Ditemukan 424 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anarkis anaki ansari anwari anjari anardi anarko antari
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 314/Pid.B/2019/PN Mre
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.Nasrudin.,SH
2.TRIANDRE RIEZKA BAYU VALINTINE, S.H
3.MUNAWIR,SH
Terdakwa:
A.RAFIK BIN M. YALIM
37 — 7
  • Rumusan delik materil adalah seseorang yang melakukan penghasutanbaru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atausuatu perbuatan anarki;Menimbang, bahwa di tempat umum maksudnya adalah tempat yangdidatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut ituberdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat ituada orang banyak.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 29-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 123/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 16 Januari 2020 — EDI WALUYO Bin SUTIPAN;
122 — 27
  • Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2November 2019;Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampaidengan tanggal 27 November 2019;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejaktanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaituGILANG RAMBU ANARKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 27-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak konvensional salah karena tidak tanggap dengan perubahanzaman, belum lagi kesalahan dalam demonstrasi yang berujung anarki. Pihakpenyedia transportasi berbasis aplikasi salah juga karena tidak mengikutiperaturan yang berlaku, juga mereka tidak menyediakan harga yangberkeadilan dengan pesaing yang sudah lama ada.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 29-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 16 Januari 2020 — YULIANTO RASIBAN R Bin RASYID RACHMAN (Alm);
125 — 29
  • Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2November 2019;Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampaidengan tanggal 27 November 2019;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejaktanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaituGILANG RAMBU ANARKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-03-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2011
Tanggal 28 Maret 2013 — H. ABDUL BASIT, dkk vs GUBERNUR JAWA BARAT, dkk
215 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adanyapertentangan akibat penyebaran paham keagamaan = yangmenyimpang;Adalah hal yang salah dan keliru dalil yang disampaikan oleh Pemohondalam Permohonan halaman 16 paragraf kedua, yang menyatakanbahwa kehadiran kebijakan lokal terkait pelarangan kegiatan JemaatAhmadiyah justru dijadikan alat legitimasi dan justifikasi untukmelakukan kekerasan oleh sekelompok golongan dengan melawanhukum;Bahwa justru. berdasarkan fakta yang benar adalah denganditerbitkannya peraturan a quo, maka tindakantindakan anarki
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pwt
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HANUNG WIDYATMAKA SH
Terdakwa:
1.KARNO Bin TARSUM
2.SLAMET Als SLAMET Bin SAYUTI
3.ARIF EKO PRASETYO,S.Pd. SD Als TYO Bin ROCHMAN
82 — 55
  • Banyumas bahwa penolakan wargamasyarakat tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan dan katakata kasar serta tindakantindakan yang mengarah kepada anarki danperbuatan sekelompok orang yang merintangi penguburan jenasah danatau menghalangi jalan masuk ke kuburan tersebut adalah perbuatanyang tidak terpuji, tidak patut dan melanggar kemanusiaan seandainyasaksi sebagai keluarga korban seperti apa, itu pertimbangannya dan jelasmelanggar perintah agama serta melanggar UndangUndang.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN BANYUMAS Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bms
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat : HJ. MARSINEM CHASANAH >< Tergugat I : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR KCP Sumpiuh ; Tergugat II : Sri Eko Indahati, SH ; Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ,KPKNL Purwokerto ; Tergugat IV : Purwito, S. Pd ; Tergugat V : Badan Pertanahan Kabupataen Cilacap
117 — 40
