Ditemukan 480 data
104 — 56
45 dari 57 Putusan Nomor 6/PID.SUSPK/2018/PT.BJMkepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilantingkat pertama, karena terlalu lama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undangundang Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : ancaman hukuman pidana palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak 1 (satu)Milyart
177 — 77
dari pihakpihnak yang telah memenuhipersetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannyadalam tukar menukar.Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut di atas Terbanding berpendapatbahwa Putusan Judex Factie pengadilan negeri Denpasar telah sesuaidalam mempertimbangakan bahwa Pembanding Telah Terbukti secaraSah melakukan Wanprestasi sehingga berakibat Perjanjian no 4tertanggal 9 mei 2014 haruslah dinyatakan batal demi hukum danmengembalikan uang dari Terbanding Sebesar Rp. 7.192.800.000,(Tujuh Milyart
59 — 2
Saksi MAIJANBahwa setahu saksi pada tahun 2006 Akiong Eng Sie Lie AliasWandy melalui pamannya bernama membeli lahan dari LintongSiahaan karyawan PTPN seluas 100 hektar dengan harga Rp.1.000.000.000, (satu milyart rupiah) ;Bahwa saksi ikut mengukur lahan dalam jual beli tersebut dansetahu saksi tidak ada akses jalan menuju lahan tersebut ;74Bahwa ada surat ganti rugi dalam jual beli tersebut dan lahansetelah dibeli oleh Akiong dikerjakan oleh Sabar Gultom membuatjalan ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar
82 — 46
memohon agar menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk membayar ganti rugikepada Penggugat Dr/tergugat Dk sebesar Rp 939. 800.000,(sembilan ratus tigapuluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah ) secara tunai dan seluruhnyaharuslah dikabulkan;Hal. 60Putusan No. 704/Pdt.G/2015/PN.MdnMenimbang,bahwa terhadap Petitum gugatan rekonpensi pada point 8 yangmemohon agar Tergugat Dr/Penggugat Dk dihukum untuk membayar gantikerugian atas hilangnya keuntungan yang di harapkan sebesarRp.14.000.000.000, (empat belas milyart
73 — 20
pemeliharaanprasarana fisik yang tersebar di Kecamatan se Kabupaten Jepara TahunAnggaran 2009 dan 2010 melalui saksi Nurhasan Widada dan oleh karenaterdakwa tidak berterus terang mengenai penggunaan uang yang diterima dariNurhasan Widada tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa telah menikmatikeuntungan atas uang tersebut karena pada dasarnya Terdakwa sekalipunsebagai PPKom tidak berhak atas uang tersebut yang jumlahnya secarakeseluruhan Tahun anggaran 2009 dan 2010 berjumlah Rp. 2.426.242.081,(Dua milyart
paket kegiatanpemeliharaan prsarana fisik yang tersebar di Kecamatan seKabupaten Jeparadan pengadaan material yang tidak terlaksana secara prosedural sehinggapembayaran terhadap paket pekerjaan tersebut menjadi tidak sah yangmengakibatkan kerugian Daerah Kabupaten Jepara menderita kerugian sesuaibukti surat sebesar nilai pekerjaan 29 paket Rp. 1.655.967.000, sehinggasecara keseluruhan setelah dipotong pajak dalam perkara ini Daerah KabupatenJepara menderita kerugian sebesar Rp 2.426.242.081, (dua milyart
dijatuhi pidana denda sebagaimanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannyamencantumkan/menjuntokan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor20 Tahun 2001 yang artinya bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana pembayaranuang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan hartabenda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya menuniut agar Terdakwa dihukum untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp 2.426.242.081, (dua milyart
103 — 22
21 dan bukti P 31 maka terhadap tentang kerugianmateril yang diderita Penggugat sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) patut dikabulkan;Menimbang, bahwa disamping kerugian materi yang nyatanyata diderita oleh Penggugat, Penggugat juga menderita kerugianimmaterial berupa nama baik, kepercayaan dan kredibilitas dimatamasyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap kerugianimmaterial yang dialami Penggugat patut untuk dikabulkan dari yangdimohon Penggugat sebesar 5.000.000.000, (lima milyart
42 — 7
adalah sebagai berikut :TIA PURWANTI ;ROFIAH ;NGATMININGSIH ;AHMAD JAUHARI ;ALI MASUD ;SUYATMI ;TRI ARUM HARJANTI :SITIAH ;SUPOMO :AKUAN ;SITI MASLAHAH ;MASRIK ;INDAHYANTI ;NUNUNG ;NANING ;DAIFIN ;UN SRIAH ;SAIFUL ANWAR ;Bahwa masih banyak nasabah yang tidak hafal namanyakarena baru menanamkan modalnya dan banyak pula yangbelum terdakwa memberinya keuntungannya dan juga banyaknasabah yang menginvestasikan modalnya lewat orang laincontohnya AHMAD DJAUHARI telah menanamkan modalnyasejumlah Rp1,6 Milyart
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD ROVI ASYARI alias ROVI
2.YOSA GILANG ARTBINTORO Bin BAMBANG ISMOYO alias YOSA
281 — 62
.,- ( dua milyart rupiah ) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir
ROCHIM AGUS SURIPTO
Tergugat:
1.TABITA BANNE MANTONG
2.TEUKU ARIF RAHMAN, SH NOTARIS DAN PPAT
217 — 26
disebutkan objek jaminanFidusia berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat sedangkan diPerjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak : 9810500708PK044 dinyatakan untuk Untuk 25 (dua puluh lima) unit kendaraanbermotor roda empat;Bahwa perbedaan pula dalam Buku Daftar Fidusia dengan No.W9.20067.AH.05.01.TH.2012 dalam hal NILA PENJAMINAN sejumlahRp. 4.696.250.000,(empat milyar enam ratus Sembilan puluh enam jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) dan NILAIl OBYEK sejumlah Rp.6.906.250.000, (enam milyart
294 — 127
Jaksa Penuntut Umumberpatokan pada kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyart lima ratusjuta rupiah) yang dialami oleh Saksi Rachmat Effendy akibat dari sertifikat HakMilik Rachmat Effendy dibatalkan oleh Kanwil BPN Provinsi Papua.Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02491/Hedam, tanggal 25 Oktober 2012atas nama Rachmat Effendy telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : 39
67 — 15
,(Dua milyart empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribudelapan puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun PenasehatHukumnya mengemukakan bahwa dalam pengadaan maupun kegiatan yangdibiayai oleh Negara/APBD bisa dilaksanakan dengan swa kelola hal tersebutmemang benar akan tetapi sebagai mana fakta yang terungkap dipersidanganbahwa dalam pengadaan material dan pemeliharaan prasarana fisik yangtersebar di Kecamatan sekabupten Jepara tahun 2009 dan 2010 yangdipersoalkan
paket kegiatanpemeliharaan prsarana fisik yang tersebar di Kecamatan seKabupaten Jeparadan pengadaan material yang tidak terlaksana secara prosedural sehinggapembayaran terhadap paket pekerjaan tersebut menjadi tidak sah yangmengakibatkan kerugian Daerah Kabupaten Jepara menderita kerugian sesuaibukti surat sebesar nilai pekerjaan 29 paket Rp. 1.655.967.000, sehinggasecara keseluruhan setelah dipotong pajak dalam perkara ini Daerah KabupatenJepara menderita kerugian sebesar Rp 2.426.242.081, (dua milyart
dijatuhi pidana denda sebagaimanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannyamencantumkan/menjuntokan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor20 Tahun 2001 yang artinya bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana pembayaranuang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan hartabenda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dihukum untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp 2.426.242.081, (dua milyart
48 — 24
dana hibah;Kedua,Bahwa meskipun proposal permohonan bantuan dana hibah tersebuttidak memenuhi syarat tetapi tetap diverifikasi, dan setelah permohonantersebut diverifikasi olen Abdul Samad selaku Kasubag Bansos Kesra danJunaidi, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, makaWalikota Batam mengeluarkan SK No : KPTSn167 / HK/ VII/ 2011 tanggal 26Juli 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Pengurus Kota dan PengurusKecamatan BMG TPQ se Kota batam T.A. 2011 sebesar Rp 6.444.000.000,(enam milyart
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
1.PETRUS SEMANGAT MARBUN
2.ANGGI SAGITA
3.ADE MAULANA HASANUDIN
4.DEDY PURNAMA
5.SUJARWO alias ARI
377 — 82
Sujarwo alias Ari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam ) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 2.000.000.000,- ( dua milyart Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; <
128 — 40
Prima Seta(Surabaya) dan dilakukan pengolahan sendiri PT.KKB dipabrik Juana Pati.Bahwa yang terealisasi terdapat pesanan dari buyerAustralia sebanyak 4 container masingmasing 40 fit/34 M3= 140 M8 nilainya sekitar Rp. 2.5 Milyart dan Cina sebanyak4 contener yang masingmasing 40 fit/34 M3 nilai sekitarRp.2.1 Milyart.
130 — 40
Bahwa Berdasarkan alasan yang dikemukan dalam surat JawabanGugatan ini tersebut diatas, Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK permintaan dantuntutan dari Para Penggugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp. 25.750.000.000, (Dua puluh lima milyart tujuh ratus lima puluh jutarupiah) sehari setiap keterlambatannya atau lalai memenuhi isi putus dan initerhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkraht vangewjsde ) sampai dilaksanakan
Bahwa Berdasarkan alasan yang dikemukan dalam surat JawabanGugatan ini tersebut diatas, Tergugat VIII memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAKpermintaan dan tuntutan dari Para Penggugat yang meminta kepadamajelis hakim untuk "Para Tergugat dihukum membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.25.750.000.000, (Dua puluh lima milyart tujuhratus lima puluh juta rupiah ) sehari setiap keterlambatannya atau lalaimemenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai
Terbanding/Terdakwa : JAMIAT
42 — 21
dana hibah;Kedua,Bahwa meskipun proposal permohonan bantuan dana hibah tersebuttidak memenuhi syarat tetapi tetap diverifikasi, dan setelan permohonantersebut diverifikasi oleh Abdul Samad selaku Kasubag Bansos Kesra danJunaidi, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, makaWalikota Batam mengeluarkan SK No : KPTSn167 / HK/ VII/ 2011 tanggal 26Juli 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Pengurus Kota dan PengurusKecamatan BMG TPQ se Kota batam T.A. 2011 sebesar Rp 6.444.000.000,(enam milyart
90 — 25
delapanribu rupiah); Jefman bernama SMP Negeri I Jefman Samateberdasarkan Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB)No. 35 .C.18/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 telah mendapatalokasi dana sebesar Rp. 1.282.726.000, (satu milyardua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua pulhenam ribu rupiah), Kampung MutusWaigeo barat, nama SMPNegeri I Waigeo Barat berdasarkan Surat PerjanjianPemberian bantuan (SPPB) No. 36.C.18/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 telah mendapat lokasi dana pembangunan sebesarRp. 1.297.544.000, (satu milyart
94 — 34
Bahwa saksi HADIPRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernahmemberi kuasa menjual kepada TERDAKWA untuk menjual tanahpekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADIPRANOTO PANIRAN.Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli2013, TERDAKWA telah menerima cek dari Saksi SUPARJO RUSTAMsenilai Rp. 1,7 Milyart dicairkan TERDAKWA di Bank BNI 46 di Jl Adisucipto,bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA (DPO), setelah dapat dicairkan,lalu sebesar Rp. 1.500.000.000
74 — 20
., sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ; n Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut ketentuan pasal 3 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 bahwa : ancaman hukuman pidana paling singkat I (satu) tahundan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah ) dan paling banyak I (satu) Milyart
111 — 6
SABRINA PRAMITHA selaku PPTKIS yangberhak untuk menempatkan TKI jenis formal ke Negara Kanada ;Bahwa terkait dengan uang Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima jutarupiah ) sebagai persyaratan untuk menjadi tenaga kerja diperusahaan peternakan cacing di Negara kanada itu telah terdakwaterima baik lansgung dari CTKI maupun' melalui terdakwa IIsemuanya dengan jumlah total sekitar kurang lebih dari Rp.2.000.000.000 ( dua milyart rupiah ) .
Terhadadap uang Rp.2.000.000.000 ( dua milyart rupiah ) tersebut dialokasikan untuk :Dikirim ke ELIZA C. LAZARO kurang lebih Rp. 1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah) ;Dikirim ke Bambang Setyawan perwakilan ELIZA C.