Bahwa Penggugat telah melakukan pengingkaran terhadap butir 5 diperjanjian yang Tergugat sebutkan pada Point 5 diatas dimana pada Tahun2015 dimana Penggugat masih terikat Ikatan Dinas dengan Tergugat,Penggugat ternyata telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) diUniversitas lain, tepatnya di Sekolah Tinggi IImu Komputer MuhamadiyahBatam dan terdaftar sebagai Dosen Tetap ;9.

Fotocopy Data Sistem tentang Penggugat yang terdaftar sebagai Dosentetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di STIKMuhammadiyah Batam, diberi tanda T6 ;. Fotocopy Surat Konfirmasi Nomor 088/YGH/UNIBA/XI/2017, tertanggal 20November 2017, D dari Yayasan Griya Husada Batam kepada Penggugat,diberi tanda T7 ;.

Tergugat, Penggugatmenyelesaikan pendidikan S2 (Magister Akutansi) di Universitas Batampada Tahun 2011 maka Penggugat memiliki kewajiban pengabdianselama 7 tahun di Universitas Batam yang mana masa pengabdiantersebut berakhir di November 2018 ; Bahwa Penggugat telah melakukan pengingkaran terhadap butir 5di perjanjian yang Tergugat sebutkan pada Point 5 diatas dimana padaTahun 2015 dimana Penggugat masih terikat Ikatan Dinas denganTergugat, Penggugat ternyata telah memiliki Nomor Induk DosenNasional (NIDN

IIIl/c R.1 berlaku sejak 1 juni 2010;: Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Slip Gaji Penggugat bulanSeptember 2015 sebesar Rp. 2.128.675, (dua juta seratus duapuluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);: Fotocopy dari Fotocopy berupa NIDN (Nomor Induk DosenNasional) Penggugat ST ADIFAR KACAYA;: Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Dekan Fakultas TeknikUniversitas Krisnadwipayana No. 582/F.01.09/FT/TU/IV/2016,Perihal: Keharusan menyelesaiakan S2 tanggal 6 April 2016 dansurat No. 1104/F.01.04

SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Bahwa akibat dari kelalaian dari pihak Fakultas Strata satu (S1) Penggugatmengalami keterlambatan membayar perkulihannya; Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa S2 yang pada saat sedang menyusunTesisi (Bukti P10 dan P11); Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkuliahan Penggugat sudah lunas ataubelum; Bahwa Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)/Tergugat menutup NIDN(Nomor Induk Dosen Nasional) dari Penggugat, karena pada saat kitamengecek pada pihak Propertis kita dapat melihat NIDN NIDN

TpgPenggugat masih terikat Ikatan Dinas dengan Tergugat, Penggugat ternyata telahmemiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di Universitas lain, tepatnya diSekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhamadiyah Batam dan terdaftar serta bekerjasebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi IImu Komputer Muhamadiyah Batamtersebut;5.

Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ternyata telah memiliki Nomor Induk DosenNasional (NIDN) dan telah menjadi dosen tetap di universitas lain;4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melanggar isi perjanjian yang telahdisepakati sebelumnya, maka pada tanggal 30 Januari 2018 Tergugat telahmemberhentikan Penggugat dan mewajibkan Penggugat mengganti biayaselama pendidikan S2 (Magister Akuntansi) sebesar 3 (tiga) kali biayapendidikan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;5.

Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dalil gugatanPenggugat angka 2 (dua) dalam kaitannya dengan masa kerja Penggugat, makamenurut Majelis Hakim bahwa masa kerja Penggugat dimulai sejak tanggal 06 Aprilsampai dengan tanggal 30 Januari 2018 (8 tahun 9 bulan) dengan status pekerjatetap;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 3 (tiga) mendalilkanbahwa Penggugat telah melanggar isi perjanjiannya dengan pihak Tergugat dimanaTergugat telan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

,M.Pd, NIDN : 1202028602merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No.057/SK.YPSDMMUI/X1/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah(gaji) terakhir sebesar Rp. 2.415.600,.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka KreditnyaKETERANGAN ATAS DUDUK PERKARAJawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : BahwaPenggugat Faradila Talib, S.Pd, M.Pd, NIDN 1202028602 merupakanDosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 057/SK.YPSDMMUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah (gaji) terakhirsebesar Rp. 2.415.600.Bahwa Penggugat adalah dosen STKIP Kie Raha Ternate yang

sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UUHalaman 13 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pat.SusPHI/2020/PN TteXl.nomor 14 tahun 2005 pasal 52 ayat 3 Dosen yang diangkat oleh satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gajiberdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang manahubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan padaperjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan NomorInduk Dosen Nasional (NIDN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka Kreditnya;KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARAlllJawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : BahwaPenggugat Faradila Talib, S.Pd, M.Pd, NIDN 1202028602 merupakanDosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 057/SK.YPSDMMUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah (gaji) terakhirsebesar Rp. 2.415.600.Bahwa Penggugat adalah dosen STKIP Kie Raha Ternate yang

2014 hingga tahun 2019, sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan BakriIsmail sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat, bahwapembayaran Tunjangan Hari Raya, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuaiketetentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuanganYayasandan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, selama ini didasarkan pada perjanjiankerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk DosenNasional (NIDN

., M.Si, NIDN.1124076801 jabatan TenagaPengajar;Bahwa Penggugat tidak menerima alasan yang digunakan sebagai dasarpemutusan hubungan kerja Tergugat, karena Penggugat tidak pernahmerasa melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah dituduhkanTergugat dan sebelum dikeluarkan SK pemutusan Hubungan Kerja pun,Penggugat belum pernah sekalipun dipanggil/dikonfirmasi terkait tuduhanyang saat ini dijadikan dasar pemberhentian/PHK kepada Tergugat tersebutataupun diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat;

Tarakan Nomor 567/1.043/DSTKHS tertanggal 12September 2014 Perihal Anjuran dan Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 30 September 2014 hingga saat ini tidakdilaksanakan/ditaati oleh Tergugat;Bahwa atas hal tersebut jelas dasar pemutusan hubungan kerja Penggugatsesuai Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bulungan Nomor 49 Tahun2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tenagakerja padaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan atas nama Tri IndraIswandi, S.E., M.Si, NIDN

Perihal :Permohonan penundaan/pembatalan pemindahan NIDN atas nama Ns.ZURIATI, Skep (NIDN 1003078102) dikarenakan Tergugat merupakandosen tetap STIKes CERIA BUANA yang telah direkomendasikan untukmelanjutkan studi S2 Keperawatan di Universitas Andalas dan telahmenerima beayasiswa dari YAYASAN CERIA BUANA, badanpenyelenggara STIKes CERIA BUANA (sesuai dengan perjanjian Akta notaris Nomor 61 tanggal 21 Desember 2010) serta telah pulamendapatkan beasiswa BPPS on going, namun setelah menyelesaikanstudi

Bahwa mengenai perpindahan home base Tergugat dari Stikes CeriaBuana ke Stikes Alifah Padang adalah telah sesuai dengan aturan,Tergugat telah dinyatakan bebas tugas (berhenti) sebagai dosen StikesCeria Buana berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan olehYayasan Stikes Ceria Buana pada tanggal 25 Desember 2011, danTergugat juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat EdaranDikti Nomor : 3387/E4.1/2012 tanggal 8 November 2012 untukperpindahan homebase dan pengusulan NIDN dalam wilayah Kopertismesti

., NIDN. 0230127901;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 189/AMIK.DCC-L/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, yang ditanda tangani Kepala Keuangan Kampus Kotabumi atas nama MERRI PARIDA, S.

., NIDN.0230127901;Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Kbu.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 189/AMIK.DCCL/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, yang ditanda tanganiKepala Keuangan Kampus Kotabumi atas namaMERRI PARIDA, S.

,M.Pd., NIDN. 0230127901 dan memang benar saksi yang membuat,menanda tangani dan memberi stempelnya.Bahwa menurut sepengetahuan saksi pengaktifan cuti dilakukanapabila ada mahasiswa yang mengambil cuti, namun demikianHalaman 25 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.

Kom;1 (satu) lembar tanda setoran kosong, yang diberikanRUDI HARYANTO, S.Kom kepada DALA FIRDANAbin SAMSI;1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 187/AMIK.DCCL/V/2015, 08 Mei 2015, yang dikeluarkan olehAkademi Manajemen Informatika dan Komputer DianCipta Cendikia (DCC) Lampung Kampus Pringsewudan ditanda tangani oleh Pembaniu Direktur atasnama PITRAWATI, S.Kom., M.Pd., NIDN.0230127901;1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 189/AMIK.DCCL/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, yang ditanda tanganiKepala Keuangan

Kom;1 (satu) lembar tanda setoran kosong, yang diberikanRUDI HARYANTO, S.Kom kepada DALA FIRDANAbin SAMSI;1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 187/AMIK.DCCL/V/2015, 08 Mei 2015, yang dikeluarkan olehAkademi Manajemen Informatika dan Komputer DianCipta Cendikia (DCC) Lampung Kampus Pringsewudan ditanda tangani oleh Pembantu Direktur atasnama PITRAWATI, S.Kom., M.Pd., NIDN.0230127901;1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 189/AMIK.DCCL/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, yang ditanda tanganiKepala Keuangan

Berita Acara tersebutdiatas maka Penggugat melakukan perbaikan serta membuatlaporan kemajuan komitmen kepada Tergugat II melalui suratNomor 110/SK/YBBI/VI/17 tanggal 20 Juni 2017 perihal LaporanKemajuan Komitmen, dengan menguraikan kemajuankemajuanyang telah dicapai oleh STKPI, yang pada pokoknya mengenai,yaitu:1. telah diajukan Borang Akreditasi kepada Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi (BAN PT) di Jakarta, akan tetapikarena dosen tetap yayasan yang mempunyai Nomor IndukDosen Nasional (NIDN

) hanya 1 orang maka BAN PT tidakbersedia menerima berkas Borang Akreditasi.2. telah diajukan kembali namanama dosen tetap yayasanyang memenuhi persyaratan NIDN melalui situs forlapPangkalan Data Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi (PDPTDIKTI), yaitu 10 (Sepuluh) orang sedangkan yang dalamproses administrasi (melengkapi berkas) sebanyak 8(delapan) orang.Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNbahwa disebabkan laporan kemajuan komitmen tersebut tidakmendapat tanggapan, maka melalui surat

Nomor204/SK/YBBI/XII/L7 tanggal 28 Desember 2017, Penggugatkembali membuat Laporan Kemajuan Komitmen terutamamengenai pengajuan namanama Dosen yang telah memenuhipersyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) melalui situs Forum Laporan Pangkalan Data PerguruanTinggi Pendidikan Tinggi ( Forlap PDPT Dikti) serta laporanperbaikan fasilitas kampus, pembenahan dan pengecatan kantoradministrasi, penantaan Labortarium (LAB) serta penegasanstatus tanah dan bangunan / gedung kampus Sekolah

Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia (STKPI)telah memiliki Dosen Tetap yang memiliki NIDN sebanyak 6(enam) Dosen dan telah juga diajukan namanama dosentetap lainnya untuk memperoleh Nomor Induk DosenNasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)sebanyak 6 (enam) dosen yang telah memenuhi syaratsesuai ketentuan yang berlaku..

atassemua penyelenggaraan akademik dengan memberi laporankepada pihak Tergugat Il dan bahkan sebelum dijatuhkan sanksiberat kepada Sekolah Yayasan Tinggi Kelautan PerikananIndonesia (STKPI), Penggugat masih tetap melakukan laporanproses akademik dengan suratsurat yang diajukan kepadaTergugat II :1) Surat Nomor 110/SK/YBBI/VI/17 tanggal 20 Juni 2017 TentangLaporan Kemajuan Komitmen;2) Surat Nomor 204/SK/YBBI/XII/17 tanggal 28 Desember 2017tentang Laporan Kemajuan Komitmen dan namanama dosenuntuk NIDN

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,dan suratsurat berharga lainnya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundangan, Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil, diperbolenkan seseorang mengganti danatau merubah nama, dimana dimaksudkan untuk membuat hal tersebut lebihbaik atau untuk kebaikan orang tersebut di kehidupannya ke depan,dimana dalam permohonan ini perubahan dimaksud adalah untukpersyaratan pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

Sedemikian, menjadi adil dan wajar pulaHalaman 6 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pat.SusPHI/201626.apabila Majelis Hakim menjatunkan putusan dengan menghukum paraTergugat untuk menyampaikan surat kepada KOPERTIS WilayahYogyakarta dan mengurus penghapusan NIDN (Nomor Induk DosenNasional) atas nama Penggugat yang tercatat sebagai Dosen Tetap UIIYogyakarta di KOPERTIS Wilayah Yogyakarta;Selain itu menjadi adil dan wajar pula apabila para Tergugat dihukum untukmenyerahkan Surat Keterangan Kerja, ijazah, dan

Uang Penggantian Hak sebesar Rp6.090.266,00;Selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusanberkekuatan hukum tetap;Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan surat keterangan bekerja,ijazah S1 dan S2, dan dokumendokumen profesi atas nama dan milikPenggugat selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusanberkekuatan hukum tetap;Menghukum para Tergugat untuk menyampaikan surat dan menguruspenghapusan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atas nama Penggugatyang tercatat sebagai Dosen

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2017Pensiun dimana surat Keputusan Pensiun diterima tanggal 13 Juni2014.Keterangan saksi dari pihak Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugatsaudara Muklas Adi Putra memberi keterangan yang tidak benar,bahwasanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernahmeminta bantuan untuk mengecek dan mendaftarkan pada pangkalandata Perguruan Tinggi di Dirjen DIKTI, sebab TermohonKasasi/T erbanding/Penggugat mempunyai keyakinan bahwapendaftaran NIDN adalah merupakan tugas kewajiban

2014 setelah melalui seleksi dan proper testoleh panitia yang dibentuk Yayasan bukan kewenangan saudara MuklasAdi Putra.Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga berkeyakinanbahwa bila Yayasan melakukan tugas dan kewajiban mendaftarkanNIDN ke pangkalan data perguruan tinggi akan diterima karenaTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah pada kondisi pensiun.Hal ini juga sesuai dengan pengalaman kejadian pada waktu terdahuluketika Ketua STIE Semarang dijabat oleh saudara Drs, AdenkSudarwanto, MM, NIDN

yang bersangkutan terhapus dipangkalan dataperguruan tinggi dimana waktu itu akan melaksanakan wisuda sehinggawisuda akan ditunda, atas bantuan dan fasilitasi KOPERTIS Wilayah VIJawa Tengah yang diuruskan Bapak Parwoto ke Jakarta, NIDN dapatkeluar lagi dan wisuda tidak jadi ditunda.Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan yang diberikan olehPemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat mengenai Posisi TermohonKasasi / Terbanding / Penggugat apabila tetap menjadi Ketua STIESemarang akan menghambat proses

., NIDN 1201058401merupakan dosen tetap di STKIP Kie Raha Ternate diangkatberdasarkan SK Nomor 035/SK.YPSDMMUI/VIII/2011 tanggal 1September 2013 dan menerima upah (gaji) terakhir Rp3.081.007,00yang terdiri dari gaji pokok Rp2.311.046,00 dan tunjangan tetap yaitu:Tunjangan Struktural Rp500.000,00, Tunjangan FungsionalRp37.125,00, Tunjangan Anak/Istri Ro162.836,00, dan TunjanganBeras Rp70.000,00 dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaidosen tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian kerja antaraPenggugat

Nomor 112/PID/2017/PT TJK6) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro,Progam Studi H.Pembuktian Perdata yang ditandatangani pada tanggal18 September 2015;7) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro,Program Studi H.Acara Peradilan Agama yang ditandatangani padatanggal 18 September 2015;8) 1 (satu) lembar Daftar Tunjangan Dosen LB BER NIDN FH Dosen LuarBiasa Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2014/2015bulan Agustus Tahun 2015;9) 1 (satu) lembar

Acara Peradilan Agama, yang ditandatanganipada tanggal 18 September 2015;1 (satu) lembar DAFTAR TUNJANGAN DOSEN LB BER NIDN FHDOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METROTAHUN AKADEMIK 2014/2015 BULAN AGUSTUS TAHUN 2015;1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa a.nRILLO BELLADO, tanggal 23 Agustus 2016;1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa a.nRAHMAT HADI SAPUTRA, tanggal 30 Agustus 2016;1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa a.nHARI RACHMADI, tanggal

disesuaikan dengan kemampuankeuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Halini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun 2005pasal 52 ayat 3 Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggiyang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkanperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang manahubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkanpada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saatpengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

Bahwa berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen pasal 60 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosenberkewajiban :a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat;b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilaidan mengevaluasi hasil pembelajaran;maka Kami Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapatmemberikan putusan tentang :1) Perintah Pengadilan Kepada Ketua STKIP Kie Raha Ternate untukmengusulkan pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

memeriksa dan memutuskannya,Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat sebagaimana yangtelah diuaraikan di atas bukan kewenangan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial untuk memeriksa dan memutuskannya, maka tuntutanTergugat tersebut di atas ditolak;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka VII Tergugat jugameminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan tentang :1) Perintah Pengadilan kepada Ketua STKIP Kieraha Ternate untukmengusulkan pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

kredit di Bank BTN Cabang Ternate sejak bulanSeptember 2018 sampai bulan April 2019 ke kas Tergugat (YayasanPengembangan Sumber Daya manusia Maluku Utara Indonesia) sebesarRp. 2.248.000/bulan dikali delapan bulan sebesar Rp. 17.984.000 MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut:> Bahwaterhadap tuntutan Tergugatpoin 1) diatas, Pengadilan HubunganIndustrial tidak berwenang memutuskan dan memerintahkan kepadaKetua STKIP Kieraha Ternate untuk mengusulkan pencabutan NomorInduk Dosen Nasional (NIDN

Ttedisesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikansejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 14tahun 2005 pasal 52 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mana hubungan kerja antaraTergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yangdisampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk DosenNasional (NIDN

keharusan atau ketentuan yan mengaturdosen tetap terdaftar di Kompertis;= Bahwa benar saksi dan juga Tergugat I pernah samasama kuliah program S2 diUI;= Bahwa benar sekitar tahun 1997/1998 Tergugat I pergi ke Inggris juga untukkuliah akan tetapi saksi tidak mengetahui persis apakah Tergugat I lulus atautidak dan benar setelah pulang dari Inggris, Tergugat I sempat mengajar kembalidi UKI sekitar 1 atau 2 tahun lamanya;= Bahwa benar saksi adalah dosen tetap di UKI dan terdaftar di Kompertis danmemiliki NIDN

( Nomor Induk Dosen Nasional );= Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I memilki NIDN;SAKSI 2.

DOLOKSARIBU,MIng.Sebelum memberikan kieterangan, Saksi lebih dahulu mengucapkan Janji danselanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut := Bahwa Saksi adalah dosen tetap tercatat dalam dokumen di Yayasan UKI,HRDRektorat dan juga di Kompertis sekarang dosen tetapo memiliki NIDN dibawahkoordinasi DIKTI;= Bahwa benar seorang dosen tetap yang memiliki homebase di satu PerguruanTinggi Swasta tiudak boleh menjadi dosen tetap di PTS lain tetapi diperbolehkanmengajar di PTS lain selama tidak menjadi dosen

tetap;= Bahwa benar saksi pernah mendapat bea siswa ke Luar Negeri,Jerman danPrancis tetapi kenyataannya tidak dibiayai oleh UKI;= Bahwa sepengetahuuan saksi,Tergugat I adalah Dosen Tetappada UKI karenasaksi dan Terfugat I pernah kerja bersamasama di UKI dalam mengerjakanbalance score card tahun 2004;= Bahwa benar NIDN ( Nomor Induk Dosen Nasional ) baru diberlakukan 5 (lima)tahuin belakangan ini;= Bahwa benar sebelum NIDN ,setiap dosen tetap dan karyawan tercatat memilikiNIPUKI ( Nomor Induk Pegawan

;TTL : Tanjung Jaya, 16 Maret 1989;Jenis Kelamin : Perempuan;Agama : Islam;Pekerjaan : Dosen Tetap pada Universitas Dehasen;NIDN : 0216038902;Alamat : Perum Kampung IQRA RT 26 RW 7 Kel. SawahLebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;Halaman 1 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2020 /PN BglDalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1.Jecky Haryanto, SH., 2.Epandri, SH., dan 3.

terhadapPerjanjian Tertanggal 24 Agustus 2014 dengan alasan Tergugat memilikikewajiban mengabdi selama 14 Tahun kepada Sekolah Tinggi IlmuKesehatan (STIKES) Dehasen (dalam posita poin 6).Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah premature, karena sampaidengan saat ini status Tergugat sampai dengan saat masih terdaftarsebagai Dosen di Universitas Dehasen Fakultas Ilmu Kesehatan halmana dapat terlihat pada identitas Tergugat dalam Gugatan yang masihtertera sebagai Dosen Tetap Pada Universitas Dehasen NIDN

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Dosen pada Universitas Proklamasi 45Yogyakarta, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :1) PENGGUGAT adalah Dosen Fakultas Psikologi dengan Nomor IndukDosen Nasional (NIDN) : 0517068301 ;halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Smn2) PENGGUGAT II adalah Dosen Fakultas Teknik dengan Nomor IndukDosen Nasional (NIDN) : 0509028601 ;3) PENGGUGAT Ill adalah Dosen Fakultas Ekonomi di UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN)

Fotocopy dari Print out, Data Forlap DIKTI Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) atas nama Dewi Handayani Harahap, M.Psi, selanjutnya diberitanda P4;5. Fotocopy dari Print out, Data Forlap DIKTI Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) atas nama Syamsul Maarif ST., M.Eng. selanjutnya diberi tandaP5;6. Fotocopy dari Print out, Data Forlap DIKTI Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) atas nama Muhamad Ali Sukrajap, SE., MBA, selanjutnya diberitanda P6;7.

Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.bahwa kedudukan saksi di STIE Semarang di Bagian Perpustakaan,dulu sebagai Staf Akademik;bahwa saksi pernah ditugaskan mengecek nomor induk dosennasional ketika bertugas sebagai staf Akademik dan hasilnya padabulan Februari 2014 terhitung masuk dalam semester genap yangdalam hal ini Penggugat status aktif sebagai dosen di Unes Semarangyang saya cek datanya dari Pangkalan Data.Dirjen Dikti bahwa saksi pernah berusaha mendaftarkan NIDN Penggugat diPangkalan Data Dirjen

Dikti yang saya memperoleh berkasberkasdari Penggugat, tetapi sebelumnya saksi searching data atas namaPenggugat dan hasilnya menyebutkan bahwa Penggugat status aktifsebagai dosen Unes dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat;sehingga pendaftaran NIDN tidak bisa dilanjutkanbahwa kalau NIDN atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalamhomebase data di STIE Semarang maka ijazah yang ditanda tanganiPenggugat sebagai Ketua STIE legalitasnya tidak diakui sehubungandengan nama Penggugat dalam Pangkalan

diberikan sejak tahun 2016,Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun2005 pasal 52 ayat 3 Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkanHalaman 18 dari 56 Putusan PHI Nomor 18/Pdt.SusPHI/2019/PN Tteperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang manahubungan kerja antara Tergugat dan Penggugatselama ini didasarkanpada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saatpengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

Bahwa berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen pasal 60 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,dosen berkewajiban :a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat;b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilaidan mengevaluasi hasil pembelajaran;maka Kami Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Ketua Dapatmemberikan putusan tentang :1) Perintah Pengadilan Kepada Ketua STKIP Kie Raha Ternateuntuk mengusulkan pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN

memeriksa danmemutuskannya,Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat sebagaimana yangtelah diuaraikan di atas bukan kewenangan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial untuk memeriksa dan memutuskannya, maka tuntutanTergugat tersebut di atas ditolak;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka VIII Tergugat jugameminta kepada Hakim Ketua untuk dapat memberikan putusan tentang :1) Perintah Pengadilan kepada Ketua STKIP Kieraha Ternate untukmengusulkan pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

sampai bulan April 2019 ke kas Tergugat (YayasanPengembangan Sumber Daya manusia Maluku Utara Indonesia) sebesarHalaman 46 dari 56 Putusan PHI Nomor 18/Pdt.SusPHI/2019/PN TteRp. 2.248.000/bulan dikali delapan bulan sebesar Rp. 17.984.000 MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut :> Bahwa terhadap tuntutan Tergugat poin 1) diatas, PengadilanHubungan Industrial tidak berwenang memutuskan danmemerintahkan kepada Ketua STKIP Kieraha Ternate untukmengusulkan pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN

inidisesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikansejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 14tahun 2005 pasal 52 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mana hubungan kerja antaraTergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yangdisampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk DosenNasional (NIDN

Nama / NIDN / NIDK Diberhentikan Diangkat dalamdalam Jabatan Jabatan1. Wahyu Prianto, S.H., M.H. Ketua Program Dekan FakultasNIDIN. 091338903 Studi Il mu Hukum Ilmu Hukum4. Muh. Hasyim, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas NIDN. 8860440017 Ilmu Hukum Oop Ny @ oO c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidaklagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontalmaupun vertikal:d.

Bahwa dari pernyataan yang Penggugat telah buat sendiri pada saatpengangkatan sebagai Dosen tetap Penggugat Jelas telah menyalahiPernyataannya tersebut;Selain hal tersebut bahwa diketauhi sebelumnya Penggugat adalah seorangNotaris maka sebelum menjadi Dosen tetap dengan Nomor Induk DosenNasional (NIDN) Penggugat sebelumnya diberikan Nomor Induk Dosen Khusus(NIDK) dengan jangka waktu yang diperpanjang apabila dianggap perlu danyang bersangkutan memilki Keahlian Khusus, yang dalam perjalannya karenakekurangan

dosen tetap pada saat itu maka Pengugat pengalihan atau Convertke Dosen Tetap tampa jangka waktu, dengan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) yang Terggugat Il Intervesi Ingin jelaskan disini bahwa pada saatpengusulan Dosen tetap tampa jangka waktu dengan Nomor Induk DosenKhusus (NIDK), salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari atasanProsfesi Notarisnya, dan ditemukan pada syarat ini Penggugat membuat suratIzZin yang memberikan bukanlah atasan Notaris, Bukan pula Ketua AsosiasiNotaris baik Pusat

tugasnya pribadinya sebagai dosendalam hal ini tidak pernah menyetorkan hasil mengajar dalam bentuk nilaiMahasiswa kepada Ketua Program Studi, dan rentan waktu 2020 hingga 2021sangat jarang menunaikan kewajibannya mengajar, sehingga dari sini saja dapatdillhat bahwa Penggugat dalam hal ini juga sebagai Dosen yang diberikantanggung jawab akademik Justru tidak menjalankannya dengan baik;Dalam hal lain Penggugat dalam salah satu tugasnya sebagai Dosen yang telahdiberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN