;Bahwa selain itu Panitia Pemilihan Kuwu Desa Weru Lor (Ketua Panitiadan Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon) telah melaksanakanklarifikasi dan penelitian persyaratan administrasi ljazah/STTB MadrasahMenengah Tingkat Pertama Bakal Calon Kuwu Weru Lor Kecamatan WeruKabupaten Cirebon atas nama Hasan Bisri (Tergugat II Intervensi)langsung di Madrasah Tsanawiyah (MTs As Syafiiyah 03 JatiwaringinPondok Gede, dan telah mendapatkan keterangan yaitu bahwa benar Sdr.Hasan Bisri (Tergugat II Intervensi

Kecamatan WeruHalaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDGKabupaten Cirebon atas nama Hasan Bisri (Tergugat II Intervensi), PanitiaPemilihan Kuwu Desa Weru Lor (Ketua Panitia dan Seksi Penjaringan danPenyaringan Bakal Calon) telah melaksanakan klarifikasi dan penelitianpersyaratan administrasi ljazah/STTB Madrasah Menengah TingkatPertama Bakal Calon Kuwu Weru Lor Kecamatan Weru KabupatenCirebon atas nama Hasan Bisri (Tergugat II Intervensi) langsung diMadrasah Tsanawiyah (MTs As Syafiiyah

Kepala Madrasah Tsanawiyah As Syafiiyah 03Kelurahan Jati cempaka kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada tanggal26 Agustus 2019 telah mengeluarkan Surat Keterangan yang menjelaskanbenar atas nama Hasan Bisri belum melakukan Legalisir ijazah MTs.

sha Ingind oS al Uly scroll le Geo Var ano EdySql dm 02975 go jor bh pSlJl 28 2 US feidsArtinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorangperempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya(perwaliannya) kepada seorang lakilaki mujtahid yang adil, agarmujtahid tersebut menikahkan perempuan itu) dengan calonsuaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yangdipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannyaseperti

PSII 585 ASaS BYWS Jats Vg: J WS Gl asta) oda gtk O57 al SlsIxia 31. 5atw 02938 bo Jods Jb. pStall 28%,Artinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalahmuhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan

Dalam kitabnya, Wahbah alZuhaily mengemukakan:3) lb eb YI isl de yo Uy) ade ees: apsLAS JUUy) Ada Lely GLBY) Ge clitel gl Aye Cee Galas G 453De ceey BY Bl Vg 28 nh oye cpl ee gall uecbse (ee UW ath tad AB 9 cae eo Ai,Artinya:Pendapat kalangan Syafiiyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadihutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dan hakimdikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah.Menurut fugaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap

aad 13g 357 A) Slsjias 3 . 5am 02533 &6 Joi Ii Sal 285,Artinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanHalaman 14 dari 19 hal.

Mol age ages JB Ws J a al 3)dio grand JE 2983 ol loz8l Bb & co3H Ui ld 5.jisall le Re Vie aaa aa Qs 3 1355. pSIsdS 585 aSa8 BYIS Jeiss V5: JUS WS ol asledl oSad 15484 35 A Slsiias 81. 5div 02923 &6 Jodi Ji Stel aba,Artinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan

Hal ini sejalan denganpendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksudNusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yangbenar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilahadalah istri tidak lagi menjalankan kewajibankewajibannya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada MajelisHakim untuk dapat memutuskan :DALAM KONPENSI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.tak mampu menjaga kepercayaan Tergugat Rekonpensi selama pernikahan.Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwayang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpaalasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah danHanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajibankewajibannya.

saksimengetahui sewaktu akad nikah status Penggugat janda cerai mati danTergugat bujang, saksi mengetahui tidak adanya halangan menikah antaraPenggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa saksi yang bernama Saksi kedua, dan Saksiketiga; bersifat istifadhah kemasyhuran (tidak hadir pada saat pernikahanPenggugat dengan Tergugat, tetapi warga masyarakat pada umumnya dilingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat mengenalPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri), berdasarkan doktrin dalammadzhab Syafiiyah

god g/l leArtinya :Pendapat kalangan Syafiiyah : Nafkah terhadap anak itu tidak menjadihutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin darihakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersediamemberikan nafkah. Menurut fugaha, (kewajiban orang tua) memberikannafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapatdigenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajibanmemberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan(anak).

Rekonpensitelah memberikan reflik yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI1Bahwa Pemohon Konpensi tetap dengan dalildalil gugatannya;2 Bahwa dalil Pemohon Konpensi point 7 dan 8 adalah benar dan tidakmengada ada karena faktanya Termohon Konpensi tidak tunduk untukmelaksanakan perintah suami sehingga dapat dikatakan Nusyuz sebagaimanadikatakan para Ulama Hanafiyah yang berpendapat Nusyuz adalah wanitakeluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar, begitu pula paraUlama Malikiyah , Syafiiyah

le Meolidls Satall slgaall 5.983 cssfur posi) Aged 555341 $2 JS 1% Sl UJ ASIlalArtinya: Jumhur fugaha ulama Hanafiyah, ulama Syafiiyah menurut pendapatyang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalanganulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orangorang kafirselain orangorang yang murtad adalah sah.

bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakandoktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat Al Muhtaj Li Syarh alMinhaj Juz 20Hal 308 yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangmenjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:Sis AL ARS sd abies Oy hel ges a dUa2shan ay ae A55R Ue ads CI) bel GbE & ww Udb& al Gig Jka Ce Ate Vie fas Gly sl Ks asic hy5g db Stall ga as Goi Y5 : Ce a ) datsll a yinied jl Vhs coshArtinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah

gugatan Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannyadalam rekonvensi dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan nusyuz yaitu dengan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama denganmembawa uang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) tanpa izin Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yangkeluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut UlamaMalikiyah, Syafiiyah

No.1723 /Pdt.G/2017 /PA SmgPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tanpa bukti yang kuat secarapasti Siaapa yang salah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis Hakim sependapat denganmadzhab Syafiiyah dan kemudian mengambil sebagai pendapat Majlis, yangdikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah hal 587, yang bunyinya:yogsdl grins WS EliciwYl ppo ell (uSot azq oJ ai Uni Y aaaill ylYang artinya:Bahwa nafkah itu tidak wajib, karena tidak adanya tamkin yang sempurnaberupa ( kesempatan ) hubungan

Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al Figh Allslami waadillatuhu juz Vil halaman 829 yang berbunyi sebagai berkut :YI alll cle bys soll adai puoi) : aealidl Jigco LvaQ0 slgaall Dt ol AQQ5 lriwig JlLaiY osm3) aJlell vie curs Lg clases Gad nb G2Artinya : Kelompok Syafiiyah berpendapat bahwa nafkah terhadap anak itu tidakmenjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah (putusan)atau izin dari Hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidakbersedia memberikan nafkah.

Imam Ahmad dan sebagian Syafiiyah berpendapat bahwa ada tujuh halyang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nasab 3.Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknyaseseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagaiberikut:1.

seins JB Sle ta) OS 1lg>5 528 J eth wll Ue sl ladles Bo obs Ol Lal sls i alie be Vie 2:2 1 ids 311355 pSLAllS 585 A552 a5V ateGeiss Vg : JUS ANS ol as ball aiid igise gist Ok al bls Lallpas 81.1520 02958 &3 Jada Je. pS 88, HSArtinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan

Bahwa menurut Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan ulama Hambaliyahlainnya mengatakan alqabdh (penguasaan terhadap harta itu)merupaka syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah danmengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi.

Berdasarkan hal initentang alqabdh ini, maka ulama Hanfiyah, Syafiiyah danHambaliyah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanyadengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan denganalqabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum.Umpamanya apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, makaHalaman 10 dari 60 halaman.Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2018/PA Jr.syarat alqabdhnya adalah dengan menyerahkan surat menyurattanah itu kepada orang yang menerima hibah.

Bahwa menurut Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan ulama Hambaliyahlainnya mengatakan alqabdh (penguasaan terhadap harta itu)merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah danmengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Berdasarkan hal ini tentangalgabdh ini, maka ulama Hanfiyah, Syafi?iyah dan Hambaliyahmengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanyaiad dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan alqabdh(bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum.

Fotokopi Iljazah atas nama anak Para Pemohon (Sodiqul Anam) tanggal11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah TsanawiyahSalafiyah Syafiiyah Sukosewu, bukti surat tersebut beladyetiindan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Tanggal 10 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh Puskesmas Dander, Kabupaten Bojonegoro, bukti surattersebut telahrizegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8)B. Saksisaksi :1.

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA Lbt.Anak, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termas uk anak yang masih dalam kandungan.Menimbang, bahwa dalam kitab Qalyubi wa Umirah, juz Il, hal. 304,menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya,kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek),kemudian gqadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untukmengurusnya.Menimbang, bahwa mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa urutanOrangorang