PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; DEDI NUGRAHADI ; PT. CIPTA SELERA MURNI

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. TARAMULTI MANDIRI

Sinamartin mengadukan hal tersebut kepadaPegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kotamadya Tangerang dan atas anjuran Pegawai Perantara juga tidak adakesepakatan maka masalah ini diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat Bandung. Sesuai denganprosedur dan putusan yang telah dikeluarkan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat Bandung No. 403/U/12/IX/2000tanggal 27 September 2000 yang berbunyi :1.

Sinamartin sendiri telahmengakui adanya masa evaluasi selama 6 bulan merupakan fakta dankemudian menolak mengingkari pengakuan sendiri;Hal ini sebenarnya Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dapat menilainya sebagai bukti bahwa sebagai karyawanSdr. F. Sinamartin sangat tidak bisa dipercaya apalagi bagi seorangdengan jabatan penting dalam perusahaan nilainilai seperti tersebut adaHal. 3 dari 11 hal. Put.

Sinamartin telah terungkap dalampersidangan baik di Perusahaan, maupun dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Bandung dan di PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) namun tidakdikembangkan sebagai suatu ungkapan bukti ketidak jujuran sepertiditutup kKemudian diungkapkan kekeliruan Penggugat dalam hal proseduryang ditempuh diharuskan membayar pesangon dan gaji berjalan selama6 bulan 100% kepada karyawan;Bahwa masa kerja yang ada untuk karyawan F.

Sinamartin telah memutarbalikan fakta dalamkesempatan yang sangat penting sekalipun, terutama dalam sidangPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Perantara; Bahwa pekerja Sdr. F. Sinamartin bekerja hanya 6 bulan dan Penggugat harus membayar gaji 6 bulan selama tidak bekerja ditambah 2bulan pesangon dan 15% perumahan dan pengobatan, hal tersebutsangat tidak wajar. Penggugat (Pengusaha) tidak berkewajibanHal. 5 dari 11 hal. Put.

F.Sinamartin telah bekerja di tempat lain; Maka dengan demikian putusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) No. 4933/178/249/PHK/04.2001tanggal 2 April 2001 adalah tidak benar/tidak sah dan batal demihukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

NUGRAHA MITRA JAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

Waginodiserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahHal. 3 dari 7 hal. Put. No. 184 K/TUN/2002Propinsi Jawa Barat di Bandung dan telah memberikan keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengusaha PT. Nugraha MitraJaya dengan alamat Jalan Pembangunan II No. 23 Tangerang denganSdr. Wagino dengan alamat Jalan Daan Mogot No. 19 Lantai IIl, Grogol,Jakarta terhitung akhir bulan Agustus 1999;2.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. PADI ELEKTRONIK

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. ARIA LESTARI TEGUH ABADI

USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

. ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; P.T. WISATA TITIAN NUSANTARA

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ialah SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor852/777/1773/1X/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang KeputusanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Ramayana Lestari Sentosa denganSdr.

Dengan berdasarkan ad.5 dan ad.6 tersebut, maka Surat Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 patut dibatalkan;Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat seandainyadilaksanakan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan PusatNomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 juga demi efektifitaspemeriksaan perkara ini, maka kiranya Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat tersebut

ditunda terlebin dahulu pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015tanggal 14 Juli 1998 tentang Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT Ramayana Lestari Sentosa dengan Sadr. Budi Raharjo;3.

dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA

Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan

Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.

dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..

No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut

Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..

Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;

PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.

Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.

B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.

Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;

PUTUSANNomor : 510 K/TUN/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Drs. AnwarBaso Mapparessa, 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. DjokoMursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.

Siregar,SH., kKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P), berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari2001;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanPT. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Cilandak K.K.O.,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H.

Diwajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkanpelaksanaan putusan atau menempuh upaya hukum lainnya kepadaDepartemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur diSurabaya dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diJakarta;V.

Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya diSurabaya;Bahwa atas putusan tersebut kemudian Penggugat mengajukanbanding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat);Bahwa P4 Pusat dalam putusannya No. 829/313/978/XIII/PHK/62000, tanggal 14 Juni 2000, telah memutuskan sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya No. 338/3593/XIII/

No. 510 K/TUN/2001PELANGGARAN TERHADAP PASAL 13 UNDANGUNDANG NO. 22TAHUN 1957 JUNCTO PASAL 48 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 5TAHUN 1986.1.Bahwa Pasal 13 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 (vide bukti T.4)adalah mengatur hak prerogatif Menteri Perburuhan (Menteri TenagaKerja R.I.) mengenai kewenangan untuk membatalkan atau menundapelaksanaan putusan Tergugat/Pemohon Kasasi denganmendasarkan pertimbangan pada Pasal 17 UndangUndang No. 22Tahun 1957;Bahwa untuk menggunakan hak prerogatifnya tersebut MenteriTenaga

PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI

DASAR GUGATAN :1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) Nomor :1567/1570/2318/XVI/PHK/090002 tanggal 23 September 2002 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri denganSdr. Joko Haryani dan Sdr.

Bahwa selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,kemudian Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah JawaTimur memutuskan dalam putusannya Nomor 567/251/171/105.12002tanggal 6 Juli 2002 sebagai berikut:. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Pengusaha PT. Supra Alumunium Industri Jl. Raya KasriNo. 146 Pandaan Pasuruhan untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Pekerja :1. Sdr.

Timur di Surabayadan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruhanatau rnenempuh upaya hukum ke P4P Pusat di Jakarta;Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ;Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Pemerintah Kabupaten pasuruhan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi di Pasuruhan ;Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan banding kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat ( P4P ) (Bukti P) ;Bahwa atas permohonan Banding dari Penggugat maka PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah meneruskanpermohonan banding tersebut dan tas permohonan banding tersebutPanitia Penyelesaian Pwerselisinan Peroburuhan Pusat telah menjatuhkanputusannya Nomor :Bahwa terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan PerburuhanPusat tersebut Penggugat merasa keberatan karena putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat dalam pertimbangannyasama sekali

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1567/1570/2318/XVI/PJK/92002tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. AdhiKaronto;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi :Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Alumunium Industri untukmemutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ;CHARLES SILALAHI, DKK,

MITRABUSANA APPARELINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),