Ditemukan 2065491 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemusyawaratan
Penelusuran terkait :
Fatahillah ramli.
Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri;
H. moch. supriyadi
Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo
Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.
Ii. h. heri achmadi
Sh.
Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018
Desa trosobo
Kecamatan taman
Kabupaten sidoarjo;
- ahmad.sh melawan
- 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan)
- 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis
- 3.camat bantan
- 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Register : 17-02-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN MARISA Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mar Tanggal 29 Agustus 2022 — Amir Mahmud
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manunggal Karya, dkk
62 — 24
62 — 24
Amir MahmudBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manunggal Karya, dkk
Register : 20-03-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 04-07-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 38/B/2012/ PT.TUN.SBY Tanggal 8 Mei 2012 — MADUN vs BUPATI SAMPANG dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),
23 — 10
23 — 10
MADUN vs BUPATI SAMPANG dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), Desa Taman Sareh,Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berkedudukan di Desa TamanSareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Juli 2011 memberikan Kuasanya kepada :1. HAHMAD YULIANTO,SH 52. IMAM ASMARA HAKIM, SH; 3. ZAENAL FANDI, SH; 4.
Register : 29-02-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 23-03-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2016/PTUN-PL Tanggal 24 Maret 2016 — Penggugat:
ABDUN HANAU
Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OGOBAYAS
134 — 22
ABDUN HANAU
Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OGOBAYAS
134 — 22
Penggugat:
ABDUN HANAU
Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OGOBAYASKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketaFe > PearceABDUN HANAU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Desa Ogobayas, RT/RW 000/000Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, ProvinsiSulawesi Tengah Selanjutnya disebut Sebagal...............cccee eee PENGGUGAT;MELAWAN:BADAN PERMUSYAWARATAN
,dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Ogobayas Nomor : 141/5/BPDOGBYS/2016Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa TerpilihTanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pada tanggal24 Maret 2016 Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan PencabutanGugatan yang ditandatangani oleh Penggugat Principal atas nama ABDUNHANAU tertanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat telah
Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; 22222 n nnn nn neeMENETAPKANemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Paluuntuk mencoret perkara gugatan Nomor: 07/G/2016/PTUN.PL dari bukuregister Perkara; 222 enn en eee nnn n enna nee en een ennenensHalaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 07/G/2016/PTUN.PLembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugatsebesar Rp. 221.000; (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan
Putus : 10-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2011 Tanggal 10 September 2012 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR ; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR ; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
PUTUSANNomor 395 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR,yang diwakili oleh SULISRIADI, A.Md., Warga Negara Indonesia,beralamat di Desa Tanah Datar RT.003/RW.006, Kecamatan TapungHulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESARIMBA JAYA, yang diwakili oleh SUPENDI, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Dusun Harapan Jaya RT. 020 / RW.008, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Tapung Hulu,Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku KetuaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rimba Jayaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/395/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang PengesahanKeanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba JayaKecamatan Tapung Hulu;3.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBAMAKMUR, yang diwakili oleh Drs. WAKIMAN, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Desa Rimba Makmur, Kecamatan TapungHulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku KetuaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rimba Makmurberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/392/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang PengesahanKeanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba MakmurKecamatan Tapung Hulu;4.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARAINTAN, yang diwakili oleh SUNARTO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Desa Muara Intan RT.006/RW.003, Kecamatan TapungHulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Bertindak selaku KetuaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Intan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/371/2007,tertanggal 4 Juli 2007 tentang Pengesahan KeanggotaanPermusyawaratan Desa (BPD) Muara Intan Kecamatan Tapung Hulu ;5.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA,yang diwakili oleh HIMAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat diDesa Intan Jaya RT.04/RW.02, Kelurahan Intan Jaya, KecamatanTapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Bertindak selakuKetua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Intan Jayaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/393/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang PengesahanKeanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Intan Jaya, KecamatanTapung Hulu ;Kesemuanya dalam hal ini memberi
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 179/B/2017/PT.TUN.JKT; Tanggal 24 Agustus 2017 — SABIRIN;
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG;
M. PADELI;
76 — 57
76 — 57
SABIRIN;KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG;M. PADELI;
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG, Berkedudukandi Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, KabupatenBanjar, Provinsi Kalimantan Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017memberikan kuasa kepada : 1. H. GIYANTO, SH.;2. MURHAN ABIDIN, SH. dan; Hal 1 dari hal 12 Put. No. 179/B/2017/PT.TUN.JKT 3. SYAMSUL HADI, SH.
No. 179/B/2017/PT.TUN.JKTmencabut SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAIBAKUNG Nomor : 01 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN CALONPEMBAKAL TERPILIH; 4. MenghukumTerbanding /Tergugat dan Terbanding II Intervensi secaratanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding; 5. Atau bilamana majelis hakim tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkaradaam tingkat banding ini berpendapat lain, Mohon menjatuhkangRutusanyang seadiladilnya.
perkara yang dijilid dalam bundel A, dan bundel B, serta suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, akhirnya dalam rapatpermusyawaratan majelis hakim banding, dicapai kata sepakat bulat, bahwaputusan dan pertimbangan pengadilan tata usaha Banjarmasin perlu diperbaikitentang bagian pertimbangannya, yang akhirnya menjatuhkan putuspdan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini ; KoMenimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa>dalam perkara ini adalah ;P Keputusan Badan Permusyawaratan
MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
No. 179/B/2017/PT.TUN.JKTDemikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada Kamis, 24 Agustus 2017oleh kami, Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum Hakim/Ketua Majelis,T.SJAHNUR ANSJARI,S.H.M.H dan H.SYAMSIR ALAM,S.H.,M.H masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H.
Register : 17-03-2011 — Putus : 27-04-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 23 / B/ 2011 / PT.TUN.SBY Tanggal 27 April 2011 — KEPALA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSARI VS DWI SUKAMTO
66 — 17
66 — 17
KEPALA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSARI VS DWI SUKAMTO
Register : 07-09-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 182/B/2020/PT.TUN.MDN Tanggal 6 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BENTENG HULU Diwakili Oleh : BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BENTENG HULU
Terbanding/Penggugat : SADAM, S.Si
35 — 20
Terbanding/Penggugat : SADAM, S.Si
35 — 20
Pembanding/Tergugat : BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BENTENG HULU Diwakili Oleh : BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BENTENG HULU
Terbanding/Penggugat : SADAM, S.SiBADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) KAMPUNG BEN2. TIM PENGAWASTENG HULU, berkedudukan di Jalan Mulia RT.11/RK.03 Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;Dalam hal ini memberi kKuasa hukum kepada: 1.JONEFENDI,SH.,M.H, 2. ASRAFLI, S.H, M.H., 3.
Register : 13-08-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 360/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Tanggal 15 Maret 2016 — Advokat M.TAUFIK BUDIMAN,SH,Cs >< MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
100 — 30
100 — 30
Advokat M.TAUFIK BUDIMAN,SH,Cs >< MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNo.I/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata TertibHalaman 32 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN. Jkt.
(Bukti T4) Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNo.I/MPR/2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/ 1999 TentangPeraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia, Pasal angka 31 menyatakan : "BentukbentukputusanMaie/'s ada/ah: (Bukti T5)a. Perubahan UndangUndang Dasar; b. Ketetapan Maje/is Permusyavaratan Rakyat;C.
UndangUndang Dasar 1945;2 Ketetapan Maje/is Permusyawaratan RakyatHalaman 33 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN.Jkt.
RakyatRepublik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang PerlunyaPenyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1)Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.5.
Bukti P6 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : II/MPR/1999 tentang Peraturan TataTertio Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.Perubahan Keempat atas UndangUndang Dasar 19457. Bukti P7: yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.Surat Pernyataan Anggota DPR / MPR RI atas nama : H.8. Bukti P8: EPYARDI ASDA/No.
Register : 13-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 5 Juni 2014 — MUHAMMAD ROIS melawan KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAWAH TENGAH
80 — 30
80 — 30
MUHAMMAD ROIS melawan KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAWAH TENGAH
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2006tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);. Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa;.
Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut belum diketahui oleh Penggugatkarena Penggugat tidak diberikan fotocopy atau salinan surat KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah KecamatanRobatal, Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa SawahTengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
Sehingga pada tanggal 10Januari 2014, Penggugat memperoleh objek sengketa dengan melayangkanSurat Permohonan Indormasi dan Konfirmasi tanggal 10 Januari 2014 kepadaKetua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah,Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Surat tersebut ditanggapi dandijawab pada tanggal 13 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yangberisi informasi dan konfirmasi P2KD Desa Sawah Tengah.
Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yangdikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah TengahKecamatan Robatal, Kabupaten Sampang atas nama MATNASIR; Halaman 28 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.3)Memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengahuntuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah KecamatanRobatal Kabupaten Sampang
No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa SawahTengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dikeluarkan olehBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah KecamatanRobatal, Kabupaten Sampang atas nama MATNASIRMemerintahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengahuntuk mencabut Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia PemilihaKepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah dan membubarkan PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD
Register : 06-12-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2013/PTUN.SMG Tanggal 30 Januari 2014 — SUROTO melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABLIKAN, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG
62 — 21
62 — 21
SUROTO melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABLIKAN, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG
Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABLIKAN, KECAMATANREBAN, KABUPATEN BATANG;; berkedudukan di jalanDesa Cablikan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 85/PENDIS/2013/PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2013 tentang LolosDismisal ; 2.
tersebutpada Pemeriksaan Persiapan Pertama tanggal 24 Desember 2013,Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepadaPenggugat untuk melengkapi dan memperbaiki gugatannya;Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Kedua padahari Kamis, tanggal 2 Januari 2014, pihak Penggugat tidak hadir gunamelengkapi dan memperbaiki gugatannya dan untuk Tergugat hadirketua BPD bernama Maud, dan telah memberikan penjelasan kepadaMajelis Hakim terkait dengan Surat Keputusan Objek Gugatan yaituKeputusan Badan Permusyawaratan
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul sebesar Rp.255.000, (dua ratus lima puluh lima ribuDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis,tanggal 30 Januari 2014, oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI,S,H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA,SH., danESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H.M.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota.
Register : 12-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 25 Juni 2015 — FAJAR IBNU SAJARI VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MARGO MULYO
48 — 17
48 — 17
FAJAR IBNU SAJARI VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MARGO MULYO
Bahwa Penggugat dengan adanya objek sengketa yang ditetapkan oleh BadanPermusyawaratan Desa Margo Mulyo Nomor 3 Tahun 2015 telah dirugikandikarenakan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Margo MulyoKecamatan Tungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 ditetapkan oleh Tergugat selakuKetua BPD yang tidak berwenang 3.
Bahwa tindakan Tergugat selaku Ketua BPD dengan mengeluarkan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Margo Mulyo KecamatanTungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 merupakan tindakan yang tidak berwenangdilakukan oleh Ketua BPD Desa Margo Mulyo Tanggal 20 Januari 2015 ;4.
Menyatakan batal/ tidak sah surat keputusan Badan Permusyawaratan DesaMargo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 20Januari 2015 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESAMARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSIBANYUASIN PERIODE 2015 2021 ; 3.
Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BadanPermusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia; c.
Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaMargo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 20 Januari2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Margo Mulyo KecamatanTungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periode2015202 yn nnn3.
Register : 01-10-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 193/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 6 Nopember 2014 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAWAH TENGAH vs MUHAMMAD ROIS
23 — 0
23 — 0
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAWAH TENGAH vs MUHAMMAD ROIS
Register : 11-06-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 97/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 3 September 2013 — SUWADI melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPER KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO
112 — 42
112 — 42
SUWADI melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPER KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO
Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :SUWADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal diDesa Keper Rt.06 Rw.03 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama MANSUR,SH,Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Pengacara danPenasihat Hukum, beralamat di Perumahan Florencia Regency CF10Gebang Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 JuniBADAN PERMUSYAWARATAN
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha2 Bahwa dalam Pengugat adalah pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju atas suratkeputusan tersebut, sehingga tenggang waktu dihitung dari Penggugat merasadirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa, Desa KeperKecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 Mei 2013 sertakecurangankecurangan lainnya demi memuluskan pencalonan Ahmad JamaludinKusen sebagai Kepala DesaBahwa atas laporan tersebut Ketua Badan Permusyawaratan Desa telah membuatsurat pernyataan tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ketua BPDyang bernama H.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11Tahun2006;Tentang : Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa; 9 Bahwa dari semua peraturan perundang undangan tersebut; dikatakan secara jelasbahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Bukti T15..........Bukti T15 =: Kopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKeper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Nomor: 03/BPD.K/VI/TAHUN 2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan PenetapanCalon Kepala Desa Terpilih Desa Keper Kecamatan Krembung Kab.Sidoarjo tanggal 04 Juni 2013 (kopi sesuai denganaslinya);Bukti T16 =: Kopi Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa KeperKecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Nomor: 11/PPKD/V/2013Tanggal 10 Mei 2013 Hal.
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
PUTUSANNomor 369 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU,diwakili oleh JUPRI, kewarganegaraan Indonesia, tempatkedudukan di Dusun , RT 003 RW O02, Desa Air Limau,Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pekerjaan KetuaBPD Desa Air Limau;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. APRIL FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H.:2.
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa kami menolak segala dalildalil yang diajukan oleh Penggugatdalam surat gugatannya, kecuali secara tegastegas diakui kebenarannya;Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD)yang diwakili Jupri selaku Ketua BPD desa Air Limau tidak layak sebagaiPenggugat, karena BPD merupakan Badan Tata Usaha Negara dan
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuanketentuan tersebut diatas, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Limau,Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang diwakili oleh Jupri,tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, karenaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan Badan TataHalaman 44 dari 79 halaman.
Putusan Nomor 369 K/TUN/2016berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara.Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tidak sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa. Hal tersebut ditegaskanpada Pasal 23 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa"Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa".Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa beradadiluar struktur pemerintahan desa. Badan PermusyawaratanDesa menjadi lembaga yang mandiri.
Putusan Nomor 369 K/TUN/2016Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Register : 19-04-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 17-01-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2012/PTUN-KPG Tanggal 27 September 2012 — Nikodemus Imanuel Busi (Penggugat)
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Silu (Tergugat)
227 — 155
227 — 155
Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Silu Nomor : 04 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Silu Periode 2011-2017 Dalam Wilayah Kecamatan Fautmolo Kabupaten Timor Tengah Selatan ;---------------------------------------------------------------------4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Silu Nomor : 04 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Silu Periode 2011-2017 Dalam Wilayah Kecamatan Fautmolo Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----------------5. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Terpilih periode 2011-2017 6.
Nikodemus Imanuel Busi (Penggugat)Ketua Badan Permusyawaratan Desa Silu (Tergugat)
OBYEK SENGKETA $:= Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Silu Nomor : 04 Tahun 2012tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa SiluPeriode 20112017 Dalam Wilayah Kecamatan Fautmolo Kabupaten TimorTengah Selatan ; ++ 222 non nnn non nnn nnn nn nnn nn en nee ene neeIl. DASAR ATAU ALASAN GUGATAN %:: 27202022222 0222 ene ene ene nnn1.
Bahwa Terhadap Obyek Sengketa Penggugat, maka Tergugat menyatakan Tidakbenar, karena pemilihan Desa Pertama (I) tanggal 11 April 2011 tidak ada SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa, yang ada surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa adalah Pemilihan Desa Ulang tanggal 28 Februari 2012 ;Il. TENTANG DUDUK SENGKETA $:1.
Bukti T.1: Fotocopy Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa Silutertanggal 20 Maret 2012, dan Keputusan BPD Silu Nomor : 4Tahun 2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan CalonTerpilih Kepala Desa Fautmolo Periode 20112017 Dalam WilayahKecamatan Fautmolo, serta Daftar Hadir Rapat Keputusan BPDTentang ...2. Bukti3. Bukti4. Bukti5. Bukti6.
Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Silu Nomor :04 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih KepalaDesa Silu Periode 20112017 Dalam Wilayah Kecamatan Fautmolo KabupatenTimor Tengah Selatan ;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yangterdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis,FADHOLY HERNANTO, SH.,MH. dan SUDARTI KADIR, SH., Masing masingsebagai Hakim Anggota.
