Ditemukan 627 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengalihkan mengadakan mengajukan menjadikan mengadukan mengantikan mengalirkan mengalihan mengalkan
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN MALILI Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mll
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 19
  • Penggugat tidakmempunyai bukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyekperkara, sebab obyek perkara telah dikuasai Tergugat sejak lama.Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetapdikuasai oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MANomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat : - LOURIN NOVA atau LOURIN NOVA PAUNTUK Tergugat : - IBU SALMA - JUMRIATI - NURLIA - SANGKALA DG. RAPI - IKBAR - USMAN - Ny. MANTASIA - DAERI - RENALDI IKSAN BASONG, SH
105 — 37
  • Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia sia dan untukmemberikan pembelajaran hukum agar para tergugat tidak melakukan perbuatanmelawan hukum, demikian terhadap Turut Tergugat memberikan kehati hatian dalammelakukan perbuatan hukum, apalagi yang dibuat PPAT adalah suatu akta outentikyang sifat hukumnya mengalikan hak atas tanah yang dapat merugikan orang lain,maka tepat menurut hukum jika Pengadilan Negeri Makassar meletakkan sitajaminan atas : Tanah/bangunan milik Tergugat beralamat JI.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pkl
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KAREN ARJUN
113 — 40
  • perhitungan dalam 1 m);Halaman 15 dari 34 Putusan No.347/Pid.B/2018/PN PKI.Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m* (padat) terpasangadalah untuk keseluruhan agregat A dan Agregat B kondisi padatterpasang pada sisi A (jalur kiri);Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m* (padat) terpasangtersebut merupakan hasil ukur dari jumlah jarak 12.091 meter (bisa dilihatatau dijumlahkan dalam kolom tabel jarak hasil volume tes Pit PemalangBatang;Bahwa seharusnya volume padat terpasangan dengan mengalikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA;
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi DPP PPN Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri MasaPajak Juli 2008 sebesar Rp49.536.764,00.Bahwa koreksi DPP PPN Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriMasa Pajak Juli 2008 sebesar Rp49.536.764,00 dalam sengketa a quoberkaitan dengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badansebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — PT. MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 PMK 70 adalah sebagaiberikut: (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Pertambahan Nilaidengan Dasar Pengenaan Pajak;(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah 0% (nol Persen);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding sangattidak setuju dengan Pembatasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — PT. MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 PMK 70 adalah sebagaiberikut:(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Pertambahan Nilaidengan Dasar Pengenaan Pajak;(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah 0% (nol Persen);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding sangattidak setuju dengan Pembatasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — PT. MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 PMK 70 adalah sebagaiberikut:Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/201718.(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Pertambahan Nilaidengan Dasar Pengenaan Pajak;(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah 0% (nol Persen);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 492/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
PT. CENTRAL SANDANG PRIMA diwakili oleh ANDRI KURNIAWAN SUTANTO WIJAYA
604 — 182
  • memenuhimaka limbah tersebut adalah NonB3, cara mengidentifikasi guna menentukanLimbah B3 atau Limbah NonB3.Bahwa kenyataannya limbah B3 walaupun konsentrasinya sangat sedikit dalamsatu satuan volume (umumnya dinyatakan dalam mg/l dalam air atau benda cairlainnya, atau mg/kg pada benda padat), namun apabila jumlah limbahnya banyak,maka seharusnya kita tidak terpaku pada nilai konsentrasi semata, namun haruskita lihat juga beban pencemaran yang terdapat pada keseluruhan limbah, yangnilainya diperoleh dari mengalikan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
562 — 594
  • Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%(dua puluh persen).Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,dan huruf c ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diaturdengan Peraturan Pemerintah.Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan PeraturanDaerah.Besarnya pajak yang terutang dengan mengalikan tarif pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaanpajak.Bagian...(1)(2)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — PT. MARUBENI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 PMK 70 adalahsebagai berikut:Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/201718.(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Pertambahan Nilaidengan Dasar Pengenaan Pajak;(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah 0% (nol Persen):Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak."Pasal 2Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaranuntuk Masa Pajak yang sama."
Pengadilan PN Melonguane Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
LUSIARI PINA PALAKUA
393 — 237
  • Kata menggandakan sebagaimana dalam Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI) adalah melipatkan beberapa kali; memperbanyakatau mengalikan (tentang hitungan perkalian);Menimbang, bahwa di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud denganmenyebarluaskan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 30-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 531/Pid.B/2018/PN Srg
Tanggal 30 Oktober 2018 — MAESAROH Binti Alm. HALIMI
62 — 19
  • pintu dan satu pintunyasebulan Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Saksi tidak bisa mengembalikan pinjaman Saksi selama 2 (dua)bulan kepada ibu Nining dan Saksi (Saksi Korban) minta uangnyadikembalikan, kemudian Terdakwa alihkan ke kontrakan yang di Ketilengyang Terdakwa bilang kepunyaannya dan Saksi (Saksi Korban) percaya ;Bahwa pada saat Saksi (Saksi Korban) menyerahkan uang yang Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) pegangangan Saksi (Saksi Korban)adalah AJB Kontrakan ibu Ninng ;Bahwa mengalikan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 26-10-2009 — Putus : 12-11-2010 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Sky
Tanggal 12 Nopember 2010 — PETER SOETJIPTO -lawan EFENDI WAHID, dkk
53 — 4
  • sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Putus : 08-04-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Tanggal 8 April 2016 — Pidana - RUDY YUSNIAR
88 — 39
  • Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)dan ayat (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana52ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendahrendahnya5% (lima persen) dan setinggitingginya 15% (lima belas persen).Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 sttd UUNo. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Obyek PajakPertambahan Nilai terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) PajakPertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitungdengan mengalikan
    Atas ekspor Barangdikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan ayat (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajaksebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendahrendahnya 5% (lima persen)dan setinggitingginya 15% (lima belas persen);Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 sttd UU No. 18 tahun2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Obyek Pajak Pertambahan Nilaiterdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalamsuatu Masa Pajak dihitung dengan mengalikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2dan 3 PMK 70 adalah sebagai berikut: (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajakoleh Pengusaha Kena Pajak.(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajakPertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan PajakHalaman 32 dari 44 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JASA PRIMA RAYA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding/Pemeriksa) untuk mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak,juga tidak dapat membuktikan bahwa arus kas masuk mencerminkanDasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9ayat (1) UU PPN;Pasal 9 ayat (1) UU KUP mengatur:Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan DasarPengenaan Pajak;Dalam memori penjelasannya, Pasal 9 ayat (1) UU PPN menjelaskan:Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalahdengan mengalikan
Pengadilan PN SERUI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SERUI Nomor 50/Pid.B/2017/PN Sru
Tanggal 14 September 2017 — . Pidana - CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS
109 — 31
  • Dan apakah informasi yang ia dapatkan keabsahan ataukeakuratannya cukup kuat dijadikan alat bukti ataukah hanya sekedarissuissu untuk mengalikan permasalahan hukum yang sebenarnya yakniadanya temuan anggota KPU mengambil Formolir C1 hologram secaramelavan hukum. ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — PT. MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutipan Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 PMK 70 adalah sebagaiberikut: (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Pertambahan Nilaidengan Dasar Pengenaan Pajak;(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah 0% (nol Persen);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding sangattidak setuju dengan Pembatasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667 B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHUBB SAFES INDONESIA
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut: Peredaran usaha Pemohon Rp ~ 166.728.381.000 Penghasilan netto Pemohon Rp 22.624.642.000 % Margin Laba 14% Bahwa setelah didapat persentase margin laba sebesar14%, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menambahkan margin laba terhadap biayaproduksi per unit untuk menghitung harga jual per unitsebagai berikut: Biaya produksi per unit Rp 4.741.822,00% Margin Laba (14%) Rp 643.454,00Harga jual per unit cfm TB Rp 5.385.276,00 Bahwa kemudian untuk menghitung total harga jualadalah dengan mengalikan