- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya kurungan pengganti pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: PETRUS SARWUNA tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta

Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Mei2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pen.Pid.SusTPK/2014/PTJAP. tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;II Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A JayapuraNomor: 65/Tipikor

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa PETRUS SARWUNA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;2 Membebaskan Terdakwa

di atas, Penuntut Umum telah menyatakan bandingdi hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura, pada tanggal 01 April 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikansecara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari BerkasPerkara Nomor: W.30.U1/1125/HK.07/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberitahukanbahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 65/Tipikor

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundangperundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan NegeriMerauke tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar

Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari: Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam sidang yangterbuka untuk umum, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakimhakim anggota tersebut,dibantu oleh: E.S. SOELASTRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiJayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. HakimHakim Anggota: Ketua,Ttd Ttd1. AHMAD SEMMA, SH.

Pengadilan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang : Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Serang sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2015./PN.Srg Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang sejaktanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015.

/PN.Srgsehingga berdasarkan fakta hukum persidangan, lebih tepat diterapkan pasal11 UU Tipikor karena keputusan lulus tidaknya sebagai PNS bukankewenangan terdakwan namun kewenangan Kemenpan di Jakarta, berbedadengan ketentuan pasal 5 UU Tipikor bahwa pemberian hadiah atau janjitersebut terkait dengan kewajiban hukumnya.Ketentuan pasal 11 UU Tipikorini mengatur pemberi hadiah atau pemberi janji menduga bahwa penerimahadiah mempunyai kewenangan yang ada hubunganya dengan jabatantersebut, namun tidak

sebagai turut serta melakukan korupsi,namun jika tidak, perkara ini bukan perkara korupsi namun perkara pidanaumum penggelapan dan penipuan, Majelis mempertimbangkan bahwakewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka adalah JaksaPenyidik, Pengadilan hanya menerima limpahan perkara untuk menyidangkan,sedangkan penentuan ruang lingkup suatau perkara apakah korupsi ataupidana umum tidaklah digantungkan pada ada tidaknya tersangka lain, namundidasarkan pada ketentuan pasal 14 UndangUndang Tipikor

yang menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan UndangUndang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang tersebutsebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.Dan perbuatan terdakwa meminta dan menerima hadian/uang ataujanji tersebut diatur didalam UU Tipikor diantaranya pasal 5, pasal 11, pasal 12 ,sehingga haruslah diterapkan UU tipikor ini sebagai Lex specialis.Menimbang bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang mendalilkantidak

MATURBONG,SH.MH.)Panitera Pengganti,ttd(RATUMASA DANIEL, SH.)Salinan Putusan ini Resmi Sesuai AslinyaPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,SUYAHYO, SH.,MHNIP.19580903 197903 1 002 Halaman 133 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. SusTPK/2018/PT JAP

18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.

TIPIKOR Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------1. Menyatakan Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;--------------------2.

No. 15 /Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. sejak tanggal 25 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012;Hakim / Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 23April 2012 Nomor : 118 / Pen.Pid / TPK / 2012/PT.Smg., sejak tanggal 18 April2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang,tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 125 / Pen.Pid /TPK/2012/PT.Smg., sejak tanggal 18SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMei 2012 sampai dengan

PaniteraSALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMuda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyatasesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 18 April 2012 Nomor : 34/ Banding/Akta.Pid/2012/PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR Smg.

;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukanpemberitahuan kepada Terdakwa dengan cara seksama sesuai dengan relaspemberitahuan pernyataan banding tertanggal 24 April 2012 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2012yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya sesuai dengan relas pemberitahuan danpenyerahan

dilaksanakan oleh jajaran terkait sehinggasemua program PNPM di Desa Pelem dapatdirealisasi ;e Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai TPKEDberusaha untuk selalu dapat membayarkan tunggakan kelompokpemanfaat dan memfasilitasi setiap ada program PNPM maupun P2SPPsemaksimal mungkin ;e Bahwa Terdakwa tetap berharap apabila bebas akan menyelesaikan apayang menjadi tanggungjawabnya ;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR

TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding harusdiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah

13/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor : 13 / Tipikor / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa : 22222 222 soon cen cnn nnn nnn nee ences cnc nce cee ceeNama Lengkap : Dra.

Tipikor Smg. tanggal 26 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan bunyi diktum putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo dalam dakwaan primair tersebut ;3.

Hakim ;e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 8 Mei 2013 Nomor : 54 /V / Pen.H / 2013 JoNo : 50/Pen.Pid.Sus/ 2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 8 Mei2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 27 Mei 2013 Nomor 54/V/Pen.K/ 2013 Jo No. 50/Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg sejak tanggal O07 Juni 2013Sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 Oktober 2013Sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUTMembaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 81 / Pen.

Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 26 September 2013 nomor 50 /Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum No Reg.

Panitera MudaTipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 30 September 2013sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 115 /Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 50 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor.

WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsebagai Hakim Ketua Majelis, DIOHAN AFANDI, S.H.M.H. Hakim TinggiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan ELISRUSMIATI , S.H.M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semaran, pada hari itu juga putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu DJOKOWIDODO, SH.

., M.H. dan BANELAUS NAIPOSPOS, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakimtersebut, dengan didampingi oleh IRENE PATTIASINA, SH., Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dandihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwadengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;Halaman 98/98 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN

kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

Menerima permintaan banding dari para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;------------------------------------------------------------------------ Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor. 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 24 April 2012 ; 5. Perpanjangan ( ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;6.

Perpanjangan ( Il ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012; 8.

Sutoyo No. 67Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor :16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,tertanggal

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Boyolali telah menyatakan minta banding dihadapan Plt.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 65 / Banding /Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg.

DJOHAN AFANDI, SH.MH.Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan DERMAWAN S.

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor