Kenaikan Upah Tahun 2009 di PT. Indomobil Suzuki International/PT. IndomohilNiaga International dilaksanakan sebagai berikut :a. Nilai Inflasi =11,11% ;b.PeniJaian prestasi nilai C = 3,00 %c. Kemampuan Perusahaan (a / alfa) = 0Sehingga total kenaikan upah tahun 2009 sebesar 14.11 % ;Hal 6 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/20092. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh pekerja terhitung mulai tanggal 1Januari 2009.3.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kenaikan upahTahun 2009 sebesar 14,11% untuk pekerja dengan nilai prestasi kerja C dandibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2009 ;Memutuskan kenaikan upah Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pekerja ;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum ;Hal 7 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/20097.

IMNI / 377 / PENG /Ill / 2009 tentang, Kenaikan Upah Tahun 2009 sebesar 11 % untukPekerja dengan Prestasi Kerja C secara sepihak tanpa kesepakatandengan Tergugat ; Bahwa tindakan Penggugat memberikan Kenaikan Upah Tahun 2009sebesar 11 % secara sepihak itu merupakan pelanggaran Pasal 32 ayat2 PKB Tahun 20072009 karena kenaikan upah yang dilakukan dengansurat pengumuman No. ISI/024/PENG/III/2009, No.

Pasal 32 PKB Tahun 2007 2009 tegas mengatur :"Ayat (1)Kenaikan upah berkala terdiri dari Komponenkomponen sebagai berikut :a. Inflasi selama setahun berjalan untuk wilayah DKI dari Januari sampaidengan Desember ;b. Penilaian prestasi kerja ;c. Kemampuan Perusahaan ;Ayat (2),Besaran kenaikan upah berkala seperti dimaksud pada ayat 1DIRUNDINGKAN antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja."

Namun ditengah perjuangan untuk tetapbertahan hidup, Pemohon PK masih tetap memberikan kenaikan upah bagiseluruh pekerjanya.

Bahwa dengan pengenaan kenaikan harga sewa dari Rp. 30.000.000.

Bahwa adapun kenaikan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000, untuk waktuempat tahun dikarenakan pembayaran kenaikan Rp. 15.000.000, dibayar dimukaoleh Penggugat, sehingga Tergugat memberikan discount satu tahun tanpapengenaan biaya kenaikan;8.

diberikan discount kenaikan untuk tahun ke empat selama sewa satutahun dan dibebaskan dari biaya kenaikan Rp.0. 000.;10.

dengan syarat penggugat mendapatkan discount untuk tahun keempatdibebaskan dari kenaikan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000, dan tawaranPenggugat diterima oleh tergugat sehingga pembayaran kenaikan uang sewa/kontrak dibulatkan dengan jumlah total nilai kontrak yang ditetapkan yaitusebesar:e Nilai uang sewa/kontrak yaitu sebesar Rp. 30.000.000,e Ditambah kenaikan uang sewa/kontrak selama 4 (empat) tahun yaitusebesar Rp. 15.000.000, Total uang kontrak/sewa ruko yang dibayarkan oleh Penggugat kepadatergugat

Samanhudi no10 A Jakarta Pusat sesuai dengan peruntukannya, hingga 4(empat) tahun kedepan (2017) dengan syarat mewajibkan kepada Penggugatuntuk membayar uang sewa kepada Tergugat sebesar Rp.0. 000, per tahun tanpa diikuti kenaikan uang sewa karena kenaikan uangsewa sebesar Rp. 15.000.000, sudah dibayar oleh Penggugat kepada tergugatsebagai nilai kenaikan harga sewa sampai empat tahun (2017);7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugattersebut di atas;8.

DALAM KONPENSI ; ------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------- Menyatakan perbuatan Tergugat menetapkan upah tanpa menghiraukan permohonan bipartite dari PUK SP KEP SPSI PT King Halim Jewelry adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang undang Ketenagakerjaan; --------------------------------------------------------------------------------- Menetapkan kenaikan

upah Penggugat sama seperti Karyawan yang lain sebesar Rp 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013; ----------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan kenaikan upah Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013 sebesar Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 233.000,- x 11 bulan; ----------------------------------------------

KING HALIM JEWELRY mengajukan permohonanbipartit kedua tanggal 23 Januari 2013 untuk bipartit tanggal 8 Pebruari3 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Tergugat mengumpulkan superviser dan perwakilankaryawan di ruang makan karyawan menyampaikan pengumuman kenaikan upah tahun 2013sebagai berikut : Kenaikan upah tahun 2013 adalah selisih antara UMKtahun 2013 dengan UMK tahun 2012 (Rp. 1.700.000, Rp. 1.234.000,) sebesar Rp. 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), Kenaikan tersebut berlaku bagi

Apakah adil terhadap pekerja yang rajin dan pekerja yangsering absent / mangkir diberikan kenaikan upah yang sama?

perkembangan usahaPenggugat Rekonpensi pada khususnya ;Bahwa kenaikan upah terhadap karyawan untuk tahun 2013 adalah didasarkan padaevaluasi penilaian dan tingkat kehadiran dan mengakibatkan beberapa karyawan tidakmemperoleh kenaikan sebagaimana karyawan yang mempunyai nilai evaluasi dan tingkatkehadiran yang baik.

Tergugat Rekonpensiharuslah dihukum untuk taat pada keputusan kenaikan upah yang telah ditetapkan PenggugatRekonpensi ; Bahwa setelah diberikan kenaikan Tergugat Rekonpensi bukannya melakukan introspeksitetapi justru terus menerus mempersoalkan keputusan perusahaan tersebut.

Menetapkan barang bukti berupa : - 7 (tujuh) lembar surat usulan kenaikan pangkat asli milik Muhammad Syahdin Daulay, S. Pd, I, MM tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 7 (tujuh) lembar surat usulan kenaikan pangkat asli milik Muhammad SyahdinDaulay, S. Pd, I, MM dirampas untuk dimusnakan4.

I telahnaingkan dan SK kenaikan pangkatnya telah keluar dan saksi spontanterkejut dan menjumpai Sdri Nelli di Kantor Dinas dan melihat suratusulan kenaikan pangkat tersebut dan saksi juga menerakan kepada SdriNelli bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menandatangani suratpengusulan kenaikan pangkat An.

Nelli untukdiproses kenaikan pangkat selanjutnya,e Bahwa atas proses yang dilakukan oleh saksi Lenni Marlina Hasibuan, S.Pd Als.

Nelli untukdiproses kenaikan pangkat selanjutnya,Bahwa atas proses yang dilakukan oleh saksi Lenni Marlina Hasibuan, S.Pd Als.

28 Pebruari 2003 atas namaAGUNG SUSILO dan SK ~ Kenaikan Pangkat nomor823.2/475/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas namaAGUNG SUSILO; Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.13/144/042/ 2000, tanggal 16 Pebruari 2000 atas namaANGGA PRABOWO dan SK Kenaikan Pangkat nomor823.3/264/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama ANGGA PRABOWO;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor: 821.13/142/042/2000, tanggal 16 Pebruari 2000 atas nama FIA MAHAYANI, SEdan SK Kenaikan Pangkat nomor

atas namaFITA MARDIANA dan SK Kenaikan Pangkat nomor823.3/400/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama FITA MARDIANA ;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.12/187/420.406/ 2003, tanggal 28 Pebruari 2003 atas namaDILLA IRWANI dan SK Kenaikan Pangkat nomor : 823.3/294/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 atas nama DILLA IRWANI ;Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor : 821.12/187/420.406/ 2003, tanggal 28 Pebruari 2003 atas nama NOVITAHAPSARI dan SK Kenaikan Pangkat nomor :

nama SUYITNOdan surat kenaikan gaji berkala nomor 822.3/428/35.73.403/ 2010,tanggal 12 Januari 2010 atas nama SUYITNO.

dan surat kenaikan gaji berkala nomor822.3/552/35.73.403/2010, tanggal 12 Januari 2010 atas namaRIFA SANTIANA.

