Bramantya Putra,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh KkuasaRadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2882/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ary UntungSutoto, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJKTDZ/POA/00056/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

NTS kepada Soekotjo Gunawan No. 013/Poa/2006tanggal 4 Juli 2006 ;c. Surat kuasa dari PT. NTS kepada PT. Central Investindo No.015/Poa/2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;d. Proposed terms & conditions PT. NTS & PT. Central Investindo (proposalsyarat dan kondisi sewamenyewa tower antara PT. NTS dengan PT.Central Investindo jo lampiran draft perjanjian kerjasama) tanggal 15Agustus 2006 ;e. Surat Pemberitahuan dari PT.

DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanHalaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Maret2011 sebesar Rp54.794.536.525.,.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity.b.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Marzuki selaku Kepala Puskesmas le AlangKecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang lama telahmelakukan mekanisme untuk dapat melakukan pengamprahan terhadappencairan dana BOK pada Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieHalaman 6 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHKabupaten Aceh Besar dengan membuat berbagai kegiatan Plan Of Action(POA) / Perencanaan Kegiatan sehingga atas dasar adanya kegiatankegiatan tersebut selajutnya diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten AcehBesar guna dapat melakukan

pencairan dana BOK pada Puskesmas leAlang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, sehingga atasdasar hal tersebut Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besarmelakukan pentransferan dana BOK untuk periode bulan Januari 2012 s/dMei 2012 ke rekening Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieKabupaten Aceh Besar dengan nomor 391301014046539 sebesar Rp.17.083.000, (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengankegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan yang telahdilaksanakan

Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHBahwa buku rekening tersebut bukan hilang, tetapi ada pada saksiyang saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas le Alang;Bahwa karena mekanisme pencairan serta pertanggung jawaban danaBOK tersebut masih taggung jawab saksi sebagai kepala Puskesmaslama dan masih ada beberapa kegiatan yang belum saksi lakukansaat saksi menjabat sebagai kepala Puskesmas le Alang, namunpencairan dana BOK tersebut harus sesuai dengan laporan pertangungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan POA

(Plant Of Action) di lapangan,sedangkan secara Administrasi dengan laporan pertangung jawabanhasil pelaksanaan kegiatan POA (Plant Of Action) di lapangan saksiyang membuatnya sehingga dana BOK tersebut tidak dapat di cairkanserta tidak dapat di gunakan oleh terdakwa dr.

yaitu pemalsuan buku hilang; Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebutdiperuntukkan sebagai biaya transportasi petugas di lapangan; Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten AcehBesar; Bahwa sistem/mekanisme penerimaan serta penggunaan dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 dilakukan dengan carasebagai berikut:Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTH Kepala Puskesmas menyampaikan POA

P2;Fotocopi Pasport RI Nomor : T 866575 tanggal 1 September 2009, atasnama MASIH BINTI KASWARI, selanjutnya diberi tanda ...................P3 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/056/VI/2014, selanjutnya diberiTAN 00. cece cece cece ec ee eee cee ee eee eee scenes eee eee tee eeeeeeteeeeesesene seer ee POA?Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101605180003, tanggal 24 Mei 2018,atas nama Kepala Keluarga MASIH, selanjutnya disebut...........

Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ary UntungSutoto, beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor JKTDZ/POA/00055/2019, tanggal 13Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960),yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Purwantono, Suherman, Surja Consult, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/KontraPK/PoA/X1/2017, tanggal 23 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

li>

Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 November 2020 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 11 Desember 2020 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Golo Bilas dengan Nomor:Pem.593/GB/64/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, dan juga telah diketahui pula oleh Camat Komodo dengan Nomor:Pem.593/21/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 berikut dokumen-dokumen lain terkait jual beli Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dan CHANDRA SANTOSO PANJAYA POA

SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0551/POA

Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3808/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.

, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij selaku Direktur Utama dan AHBramantya Putra selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1852/POA

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kawan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3534/POA

Menimbang' bahwa sesuai dalil permohonan Pemohontersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi darikeluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak,karenanya telah terpenuhi' ketentuan pasal 22 ayat (2) PPNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006; Mengingat bahwa = Majelis Hakim ~ sependapat danmengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab AhkamulQur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:pls ~(poluwot plS> io pS l> ast iF (poa

hal Par Ne ASS4 Pdr QIN Poa Rehan Scanned by CamScannerPerincian Biaya Perkara:Biaya PendaftaranBiaya ATKBiaya PanggilanBiaya RedaksiMateraiJumlah Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 825.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp 916.000,00 (sembilan ralus ena belasThal fo cdari l> had Par Na OS 3.0 Padper Mg Pa Athribu rupiah)Scanned by CamScanner

Purwantono, Suherman, Surja Consult,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor JKTDZ/POA/00051/2019, tanggal 13 Agustus2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutHalaman 1 dari 6 halaman.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PT Arun NGL Co dan PT BadakNGL Co lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA), yaitu. Perjanjianpokok antara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi wilayah kerja masingmasing KKKS terkait,mencakup pembagian tugas dari masingmasingpihak.ii) Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang)dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yangHalaman 29 dari 54 halaman.

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. KontraktorPSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangunkilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentukbusiness entity.b.

Marpoyan DamaieS uasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 ;Poa dalam tahanan berdasarkan Penahanan :Q Penyidik, tanggal 02 Juni 2016 Nomor : Sp Han/84 /V1/2016 sejaktanggal 02 Juni 2016 s.d. tanggal 21 Juni 2016;2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal16 Juni 2016 Nomor :B 86/N.4.23/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 22Juni 2016 s.d tanggal 30 Juli 2016;3.

tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAIGUGAT antara :pe umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,dengan ini memberi kuasa khusus kepada Yuliswan SH.MH dan rekanAdvokat berkantor di Perum Pinang Mas No.37 RT.04 RW.0O1 KelurahanBentering Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkuluselanjutnya disebut sebagai penggugat;MelawanPT umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaanSwasta (petani), bertempat tinggal di Poa