selama 5 tahun lalu menurut cerita bapaknyasetelah itu HIHasan mengoperkan sewanya kepada H.Baco;Menimbang, bahwa sementara itu keterangan saksi Abdul Haris sebagaiPNS pada Kantor Kelurahan dengan jabataan sebagai Kepala Lingkungan yangtugasnya antara lain sebagai kolektor/penagih pajak (antara lain PBB)keteranganya lebih banyak mendasarkan pada bukti T.I.Il16 berupa DaftarHimpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (
TOMMY DANIEL PATAR HUTABARAT
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
329 — 167
Nama, jabataan, dan tempat kedudukan tergugat;c.
79 — 24
Nama, jabataan, dan tempat kedudukan tergugat;c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yangpada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a guo telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan azasazas umumpemerintahan yang baik.
71 — 10
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH) yangdisertai dengan foto copy KTP serta dilampiri dengan KTP aslinya pencairantersebut langsung berupa uang kas dari BUB Sumber.Bahwa pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan tanggal 15 Oktober2015 di pegang oleh Sdri Maya selanjutnya diteruskan oleh saksi sampai denganmasa jabataan Sdr. terdakwa dr.
Drs. FERY MOCH. INDRA SABU
Tergugat:
BUPATI TOJO UNA UNA
Intervensi:
MOH.IQBAL RAHMAT, SE
101 — 307
kemudian kalau kita telusuri di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak ada yangmengatur tentang pengangkatan pegawai atau proses pelelanganjabatan yang sementara berlangsung atau sudah berlangsungsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,karena persoalan itu demikian maka tidak mungkin persoalan itumenjadi berhenti sampai disitu dan ternyata ada surat dari Menpantanggal 29 Mei 2017 pada huruf c berkenaan dengan hal tersebutdi atas dan guna menjamin kesinambungan seleksi jabataan