Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
73 — 30
  • Jogja tugu Trans mengenai besaranharga Kilometer Tempuh tersebut ; Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum KoperasiPemuda Yogyakarta tidak ada anggota yang pernah komplain ; Bahwa ada Perpres mengenai reformasi transportasi dan itu salah satu alasanPenunjukan Langsung terhadap kegiatan Pekerjaan Angkutan Orang di JalanDengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.
    JTT (BB No. 22); e Bahwa pada awalnya dalam rangka reformasi pelayanan angkutan umum,khususnya di Kota Yogyakarta, sejak Tahun 2004 telah dilakukan study kelayakanangkutan yang sifatnya eksekutif study, dengan kesimpulan di Kota Yogyakartaperlu dioperasikan Bis Cepat dan Terbatas (Patas); e Bahwa pada Tahun 2005, dilakukan study lebih mendalam, terkait dengan angkutanperkotaan di Yogyakarta, dengan melibatkan Magister Science TransportTechnology (MSTT) UGM, dalam upaya peningkatan sarana, prasarana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
97 — 19
  • Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2245. Rita Sukendar (anggota)6. Ajang Rahman (anggota)7.
    Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs. Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2kursi dari PPP (Udin Kamaludin) dan 1 kursi dari PBR(Hidayat)6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. DONNY ANANTO NILANTOKO, MP
32 — 36
  • Lumajang Tahun Anggaran 2015;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
  • 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
653 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Hal yang pentingdipahami adalah, Keppres No. 1038/2001 ini dikeluarkan sebelum"reformasi tata kelola keuangan negara" yang diawali denganamandemen UUD 1945 pada tahun 2001, kemudian dikeluarkannya tigapaket UU tentang Tata Kelola Keuangan Negara: UU No. 17 Tahun2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
313 — 1001
  • Untuk tanahtanah bekas perkebunan diatur lebih jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PembagianTanah dan Ganti Kerugian serta Peraturan Pelaksananya diprioritaskepada Petani.Lebih tegasnya maksud dari PP tersebut bahwa mengenai Landreformyaitu reformasi di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintahterhadap tanahtanah bekas perkebunan.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 22-01-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 42 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 22 Januari 2014 —
57 — 14
  • pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannyadan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut ;Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2010 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 35/Pid.B/2010/PN KLB
Tanggal 3 September 2010 — - JONI TULIMAU, SE, MSi
143 — 50
  • tinggi hukum, disamping juga untuk menampik adanya opini publik yang telah terbentuk yang mengakibatkankurangnya kepercayaan kepada aparatur pemerintahan khususnya aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukumdan keadilan dengan tidak membedabedakan orang, karenanya, peradilan dilakukan dengan :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa tuntutan akan rasa keadilan akhirakhir ini semakin nyaringbunyinya, lebih lebih di era reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 7 April 2014 —
62 — 8
  • perkara korupsi diutamakanadanya pengembalian keuangan negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd
Tanggal 30 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.HEIDY GASPERZ, S.H.
Terdakwa:
SUNARTO S.Pi
203 — 153
  • ;
    1. Surat undangan nomor tanggal 29 Mei 2023;
    2. Lampiran surat undangan tanggal 29 Mei 2023;
    3. Foto dokumentasi kegiatan;
    4. Daftar hadir kegiatan rapat
    1. 1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
    2. 1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
    3. 1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091 — 910
  • kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga olehkarena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikanketentuanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang dan berbagaiperaturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilanmasyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Morral Justice, dankeadilan menurut Undangundang itu sendiri (legal Justice) sehingga padaakhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
132 — 125
  • .: Indonesia.Jalan Tengku Bay Gg Reformasi Inomor 21R.002/013 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan BukitRaya Kotamadya Pekanbaru Riau.: Islam.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
140 — 65
  • Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
69 — 9
  • Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pulakarena dipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
154 — 75
  • Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Januari 2007 —
168 — 59
  • PatraJasa yang mengangkat waktu itu adalah saksi sendiri, dan benar terjadi pada saatsaksi menjabat Dirut Pertamina, jadi pada waktu itu ada terjadi pergantian Direksidan sesuai dengan semangat Reformasi dan transparansi, dari sekian orang calondari luar dan dari dalam diseleksi kemudian diajukan didalam Rapat Pertamina danmereka dipanggil satusatu dan dia memberikan presentasi, dan pada waktu itulahsaksi kenal dengan TONY PRABOWO, dan setelah melalui tes dan disidangpresentasi dan TONY PRABOWO inilah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2762 — 3607
  • KPU itu diawasi olehBawaslu, ult oefening controle bestaan ketentuan Pasal 460 seluruhtahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif tata caraprosedur, sehingga membaca secara keseluruhan Pasal 462sebagaimana perintah dari pembentuk undangundang putusan Bawasluwajib dilaksanakan oleh KPU ini artinya administration of law Bawaslu itumemerintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan itu sematamata untuk menegakkan prinsip asas kepastian hukum;Bahwa desain kontitusional reformasi menginginkan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
231 — 132
  • Leneng, Yusak SabektiGunanto, Yasmin Benyamin Ndun Alias Yanto Ndun Alias BeaNdun, Martha Kali Kulla, Nikolas Lake Alias Niko, Tony Pah,Putriana Novita Sari Alias Novi, Benediktus Sani Babu danGodstar Mozez Banik Alias OD, dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa ahli sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
1.M. ZURKONI
2.WAKINI, S.T.
34 — 32
  • Lumajang Tahun Anggaran 2015;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
  • 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juni 2016 — ERIK ISMUNANDAR,ST Bin EDDIN SYAMSUDDIN
69 — 16
  • negara (asetrecovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwaperlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalam melaksanakantugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
1.Inning Sampelayu
2.Mashur
3.Mangala Panjaitan
4.Armil
5.Isnu Surata
6.RibkaTiropadang
7.Sisilia Sulti
8.Khoirul Insani
9.Maskur Fendika
10.Yohana Tandikiding
11.Suhaimi
12.Blasius Simon
13.Andri Wahyudi
14.Marjuki
15.Markus Piere Mikhael Tjali
16.Setyawan Wardani
17.Hendra Aditya Saputra
18.Agus Nandar Priyo Sudarmo
19.Eko Tri Prasetyo
20.Septika Wulandari
21.Triana Sinaga
22.Alpian
23.Supiansyah
24.Agustinus
25.Jumiati
26.Polina Datu Lumiling
27.Suharti
28.Yohana Tinggi
29.Selpi
30.Munalisa
31.Devi Wulansari
32.Hanani Hani
33.Martina M. Kadang
34.Debora Tiwa
35.Dedi Zepin
36.Bambang Irawan. B
37.Asnadi
38.Hariyudi
39.Andik Eko Wahyono
40.Matius Misi
41.Anwar John
42.Sado
43.Suryatiningsih
44.Rasmiati
45.Syahrir
46.Husna Ninu
47.Mariani Muchtar
48.Ranita
49.Saira
50.
Tergugat:
PT.ISS Jasa Fasilitas dahulu PT.ISS Catering Service
117 — 14
  • Reformasi No. 25 Sangata,Sangatta Kutai TimurKartika Sihombing6408046611820002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT. KPCSangattaICS22412Room GirlsGg. Anggrek RT. 08 Kec. Teluk Lingga Sangata,Sangatta Kutai TimurFitri Maya Hartanti6408136102900002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT. KPCSangattaICS22413Room GirlsJI. Pono Bontang RT/RW 002/001 Ds. Teluk Pandan,Sangatta Kutai TimurSaiful Lizan6408121706840002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT.