Ditemukan 1157557 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-04-2014 — Upload : 09-04-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 61/Pid.B/2014/PN. BJ Tanggal 1 April 2014 — WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING
42 — 19
42 — 19
mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Binjai, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjaiyang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING, telahterbukti bersalah dengan kekerasan atau ancamanancaman kekerasan memaksa seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat
memberi pertolongan kepadanya, diancam karenamelawan pejabat sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 212 KUHP dari Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdawka WING JHONTRAVOLTA SEMBIRINGALS WING selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bilah pedang/samurai yang terbuat dari besiwarna putih dengan gagang berbalutkan tali warna oren dan hitam, serta bersarungkankain warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.4 Menetapkan
PenuntutUmum dengan Dakwaan sebagai berikut:Primair :Bahwa ia terdakwa WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING pada hariRabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 wib ataus etidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Nopember ataus etidaktidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl Angrek/PERCUKAIAN No.2 E Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan kekerasan atauancamanancaman kekerasan memaksa seorang pejabat
yang sedang menjalankan tugas yangsah atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat,perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwamelihat dilakukannya penangkapan terhadap saksi Ninjai Nederlan olrh saksi SulisSutiono, saksi Jannes Sitohang,Ricardo Manurung masingmasing dari anggota Polisis,lalu terdakwa melarang
melakukanmembawa parang samurai untuk menakutnakuti atau menghalangi saksisaksi yang nota beneadalah anggota polri agar adaik Terdakwa yakni Ninja tidak ditangkapperbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan ancaman kekerasan, sehingga oleh karenanya maka unsur ini telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Primair dari Jaksa PenuntutUmum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Dengan ancaman kekerasan menghalangi Pejabat
Putus : 16-08-2007 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587K/PID/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR vs. H. DARUL HAKIM bin ABDUL HAKIM AB. MAS PURWANATO
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1587 K/PID/2007motor Grader merk Caetepilar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada sekitar bulan Oktober 2005 H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. MasPurwanata, berdasarkan Akte Notaris Dahlan, SH. Samarinda No. 81 tahun2003 selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI ditunjuk oleh GustiSyaifuddin Direktur PT.
Mas Purwanataterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menebang pohon di dalam hutan tanpa hak/ijin dari pejabat yangberwenang dan,Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007 Membawa alatalat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutantanpa ijin pejabat yang berwenang ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.
Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpahak/tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;2). Dengan sengaja turut serta membawa alat berat yang patut didugadigunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul HakimAB.
Gusti Amirmenebang pohon di dalam hutan tanpa hak//ijin dari pejabat yang berwenangdan " Secara bersamasama dengan Gusti Syamsuddin, SH. bin H.
Gusti Amirmembawa alatalat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpaiin pejabat yang berwenang " ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak jelasdalam amar putusannya mengenai barang bukti yang dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara yang lain, seharusnyabarang bukti tersebut dalam amar putusannya Dikembalikan kepada PenuntutUmum untuk digunakan dalam perkara lain a.n. H.
Register : 14-11-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 456/Pid.Sus/2014/PN Mtr Tanggal 1 Desember 2014 — - HAMDI alias HAM
52 — 14
52 — 14
Menyatakan terdakwa HAMDI alias HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/KI/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG vs PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
232 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG vs PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa pada saat pembacaan Putusan Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Mei 2020 Nomor : 022, 023, 024, 025,026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/IX/KIPSS/2018 secara elektronik dihadirioleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, dan menerima salinannya padatanggal 7 Juni 2020 Salinan Putusan dalam bentuk portable/pdf melaluisarana aplikasi WhatsApp kepada Pejabat
Putus : 18-02-2011 — Upload : 20-07-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 21-K/PM I-02/AD/II/2011 Tanggal 18 Februari 2011 — EDI ANTO
26 — 11
26 — 11
Tuntutan Pidana (Requisitoir) OditurMiliter yang diajukan kepada Majelis Hakim yangpada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Dengankekerasan memaksa seorang pejabat untuk tidakmelakukan perbuatan jabatan yang sah sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 211KUHP Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepadaMajelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan : Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
dakwaanOditur Militer,Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaiberikutBahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempatsebagaimana tersebut dibawah ini yaitu) pada tanggaltujuh belas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atausetidak tidaknya dalam tahun 2010 di Ma PolrestaPematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang hukumPengadilan Militer I02 Medan telah melakukan tindakpidanaBarangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa seorang pejabat
Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI AD dandiperintahkan oleh Papera untuk disidangkanperkaranya di Pengadilan Militer I 02 Medanberdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkaradari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/49310/X1/2010 tanggal 30 Nopember 2010.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi.Menimbanga7Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa seorang pejabat untukmelakukan perbuatan jabatan atau untuktidak melakukan perbuatan
Ancamankekerasan dapat dilakukan dengan caramenembakkan senjata api/pistol keatas,menodongkan senjata api atau mengacungkansenjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopanmisalnya dengan suatu) seruan yang mengutarakanakibat akibat yang merugikan jika tidakdilaksanakan atau diindahkan oleh siterancam.yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukantekanan terhadap seseorang sehingga orang itumau melakukan perbuatan yang dikehendaki sipelaku (Terdakwa).Yang dimaksud dengan Pejabat menurut Pasal 92KUHP
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu' : Edi Anto, SerdaNRP 21090019881289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Dengan kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukanperbuatan jabatan yang sah.432.
Putus : 29-09-2005 — Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064K/PID/2005 Tanggal 29 September 2005 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS ; IMAM SUBAGIO bin SUWARSO
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri tersebut karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa IMAM SUBAGYO BIN SUWARSO pada hariSelasa tanggal 7 September 2004 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulan September 2004, bertempat di dalamhutan RPH Kalirajut BKPH Kebasen KPH Banyumas Timur atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja menebang pohon, ataumemanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hakatau izin dari pejabat
saksi WARTIM yang disopiri oleh saksi RASID alias GARENGdan saksi SUPARNO (sopir cadangan), dengan tujuan untuk mengambilkayu ke lokasi hutan RPH Kalirajut BKPH Kebasen, sebelumnya Terdakwamenyewa truk tersebut dari saksi RASID alias GARENG denganmengatakan truk disewa untuk membawa kayukayu yang dilengkapidengan suratsurat (dokumen) ;Setelah tiba dilokasi di dalam hutan RPH Kalirajut BKPH KebasenKPH Banyumas Timur, Terdakwa melihat ada tumpukan gelondongankayu pinus, lalu Terdakwa tanpa ijin dari pejabat
.158.000, (Sseratus lima puluh delapan riburupiah) ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa PenuntutUmum tanggal 14 Desember 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Imam Subagyo bin Suwarso terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memunguthasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat
Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN.BKY Tanggal 8 Agustus 2012 — - Terdakwa JANU Anak DIHON
352 — 22
352 — 22
Menyatakan Terdakwa JANU Anak DIHON tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;3.
2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktuwaktu lain dalam bulanApril sampai bulan Mei tahun 2012 atau pada waktuwaktu lain dalamtahun 2012 bertempat di dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang,Kabupaten Bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasukdalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menebang4 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau izan dari pejabat
lama ke pejabat yang baru yang diserahkanhannya Stempel Desa Godang Damar saja;Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang tertera dalam SPT tersebutberupa apa;Bahwa setahu Saksi yang termasuk kawasan hutan lindung adalahdaerah hutan Bukit Bagan di desa Godang Damar, dan Bukit Tajam didesa Kinande;11 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi , 3.
Mekanisme = penerbitan = adalahmengajukan kepada Bupati;Pada hutan hak (lahan milik masyarakat), dokumen yang harus dimilikiantara lain adalah Surat Keterangan asal usul (SKAU)1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa yang memilikisertifikasi untuk penerbitan SKAU atau pejabat yang diberikewenangan;2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonankepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat capkayu rakyat)22 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberikewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;2. Jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
yang berwenang dalam hal ini Dinas KehutananKabupaten Bengkayang;34 Putusan JANU Anak DIHON (Alm)Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap tersebut, makamajelis berpendapat unsur menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izindari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian unsur iniharuslah dinyatakan telah terpenuhi;Ad. 3.
Register : 07-04-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Bwi Tanggal 29 April 2014 — TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN
28 — 10
28 — 10
Menyatakan terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;3.
Menyatakan Terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang Pasal 12 huruf b Jo.Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan,Perusakan Hutan, sebagaimana yang didakwakannya pada dakwaan alternatifPertama ;2.
berikut :PERTAMA :Bahwa terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN pada hari Sabtu Tanggal 1Februari 2014 sekira jam 06.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih termasuk dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Petak 95 D DusunAsem Bagus di Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang , perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berawal terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda motorHonda Supra X warna hitam No Pol P 6811YA dengan membawa sebuah golokmenuju kedalam kawasan hutan Perum Perhutani di petak 95D, sampai didalamkawasan hutan terdakwa tanpa ijin pihak perhutani atau pejabat yangberwenang memotong kayu jati yang sudah roboh dengan mempergunakansebilah golok menjadi 7 (Tujuh) bagian dengan ukuran panjang ratarata 100cm.e Bahwa
pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas,memuat,membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau dikawasanHutan tanpa ijin, yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagai berikut :e Berawal terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda motorHonda Supra X warna hitam No Pol P 6811YA dengan membawa sebuah golokmenuju kedalam kawasan hutan Perum Perhutani di petak 95D, sampai didalamkawasan hutan terdakwa tanpa ijin pihak perhutani atau pejabat
Menyatakan terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000, (Lima ratusribu rupiah) ;3.
Register : 28-07-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 497/Pid.B/2020/PN Jap Tanggal 26 Januari 2021 — ABRAHAM WALLY ALIAS ALI WALLY
73 — 47
73 — 47
Menyatakan terdakwa ABRAHAM WALLY alias ALI WALLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang mengakibatkan luka-luka;2.
tanggal24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2020/PN Jap1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atauancaman kekerasan melawan seorang pejabat
yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang mengakibatkanlukaluka, melanggar Pasal 213 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaanAlternatif Kesatu;2.
yangsedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang mengakibatkan lukaluka yaitu saksi korban VICTOR MEMBRI, perbuatan mana terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hariKamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wit saksi korban sedangpiket di Polres Jayapura bersama dengan anggota piket lainnya
Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yangmengakibatkan lukaluka;Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2020/PN JapMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Menyatakan terdakwa ABRAHAM WALLY alias ALI WALLY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengankekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yangsedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yangmengakibatkan lukaluka ;2.
Putus : 19-02-2008 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273K/TUN/2007 Tanggal 19 Februari 2008 — BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN ; vs. FATIZIDUHU HALAWA, SH.,
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Putus : 30-04-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/Pid/2020 Tanggal 30 April 2020 — ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR, DK
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593K/TUN/2005 Tanggal 4 April 2007 — BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH ; vs. LIKNER ULITUA SIAGIAN
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Praperadilan Praperadilan terhadap Penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai
Kata Kunci : Praperadilan, Praperadilan atas Penyegelan, Penyegelan Pejabat Bea dan Cukai, Penyegelan, Bea dan Cukai
PIDANA/1/SEMA 2 2019 1027 — 0
- Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan
Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan
Register : 02-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 19-K / PM.II-10 / AD / V / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Praka Pujiono
57 — 16
57 — 16
Menyatakan Terdakwa Pujiono, Praka NRP 31030838400585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama memungut hasil hutan tanpa hak atau izin pejabat yang berwenang. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Jati, Kab.Blora, Jawa Tengah atau setidaktidaknya di tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer I10 Semarang telah melakukantindak pidana"Setiap orang secara bersamasama maupun sendirisendiri dilarangmenebang, pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yangberwenang dan membawa alatalat yang lazim digunakan untukmenebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasanhutan tanpa izin pejabat yang berwenang" dengan caracara sebagaiberikut
Bahwa benar Terdakwa, Saksi4 dan Saksi5 beserta kawankawan yang lain dalam melakukan perbuatan ini tidak memiliki izindari pejabat yang berwenang sehingga pihak Perhutani telahdirugikan sebesar Rp 4.833.790 (Empat juta delapan ratus tiga puluhtiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).9.
Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.Bahwa mengenai semua unsurunsur tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :171.
Bahwa benar Terdakwa, Saksi4 dan Saksi5 besertakawankawan yang lain dalam melakukan perbuatan ini tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga pihakPerhutani telah dirugikan sebesar Rp 4.833.790 (Empat jutadelapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluhrupiah).2.
pidana :Setiap secara bersamasama dilarang menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanoa memilikihak atau izin dari pejabat yang berwenang dan membawa alatalatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang23yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelahpohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidakditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar padadiri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan
Register : 13-08-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 320/Pid.Sus/2014/PN Mtr Tanggal 1 September 2014 — - SENEDI
26 — 61
26 — 61
Menyatakan Terdakwa SENEDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ; 3.
Lombok Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa awalnya saksi SAHWAN dan saksi GEDE MERTAYASA mendapatinformasi bahwa terdakwa SENEDI telah memiliki dan menyimpan kayu hasil hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bahwa pada waktu
Lombok Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menerima,menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasilhutan kayu yang berasal dari kawasan hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi SAHWAN dan saksi GEDE MERTAYASA mendapatinformasi bahwa terdakwa SENEDI telah memiliki dan menyimpan kayu hasil hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksisaksi yang telahdisumpah sesuai agamanya, masingmasing pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Saksi SAHWAN didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengansaksi telah berhasil menangkap seorang laki laki yang diduga telah menebangdan menyimpan kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwajib yang manaia memiliki dan menyimpan
Setiap orang;12Zs. dengan sengaja melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan,3. tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,Ad.1. Unsur Seti rangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalahorang perseorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintaipertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalamsurat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu SENEDI.
Menyatakan Terdakwa SENEDI telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tidak pidana PENEBANGAN POHON DALAMKAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKANOLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEDI tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(limaratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;3.
Putus : 21-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN LANGSA Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Lgs. Tanggal 21 Nopember 2016 — 1. KYAW WIN,
2. NAI ONG JANU,
3. AONG MYO THU
4. NAI LAWI
122 — 15
122 — 15
NAI LAWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja masuk atau keluar wilayah indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2.
Bahwa para Terdakwa warga negara Myanmar masuk ke wilayahIndonesia (perairan Langsa) tanpa melalui pemeriksaan yangdilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasidan tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah danmasih berlaku.
PKFB 992 GT 54,95 adalah Ahongwarga negara Malaysia yang tinggal di Port Klang.Bahwa para Terdakwa tidak bertujuan untuk memasuki wilayahperairan Indonesia akan tetapi kapten/nahkoda kapal yang telahmembawa para Terdakwa memasuki wilayah perairan Indonesia.Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi (TPI).Bahwa para Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa kepelabuhan Kuala Langsa.Terdakwa 2.Bahwa
PKFB 992 GT 54,95 adalah Ahongwarga negara Malaysia yang tinggal di Port Klang.Bahwa para Terdakwa tidak bertujuan untuk memasuki wilayahperairan Indonesia akan tetapi kapten/nahkoda kapal yang telahmembawa para Terdakwa memasuki wilayah perairan Indonesia.Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi (TPI).Bahwa para Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa kepelabuhan Kuala Langsa.Terdakwa 3.Bahwa
PKFB 992 GT 54,95 adalah Ahongwarga negara Malaysia yang tinggal di Port Klang.Bahwa para Terdakwa tidak bertujuan untuk memasuki wilayahperairan Indonesia akan tetapi kapten/nahkoda kapal yang telahmembawa para Terdakwa memasuki wilayah perairan Indonesia.Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi (TPI).Bahwa para Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa kepelabuhan Kuala Langsa.Terdakwa 4.Bahwa
masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa)tanpa ada di terakan cap tanda masuk pada paspor oleh pejabatImigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN.Lgs Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 warga negaraMyanmar masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa) tanpamelalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi diTempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanpa memiliki dokumenperjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.BKY Tanggal 8 Agustus 2012 — - Terdakwa I MUSTADIN Bin MORSIB (Alm)
- Terdakwa II ASNENDI Bin JAMIAT
- Terdakwa III KADRI Bin PRANI
- Terdakwa IV HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN
353 — 32
353 — 32
HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KODRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV.
ASNENDI, Terdakwa Ill.KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atauizan dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di DusunKinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;Selanjutnya Terdakwa . MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III.KADRI, Terdakwa IV.
ASNENDI, Terdakwa Il.KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atauizin dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di DusunKinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;e Selanjutnya Terdakwa . MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III.KADRI, Terdakwa IV.
Mekanisme penerbitan = adalahmengajukan kepada Bupati;Pada hutan hak (lahan milik masyarakat), dokumen yang harus dimilikiantara lain adalah Surat Keterangan asal usul (SKAU)17 Putusan MUSTADIN Bin MORSIB(Alm), dkk1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa yang memilikisertifikasi untuk penerbitan SKAU atau pejabat yang diberikewenangan;2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonankepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat capkayu rakyat)1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberikewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;3.
KADRI adalah Saksi JANU(dalam berkas terpisah);Bahwa ketiga Para Terdakwa tersebut menebang kayu menggunakanmesin cinsaw;Bahwa pada saat diamankan kayu tersebut para Terdakwa tidak dapatmenunjukkaan suratsurat atau dokumen untuk menebang ataumemanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, paraTerdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi. 6.
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Pml Tanggal 21 Januari 2016 — ABDUL SYUKUR bin IDRIS
32 — 0
32 — 0
Menyatakan terdakwa ABDUL SYUKUR bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 28-02-2007 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN ; PURNOMO bin SUCIPTO ; RUDI HERMANTO als RUDI bin ROHMAN
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN LANGSA Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Lgs. Tanggal 4 Oktober 2016 — MONTREE SAMA-AE.
86 — 10
86 — 10
Menyatakan Terdakwa MONTREE SAMA-AE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja masuk atau keluar wilayah indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
tuntutan pidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa MONTREE SAMA AE, pada hari Selasa tanggal 15Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016bertempat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indoneisa, atau setidaknyadi tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa,dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melaluipemeriksaan oleh pejabat
imigrasi Klas Il Langsa danmelaksanakan semua tugas serta tanggung jawab pada seksipengawasan dan penindakan Keimigrasian juga bertanggungjawab kepada pimpinan terhadap kinerja anggota yang beradadibawah saksi.Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa)tanpa ada di terakan cap tanda masuk pada paspor oleh pejabatImigrasi di Tempat Pemeriksaan lImigrasi (TP).Bahwa Terdakwa warga negara Thailand masuk ke wilayahIndonesia (perairan Langsa) tanpa melalui pemeriksaan yangdilakukan oleh Pejabat
PKFB 669 GT. 67.20 telah memasuki wilayahIndonesia.Bahwa Terdakwa memiliki No. 945531 yang dikeluarkanKementerian Luar Negeri tanggal 08 April 2011 sampai dengantanggal 07 April 2016.Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi (TPl).Bahwa Terdakwa dan ABK beserta barang bukti dibawa kepelabuhan Kuala Langsa.Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.LgsMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang
Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi (TPl). Bahwa Terdakwa dan ABK beserta barang bukti dibawa kepelabuhan Kuala Langsa.