Ditemukan 735 data
18 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhr dubahdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 immka baya perkara int dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dali syarieyang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI1.
23 — 7
terhadapketerangan saksisaksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang takterpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
12 — 3
UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikahsetelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah
18 — 5
Putusan No.1 1/Pdt.G/2013/PA Kadi.kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 TentangPeradilan Agama);Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
7 — 12
Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untukmenghadirkan keluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya di dalam persidangan,karena permasalahan rumah tangga cenderung lebih banyak diketahui oleh keluarga/orangdekat, oleh karenanya keterangan keluarga/orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagaiketerangan saksi;Menimbang, bahwa dua orang
9 — 4
telahdicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkarain, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangRelatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
17 — 5
Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 1979, Orang tualakilaki dari Anak ke (Alm) yang bernama Dugel telah meninggal dunia diBah Biak, disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor140/IX/N.BBK/2021 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Biaktertanggal 13 September 2021;9. Bahwa setelah Almarhumah (Almarhumah) meninggal dunia, pihak DireksiPT.
6 — 0
cukup dengan keterangan danbuktibuktinya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat(2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah
4 — 0
Agama untuk mengirimkan salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
47 — 20
berwenangmengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di DesaSejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, maka permohonanPemohon untuk penetapan wali atas kedua orang anaknya yang bernama Nasywa KiranaLihawa, perempuan umur 10 tahun, dan Fitrah Rizky Lihawa, lakilaki umur 6 tahunkarena4anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) danpenjelasannya ayat (2) angka (18) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah dibah
8 — 0
diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanGambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dibah
11 — 0
diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanGambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dibah
7 — 0
Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PAJUMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelumpemeriksaan pokok
Rumianti Ningsih
22 — 1
Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernahdatang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMedan dan dikantor tersebut pemohon diberikan penjelasan bahwakutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dibah atau ditambah apabilaada penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili.
16 — 7
Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untukmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supayamengirimkan salinan putusan im yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsungkan guna dicatatperceraian tersebut;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dibah
9 — 5
menunjuk berita acaratersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugatadalah seperti terurai di atas;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinandan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Depok, maka sesuaimaksud pasal 49 ayat 1 huruf a, dan pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganNomor 3 tahun 2006 dan telah dibah
8 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, secara exofficio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk9mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepadapegawai
16 — 3
terbaik bagi kedua belah pihak.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsuralasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undangundang no 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebutpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84undangundang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
11 — 6
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohonbertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkaraini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untukmemeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah dibah
18 — 13
keterangan di bawah sumpah dihadapan MajelisHakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangansaksi saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil Termohon dan dalilpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah
tersebut di atastelah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohondengan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon (Astrid Anisa Medina binti Eddy Mahdiar) di depan sidangPengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor : UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah