peraturan yangada;e Bahwa untuk Para Terdakwa patut diduga telah melanggar Pasal 158UU RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Btubara,karena perbuatan melakukan kegiatan pertambangan tersebut sudahtermasuk dalam kegiatan operasi produksi dan karena tidakmempunyai IUP operasi produksi; Bahwa sanksi yang diberikan adalah di Pidana penjara paling lama10 tahun dan denda Paling banyak Rp 10.000.000, (sepuluh milyar),sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun2009 tentang pertambanagan

tertentu serta susunan Kristal teratur ataugabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau paduBahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangankumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi minyak dan gasbumi serta air tanah.Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambanganHalaman 7 dari 14; Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Sele Bahwa yang dimaksud IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangandalam wilayah pertambanagan

melakukan pengerukan/penggalian material,Ayakan pasir (sidi) yang dipergunakan untuk memisahkan materialHalaman 10 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amppasir dan bebatuan, dan adanya mobil truk pembeli pasir berupapasir cor; Bahwa pada saat itu saksimenanyakan pemilik/pengelola yangbernama I WAYAN SUKADANA darikKarangasem dan menanyakanterkait perijinan yang dimiliki oleh pemilik/pengelola namun pihakpemilik/pengelola I WAYAN SUKADANA tidak dapat menunjukan ijinusaha pertambangan /atau ijin pertambanagan

Pertambanagan Bumi Indonesia diKonawe Utara ;e Bahwa BBM jenis solar tersebut milik terdakwa II dan pengangkutan BBM jenissolar tersebut tidak memiliki izin angkut minyak solar dari pejabat berwenang ;e Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa II memperoleh solar tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perintah dari pimpinan PT.

Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakanIzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untukmelaksanakan Usaha Pertambangan, sedangkan pasal 1 angka 10 yangdimaksud dengan izin PertambanganRakyat yang selanjutnya IPR adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangandalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas dan Pasal 1 angka 11 UU NO. 4 Tahun 2009 yang dimaksud denganIzin Usaha Pertambanagan Khusus yang selanjutnya

MUHAMAD MARWANTO ASHARI ; Bahwa saksi menjelaskan saksi dengan team pada saat melakukan pemeriksaan,saksi menemukan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Sdr.MUHAMAD MARWANTO ASHARI yang tidak dilengkapi dengan ijin ; Kemudian dilokasi pertambangan saksi menemukan kegiatan pertambanagan denganmenggunakan alat berat berupa dua unit Bechoe merk KOMATSU type PC200 adapunhasil pemeriksaan Sdr.

dimasukan kedalam mobil truc tersebutadalah saksi Ferli yang bertanggung jawab dilapangan atas suruhan terdakwa.Bahwa jumlah batubara yang telah diambil atau ditambang oleh terdakwa tersebutadalah sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) mobil truck fuso muatan 20 (dua puluh) Tonatau sebanyak 1400 (seribu empat ratus) Ton dan dalam melakukan kegiatan penambanganbatubara tersebut terdakwa bersamasama dengan H.Muhammad Noeri Bin Bahusin tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu Jup (Ijin Usaha Pertambanagan

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PengadilanTinggi Mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usahaPertambangan , sedangkan IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan lugs wilayahdan investasi terbatas, sedangkan IUPK adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan di wilayah izin uasaha pertambanagan

Nomor 171/Pid.B/2014/PN.Tdnmacam yaitu IUP Ekplorasi, INP Operasi Produksi, IPR, IUPK Ekplorasi dan IUPKOperasi Produksi berdasarkan UU RI No.04 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara;Bahwa dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan yang berwenangmengeluarkan adalah Menteri ESDM, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai dengankewenangan masingmasing ;Bahwa tidak, areal yang boleh dilakukan aktivitas pertambangan adalah areal didalam wilayah pertambangan (WP) yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambanagan

Usaha pertambngan tersebut hanya dapat dilakukan olehh perusahaaan atauperseorangan apabila kepadanya telah diberikan juasa Pertambanagan.

Tanahtertanggal 22 Juli 2013;Dengan batas batas : Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian; Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M; Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai di atas telahdikelola secara turuntemurun menuruh adat istiadat yang berlaku diKabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugatsecara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensiserta menjadi lokasi Pertambanagan

DayaMineral Provinsi Jawa Tengah diperiksa sebagai ahli adanya dalam dugaan tindakpidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Jjin UsahaPenambangan.UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara besertaaturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah secara hukum berlaku bagisetiap orang yang melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayahhukum Republik Indonesia.Yang dimaksud dengan : Pertambangan , Mineral, Pertambangan mineral,Usaha pertambangan, jjin usaha pertambanagan

dalam hal ini pejabat yangberwenang) diberi wewenang untuk:a.mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitandengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutanatau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; danc.mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukumantara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai kehutanan.e Sehingga sudah barang tentu tidak diperbolehkan dan atau tidakdibenarkan untuk melakukan kegiatan pertambanagan

pukul 10.00 Wib;Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, penangkapan bertempat dilokasi penambangan yang terletak di Jalan Gambir Kelurahan PajintanKecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;Bahwa saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa suami saksi selamaini bekerja dilokasi pertambangan dan sebelum kejadian penangkapanterhadap suami saksi, saksi mengetahui kalau terdakwa pagi harinyapada hari Selasa tanggal 15 April 2014 pergi ke lokasi tambang untukbekerja;Bahwa dari hasil bekerja dilokasi pertambanagan

tidakberubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian ataumenjadi bahan baku industri.Pemurnian adalah Upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambangMineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatankemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logamsebagai bahan baku industri.Syarat dokumen yang harus di miliki melakukan kegiatan Pertambangan emasadalah: Wilayah izin usaha pertambanagan

Bahwa dalil Penggugat yang bahwasannya Penggugat adalahpihak yang membiayai pengurusan izin Pertambanagan Cv. Cikaduberkarya adalah tidak benar. Pakta yang sebenarnya adalah segalabiaya yang digunakan oleh penggugat untuk membiayai pengurusan izinIUP OP Cv. Cikadu Berkarya adalah menggunakan dana milik PT.Hyundai Sukses Mandiri dan Turut Tergugat Il sebesar kurang lebih Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). dengan janji Penggugat setelahizin selesai akan KSO dengan PT.

Bahwa dalil Penggugat yang bahwasannya Penggugat adalahpihak yang membiayai pengurusan izin Pertambanagan Cv. Cikaduberkarya adalah tidak benar. Pakta yang sebenarnya adalah segalabiaya yang digunakan oleh penggugat untuk membiayai pengurusan izinIUP OP Cv.

Bahwa penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan tergugatyang mengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan yaitu PT.MADHUCON PASIR MAKMUR untuk eksploitasi tanah penggugat denganpee yang diambil tergugat sendiri, juga menanami pohon kelapa sawit,sedangkan obyeknya adalah milik penggugat yang sudah ada buktikepemilikan atas nama penggugat;7. Bahwa tindakan tergugat yang mengakui dan mengizinkan perusahaanpertambangan yaitu PT.

Yang dimaksud dengan : Pertambangan , Mineral, Pertambangan mineral,1.e Usaha pertambangan, ijin usaha pertambanagan, IUP ekplorasi, IUP operasiproduksi, operasi produksi, Penambangan, Penjualan dan wilayah ijin usahapertambangan ( berikut ketentuan hukum yang berlaku ) Hal tersebut diaturdalam UU RI No. 4 tahun 2009, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dalamUndangUndang ini yang dimaksud dengan:Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama bekerja di PT IMKA(pertambanagan) yang kedua Di BRI, dan yang ke tiga juga sudah bekerjadan Mandiri . Bahwadari pernikahan Pemohon dan Termohon hanyamempunyai sebuahrumah dan yang membangun rumah tersebut adalah Pemohon namuntanahnya adalah warisan dari orang tua Termohon dan yang yangmenempati rumah tersebut sekarang adalah Termohon.

tertanggal 22 Juli 2013;Dengan batas batas : Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian ; Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M ; Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalus ; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;Bahwa adapun tanah milk Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolasecara turuntemurun menuruh adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat,dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuatlahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan