Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl
Tanggal 21 Juli 2014 — SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB
116 — 88
  • Oleh karena itu Dissenting Opinion dibenarkan,dimana perbedaan pendapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tidak lagibersifat rahasia, ketentuan tersebut sejalan dengan era reformasi dimana masyarakatmenginginkan suatu ketransparanan dan untuk itulah Dissenting Opinion sepertitersebut dibawah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim ad hoc sebagai HakimAnggota
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-05-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ROKY AL FAIZAL,SH.MH.
Terdakwa:
JUJUR SANTOSO,S.Pd.M.Hum.
176 — 128

  • 8. Menetapkan barang bukti Terdakwa/Penasehat Hukum berupa :

    • 1 (satu) bundel Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No. 900/7128/2018 Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Menjelang Berakhirnya Tahun Anggaran 2018 Dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
    • 1 (satu) bundel Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 19 Agustus 2015 — Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA
104 — 19
  • Srg.tanggal 09 Pebruari 2014 (sesuai Surat Sekretaris MenteriPendayaagunaan Negara dan reformasi Birokrasi Nomor:B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 09 Februari 2014).4).
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 423
  • O05 Komplek Deplu Cipete Selatan, Cilandak JakartaSelatan, agama Islam, pekerjaan Dosen, Rektor Universitas lbnuChaldun Jakarta, dibawah sumpah telah memberikan pendapatyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terkait dengan banyaknya unjuk rasa dikarenakanPenolakan Masyarakat setelah era reformasi tidak murni dari masyarakatitu sendiri tetapi lebih kepada (SILENT MAJORITY) yaitu gabungan dariPenguasa dan Pemilik Modal; Bahwa seorang pejabat publik yang ingin menciptakan keadilan,tidak bisa serta
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
215 — 178
  • Badan hukum tersebut terdapat resmi atau diakui sebagaibadan hukum menurut peraturan yang berlaku atau tidaknyatermasuk salah satu dari 3 jenis badan hukum menurutkontraksi pasal 1653KUHPerdata.Kelima syarat di atas adalah sebagaimana diterangkanoleh Prof.DRJ imly Asshiddigie, SH yang termuatdalambuku Perkembangan Dan Konsolidasi LembagaNegara Pasca Reformasi Tahun 2006, Penerbit Sekjendan Kepaniteraan MK/www.mahkamahkonstitusi.go.id/halaman 95).Bahwa yang memenuhi syarat tersebut di atas,adalahorganisasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Juli 2013 — - Dra. NURSYAMSIAH
69 — 19
  • MajelisHakim mempertimbangkan dasardasar/alasan yuridis putusan ini, menjadi jelas(ratio decendi) maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat di mengertisemua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan atau oleh masyarakat yangdengan setia mengikuti jalannya perkara ini dapat memahami bagaimanakahpenegakan hukum secara progresif telah dilakukan secara sungguhsungguh olehMajelis Hakim agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dankebenaran;Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan reformasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
791 — 283
  • Kemudian lahir reformasi bahwa kekayaan alam itu adalah milikrakyat, penguasa negara itu diberikan dalam bentuk mandat setelahnegara mendapatkan mandat maka dalam konstruksi badan hukumpublik kemudian yang jalan adalah lembaga eksekutif dan lembagalegislatif itu ada empat fungsi yang disebutkan baru kemudian kitamengenal domain perijinan;Bahwa namanya juga kontrak pasti hubungan perdata, hubungannyaperdata karena negara posisinya hanya menguasai yang pertama yangkedua itu adalah milik rakyat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
252 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seiring dengan pelaksanaan reformasi agraria nasional, Pemerintahkemudian mengeluarkan kebijakan landreform yang dituangkan dalam UUNomor 56/Prp/1960 tentang Landreform. Di dalam Penjelasan UU Nomor56/Prp/1960 tegas dinyatakan bahwa tujuan landreform adalah pemerataantanah kepada seluruh petani Indonesia demi terciptanya keadilan danpemerataan sumber daya alam.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 22-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 66/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 26 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : Djoni
Terbanding/Tergugat V : Uyanto
Terbanding/Tergugat III : Soeseno
Terbanding/Tergugat I : Ivantanri
Terbanding/Tergugat IV : oe Lie
Terbanding/Tergugat II : Hendra Wijaya
110 — 78
  • tersebut diterbitkan pada masazaman Orde Baru, dalam era mana banyak ditemukan surtasurat yangbertumpang tindin yang berkategori ASPAL (ASLI TAPI PALSU) sebagaidampak/akibat dari masih adanya pelaksanaan administrasi birokrasi yang belumberjalan sebagaimana mestinya dan tidak terkoreksi dengan baik,( namummeskipun demikian era dan hal sepeti itu telah berlalu dan oleh karenya sebagaianak bangsa dan warga negara dari Republik Indonesia tercinta ini kita harusbersyukur dan optimis karena sudah berada di REFORMASI
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
89 — 48
  • Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yangkami ajukan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021.Demikian memori banding ini kami Sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dapat memberikanputusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa danmemenuhi rasa keadilan yang timbul di tengahtengah masyarakat, yangmengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 121/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : DEA MUSTIKASARI
Terbanding/Penggugat I : DR. DEDDY KOESMAYADI, SPAN., KIC
Terbanding/Penggugat II : ERNAWATI KOESMAYADI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Uun Hadjar
Turut Terbanding/Tergugat III : Rian Pratama, S.H., M.Kn
61 — 59
  • PPAT di Bandung dan Sertifikat Hak Milik Nomor3644/Kelurahan Sukamiskin, adalah atas nama TERGUGAT ;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkam Agung (SEMA) No. 4tahun Tahun 2001 menyatakan :Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi, PimpinanMahkamah A,gung memandang perlu menegaskan kepada paraKetua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agma di seluruhIndonesia agar lebih meningkatkan tanggungjawab dan tanggapterhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat pemberantasanKorupsi, Koiuasi dan Nepostisme (KKN
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 04-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 3 Desember 2014 — H. DASIRI MUSNAR, Cs lawan 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2.PT. AMP. PLANTATION
144 — 87
  • AgaraMasang Perkasa (copy dari photo copy); Photo copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, No. 005/861/BPN1998, tanggal 17 Oktober 1998, perihal Penggugatan Ninik Mamakdan Pemuka Masyarakat serta Forum Reformasi Pemuda se Bawanterhadap PT. AMP Plantation (Mr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — MASKURI ISMAIL, S.Ag.,M.Pd.I ;
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sucipto, Sukarso, dan lainlain ;e Sebagai catatan, agar pengurus yang kurang aktif, bahkan kurangbertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,194kedepan agar dilakukan reformasi dan perbaikan seperlunyasesuai kebutuhan manajemen dalam setiap even ;ak Bahwa, atas dasar hal tersebut jelaslan Pemohon sesungguhnya tidakterbukti adanya penyalahgunaan kewenangan terhadap ketentuan Pasal 1 hurufe jo Pasal 32 KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — EMA SABAR, SP alias EMA
118 — 50
  • /PN Tte.bendahara, sedangkan yang bukan bendahara dibentuk Tim tuntutanganti rugi sesuai peraturan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi diberi jangka waktu selama 24 (dua puluhempat) bulan ;Bahwa terhadap Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebutdiberikan kepada instansi yang diperiksa, hasil pemeriksaan BPKdiserahkan kepada Bupati dan DPRD, Sekretaris Daerah dan kepadaSKPD terkait dan BPK wajib memberikan laporan kepada penegakhukum ;Bahwa menurut ahli di BPK
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 12-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 12 Juni 2013 —
79 — 136
  • perkara korupsi diutamakanadanya pengembalian keuangan negara (aset recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 21 Juli 2014 — SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB
85 — 93
  • Olehkarena itu Dissenting Opinion dibenarkan, dimana perbedaan pendapat dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim tidak lagi bersifat rahasia, ketentuan tersebut sejalan denganera reformasi dimana masyarakat menginginkan suatu ketransparanan dan untuk itulahDissenting Opinion seperti tersebut dibawah ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan.Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim ad hoc sebagai Hakim
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
107 — 44
  • YAMPAP.(2) 1 (satu) eksemplar Koran BELA REFORMASI, edisi : 20 s/d 27 Agustus2014.(3) 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Iklan Dirgahayu RI Ke 69, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22/8 2014,yang ditandatangani oleh SELLY RENYAAN.(4) 1 (satu) eksemplar Koran RADAR MALUKU, edisi : 20 s/d 27 Agustus2014.(5) 4 (empat) lembar Kwitansi Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Barat Untuk Pembayaran Bayar biaya Iklan Pemerintahyang dimuat oleh Tabloid NUSA ELAK Sebanyak
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj.
Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana - TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
371 — 33
  • ANWAR SUPIYON;Bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional seperti kerjabakti, menjamu tamu dari Jakarta untuk memberikan wawasantentang adanya reformasi agrarian;Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 327/Pid.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Agustus 2015 — dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.M.Kes.
95 — 15
  • Selanjutnya BKN menerbitkan nomor peserta tes/ ujian seleksi CPNSuntuk Tenaga Honorer dari K2, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaanujian seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tanggal 03 November2013, dan pengumuman hasil ujian seleksi CPNS pada tanggal 09Pebruari 2014 (sesuai Surat Sekretaris Menteri PendayaagunaanNegara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal09 Februari 2014).4).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2017 — 1615 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Group, 1999, yang disebut dengan PublicPurpose adalah an action by or at the direction of a government for the benefitof the community as a whole (Sebuah perbuatan oleh atau atas arahan dariPemerintah untuk kepentingan/manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan);Dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia, pasal 35 huruf c yang dimaksud dengan"Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ataukepentingan masyarakat luas;Sejak dimulainya era reformasi