ToegijoKartosandjojo ( foto Copy ) ;Bukti T 17 : Notulensi pertemuan antara Pengurus Yayasan Al Falah danAhli Waris Drs. Tugijo Kartosandjojo ( sesuai denganaslinya ) ;Bukti T 18 : Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI jakarta No 3022 / 11 3/ Xl 1 2015 tanggal 12 Nopember 2015 yangditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat ( sesuai denganaslinya ) ;Bukti T 19 Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunantahun 2002, NOP 317301000201700680 atas nama wajibpajak Drs.

salah satu pihak yang berkepentingan ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah menyangkaldan tidak mengakui tentang isi dari perjanjian jual beli tersebut denganmemperlihatkan bukti T1 sampai dengan T6 serta saksi yaitu Djaroso, Siran,Sugiyo, Redjo dan Suparmin ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 yang diajukan Tergugatadalah merupakan bukti Kuitansi pembelian tanah gogol yang dalam hal inisama dengan bukti P7 yang diajukan oleh Para Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan bukti Notulensi

(fotocopy dari fotocopy);Rekomendasi Bupati Subang NomorTk.03.01/671/ Disnakertrans tertanggal 12 Maretbeserta Surat Pengantar dari DisnakertransKabupaten Subang NomorTk.03.03.02/946/Binaperlin tertanggal 12 maret2020 (fotocopy dari fotocopy);Notulensi terkait Rapat PembahasanRekomendasi UMSK tertanggal 13 April 2020.

SubangAutocomp Indonesia terdiri dari 5 Notulensi yaitu);1. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 22Oktober 2019;2. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 25Oktober 2019;3. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 15November 2019;4. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 22November 2019;5. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 6Desember 2019; (Fotocopy sesuai denganaslinya);Berita Acara Pertemuan Bipartit AntaraManajemen PT.

(Fotokopi sesuai denganasli);Undangan, daftar hadir, dan notulensi pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal bersama warga yangmenolak pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbalpada tanggal 11 September 2017. (Fotokopi sesuaidengan asli) ;Undangan, daftar hadir, dan foto rapat pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal untuk memintasaran dan masukan dari instansi terkait (ForumKomunikasu.

(Fotokopi darifotokopi) ;Keputusan Kepala Dinas PEnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor :645.8/1094 Tahun 2017 tentang Pembekuan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kota Bogor Nomor :64.81014BPPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan BangunanMasjid (Keputusan Pembekuan IMB MIAH) (Fotokopi dari fotokopi);Undangan, Notulensi Pembahasan terkait desain StrukturPembangunan Dinding Penahan Tanah Masjid ImamAhmad Bin Hanbal pada tanggal 23 Oktober 2017

(Sesuai dengan asli lampiran fotokop)) ;Undangan, Notulensi terkait Pembahasan tindak lanjutpembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal padatanggal 15 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokop)i) ;Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006tentang bangunan gedung. (Fotokopi dari fotokopl) ;Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015Tentang Perubahan atas PEraturan Daerah Kota BogorNomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.

Bdg.104.105.106.107.108.109.110.111.112.tersebut.1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD KotaBogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal18 September 2014 dan daftar hadir Rapt.1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar InventarisMasalah Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBDPerubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD SementaraPerubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26September 20141 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan AnggaranDPRD

Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah KotaBogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.1 (Satu) eksemplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/409DPRDtanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.1 (Satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014

Perubahan APBDtahun Anggaran 2014.1 (Satu) eksemplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRDKota Bogor.1 (Satu) eksemplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjag dalamrangaka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir1 (Satu) eksemplar copy Notulensi

Rapat Kerja Badan AnggaranDPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah KotaBogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.108.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/409DPRDtanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.109.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam

APBDtahun Anggaran 2014.110.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRDKota Bogor.111.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/X1I/2014tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjag dalamrangaka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir112.1 (satu) eksamplar copy Notulensi

oleh Menteri Kehutanan RI. dan salah satu anggota TimPanitia Tata Batas yakni Kepala Kampung Merasa Kabupaten Berau jugabelum membubuhkan tanda tangannya.Bahwa jika benar sudah ada Penetapan dan Pengukuhan KawasanHutan Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur HarusnyaPEMBANDING/ Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan hal halsebagai berikut : Bukti Notulensi Pembentukan / penunjukan Panitia Tata Batas;Bukti Berita Acara /Laporan Pelaksanaan Tata Batas;Bukti SK.

