Ditemukan 538 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbu Tanggal 20 Oktober 2016 — Terdakwa I RAINAL DINATA Bin AKRI ROJI
dan
Terdakwa II MINI SUHARTI Binti HARDI
44 — 8
44 — 8
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbutentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Register : 06-09-2012 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 05-04-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 11_PDT_G_2011_PNBT_Kabul_09032012_Wanprestasi/Asuransi Tanggal 9 Maret 2012 —
355 — 170
355 — 170
abiding by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and Isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
Register : 10-02-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Kbu Tanggal 24 Maret 2016 — NINGSIH BINTI M. HATTA;
20 — 4
20 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Register : 05-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAM INDONESIA VS PRESIDEN RI;
198 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Collaborator);Bahwa selain di Mahkamah Agung, di lingkungan instansi penegakhukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentangperlindungan whistleblower dan justice collaborator yangditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian RepublikIndonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua LembagaPerlindungan Saksi dan Korban;bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidanakorupsi, hasil review implementasi United Nation
Register : 06-09-2011 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 11/PDT.G/2011/PN.BT Tanggal 9 Maret 2012 — Penggugat melawan Tergugat
218 — 53
218 — 53
by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3010tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
Register : 27-09-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 316/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 10 Januari 2018 — ISHAK BA, DKK VS PT EXPRES LIMO NUSANTARA, DKK
75 — 39
75 — 39
Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARAPENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkanpenghargaan dari UNDP (United Nation Development Program)atas skema bisnis Kemitraan yang telah mengangkat derajat dankesejahteraan para Mitranya.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. ARIS PRANATA ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seiicihro ono melakukannyasebagai universal phenomenon (Department of Economic ang SocialAffairs, fourth United Nation Congress on The Orevebtion of Crime, NewYork, 1971, hal. 7. Bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan62sebagai the oldest social problem (Beneckt S Alper. Changing Concept ofCrime and Criminal Policy. Resources Material Series No. 6 1973 h.85) ;Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).
Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanyamenuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakanluas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department ofEconomic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on ThePrevention of Crime, New York, 1971. hal 6);Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.
Register : 28-05-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kdl Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
EDI BUDIANTO,S.H
Terdakwa:
Taufik Alias Opik Amai
554 — 434
EDI BUDIANTO,S.H
Terdakwa:
Taufik Alias Opik Amai
554 — 434
Sebuah nation terdiri dari Kelompokkelompok yangsatu dengan yang lain berbeda bahasa dan kebudayaannya;Bahwa Agama menurut ilmu bahasa adalah ajaran, sistem yangmengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada TuhanYang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulanmanusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya;Bahwa Ras menurut ilmu bahasa adalah golongan bangsa berdasarkanciri ciri fisik atau rumpun bangsa;Bahwa antar golongann adalah antara golongan yang satu dengan
Putus : 29-01-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 221/Pid.Sus/2014/PN Ksp Tanggal 29 Januari 2015 — BADARSAH ALIAS BASAR ALIAS SAH BIN BAHAUDDIN
24 — 3
24 — 3
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — DEDY ARYANTO, S.T., M.E. bin AHMAD RONI;
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seiicihro Ono melukiskannyasebagai universal phenomenon (Department of Economic ang SocialAffairs, fourth United Nation Conggress on The Orevebtion of Crrime,New York, 1971, hal.7. Bahkan Benedict S Alper mengatakanHal. 55 dari 72 Hal. Put. Nomor 857 K/Pid.Sus/2016kejahatan sebagai the oldest sosial problem (Beneckt S Alper.Changing Concept of Crime and Criminal Policv. Resoeurces MaterialSeries Nomor 6 1973 h.85);Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the costof crime).
Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanyamenuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakanluas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department ofEconomic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on ThePrevention of Crime, New York, 1971 hal. 6);Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI
89 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 185 ayat (1) KUHAP), sehingga dalam mengambil keputusanadalah berdasarkan keyakinan, kegunaan, kemanfaatan dari kelengkapan dankeutuhan dari alatalat bukti, saksisaksi, serta petunjuk yang ada itu sendiri(Pasal 184 KUHAP), guna memperoleh keadilan yang sejati;b Bahwa Judex Facti proses persidangan telah melanggar hakhak Pemohon Kasasiapalagi pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi dilaksanakan sampai larut malamkurang lebih pukul 23.30 WIB sehingga melanggar hakhak Pemohon KasasiUNICEF (United Nation
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ; DEDY NUGRAHADI
97 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti tidak berpedoman pada beberapa ketentuanmengenai Tindak Pidana Korupsi, seperti Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 alinea kedua, Penjelasan UmumUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua dan PembukaanUnited Nation Convention Againt Coruption (UNCAC) yang telahdisahkan oleh Indonesia dengan UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2006, alinea satu dan ketiga sehingga penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanHal. 32 dari 43 hal
Register : 27-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSLAN ABD GANI Als SEMBIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
20 — 11
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
20 — 11
Bahwa, dengan demikian sangat jelaslah bahwa satusatunya alasanHakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutanPenuntut Umum hanyalah sematamata berdasarkan PEMBALASANDENDAM sebagaimana diajarkan oleh Teori Pembalasan (vergeldingtheory) yang teori ini sudah sangat lama ditinggalkan oleh negaranegara beradab (civilized nation) dan tidak mengandung sedikitpunteori Tujuan dalam menjatuhkan sebuah pemidanaan ;.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 /B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — PT. Billabong Indonesia vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
73 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wheresubsequent to importation additional distribution rights arc securedagainst payment of a royalty w licence fee such payments cannot heregarded as a condition of lite sale for export;lf circumstances later change. and a payment is made for an expandedright of resale, it is separate from the export transaction, and the customsvn nation need not be reopened;US Customs has held nondutiable a fixed annual payment which an367 importer paid (in addition to the price of the fabric) for the privilege
Register : 30-05-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
LE THANH THUA
106 — 61
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
LE THANH THUA
106 — 61
supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (pembelaan) secaratertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI):Bahwa ZEE Indonesia masih ada pertentangan dengan ZEE Vietnamhal ini tentunya menjadikan adanya Area Abuabu/Grey Area yangbelum dilaksanakan Law Inforcement atau Penindakan Hukum alehRepublik Indonesia; Tentang United Nation
Register : 20-11-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat :
ELISABETH IREEUW
Tergugat :
1.Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua
2.Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua cq BPN Kota Jayapura
208 — 87
208 — 87
Namun ganti rugi tersebut tidakterlaksana, karena Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) mengambil alihPemerintahan transisi kurang lebih 2 ( dua ) tahun, dengan membentuksebuah Badan Pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaanSekretaris Jenderal PBB yaitu United Nation Temporary Autority (UNTEA )untuk mengatasi konflik Indonesia dengan Belanda yang salingmemperebutkan Irian Barat, sehingga Pemerintah Belanda angkat kaki darilrian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962;Bahwa pada tahun 1963, masa
Putus : 18-07-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/HKI.MEREK/2015/PN.Niaga.SBY Tanggal 18 Juli 2015 — LODDY GUNADI
melawan
YOHANNES SUGIARTO Cs
562 — 257
562 — 257
Tahun 2008 tanggal 5 Nopember 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti P4c ;Foto copy Penghargaan UNICEF (United Nation International ChildrensEmergency Fund) yang diberikan kepada produk garam DOLFIN, bukti P5 ;Foto copy Contoh sebagaian fakturfaktur / nota penjualan produk garam DOLPIN antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 yang penjualannyatersebar di seluruh wilayah Indonesia, bukti P6 ;PUTUSAN NO. 03/HKI.MEREK/2015/PN.NiagaSby, halaman 2710.11.12.13.14.15.16
Register : 30-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 30-08-2014
Putusan PN RANAI Nomor 21/Pid.Prkn/2014/PN.Rni Tanggal 28 Agustus 2014 — HO VAN KY
81 — 28
81 — 28
pengelolaanperikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi : perairan Indonesia dan ZEE IndonesiaMenimbang, bahwa berdasarkan MOU antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Republik Vietnam yang ditandatangani di Hanoipada tanggal 27 Oktober 2010 bahwa kapal ikan dan nelayan yang tertangkapdan/atau ditangkap melakukan praktek UU perikanan akan ditindak sesuaidengan hukum Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (73) United Nation
Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 — Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, Dkk vs PT BERKAH KARYA BERSAMA, Dkk
3306 — 2675 — Berkekuatan Hukum Tetap
3306 — 2675 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 862 K/Pdt/2013akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkanThe Rule of The United Nation Centre For International Trade(UNCITRAL Rules);.
Syamsulrizal Anis Cs....Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan denganPerjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisinan/sengketakeabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitraseoleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yangakan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkanThe Rule of The United Nation Centre For International Trade(UNCITRAL Rules).b.
Register : 06-02-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btm Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
IHEBUZORAJU NKEMJIKA CHRISTIN Als CHRIST KEN
111 — 67
NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
IHEBUZORAJU NKEMJIKA CHRISTIN Als CHRIST KEN
111 — 67
penipuan yangdilakukan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ianya mengakumemiliki teman yang profesional untuk melakukan pekerjaan tersebutyaitu saksi Anoliefo Emeka John Als Sunana;Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btm Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2018 saksiAstrid Herline mengaku bernama samaran Paramita sebagaipenterjemah yang disuruh oleh saksi Anoliefo Emeka John AlsSunana yang sebelumnya menghubungi saksi korban yang mengakubernama samaran Ferdinan sebagai pekerja United Nation