Ditemukan 97329 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pasar modal Penanaman modal Permohonan penetapan modal Perjanjian meminjam modal Pengembalian modal usaha Perjanjian kredit Kredit modal kerja Jasa konsultasi Bumn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
407 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
    ., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT GaharuKapita Indonesia NPWP 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde);3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalamperkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang PencabutanIzZin Usaha Atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP:76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 TentangPencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita IndonesiaNPWP: 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;atauApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengankeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
261 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2004 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2004
Tanggal 15 September 2004 — Direktur Jenderal Pajak; Pt. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
127 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
245 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2007 — Upload : 31-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175K/PDT/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — Budi Koeswoyo; PT. BNI (Persero) Pusat Di Jakarta, Cq. PT. BNI (Persero) Cabang Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq.Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam; Helmi
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
82 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
380 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
176 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
207 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/KI/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
165 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
129 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
155 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2022
Tanggal 6 April 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
206 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
134 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
521 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
    PENANAMAN MODAL(BKPM)., tempat kedudukan di Gedung ManggalaWanabakti, Blok Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Nomor 44, RT. 005, RW. 004, Karet Semangi, Setiabudi,Jakarta Selatan 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Dr. Riyatno,S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/A.1/2018, tanggal 5 September 2018;ll. PT ADARO INDONESIA, beralamat di Menara KaryaLantai 22 23, Jalan H. R.
    Dalam penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa dalamsengketa a quo:a.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan ObjekSengketa dalam sengketa a quo yaitu Keputusan Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 1/7/1/IPPKH/PMA/2017 Tanggal 02Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk JalanProduksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan ProduksiTetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi AtasNama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur DanKabupaten Barito Selatan
    Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (+)381,69 (tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilanperseratus) hektar:Memerintahkan kepada Tergugat menunda Pelaksanaan ObjekSengketa dalam sengketa a quo yaitu Keputusan Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk JalanProduksi dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan ProduksiTetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi AtasNama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017Tanggal O2 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukung NyaPada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan ProduksiYang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor = 1//1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 02 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin PinjamPakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana PendukungNya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
154 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;