  • ., dan GILANG RAMBU ANARKI, S.H., keduanyaAdvokat Berkantor di KANTOR ADVOKAT PAHOTMABUTARBUTAR & REKAN JI. Veteran No. 004 RW. 004(Utara Pasar Mandiri), Kelurahan Purbalingga Lor,Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banyumas pada tanggal 29 Desember 2016, denganNo.59/SK/2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1. PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 10 Juli 2012 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA melawan GUBERNUR BANTEN
172 — 133
  • Kondisi penetapan kenaikan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/KotaTahun 2012 untuk kelompok tekstil, sandang, kulit sebesar Rp. 1.682.065, inimengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat karenaPenggugat akan menghadapi tuntutan dari Investor/perusahaanperusahaananggota Penggugat yang merasa terganggu keamanan dan kenyamanan Investordalam berusaha di Kabupaten/Kota Tangerang karena karyawan memintakenaikan upah sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat sehingga dapatmenimbulkan anarki
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 07-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 369/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ISWAHYUDI SH
Terdakwa:
1.WAHYU ANDY PRASTYO Bin DARYANTO
2.ARIO MAHARDHIKA Alias ARIO Bin Drs SAIFULLAH NUR
3.BRIAN VALENTINO LOWING Alias BRIAN Bin BENNY LOWING
140 — 6
  • bom molotov kirakira 4 7 meter;ahwa pada saat ada pelemparan bom molotov, membakar ban dan aksiaksiyang lain, saksi tidak menghubungi aparataparat yang lain karena bukankapasitasnya;ahwa saksi tidak tahu, dari pihak kepolisian ada yang merekam atau tidak aksimassa tersebut; Atas keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan dengan alasan:Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Smnahwa ketika saksi jam 15.00 Wib tiba di TKP, peristiwa yang pertama kali saksilihat yaitu orasi dan anarki
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 398/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 32
  • PT.KERETAAPI INDONESIA (Persero) kota Bandung akhirnya mengurungkan niatnyauntuk melakukan penggusuran kepada PARA PENGGUGAT,Bahwa, seyogianya tindakan TERGUGAT yang apabila ingin melakukanpenggusuran terhadap bangunan dan tempat usaha milik PARA PENGGUGATharuslah terlebin dahulu menyelesaikan perkara melalui Pengadilan NegeriKelas IA Bandung, dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata dankemudian dilanjutkan dengan permohonan eksekusi, bukan dengan caracaramain hakim sendiri, represif dan anarki
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Kdr
Tanggal 4 Januari 2017 — - Mudrikah lawan - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)dkk
93 — 36
  • Kartindakan anarki dari sekelompok masyarakat demi menjaga ketertiban umum.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa TERGUGAT IV dan V ( PARA TERGUGAT ) mohon apa yang diuraikandalam eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
244 — 516 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak konvensional salahkarena tidak tanggap dengan perubahan zaman, belum lagi kesalahandalam demonstrasi yang berujung anarki. Pihak penyedia transportasiberbasis aplikasi salah juga karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku,juga mereka tidak menyediakan harga yang berkeadilan dengan pesaingyang sudah lama ada.
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 17-05-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Cbd
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 44
  • Tidak berteletele serta tidak bolehmemberi kesempatan kepada para pihak melakukan tindakan yang menjuruskepada anarki, apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahap proses jawabmenjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, Majelis Hakim telah cukupmemberikan kesempatan kepada para pihak, dan jika Majelis Hakimmemberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjawab gugatanPenggugat, maka proses persidangan mundur kembali sehingga tidak efektifdan efisien dan juga merugikan pihak Penggugat, dan proses
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 09-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 07 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa-2 SELAMET NUR EFENDI, Kopda NRP 31030653181183.
77 — 31
  • perjalanan posisi Saksi kadang bersamadengan Danyon Zipur dan juga kadang bersama Perwiralainnya yang ikut mengawasi pergerakan anggota dan padasaat itu saksi melihat beberapa anggota Yonzipur 5/Abw yangsaksi kenal diantaranya Saksi Serda Drajat Handoko danPraka Miftahul Arif Adi Candra.Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada yang membawasenjata api, senjata tajam atau barang milik satuan, berpakaianpreman tetapi sebagian berpaiakan Yong Moodo dan merekahanya berteriakteriak, tidak melakukan tindakan anarki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/PIDSUS/2010
Tanggal 9 Juni 2010 — Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN
80 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena membangkang dengan cara tidak mengikuti pelantikanmenjadi Kepala Dinas Pariwisata dan melakukan ataumenggerakan demo yang berujung pada kejadian tindakan anarki,maka ia Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dikenakan sanksi hukumandisiplin berat berupa pembebasan dari jabatan; (Bukti Surat BupatiMusi Rawas No. 700/473/Banwas/2003 dan Surat GubernurSumatera Selatan No. 700/2294/K/Danwas/2003 telahdisampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan) ;2.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
PT.DIAN ANGGARA PERSADA
Tergugat:
1.JHON VERY PANJAITAN disebut juga dengan JHON VERI HASIHOLAN PANJAITAN
2.HERIANTO SITINJAK
3.Antalius Hamonangan Purba disebut juga Antalius H Purba disebut juga dengan Anthalius Purba Amd
4.MEYER SIREGAR
5.NUR AZHARI
6.NOVEN E.SIREGAR disebut juga NOVEN SIREGAR
7.HAMONANGAN GALINGGING
8.MANUTUR SIMAMORA
9.JANUARI disebut juga dengan JANUARI SIHOMBING disebut juga dengan JANUARI SILABAN
10.RIANTO WAHYUDI
11.YOSAFAT GULTOM
12.JHON HENDRIK SITANGGANG
13.WTM.SITANGGANG disebut juga WILLY TOHAP MARUAP SITANGGANG
14.DAHLAN LUMBANTORUAN
15.PARLINDUNGAN SILABAN
16.UCOK
17.HALASSON PETRUS LBN GAOLdisebut juga dengan HALASSON PETRUS LUMBAN GAOL disebut juga HALASSON PETRUS LUMBAN
18.SYAHPUTRA
19.DEDI HUTABARAT
20.HERBRON RAJAGUKGUK
21.AFRANTO NABABAN
22.JULIRANTO LIMBONG
23.DONAL SINAGA
24.AYAYAN disebut juga A.YAYAN
25.NELSON MANULANG disebut juga NELSON MANULLANG
26.MIKE YANTO disebut juga de
72 — 30
  • untukmelaporkan kasus ini; Bahwa unsurunsur pasal 160 tidak terpenuhi, berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUVII/2009 (bukti T20)maka rumusan pasal 160 yang sebelumnya mengaturpenghasutan sebagai delik formil (perbuatan menghasut dapatlangsung dipidana tanpa melihat ada atau tidaknya dampak daripenghasutan tersebut berubah menjadi delik materil (artinyabahwa seseorang yang melakukan penghasutan baru bisadipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhanatau suatu perbuatan anarki
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 77/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 April 2019 — Pembanding/Penggugat : Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
93 — 65
  • Bahwa perpecahan antar anggota diperparah setelah adanyatindakan anarki pada tanggal 19 Agustus 2017, yang dilakukan olehsebagian pekerja yang mogok kerja sehingga bertambah besar keinginananggota untuk melakukan musyawarah anggota dan sidang organisasi luarbiasa karena keadaan darurat organisasi;TENTANG SIDANG ORGANISASI LUAR BIASA SAH DAN SESUAI DENGANAD ART SP KEP SPSI17.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — 1. JAMALUDIN, DKK VS PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (PT BNJM)
122 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diinginkanterjadi, Penggugat sempat memohon bantuan pihak Kepolisian SektorPatangkep Tutui sesuai dengan surat Penggugat Nomor 013/NJM/HRDLPP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Permohonan PembubaranKegiatan Mogok Kerja Yang dipimpin PUK SP KEP PT.BNJM, namunupaya itupun tidak berhasil mencegah mogok kerja tersebut, dan aksiitupun berjalan hingga pada 11 Maret 2014;Bahwa, aksi mogok kerja yang dipimpin oleh PUK SP KEP PT.BNJMbersama Para Tergugat semakin tidak terkendali karena sudah melakukantindakan anarki
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES
Tergugat:
KEPALA DESA PAKEL
221 — 189
  • harus diselesaikan oleh Kepala Desa Pakel dimaksudadalah tanah wilayah Desa Pakel yang dari dahulu menjadi sengketa sertameminta kepada pihak atasannya untuk segera menyelesaikan;Bahwa pada saat memasuki wilayah perkebunan Tahun 2018, Kepala DesaPakel tidak berada pada lokasi lahan perkebunan;Bahwa Kepala Desa pernah memberikan arahan kepada warga yangmenguasai lahan Perkebunan tetapi pada saat diundang di Posko acaraMaulid Nabi dengan menyampaikan arahan tidak boleh ada yang melakukantindakan anarki
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
106 — 28
  • Atau dengan kata lain seseorangyang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidanalain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki. Bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukupapabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatifperbuatan tersebut dibuktikan.