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
86 — 36
86 — 36
BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
PUTUSANNomor : 29/G/2015/PTUNPLGDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,di Jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU, yang diwakili olehJUPRI Warga
Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yangdiwakili Jupri selaku Ketua BPD desa Air Limau tidak layak sebagai Penggugat,karena BPD merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Jupri selaku Ketua BPDmerupakan Pejabat Tata Usaha Negara.
Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yangdiwakili Jupri selaku Ketua BPD Desa Air Limau tidak layak sebagai Penggugat karena BPD merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Jupri selakuKetua BPD merupakan Pejabat Tata Usaha Negara; 2.
diajukanPenggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagai berikut : Menimbang, bahwa status Penggugat terhadap keputusan obyeksengketa adalah pihak yang namanya dituju dalam keputusan obyek sengketa (videbukti P5 = T29) oleh karena dalam keputusan obyek sengketa tercantum namaDesa Air Limau sebagai salah satu desa yang ditetapkan batas batasnya sedangkanPenggugat merupakan Badan Permusyawaratan
(Duaratus empat belas ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober2015 oleh kami DEW!
Register : 26-08-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 162/B/2014/PT.TUN.Sby Tanggal 8 Oktober 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KARANGROWO, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS vs BAMBANG SUBANDI
29 — 13
29 — 13
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KARANGROWO, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS vs BAMBANG SUBANDI
PUTUSANNomor : 162/B/2014/PT.TUN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan dalam sengketa antara : 20 once nn nnn nnn nnn nnn cnn nn nnn nnc nnnBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KARANGROWO, KECAMATANUNDAAN, KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Kantor Balai DesaKarangrowo, RT.004/RW.004 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yangdalam sengketa
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 78/G/2013/PTUN.SMG tanggal 3 Juni 2014, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, SuratSurat Bukti, KeteranganSaksiSaksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 162/PENHS/2014/PT.TUN.Sby tanggal 8Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaaan Putusan : TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa obyek perkara dalam sengketa ini adalah berupa : SuratKeputusan Badan Permusyawaratan
nso nnn nnn nnn connec nnn cnnnnnnnnnnnsMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan dari duduknya perkaradalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2013/PTUN.SMG tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan banding yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; e Menyatakan batal Keputusan Badan Permusyawaratan
Nomor : 147/745/29.07.10/2013 tanggal 8Oktober 2019 ; n nnn nnn nnn nnn mene nner ennnnn nnn nnnnannnnnnnannamennansBahwa berdasarkan data administrasi pendaftaran dan fakta hukum, Penggugattelah lengkap secara administratif sebagaimana Berita Acara serah terima berkaspenelitian persyaratan administrasi Kepala Desa Karangrowo yang dikeluarkan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa Karangrowo tanggal 2 Nopember 2013 ; Bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2013 telah menerbitkanKeputusan Badan Permusyawaratan
Register : 07-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — FAJAR IBNU SAJARI VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MARGO MULYO;
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAJAR IBNU SAJARI VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MARGO MULYO;
PUTUSANNomor 113 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:FAJAR IBNU SAJARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan Swasta, bertempat tinggal di Margo Mulyo RT 013RW 003, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya,Kabupaten Musi Banyuasin;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)MARGO MULYO, tempat kedudukan di Jalan
OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Margo MulyoHalaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2016(Tergugat) Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentangPenetapan Hasil Pemilinan Kepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan TungkalJaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Periode 20152021;B.
Putusan Nomor 113 K/TUN/2016Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 092 Tahun 2014 Tanggal 20 Desember 2014sehingga Penggugat sah secara Hukum dan administrasi sebagai calonKepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten MusiBanyuasin;Bahwa Penggugat dengan adanya objek sengketa yang ditetapkan olehBadan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Nomor 3 Tahun 2015 telahdirugikan dikarenakan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Margo Mulyo Kecamatan Tungkal
Jaya Nomor 03 Tahun 2015ditetapkan oleh Tergugat selaku Ketua BPD yang tidak berwenang;Bahwa tindakan Tergugat selaku Ketua BPD dengan mengeluarkanSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margo Mulyo,Kecamatan Tungkal Jaya, Nomor 03 Tahun 2015 merupakan tindakanyang tidak berwenang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Margo Mulyotanggal 20 Januari 2015;Bahwa tindakan Tergugat selaku Ketua BPD tidak berwenangmenetapkan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 2 Tahun 2007
Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Nomor 03 Tahun 2015,tanggal 20 Januari 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala DesaMargo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin,Periode 20152021;3.
Register : 16-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 310/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 14 September 2016 — GIGIH GUNTORO,ST MSI CS >< MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
52 — 34
52 — 34
GIGIH GUNTORO,ST MSI CS >< MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD1945 menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukansepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;4. Bahwa dalam Pasal 3 UUD 1945 menyatakan bahwa MajelisPermusyawaratan Rakyat menetapkan Undangundang Dasar dan Garisgaris Besar dari pada Haluan Negara;5.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor VIIIMPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983tentang Referendum pada konsiderans menimbang huruf amenyatakan "bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor V/MPR/1983 tentang Referendum tidaksesual dengan jiwa, semangat dan prinsip perwakilan sebagaidimanaatkan UndangUndang Dasar" dan huruf d menyatakan"pahwa untuk mengubah UndangUndang Dasar 1945Halaman
17 Putusan Nomor 310/PD0/2016/FT OKI.sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sepenuhnya menjadikewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat";Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 3 huruf amenyatakan "Maielis mempunyai tugas menetapkan UndangUndang Dasar dan Pasal 4 huruf f menyatakan Majelis mempunyaiwewenang mengubah UndangUndang Dasar dan Pasal 29 ayat (1)huruf a : Dalam memimpin
(Bukti T4);Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor Il/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua AtasKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor IV/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MaajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 1 angka 31menyatakan "Bentukbentuk putusan Maielis adalah: (Bukti T5) :a. Perubahan UndangUndang Dasar;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.
Keputusuan Majelis Permusyawaratan Rakyat;dan angka 32 menyatakan "Perubahan UndangUndang Dasaradalah putusan Majelis :"Mempunyai kekuatan hukum sebagai UndangUndang Dasar tidakmenggunakan Nomor putusan Majelis";Bahwa Hirarki peraturan perundangundangan yang berlaku saat ituadalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IIIMPR/2000 tentang Tata Urutan PeraturanPerundangundangan, Pasal 2 angka 31 menyatakan "Tata urutanPerundang merupakan pedoman dalam pembuatan aturanhukum
Register : 08-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 90/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 12 Juni 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) RENGEL, KECAMATAN RENGEL, KABUPATEN TUBAN. vs ZEN MAKMURI
46 — 11
46 — 11
permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ----------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY dengan perbaikan pada amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : --- Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat/Pembanding : -------------------- Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ; ----------- - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Pembanding (Badan Permusyawaratan
Mohamad Mokhtar ; ---------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat / Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa/BDP) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ( Pilkades ) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Mohamad Mokhtar ; ---------------------------------------------------- -
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) RENGEL, KECAMATAN RENGEL, KABUPATEN TUBAN. vs ZEN MAKMURI
Nomor : 90/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ;BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) RENGEL, KECAMATANRENGEL, KABUPATEN TUBAN, Berkedudukan di BalaiDesa Rengel Jalan A.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat( Badan Permusyawaratan Desa/ BDP ) Desa Rengel KecamatanRengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin ( Pilkades )Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban MohamadMokhtar ; 2 2 nnn nemo ne nnn nnn ne nn nnn ne ncn nnn nn nnn ncnas4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5.
MohamadMORKALAP ~nn nnn nnn nnn nn nnn tn rere ennnmennninmnnnnnmnnmnmnnnnMewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut SuratKeputusan Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa/BDP) DesaRengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilih ( Pilkades ) Desa Rengel Kecamatan Rengel KabupatenTuban Moharriad Mont alr 5 2sssnnsssmemnnennsscmmmmennnnenscmnnnnennsscninnMenolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya ; Menghukum Tergugat/Pembanding