oleh Menteri Kehutanan RI.dan salah satu anggota PanitiaTata Batas Kepala Kampung Merasa Kabupaten Berau juga belumbertanda tangan.Bahwa jika benar sudah ada Penetapan dan Pengukuhan KawasanHutan Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur HarusnyaPenuntut Umum dapat membuktikan hal hal sebagai berikut : Bukti Notulensi Pembentukan / penunjukan Panitia Tata Batas; Bukti Berita Acara /Laporan Pelaksanaan Tata Batas; Bukti SK.

MapnaIndonesia sebesar Rp69.649.359.317,00;2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 22Tahap 2;Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Kelima Nomor 015 /BA / 620 / SBLW / 2013 tanggal 25 Juni 2013;1 (satu) set (fotokopi) Notulensi rapat pembahasan hasilpemeriksaan kedatangan material Tahap 5 LT GT 21 dan 22;1 (satu) set (fotokopi) slip penerimaan barang;1 (satu) set (fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan Barang;1 (satu) lembar (Asli) COM atas Contract Nomor 044.Pj / 61 /KITSBU / 2012

MapnaIndonesia sebesar Rp. 69.649.359.317;2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 22Tahap 2;Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Kelima Nomor 015 /BA / 620 / SBLW / 2013 tanggal 25 Juni 2013;1 (satu) set (fotokopi) Notulensi rapat pembahasan hasilpemeriksaan kedatangan material Tahap 5 LT GT 21 dan 22;1 (satu) set (fotokopi) slip penerimaan barang;1 (satu) set (fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan Barang;1 (satu) lembar (Asli) COM atas Contract Nomor 044.Pj / 61 /KITSBU / 2012

2nd Payment (70% material value);2 (dua) lembar (Asli) lembar Faktur Pajak Standar atasspare part of GT 2.2 of LTE Project 2nd Payment (70%material value) kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak:030.90113.05450561.1 (satu) lembar (fotokopi) Bukti pembayaran kepada PT.Mapna Indonesia sebesar Rp69.649.359.31 7,00;2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT22 Tahap 2;Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Kelima Nomor015 / BA/ 620 / SBLW / 2013 tanggal 25 Juni 2013;1 (satu) set (fotokopi) Notulensi

No. 1324 K/Pid.Sus/201576.876.976.1076.1176.1276.1376.1476.1576.1676.17tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belasrupiah);2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT22 Tahap 2;Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Kelima Nomor015 / BA/ 620 / SBLW / 2013 tanggal 25 Juni 2013;1 (satu) set (fotokopi) notulensi rapat pembahasan hasilpemeriksaan kedatangan material Tahap 5 LT GT 21 dan22;1 (satu) set (fotokopi) slip penerimaan barang;1 (satu) set (fotokopi) Berita Acara

Penyerahanini juga berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaanya;5.3.4 Bahwa Hj.ILMA menjamin bahwa tanah, bangunan serta tanamtumbuh yang berada diatasnya, tidak dikenakan suatu SITAAN atau tidakbersangkutan sebagai jaminan Hutang Piutang, atau tidak dalam keadaansengketa dengan PIHAK manapun juga;5.3.5 Bahwa dengan terjadinya penyerahan ini maka segala hak, akibatdan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut menjaditanggung jawab sepenuhnya TERGUGAT III;5.4 Bahwa berdasarkan Notulensi

Kemudian yang keduatelah terjadi jual beli antara HJ.ILMA dengan TERGUGAT IVdengan dibuktikan Surat Penyerahan tertanggal 8 Februari 2007.Lebih lanjut lagi yang ketiga juga telah terjadi jual beli antaraHalaman 49 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bek5.3.5.4.5.5.HJ.ILMA dengan TERGUGAT Ill dengan dibuktikan SuratPenyerahan pada tanggal 28 Februari 2007;Bahwa berdasarkan Notulensi rapat di Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang padahari Kamis tanggal

Fakta dilapangan, fakta hukum, dasar hukum segala alasanhukum(Legal Reasoning), Azaz, Dogma, Norma, Prinsip, Doktrin,ketentuan hukum atau aturan hukum yang berlaku (Legal Normatif)sebagai berikut :9.1 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mendapatkan uangganti rugi atau kompensasi, karena tidak memiliki buktikepemilikan sesuai diberikan oleh negara berdasarkan UndangUndang yang berlaku, dan bangunan Hj Ilma masuk ke dalamarea Sempadan Pantai berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun1990;9.2 Bahwa merujuk pada Notulensi

TokohMasyarakat dan Pemdes, yaitu seluruh peserta musyawarahdesa sepakat untuk Mengganti Perangkat Desa Yang Lamadan sepakat untuk memilin Perangkat Desa Yang Baru untuktahun 2020. tertanggal 06 Februari 2020, foto copy sesuaidengan asili;Foto copy Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bersama BPD,Tokoh Masyarakat dan Pemdes, Yaitu Musyawarah untukMemberhentikan Perangkat Desa Yang Lama dan MemilihPerangkat Desa Yang Baru untuk Tahun 2020, tertanggal 06Februari 2020, foto copy sesuai dengan asli;Foto copy Notulensi

secaraoptimal, selanjutnya Tergugat sedikit demi sedikit mulai menarik pekerjanyadan sampai akhirnya tidak ada pekerja Tergugat yang berada di lokasipabrik;Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Penggugat melalui surat Nomor :084/PT.MAS/V/2016, Hal : Peringatan (Somasi) yang pada pokoknyameminta pertanggungjawaban Tergugat untuk menyelesaikanpermasalahan yang terjadi;Bahwa atas somasi tersebut, Tergugat mengutus pekerjanya datang danselanjutnya dalam rapat berjanji akan menawarkan solusi, sebagaimanatertuang dalam Notulensi

YUJU INDONESIA dengan Nomor003/PUK SPEE FSPMI PT.YUJU INDONESIA/IX/2013 (terkait dengan pelanggarankesepakatan dan Notulensi perundingan) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 19September 2013 jam 11.00 Wib. Dalam hasil perundingan tersebut Tergugat denganpengurus PUK SPEE FSPMI PT.

Foto copy Berita Acara atau Notulensi Rapat Pleno, tanggal 19 September2015 tentang Pembekuan Kepengurusan Ikabe (diberi tanda P4);5. Foto copy Pernyataan dan Pengambilan Kuasa tanggal 15 Maret 2016(diberi tanda P5);6.

merupakan upayapembenaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal melanggar undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak mogokkerja sebagai hak dasar bagi setiap pekerja.Dalam Pokok Perkara6919.Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 75 pada angka 7dan 8 yang mendalikan mengenai melanjutkan penyelesaian perselisihanmelalui mekanisme mediasi dianggap oleh Penggugat tidak adanyaperundingan yang gagal.Faktanya, setelah beberapa kali melakukan bipartite dalam notulensi

Bahwa selain itu, untuk setiap pekerja yang tugas danfungsinya tidak mewakili perusahaan secara langsung diberikan pula uang pisahyang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan/perusahaan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam undangundangketenagakerjaan yang sekarang berlaku, aksi mogok kerja dapat dilakukan serikatpekerja/buruh setelah gagalnya perundingan (deadlock) di antara kedua belah pihakyang berselisih dan dinyatakan dalam sebuah notulensi perundingan.Menimbang, bahwa

dahulugagalnya perundingan (deadlock), maka aksi mogok kerja tersebut dapatdikategorikan sebagai aksi mogok kerja tidak sah (illegal).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi disumpah, ternyata aksi mogok kerja yangdilakukan Para Tergugat, walaupun telah dilakukan pemberitahuian sebelumnyakepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti P.2 dan 1.27), yaitu 11(sebelas) hari sebelum hari pelaksanaan mogok, tetapi ternyata dilakukan tanpa adabukti notulensi

Masukan Tertulis Dokumen KAANDAL;e BB No.97: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepadaDirektur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/03/III/2010 tanggal22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KAANDAL;e BB No.98: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepadaDirektur Utama PT Anugrah

BB No.100: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LPUnhalu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi TenggaraNomor: 052/H29.10.2/V/2010 tanggal Mei 2010 perihal Penyerahan DokumenPerbaikan KAANDAL;e BB No.101: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepadaDirektur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/136/V/2010 tanggal24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi

Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIBB No.101: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepadaDirektur Utama PT Anugrah Harisma Barakah Nomor: 660.1/136/V/2010 tanggal24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi dan KompilasiMasukan Tertulis Dokumen Kerangka Acuan ANDAL;BB No.102: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi

Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI660.1/136/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Koreksi TanggapanTerhadap Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Dokumen KerangkaAcuan ANDAL;BB No.102: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala BadanLingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi PenilaiAMDAL kepada Direktur PT Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH,Kebumian Energi dan Sumber Daya Mineral UNHALU Nomor:660/151/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permintaan Dokumen ANDAL,RKL

Nomor:K.2630/V.1001/1999 perihal: Tindak lanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPAN dan RB, dan Kepala BKN tertanggal 26Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Undangan Rapat terkait dengan Tindak Lanjutdari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi dan kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 danNomor: 153/KEP/2018 tertanggal 4 Januari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Daftar hadir sekaligus notulensi

Hasil darimusyawarah kedua ini telah dituangkan dalam suatu Notulensi yangdibuat oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibawanq;:Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Wat25.26.27.Bahwaberdasarkan keterangan dariTurut Tergugat pada mediasitanggal 29 Maret 2016, Turut Tergugat , hanya memiliki1(satu) persilsaja, yaitupersil nomor 190a;Bahwa meskipunsudahmendengarkanketerangandari TurutTergugat , jikaTurut Tergugathanya memiliki 1(satu) persil saja yaituPersil 190a dari 2(dua

Bukti T.II9 Fotokopi SuratUndangan No.Und04/PPTB/XI/2010 DARIDirektorat JenderalPengelolaan Utangkepada Pimpinan/Perwakilan PT BalaiPustaka (Persero) &Notulensi Rapat PanitiaPengadaan Tanah danGedung, pada hariKamis, 18 Nopember2010, perihal Persiapanpembuatan akte jualbeli tanah dan gedungeks PT Balai Pustaka(Persero) ; 10.

Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan upah selamadirumahkan sesuai kesepakatan dalam notulensi terhitung sejak April2008 hingga gugatan ini terdaftar kepada Penggugat sebesar 50% xUpah Penggugat x 8 (delapan) bulan x 69 (enam puluh sembilan) orang= Rp. 258.983.000, (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah);Hal. 34 dari 44 hal. Put.

Putusan Nomor 29 K/TUN/201722.23.24.25.26.Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dalam Mengajukan Gugatannya padaJudex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) menyatakanbahwa bertindak selaku Ketua dan Sekertaris PPPSRS ApartemenPuri Kemayoran periode 20152018 yang terpilin berdasarkan RapatPemilihan Pengurus PPPSRS tanggal 11 April 2015;Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Pemilihan Pengurus PPPSRStanggal 11 April 2015 yang juga telah ditandatangani oleh

Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Mengajukan Gugatannya pada Judex Facti(Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) menyatakan bahwa bertindakselaku Ketua dan Sekertaris PPPSRS Apartemen Puri Kemayoranperiode 2015 2018 yang terpilih berdasarkan Rapat Pemilihnan PengurusPPPSRS tanggal 11 April 2015;Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Pemilihan Pengurus PPPSRStanggal

T7 Notulensi Rapat dugaan Pelanggaran atas PIBnomor 443361 tanggal 02 September 2019 (Gelar Perkara)8. T8 Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK ASLI05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019 Hal 68 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN JKt.Utr.

Iteha Llc (ITEHAGODOKAISHA) Uraian Barang 59 PCS/SET FrontBumper Assy, 20 PCS/SET Rear Bumper, 200PCS/SET Door Assy, 20 PCS/SET DashboardAssy, 125 PCS/SET Engine Hood nomorCJT20192234 tanggal 26 Juni 2019COPY 27.Bill of Lading dengan Penerbit Orient OverseasContainer Line (OOCL) dengan Uraian Barang 424Packages Front Bumper Assy, Rear Bumper, DoorAssy, Dashboard Assy, Engine Hood nomorOOLU4103343390 tanggal 14 Juli 2019COPY 28.Notulensi Rapat Penetapan Tersangka atas PIBnomor 443361 tanggal 02 September