Ditemukan 634 data
Christian Pius Kaunang
Tergugat:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI
545 — 500
terhadap syarat Promosi, mutasi dan penghargaan selain diaturdalam pasal 82 dan pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor:96/G/2021/PTUN.JKTTentang Aparatur Sipil Negara, juga ditegaskan dalam Pasal 162Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa pengembangan karier,pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosimerupakan Manajemen karier PNS yang harus dilakukan denganmenerapkan prinsip Sistem Merit
101 — 48
Bukti P 12Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh KotaNomor : 821/116/BKPSDMLK/2017 tanggal 19 Januari2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)nomor : B651/KASN/2/2017 tanggal 28 Februari 2017hal Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Merit Sistemdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor800/977/BKPSDMLK/2017 tanggal 9 Agustus 2017 halTindak Lanjut Rekomendasi KASN
150 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
WalaupunPenggugat Rekonvensi/Tergugat beresiko tidak mendapatkan penilaianberupa merit. dan karir Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaikaryawan dipertaruhkan. Tetapi untuk kepentingan orang banyak termasukkepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat sendiri, PenggugatRekonvensi/Tergugat tetap menandatanganinya.
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
131 — 54
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;TERGUGAT telah memaksakan kehendaknya denganmelanggar ketentuan pengangkatan jabatan bagi para pejabatyang dipilih, seperti pengangkatan Pejabat Eselon 3b menjadiPejabat Eselon 2b tanpa melalui jabatan Eselon 3a sepertiyang terjadi pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perdagangan, KepalaDinas Perindustrian, Koperasi dan UKM danInspektur.Perbuatan TERGUGAT dalam pengangkatan jabatan a quotidak menggunakan sistim merit
Dalam Lampiran peraturan tersebut ditegaskankeharusan menggunakan sistim merit dalam penseleksian danpengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerjapada Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :7. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkankompetisi yang terbuka dan adil;2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dansetara;3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaanpekerjaanyang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;4. menjaga standar
persetujuan untuk dilakukan penetapan( BuktiTergugat) ;Tergugat telah memaksakan kehendaknya dengan melanggarketentuan pengangkatan jabatan bagi pejabat yang dipilih, sepertipengangkatan pejabat eselon Ill.o6 menjadi pejabat eselon Il.btanpa melalui eselon Ill.a. seperti yang terjadi pada pada KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas sosial, KepalaDinas Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi danUKM dan inspektur, perbuatan penggugat dalam pengangkatan aquo tidak menggunakan sistim merit
menduduki jabatan administrator (EselonIIL minimal 3 (tigaO tahun;Dari ketentuan tersebut maka tindakan Bupati Toraja Utara(Tergugat) yang mengangkat pejabat Pimpinan Tinggi Pratamadari eselon Ill.b, tidak melanggar aturan yang berlaku justru haltersebut telah membuka peluang yang besarbesarnya kepadapegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untukmengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tersebutmaka dengan demikian dalil penggugat bahwa Tergugat telahtidak menggunakan sistem merit
2 — 2
terdaftar pada Letter C Desa Girirejo Nomor 1179, atas nama Marji bin Supriono, dengan batas-batas :
- Sebelah Selatan: Tanah pak Supriyoni
- Sebelah Tirnur: Tanak milik pak Daryadi sama pak Suyanto
- Sebelah Utara: Tanah milik pak Muklasin/pak Jono Nugroho
- Sebelah Barat: Bangunan milik PT Capung/Merit
30 — 8
Merit SAMSUNG Type SGHE250 casing warna putih dan 1( satu ) unit HP lagi yang saya tidak tahu merk dan jenisnya;e Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi bertemu dengankorban dan mendengar bahwa 2 (dua) buah HP miliknya telahdiminta oleh pelaku yang kemudian karena kasihan saksi berusahamencari saksi GUFRON dan bertemu di alunalun Purbalingga danmeminta agar HP yang diambil supaya dikembalikan saja untukmenghindari masalah dan oleh saksi GUFRON diberikan yaitu merkSAMSUNG SGH E250 dan rencananya
MARTYUS HALAWA, SPd
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
152 — 63
Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam menjalankan fungsi ManajemenASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit danberkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian diinstansi masingmasing.3. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing.4.
6 — 5
Setibanya saya ditempat kerja pemohon, sayabertanyakepada salah seorang karyawan disana mengenai keberadaanpemohon, lalu dijawablah : pemohon libur, merit dia, kata karyawantersebut. Lalu saya telponlah langsung pemohon untuk menanyakankeberadaan dia, tapi yg menjawab pertama telpon saya suaraperempuan, berarti memang benar apa yg dikatakan karyawan tadi,Hal. 20 dari 31 halaman Put.
ROBINSON PARDOMUAN, SH
Terdakwa:
1.HABIBI A als BIBI bin Sy. H.ALBAR HASAN JAWAS
2.SUSI SUSANTI als SANTI anak dari PETRUS IJON
65 — 10
Merit Guna, Kec. Sintang, Kab. Sintang.Menindaklanjuti laporan tersebut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/40/VI/2019/ResNarkoba tanggal 17 Juni 2019 anggota POLRES Sintangmelakukan pengintaian kepada PARA TERDAKWA. Kemudian pada 28 Juni 2019pukul 22. 55 WIB di SMKN 1 Tebelian, Kab.
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai Distributor dalam hal ini tidakmerupakan indikasi ada kerja sama untuk memenangkan Pemohon Il,karena dalam kenyataannya Pemohon memberikan harga penawaranyang sama kepada Pemohon II, Turut Termohon dan Turut Termohon II""Menimbang, bahwa harga penawaran Pemohon II yang lebih rendahmerupakan strategi yang tepat dari Pemohon II meskipun dengankeuntungan yang minim karena Pemohon II Memerlukan pengalamanuntuk meningkatkan kemampuan dasar perusahaan dan denganpertimbangan penilaian berdasarkan merit
64 — 34
. ;21 Bahwa seleksi terbuka untuk memilih Kepala Puskesmas Kecamatan danKepala SMAN/SMKN di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan Surat EdaranMenteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang menyebutkan,sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencanaaksi 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satunya adalahProgram Sistem Promosi PNS secaraterbuka berdasarkan sistem merit danterbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yangbersangkutan
;Bahwa seleksi terbuka ini juga telah memenuhi asas profesionalitas, karenayang terpilih sematamata berdasarkan kemampuannya (merit system) danbukan karena kedekatan, suku, agama, uang, dan lain sebagainya. Hal inidapat dilihat dengan secara terbuka pula diumumkannya nilai para pesertayang mengikuti tes, sehingga tidak akan mungkin ada orang yang nilainyajelek/kurang akan terpilih sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan dan KepalaSMAN/SMKN.
Drs. HARMEN RUSDI, M.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
142 — 55
Tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada bagian penutupyang disampaikan KASN sesuai ketentuan UndangundangNomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjutiHalaman 27 dari 116 halamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JBIoleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yangberwenang, atas hasil pengawasan yang di tindaklanjuti KASNdapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkansanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yangberwenang atas pelanggaran prinsip Sistem Merit
R2286/KASN/10/2018 yang di keluarkan oleh Komisi AparaturSipil Negara Tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada bagianpenutup yang disampaikan KASN sesuai ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajibditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang, atas hasil pengawasan yang ditindaklanjutit KASN dapat merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PejabatPembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang ataspelanggaran prinsip Sistem Merit
79 — 6
SkbSamsung Galaxy Ace 2 warna hitam milik Terdakwa dan meminta SaksiNasrul Haerul alias Adun mencari ganja untuk digunakan bersama danbertemu di Jalan Syamsudin, SH Gang Ajid Il, Kelurahan Gunung Parang,Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;Menimbang, bahwa Saksi Nasrul Haerul alias Adun bersediamencarikan ganja tersebut kKemudian meneiepon irfan meminta ganja untukdigunakan Terdakwa dan Saksi Nasrui Haerui alias Adun. merit irfanbersedia memberikan 1 (satu) paket atau bungkus kecil daun ganja danmenyerahkan
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dokumen penawarannya hanyalah diikuti oleh 5 calon rekanan ;Bahwa terhadap penawaran yang diajukan oleh calon rekanan tersebut kemudiandilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan dengan penilaian terhadap persyaratanadministrasi menggunakan sistem gugur di mana pada saat pembukaan jika salahsatu dari persyaratan administrasi yang ditentukan tidak terpenuhi oleh rekanan makarekanan tersebut harus dinyatakan gugur, sedangkan terhadap harga dan teknis daripaket tersebut menggunakan sistem scoor atau merit
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan Merit ....... cere Rp 5.631.000,00b. Tunjangan Jabatan ...... eee: Rp 4.000.000,00c. Tunjangan Regional ........ eee = Rp 700.000,00d. Tunjangan Prestasi 50% x Rp2.400.000,00 Rp 1.200.000,00e. Tunjangan Mobilitas/Transport ................ Rp 3.500.000,00f.
PT. MATIO JAYA CEMERLANG diwakili RICO FREDDY PANJAITAN
Tergugat:
KETUA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SUMUT
117 — 56
yang mast beriakuSKITUIHO yang mash besiakuiahnetneshaa Tan* sett naraenen Mutu Persahasn (150 90)* Sertfikat Manajemen Lingkungan (150 14001)* dulngan Tz Galan (IUP) sesual dokumen pengadaan* Jeminan Penawaran* Dulungan Keuangan Bak* Person sesual LOK/LOP* Peralatan sesual 0K /LDP* merit pengalaman bidang dan sub bidang pekerjaan dalam hurun walt 4 tahun terahir.
118 — 37
Untuk XRay ini hanyadilakukan satu kali survey ;Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia bersamasama sedangkan yangmenyusun sebelumnya adalah Sekretaris ;Bahwa seingat saksi HPS itu ditetapkan pada tanggal 25 September 2010 ;Bahwa sepengetahuan saksi sistem penilaian yang dilakukan untuk lelang prosestender adalah menurut Merit point;Bahwa sepengetahuan saksi Merit point itu penilaian yangh dilakukanberdasarkan pembobotan terhadap pelelangan.
Nanti ada suatu nilai, misalkanuntuk satu jenis barang kalau sesuai dengan specdiberi nilai 60 (enampuluh),kalau tidak sesuai dengan spec dkiberi nilai 40 (empat pulujh) ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistem gugur karena kalautahu Merit Point, barang tidak sesuai tapi spec sama dan fungsinya juga sama itubelum tentu digugurkan.
Jadi kalau dalam sistem Merit Point, spec sama, fungsisama, tapi tidak persis seperti yang diinginkan itu tidak digugurkan ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistim gugur,oleh karenakalau sistem gugur berarti gugur sudahkalah.
Dinar Raya Megahsebagai pemenang pelelangan.e Bahwa penawaran di evaluasi berdasarkan sistem nilai atau merit pointyaitu. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikannilaiangka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteriayang ditetapkan, dengan proses sebagai berikut:1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran.
Adapun proses pelaksanaan tahapantahapandalam proses evaluasi dengan sistem nilai (Merit point System) adalahsbb:a. Koreksi Aritmatik :Koreksi aritmatik dilaksanakan terhadap daftar kwantitas dan harga seluruhdokumen penawaran yang masuk yaitu sebanyak 19 dokumen penawaaran.Hasil koreksi aritmatik terdapat satu perusahaan yang kurang dalammenyampaikan volume barang,sehingga terdapat perbedaan dalam perkalian danpenjumlahan.b.
131 — 36
Untuk XRay ini hanyadilakukan satu kali survey ;Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia bersamasama sedangkan yangmenyusun sebelumnya adalah Sekretaris ;Bahwa seingat saksi HPS itu ditetapkan pada tanggal 25 September 2010 ;Bahwa sepengetahuan saksi sistem penilaian yang dilakukan untuk lelang prosestender adalah menurut Merit point;Bahwa sepengetahuan saksi Merit point itu penilaian yangh dilakukanberdasarkan pembobotan terhadap pelelangan.
Nanti ada suatu nilai, misalkanuntuk satu jenis barang kalau sesuai dengan specdiberi nilai 60 (enampuluh),kalau tidak sesuai dengan spec dkiberi nilai 40 (empat pulujh) ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistem gugur karena kalautahu Merit Point, barang tidak sesuai tapi spec sama dan fungsinya juga sama itubelum tentu digugurkan.
Jadi kalau dalam sistem Merit Point, spec sama, fungsisama, tapi tidak persis seperti yang diinginkan itu tidak digugurkan ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistim gugur,oleh karenakalau sistem gugur berarti gugur sudahkalah.
Dinar RayaMegah sebagai pemenang pelelangan.e Bahwa penawaran di evaluasi berdasarkan sistem nilai atau merit pointyaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikannilaiangka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteriayang ditetapkan, dengan proses sebagai berikut:1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran.
Rahardjo, AHT, MT bahwa perubahan specifikasidibolehkan hanya sampai dengan pemasukan penawaran harga;Menimbang, sekalipun penilaian terhadap penawaran dilakukan dengan sistemmerit point (Merit Point System), akan tetapi sistem ini tidak bisa dipergunakan olehpanitia pengadaan untuk membandingan keunggulan alat antara yang ditawarkan olehpihak penyedia dengan alat yang dibutuhkan dan specifikasinya telah ditentukan olehuser (pengguna), sebab sesuai dengan pengertiannya bahwa Sistem Nilai (Merit PointSystem
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
danperlengkapan lainnya, seperti haul truck, shovel, excavator dan lainnya;2 Pengurangan peralatan pendukung operasional yang disewa, seperticrane, forklift, helikopter, bis penumpang dan lainnya;3 Pengurangan tenaga kerja asing;4 Pengurangan kegiatan eksplorasi;5 Pengurangan jumlah kendaraan ringan yang dioperasikan danpembatasan/pengaturan ulang penggunaan kendaraan ringan yang ada;6 Pengurangan jumlah konsultan serta mitra bisnis dan karyawannya;7 Peniadaan kenaikan gaji berdasarkan kinerja karyawan (merit
DRS ALEXANDER ADRIE WALANGITAN
Tergugat:
1.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MINAHASA
2.PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Cq BUPATI KABUPATEN MINAHASA
262 — 95
Aparatur Sipil Negaramenyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN.MdoJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Ayat(2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit