:Pasal 1 angka 4 UU PTRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukandalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai organ perseroan, berbeda dengan denganpemegang

Pemanggilan RUPSBahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS, wajib didahului denganpemanggilan RUPS, sebelum RUPS diselenggarakan.Mengenaipemanggilan RUPS ini, sejalan dengan ketentuan mengenaipenyelenggaraan RUPS, yaitu merupakan kewenangan Direksi.

(2):Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

sMODAL DASAR, SEHINGGA RUPS TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT PERSEROAN.Oleh karena itu Rapat Umum Pemehang Saham tanggal 1 Oktober 2007yang dituangkan dalam Akta RUPS Ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan BATALDEMI HUKUM:Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 aquo sebagaimana

RUPS kedua tanggai 1 Oktober 2007, kondisi di PT.

"Dari ketentaan tersebut diatas telah jelas mengatur bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 maka dapat dilanjutkan dengan RUPS yangke2 dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.4.

Artinya keputusan RUPS ke2 adalah sah bilamana disetujui paling sedikit 40 % (empatpuluh persen) dari suara yang dikeluarkan, akan tetapi peserta RUPS ke2 dari seluruh jumlah suara yang hadir 60 % (enam puluh persen) saham hadir,semua setuju dengan hasil keputusan RUPS dimaksud.Hal 65 dari 95 hal.

UU No. 40 Tahun 2007, pada pokoknya menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggai RUPS diadakan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar denganmencantumkan tanggai, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggai dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan ;Bahwa kemudian pasal 75 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut

Pasal69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas):Ayat (4):"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan";Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana di maksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma";b.

Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas):Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2016B.

Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas);Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemeritahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;b.

Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas);Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma"Halaman 29 dari 42 hal. Put.

ini adalahsesuai dengan uraian:a.Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentangPerseroan Terbatas) ayat (4) dan (5);Ayat 4:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroansejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Ayat 5:Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;Pasal 82

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan Paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalam halyang mendesak, jangka waktu tersebutdapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr151617181920Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Poliplas Indah

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuorum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB adanya kebutuhan yangmendesak yaitu untuk penambahan modal ;Bahwa penambahan modal dipergunakan untuk perputaran investasi,untuk penambahan order karena adanya permintaan dari luar, untukpembaruan mesin supaya bisa mengimbangi persaingan, serta untuksarana dan prasarana ;e Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan

Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.

Nomor 510 PK/Pdt/2015seluruh saham PT Kasih Bunda Mulia selebinnya dipegang oleh Termohonsekaligus selaku Direkturnya;Bahwa sejak didirikan hingga saat permohonan ini diajukan Termohonbelum pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untukmenyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia sebagaimanaketentuan wajid yang harus dilaksanakan oleh Direktur berdasarkanAnggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon melakukan RUPS untukmenyampaikan

Nomor 510 PK/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari

RUPS ketiga PTKasih Bunda Mulia sangat kami perlukan agar ada kepastian hukummengenai jumlah quorum serta keputusan yang dapat diambil dalam RUPSdengan jumlah suara yang kurang dari ketentuan undangundang;Halaman 3 dari 7 hal.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum V2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan Sdr.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.

No. 604/PDT/2016/PT.DKI6.4.9.10.Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT.

(Bukti Tergugat IlIntervensi No.4: Akta No.17 tanggal 06102006)Bahwa Direktur Deny Mardani dan Presiden Komisaris Gusti Svaifuddin tidakmenghadiri RUPS tersebut sehingqga kuorum RUPS tidak tercapai. dankarena itu RUPS tidak sab dan batal demi hukum sebab RUPS denganacara perubahan Anggaran Dasar RUPS harus dihadiri oleh minimal 2/3(dua pertiga) bagian jumlah seluruh saham, berdasarkan Pasal 75 UU No. 1tahun 1995 dan Pasal 25 Anggaran Dasar yang berbunyi:e Pasal75 avat (I) UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi

KEPUTUSAN RUPS TANGGAL 06102006 TENTANG PENINGKATANMODAL DASAR. MODAL DISETOR DAN MODAL DITEMPATKAN. TIDAKBERLAKU LAGI.4.1. Bahwa salah satu keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal06102006, Akta No. 17 tanggal 06102006 adalah keputusan tentangPeningkatan Modal Dasar. Modal Disetor dan Modal Ditempatkan.

Gusher Tarakan, karenaitu maka penyelenggaraan RUPS tanggal 15 Maret 2012 itu tidak sah dan bataldemi hukum.e Bahwa perubahan tempat kedudukan perseroan itu tidak pernah diketahuioleh pemegang saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanyaselaku pemegang 50% saham perseroan.e Bahwa RUPS tanggal 15032012 dengan acara perubahan tempatkedudukan perseroan harus dengan kuorum sebanvak 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, sedang RUPS tanggal

No. 604/PDT/2016/PT.DKIHendrik Hakim dan Steven Hakim atau 50% pemegang saham, sehinggadapat dipastikan bahwa syarat kuorum RUPS menurut undangundangtidak tercaoai. dan oleh karena itu RUPS tidak sah dan batal demi hukum.* Bahwa Steven Hakim merasa tidak perlu mempersoalkan kuorum, karenaberpendapat Hendrik Hakim dan Steven Hakim adalah pemegang 97.61% saham perseoran berdasarkan keputusan RUPS tanggal 06102006,Akta No.17 tanggal 06102006 yang mendelusi saham Gusti Syaifuddindan Deny Mardani, sehingga

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggilatau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangatbertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasarperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap

sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit

Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS" 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat() a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3li.

Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS) a.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Sel Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakansendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. QDCTechnologies serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukanatas permintaan :a. Satu orang atau lebin pemegang saham yang bersama sama mewakili1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yanglebih kecil ataub. Dewan Komisaris ;2.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 2 huruf b .Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimandimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima ;cevuueeees dst ayat 10 ;Bahwa menurut penjelasan pasal 79 ayat 3 bahwa yang dimaksud alasanyang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS antara lain karena Direksi tidakmengadakan RUPS tahunan sesuai dengan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;4.

RUPS sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, telah demikiansaja mengabulkan permohonan tersebut, dengan Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya No.: 307/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 April 2004, dengan amar : Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta No. 2, tanggal 2 Desember 2002.

Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 3 November 2003 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta No. 4 tanggal 3 November 2003.Maka Penetapan tersebut di atas yang mengesahkan produkproduk RUPSyang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Undangundang tentangPerseroan Terbatas, adalah penetapan yang cacat hukum.

Terlebih tanpa Penetapan Pengesahan dari Pengadilan Negeri Surabaya,semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karena tidak adayang bertentangan/melanggar AD PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat lll)maupun Undangundang, sehingga menurut hukum tanpa adanya dukunganPenetapan Pengesahan dari Pengadilan Negeri Surabaya atau PengadilanNegeri lain, pada diri masingmasing RUPS dan Berita Acara RUPS tersebut,demi hukum (van rechtswege, by the law) sah sejak semula.

Oleh karenasejak semula masingmasing RUPS dan Berita Acara RUPS yang menyertaimasingmasing RUPS sah dan Valid berdasarkan ketentuan AD PT. SaniMitra Lestari (Tergugat Ill), maka Penetapan itu sah dan dapat bernilaisebagai pendukung keabsahan formal RUPS dan Berita Acara RUPSdimaksud. Sesuai Akta Nomor 2 tertanggal 2 Desember 2002 tentang Berita Acara RapatKedua (2) Perseroan Terbatas PT.

Bahwa, memperhatikan pula ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" (Rapat UmumPemegang Saham);.

terhadap Penggugat yangdiberhentikan oleh RUPS saat itu maka RUPS saat itu dianggap belumsah karena belum ditandatanganinya Berita Acara RUPS.

Dalamkenyataannya Penggugat tidak mau menandatangani Berita AcaraRUPS tanggal 03 Januari 2011 serta saat RUPS dilaksanakan,sebelum RUPS ditutup/selesai, Penggugat telah walk out denganmembawa Daftar Hadir peserta Rapat Umum PemegangSaham.sehingga sampai dengan tanggal 03 Januari 2011, kedudukanPenggugat adalah tetap masih selaku salah satu Direktur PT.

EnerrenTechnologies;Bahwa, kesalahan penentuan tanggal 03 Januari 2011 sebagai tenggatwaktu Penggugat telah diberhentikan selaku karyawan adalah sebuahkesalahan yang nyata, karena setelah RUPS tertanggal 03 Januai 2011tersebut secara formal belum menghasilkan produk "Berita AcaraRUPS" yang merupakan ketentuan imperatif (karena Penggugat keluarHal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus/2012ruangan dengan membawa "Daftar Hadir" RUPS serta tidak maumenandatangani Berita Acara RUPS), sehingga berdasarkan

Enerren Technologies harus melaksanakan RUPS Keduadengan cara mengundang kembali Penggugat dan para pemegangsaham lainnya didalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal21 Februari 2011, dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat justru tidakhadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sesuai denganketentuan pemanggilan RUPS kedua, sehingga pada akhirnya RUPSKedua memutuskan untuk memberhentikan Penggugat selaku Direkturdan pemberhentian Penggugat didasarkan pada kewenangan yangdimiliki oleh Rapat Umum

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

;Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada tanggal O6 Juli 2017 tidakmenyelenggarakan RUPS dan berdasarkan saran dari Tergugat sehinggapada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat selaku pemegang saham mayoritasmelakukan pemanggilan secara tertulis berupa undangan kepada seluruhpemegang saham dan pengurus perseroan dan melakukan pengumumankoran di Media Indonesia untuk menghadiri RUPS LB Perseroan Ke2 yangakan diadakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Jakarta ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan RUPS LB

Sugeng Nugroho berdasarkan Surat yang dibuat oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan yangterdapat dalam pelaksanaan RUPS LB kedua kepada Penggugat dan jugatidak mengakui kehadirannya di RUPS LB kedua dalam pemeriksaan diKepolisian padahal Tergugatlah yang membuat Berita Acara RUPS LB danmencatatkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

datang, menghadiri, menyaksikan, mengetahui atau mengesahkanmengenai RUPS LB ;Oleh karenanya Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya tersebut ;5.

Tng.Oleh karenanya Tergugta mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya yang menyatakan Tergugatlah yang memimpin RUPS LB dan jugaikut dalam RUPS LB aquo ;.

Tng.rapat RUPS LB pada tanggal 25 Juli 2017, karena bagaimana mungkinTergugat selaku Notaris yang terikat Sumpah jabatan terlibat sebagai pelakudengan menjadi pimpinan rapat dalam pelaksanaan RUPS LB yang dilakukandi luar wilayah kewenangannya dan faktanya Tergugat sama sekali tidak tahumenahu soal pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Juli 2017 juga Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham No.23 tertanggal 27 Juli 2017, bahkanTergugat baru mengetahui hal diatas ketika ada panggilan di Kepolisian yangintinya

BMW tidak dapatdiganti begitu saja sekalipun melalui RUPS. Dalil ini sesuai denganpendapat ahli yang menyatakan :Tampaknya UU PT menganutfaham institusional yang berpendapat bahwa RUPS bukan sumbersegala sumber dari perusahaan, karena sumber utama adalahanggaran dasar tentu disamping undangundang. Menurut faham inidireksi dan komisaris bukan bawahan RUPS. Berdasarkan haltersebut maka RUPS tidak dapat memberhentikan direksi danHal 14 dari 49 Hal.

Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimanadimaksud pada ayat (2) memuat pula ketentuanmengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonanpemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS,kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat, sesuaidengan atau tanpa terikatpada ketentuan UndangUndang iniatauanggaran dasar dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS. maka adalah benar dan

Russel Tambunan dalam penyelenggaraanRUPS 13Desember 2013 telah menetapkan mengenai halhal itu sebagai berikut :a. tenggat waktu pemanggilan RUPS adalah 10 (sepuluh)hari terhitungsejak tanggal pemanggilan hinggatanggal RUPS dan dalammenghitung hari, tangalbemanggilan dan tanggal RUPS tidak dihitung.b. panggilan RUPS'~ dilakukan dengan surat tertanggal6 Desember2013 yang dikirim secara tercatat melalui JNE Jakarta, Jalan RayaTomang Raya nomor i1pada tanggal 6 Desember 2013 itu juga.c. tempat RUPS

Sesungguhnya RUPS 13 Desember 2013 itu merupakanpelaksanaandari Penetapan PN ~ Jakarta Pusat nomor 302sebagai payunghukumnya dan Penetapan PN Jakarta Pusat ada landasannya dalamUndangUndang, yaitu Pasal 80UU PT.Oleh karena itu RUPS 13 Desember 2013 penyelenggaraannya adalahsah, keputusannya sah, Akta BA RUPS 16, Akta PKR 18 sah dengansemua akibat hukumnya.14.

Pasal 94.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian danpemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan,penggantian dan pemberhentian tsb,(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunyapengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi makapengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota Direksimulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

Agriconberkewajiban untuk menyerahkan 2 (dua) buah Notulen hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni 2009 kepada pihak PT.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni 2009dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2009 sehinggaPT.

No. 1624 K/Pid/2011jumlah suara yang hadir hanya 52% namun berdasarkan ketentuan Pasal 10ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 54 (satu perdua) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir dapat diwakili, sehingga dengankeluarnya M. Mansyur Dahlan, SH.MH. dan Drs.

No. 1624 K/Pid/2011 Notulen RUPS Tahunan 2008 tanggal 25 Juni 2009;Dikembalikan kepada PT. Agricon;6.

PancuranMas belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan mengeluarkan Surat Saham seperti tersebut dalam Akta No.2 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Pancuran Mas yang dibuatdihadapan Fatimah Saleh, S.H., Notaris di Indramayu untuk dan atasnama Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;9.

Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan tindakanatau perbuatan yang bagaimana dari Tergugat dan Tergugat II yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurutPenggugat bahwa Tergugat dengan tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak mengeluarkan saham danTergugat Il telah mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama RumahSakit PMC tanpa hasil dari RUPS tersebut dalam point 8 surat gugatanPenggugat tersebut ditambah lagi ada uraian yang membingungkanaktenya

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan perbuatanmelawan hukum dari Tergugat adalah selaku Direktur Utama PT.Pancuran Mas tidak melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkansaham seperti tersebut dalam Akte No. 2 Tahun 2002 (point 8) tentangHal. 10 dari 23 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2012pendirian PT.

Pancuran MasIndramayu telah berbadan hukum maka terhadappenyertaan modal sebagai suatu saham khususnyaterhadap barang tidak bergerak in casu Tanah harusdisahkan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambatHal. 18 dari 23 hal. Put.

Pancuran Mas, yangtelah berbadan hukum namun belummenyelenggarakan RUPS;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan ataspendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyakarena pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi yangHal. 22 dari 23 hal. Put.

Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 hanyamerupakan ijin dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Bahwadalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan RUPS harus dilaksanakandalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

Sel.13.14.15.16.RUPS tahun 1997 dan 1999. Bahwa pada dasarnya RUPS perseroan dapatdlaksanakan sewaktuwaktu (misalnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) kapanpun sesuai dengan kebutuhan perseroan sehinggadengan demikian kalaupun suatu RUPS tidak mencapai kuorum makaperseroan dapat melaksanakan RUPS berikutnya tanpa terikat kepada RUPSsebelumnya.

Sel.65.66.67.68.69.70.71.Bahwa segala Akta RUPS Tergugat merupakan Akta RUPS yang sah,sebab Putusan MA hanya membatalkan dan menyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat Penetapan jin Kuorum yang dikeluarkan olehPN.

Hanifa Halim SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 7 tanggal 16 Juni1999dibuat di hadapan Notaris Theodora Titi Sri AmiretnoDiah Wasiati;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 17 Mei 2001dibuat di hadapan Notaris Emy Hikmawati SH PenggantiNotaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 6 Agustus2002 dibuat di hadapan Notaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantam No. 01 tanggal 4 Desember2006 dibuat di hadapan Notaris Arman Lanny SH;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 17 tanggal 12

, sebagai berikut :1.2.T.ALIVEVILVII1a =: Akta RUPS No. 16 tanggal 6 Oktober 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Hanifa Halim SH;T.LILVLVILVIIF1b =: Akta RUPS No. 17 tanggal 6 Oktober L997 yangHal 91 dari 116 Hal.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).