28 pebruari 2003 atas namaEKAWATI dan SK kenaikan pangkat nomor823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas namaEKAWATI dan SK calon Pegawai Negeri Sipil nomor813.2/125/420.406/2002, tanggal 10 April 2002 atas namaEKAWATI dan surat kenaikan gaji berkala nomor 822.3/522/35.73.403/2010, tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama EKAWATI; Surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor821.13/142/042/2000, tanggal 16 pebruari 2000 atas nama ESTIAMAMI dan SK kenaikan pangkat nomor823.3/1831/35.73.403/2007

Kenaikan gaji berkala ;2. Kenaikan gaji akibat dari dampak kenaikan UMP ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

No. 023 PK/Pdt.Sus/2008.Bahwa untuk kenaikan gaji berkala tahun 2004 sudah diberikan padabulan September 2004, namun kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP 2004belum dilaksanakan sampai saat ini ;Bahwa perundingan atas kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP2004 antara Pengusaha dan Pekerja atau Serikat Pekerja sudah dilakukanbeberapa kali sejak bulan Nopember 2003 namun belum dapat tercapaikesepakatan bersama sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan ;Bahwa perundingan bulan Maret 2004 tim

No. 023 PK/Pdt.Sus/2008.Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengenai kenaikan upahsebagai dampak kenaikan UMP Tahun 2003 yang terhutang sebesar3% dan kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2004sebesar 2,5% ;ll. Mewajibkan Pengusaha PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI(Persero) d.a. Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing, Jakarta Utara,membayarkan secara tunai berupa sebagai berikut :1. Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP Tahun 2003sebesar 3% dari upah untuk seluruh Pekerja ;2.

Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2004 sebesar2,5% dari upah, bagi Pekerja dengan upah antara Rp.700.000,sampai dengan Rp. 1.500.000, per bulan ;Ill.

Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2003 sebesar 3%dari upah seluruh pekerja ;2.

Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : 02065/KEP/F.48/87/SD, tentang Kenaikan Pangkat PengaturMuda Tingkat I/IIB, tertanggal 1 September 1987;2.11. Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : Ill.1310/01400/KEP/X/1991F, tentang Kenaikan PangkatPengatur/Gol.Ruang II/C, tertanggal 2 September 1991;2.12.

Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : IIl.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat PenataMuda TK I, Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;2.15. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 824/00064/SK/IV/2002,tentang Kenaikan Pangkat Penata Gol.Ruang III/C, tertanggal 04 Maret2002;2.16.

/X/Kep/1994.F, tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Tingkat ,Gol.Ruang II/d, tertanggal 1 September 1994 ) atas nama Ucu, diberi tanda buktiP.12;13.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00072/KEP/IV/1997.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda/Gol.RuangIIIA, tertanggal 15 Januari 1997 ) atas nama Ucu, diberi tanda bukti P.13 ;14.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda TK ,Gol.Ruang

Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : IIl.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat PenataMuda TK I, Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;3,15, Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 824/00064/SK/IV/2002,tentang Kenaikan Pangkat Penata Gol.Ruang III/C, tertanggal 04 Maret2002;3.16. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor824.3/00114/SK/KP/X/2004, tentang Kenaikan Pangkat Penata TK.I,Gol.Ruang III/d, tertanggal 01 September 2004;3.17.

Negara Nomor : Ill.1310/00369/X/Kep/1994.F, tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Tingkat ,Gol.Ruang II/d, tertanggal 1 September 1994;13.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00072/KEP/IV/1997.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda/Gol.RuangIII/A, tertanggal 15 Januari 1997;14.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda TK ,Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;15.Surat Keputusan

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPUT.44192/PP/M.XII/16/2013Pajak Pertambahan Nilai2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakMasukan sebesar Rp564.755.325,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp585.872.722,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp564.755.325,00

Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebesar Rp. 585.872.722,00Menurut Terbandingbahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding mengenakansanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) huruf c Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebesar Rp585.872.722,00;bahwa Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 mengatur

Pasal 13 (3) Undangundang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat Pemohon Banding telahmengkompensasikan kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diusulkan untuk menolak keberatan PemohonBanding dan mempertahankan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13

sebesar 100% yang ditetapkan olehTerbanding, sebab sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah 143 Tahun2000, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terlanjur dipungut dan disetor tersebut tetap dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan telah sesuai denganketentuan yang berlaku,Dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, maka pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100%atas Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut jelas salah dan tidak sesuai denganketentuan

yang berlaku;Sanksi kenaikan sebesar 100% sebab kompensasi Pajak Pertambahan Nilai yang tidakseharusnya tidak sejalan dengan ketentuan PP 143 Tahun 2000, dimana jika Pajak PertambahanNilai JLN dapat diakui sebagai Pajak Masukan maka sanksi kenaikan sebesar 100% tersebuttidak dapat diterapkan dan apabila Terbanding tetap tidak mengakui Pajak Masukan atas JLN,maka seharusnya dapat dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan KMK88/KMK.04/1991;Pendapat Majelisbahwa setelah Majelis mempelajari keterangan

SK Kenaikan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1998 ;b. SK Kenaikan Pangkat Pengatur/Golongan Ruang Il/c atas nama Penggugatper 1 April 2003 ;c. SK Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang IlI/datas nama Penggugatper 1 November 2003 ;Bahwa Penggugat dahulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Keuangan dan terakhir berdinas di Direktorat JenderalBea dan Cukai Kantor Wilayah VI Semarang Kantor Pelayanan.

SK kenaikan pangkat pengabdian Pengatur Tingkat I/Golongan RuangIl/d atas nama Penggugat per 1 April 2003 ;b. SK kenaikan pangkat pengatur/Golongan Ruang Il/c atas namaPenggugatper1 April 2003 ;c. SK kenaikan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1998 ;3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menerbitkana. SK kenaikan pangkat pengabdian Penata Muda/Golongan Ruang Ill/aatas nama Penggugatper 1 Nopember 2003 ;b.

SK kenaikan pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang ll/d atas namaPenggugatper1 April 2003 ;c. SK kenaikan pangkat pengatur/Golongan Ruang Il/c atas namaPenggugatper1 April 1998 ;d. SK kenaikan pangkat pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1993 ;4.

Coaster 13 Semarang) untuk usulan kenaikan reguler dari Il/ake Il/o ditolak oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan alasantidak ada peraturan yang mengijinkan kenaikan pangkat reguler setingkatlebih tinggi dengan dasar DP3 cukup. Kepastian dan demi keadilan hukumnarasumber kegagalan adalah di tangan Tergugat/ Terbanding/TermohonKasasi.

No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.

Menyatakan formula kenaikan upah berkala untuk tahun 2015 yang berlaku pada pekerja yang merupakan anggota dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada perusahaan Penggugat, adalah sebesar, Rp. 535.500,- +/ditambah ( 2% x/kali upah tahun 2014 ) ; ------------------------------------------3.

Bahwapadatanggal 25 Nopember 2014 Tergugat 1, 2 dan 3 mengirimkansurat dengan nomor 077/ORG/PUKSPSI/XI/2014 tentang permintaanpembahasan kenaikan upah tahun 2015 (Bukti P.1) ;2. Bahwa Penggugat mengundang Tergugat 1, 2, dan 3 untuk melakukanperundingan kenaikan upah pada 15 Januari 2015 bertempat di SPINDOHal. 2 dari 39 hal. Put.

surat nomor 003/PUK SPSI/II/2015 tanggal4 Pebruari 2015 tetap menyampaikan besaran kenaikan sebesar Rp.535.500 + (2 % x upah 2014) + Rp. 135.000 (Bukti P.7) ;Bahwa Penggugat memberikan surat jawaban nomor 006/Eks/DirHRD&GA/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 menyatakan tidak dapatmenerima usulan tersebut dan akan meminta mediasi di kantorKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta (Bukti P.8) ;Hal. 3 dari 39 hal.

(Bukti P.19) ;Bahwa kenaikan dan upah tahun 2015 yang ditawarkan oleh Penggugatadalah sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk padahalaman terakhir yang merupakan kesepakatan dari Penggugat dan ParaTrearegonigest (Bath PDI) geneecncreneerer ance eee reenactHal. 5 dari 39 hal. Put.

Memutuskan formula kenaikan upah tahun 2015 yang berlaku adalah Rp.535.500, + 2 % X upah tahun 2014 sesuai dengan Perjanjian KerjaBersama (PKB) Induk yang merupakan kesepakatan dari Penggugat danPele, SRO mmn mmm mmm nme a3.

BahwaPenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalilgugatannya angka (8), (7) dan (10) telah menawarkan beberapa opsiformula kenaikan gaji yaitu : (Nominal kenaikan UMK 2015) + (selisih UMSK 2014 dan UMSKa) (Rp. 510.000,) + (Rp. 25.500,) = Rp. 535.500, ;b) (Rp. 535.500,) + (1% x upah 2014) ;c) (Rp. 535.500,) + (2% x upah 2014) ;Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa pihakPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan upaya untukmembayar upah karyawannya dibawah standar

, 2009 dan setelahDirektur Sumber Daya Manusia IPB menyatakan cukup waktu untukpengusulan kenaikan jabatan tersebut.

Kenaikan Jabatan Guru Besartertanggal 12 Juli 2013.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) Tahun terakhir.;17.2.Bahwa Kenaikan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Ayat 2 dan 3 dan kenaikan jabatan fungsional dosensetingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) Tahun,diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalamHalaman 15 dari 30 halaman.

Pertanian danIPB. keputusan terakhir untuk menyetujui usulan kenaikan JabatanFungsional Dosen ke Guru Besar ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Tetapi justru tidakmenyetujui usulan kenaikan jabatan Guru Besar tersebut, walaupunTermohon Kasasi/Terbanding/T ergugat telah mengetahui bahwa semuapersyaratan substantif usulan kenaikan Jabatan Fungsional PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Guru Besar telah dipenuhiuntuk diusulkan oleh pihak IPB kepada Menteri Pendidikan Nasionalmelalui Dirjen Pendidikan Tinggi.

Yang selengkapnya pemohon kutipkan sebagai berikut :Pasal 18 undangundang Nomor 8 Tahun 19741 Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikanpangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan;2 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan,berhak atas kenaikan pangkat regular;3 Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerjaPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;4 Syarat syarat kenaikan pangkat regular adalah prestasi kerja, disiplin

2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;Halaman 11 dari 54 halaman.

PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipi yaitu : kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdiberikan apabila lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;Bahwa dengan mencermati secara seksama ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil lebih di tekankan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diberikanjika

lulus dalam ujian Penyesuaian kenaikan pangkat;Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Ayat ( 2 ) huruf e dan fakta bahwabenar Pemohon sudah di nyatakan lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijasah sesuaibukti Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Nomor :53527/PAN UKPPI/S1 HUKUM/10/2010 tanggal 11 Oktober 2011, makamenjadi tidak beralasan bagi Badan Kepegawaian Negara untuk tidakmemproses usulan kenaikan pangkat pemohon dengan dasar hukum Surat EdaranDirektur Jenderal Pendidikan

Dengan mencermati Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil aquo, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah permohonanadalah penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur,golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, gOlongan ruang IIl/a olehBadan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor D.2612/H.985/23tanggal 7 Juli 2011;Kenaikan pangkat bagi Pihak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil danpenolakan terhadap usul kenaikan pang kat Pihak Pemohon adalah fakta dibidang kepegawaia n.

Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE tanggal 18 Maret 2019;