Hukum Penggugat/Pembanding,Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi/Terbanding ; === == 2= noo nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn naeBahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal23 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 258/G/2015/PTUNJKTtanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah albenjaneenkepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat Ill Intervensi/Teranding

(KuasaHukum Penggugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukankepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 30 Juni 2014 =;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 07 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 07 Juli 2014, Memori Banding mana telah diberitahukankepada Tergugat/Teranding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding

Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuanpernyataan banding masingmasing tanggal 29 Maret 2019;Bahwa Penggugat/pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 6 April 2019 sebagaimana surat tanda terima memori bandingyang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor682/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal O8 April 2019 dan pula telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Tegugat/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Teranding

disamping ituPengadilan Tinggi akan menambahkanpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dengan tidak dijadikannya PTHalaman5 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT PLKGawi Bahandap Sawit Mekar dan Koperasi Unit Desa Danau Alam Subur yanglahannya berada di lokasi obyek sengketa maka mereka akan dirugikan hakhaknyakarena keduanya tidak dapat mempertahankan hakhak penguasaan atas lahanyang mereka kuasai karena lahan mereka masuk dalam obyek sengketa antara paraPembanding/para Penggugat dengan Teranding

April2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat Il Intervensi/Terbanding denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR.tertanggal 14 April 2016 ; Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembandingmengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Mei2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding danTergugat Il Intervensi/Teranding

Surat Banding Nomor : 172/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012 ditandatangani oleh Direktur, berdasarkan pemeriksaanMajelis terhadap Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan PemegangSaham tanggal 10 November 2009 Nomor 37, diketahui bahwa Direktur,berwenang untuk menandatangani surat banding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Pemenuhan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakMenurut Teranding

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;-----------------------------MELAWANTERANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Even Organizer (EO), bertempat tinggal di Kota Semarang semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;-----------------

Akan tetapi eksepsiTergugat/Terbanding tersebut merupakan materi eksepsi danmerupakan persyaratan untuk dapat dilakukan gugatanterhadap isi perjanjian pada pasal 3;Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan tertanggal 07Oktober 2009 yang menjadi dasar Pengugat/Pembandingmelakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat/Teranding(bukti surat P2) ternyata pada pasal 4 = merupakanpersyaratan untuk dapat ditagihnya pembayaran fee atasjasa oleh Penggugat/Pembanding yang diatur pasal 3,yaituTergugat/Terbanding akan

Keberatan terhadap pertimbangan majelis yang berkesimpulan bahwaantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadiperselishan dan pertengkaran.Menimbang, bahwa kebertan ini tidak dapat dibenarkan, karena menurutPengadilan Tinggi Agama Jambi pertimbangan Majelis Pengadilan AgamaSengeti sudah didasarkan kepada terbuktinya faktafakta/indikasiindikasi,bahwa Penggugat/Teranding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkarakibat cemburu, telah didamaikan oleh keluarga dan kepala desadanMajelisserta

Pada saatdiajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Banyumas,Tergugat/ Pembanding sedang berada di Korea untuk bekerja danPenggugat/ Terbanding berada di Indonesia, bagaimana mungkinada pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mengetahui adanyagugatan ini; Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Teranding adalahtidak benar, dimana Tergugat/Pembanding tidak berpisahn tempattinggal dengan Penggugat/Terbanding, hanya pergi beberapa hariuntuk

banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan pengadilan NegeriRokan Hilir tanggal 16 Desember 2019 dan surat memori banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal13 Januari 2020, kepada Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbabanding II/ TurutTergugat Il dan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV masingmasing tanggal 16Januari 2020;Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Teranding

bea masuk yang berlasecara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/20tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pstanggal diundangkan;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 20tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Ai(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Teranding

Ipada tanggal 03 Maret 2014 serta Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan BandingNo 23 / Pdt G/ 2013 / PN Sgt kepada Terbanding I / semula Tergugat I tanggal 18februari 2014; ;Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semulaPenggugat melalui kuasanya tertanggal 04 Maret 2014 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan Terbanding I / semula Tergugat I padatanggal 19 Maret 2014, kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 06Maret 2014, kepada Turut Teranding

2016 dan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Bandingtersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding tanggal 1 Agustus 2016 Pada pokoknyaTergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinyaMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor40/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Teranding

berlaku secara umum.bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.01 1/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free TradeArea (ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Teranding

2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangtindang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ~%Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori banding tertanggal 17 Nopember 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2015 danMemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding,Tergugat Il Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi 2/Teranding

Nomor 181/PDT/2013/PTRPenggugat/Tergugat/Teranding, yang ternyata tidak ada hal hal baruyang perlu dipertibangkan, maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama,oleh karena perimbangan pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan dengan tepat dan benarsemua semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalamputusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkatbanding;Menimbang, bahwa dengan hal demikian, makapertimbangan pertimbangan hukum Hakim

berlakusecara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012,tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Teranding

Terhadap saksisaksi dari pihakPenggugat/Terbanding, pada pokoknya menerangkan bahwa antaraPenggugat/Teranding dengan Tergugat/Pembanding telah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi,Tergugat/Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga yangakhinya antara keduanya telah terjadi pisah ranjang dan kamar.

Pin,. yang ditandatangani olehISMAIL SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa padatanggal 2 Nopember 2017 telah memberi Kesempatan untuk memeriksa berkasperkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepadaKuasa Hukum Teranding semula Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2017untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,masingmasing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelahpemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut disampaikan